KELOMPOK DAVID CRHISTON HAMONANGAN PURBA MUHAMMAD FARHAN ELFIAN MUHAMMAD RAFIQI SIREGAR MUHAMMAD RIYAN PANJAITAN

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia.   Era Orde Baru ditandai dengan pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden RI pada 12 Maret 1967 untuk menggantikan posisi Presiden Soekarno. Pemerintahan Orde Baru adalah suatu penataan kembali seluruh kehidupan bangsa dan negara serta menjadi titik awal koreksi terhadap penyelewengan pada masa yang lalu. Upaya yang ditempuh untuk mencapai stabilisasi politik adalah dengan mengadakan konsensus nasional. Ada dua macam konsensus nasional, yaitu: 1.   Berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut dengan konsensus utama. 2.  Konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, yaitu antara pemerintah, partai politik dan masyarakat. Konsensus ini dimuat ke dalam TAP MPRS No. XX/1966. Sejak saat itu, konsensus nasional mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia

Politik dalam negeri pada masa Orde Baru 1.   Pembentukan Kabinet Pembangunan  Program Kebinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera, yakni : o  Memperbaiki kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan o  Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, 5 Juli 1968 o  Melaksanakan politik luarnegeri yang bebasaktif untuk kepentingan nasional o  Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya o  Setelah 27 Maret 1968 MPRS menetapkan Soeharto sebagai presiden RI untuk masa jabatan 5 tahun, maka dibentuklah Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Panca Krida yang meliputi : 1.   Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi 2.   Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum 3.   Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September 4.   Membersihkan aparatur Negara dipusat dan daerah dari PKI.  

2.   Pembubaran PKI dan Organisasi massanya Dalam rangka menjamin kemanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan :  o  Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966 o  Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia o  Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.   3.   Penyederhanaan Partai Politik Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideology, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah : o  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. o  Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dariPNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, Parkindo. o  Golongan Karya

4.   Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI Untuk menciptakan stabilitas politik, pemerintah Orde Baru memberikan peran ganda kepada ABRI, yaitu peran Hankam dan sosial. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. Timbulnya pemberian peran ganda pada ABRI karena adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan POLRI dalam pemerintahan adalah sama, di MPR dan DPR mereka mendapat jatah kursi dengan cara pengangkatan tanpa melalui pemilu.   5.   Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Sebagai bagian dari perjanjian New York, Indonesia sebelum akhir tahun 1969 wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapatan Rakyat di Irian Barat. Pada awal tahun 1969, pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan Pepera. Penyelenggaraan Pepera dilakukan 3 tahap, yaitu : o  Tahap pertama dimulai 24 Maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan dewan kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera. o  Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969. o  Tahap ketiga dilaksanakan Pepera dari kabupaten Merauke dan berakhir 4 Agustus 1969 di Jayapura. Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Australia dan utusan Belanda. Ternyata hasil Pepera menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke siding umum PBB dan pada 19 November 1969, siding umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

6.   Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)  Pada 12 April 1976 presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, yang terkenal dengan nama Eka Prasatya Pancakarsa atau Pedomanan Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.   Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan adanya pemahaman yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintahan Orde Baru. Dan sejak tahun 1985 pemerintah menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan kehidupan berorganisasi. Semua bentuk organisasi tidak boleh menggunakan asasnya selain Pancasila. Menolak Pancasila sebagai asas tunggal merupakan pengkhianatan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara umum, keberhasilan yang berhasil diraih dari politik luar negeri pada era Orde Baru antara lain: 1.   Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang stabil secara ekonomi dan politik 2.   Perbaikan citra Indonesia sebagai negara yang bersahabat dan tidak konfrontatif 3.   Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya organisasi regional Asia Tenggra, ASEAN 4.   Indonesia berhasil meraih posisi ketua di Organisasi Konferensi Islam (OKI), Gerakan Non Blok dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). 5.   Perbaikan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara- negara Barat dan negara- negara tetangga 6.   Banyak dukungan ekonomi yang mengalir ke dalam negeri sehingga tercipta stabilitas ekonomi nasional   Hambatan yang kemudian muncul pada masa Orde Baru antara lain: 1.   Isu disintegrasi nasional memicu pada instabilitas politik 2.   Kurangnya kepercayaan internasional terhadap Indonesia yang sudah stabil membuat proses perbaikan citra berjalan bertahap 3.   Demokrasi yang masih tersendat di dalam negeri 4.   Terdapat gesekan- gesekan horizontal yang ditekan secara represif dengan kekuatan militer 5.   Perekonomian yang tiba- tiba collapse membuat Indonesia kembali tidak stabil secara ekonomi dan politik Menurut Norman J. Padelford, “national interest of a country is what its govermental leaders and in large degree also what its people consider at anytime to be vital to their national independence way, way of life, territorial security, and economic welfare. “ Dalam hal ini, kepentingan nasional lah yang paling menjadi landasan paling penting dalam pembentukan politik luar negeri. Penting untuk diingat bahwasanya landasan utama orde baru adalah pembangunan dan stabilitas nasional. Politik luar negeri pada masa Orde Bar u

Politik luar negeri pada masa Orde Baru Politik luar negeri era Soeharto memiliki peranan besar dalam sistem perekonomian Indonesia. Soeharto membuka jalur perdagangan internasional sehingga banyak investor dari luar yang masuk dan berinvestasi di Indonesia. Dari tindakan yang dilakukan Soeharto tersebut, maka terlihat bahwa tujuan politik luar negeri Indonesia di era kepemimpinannya adalah mencari bantuan asing demi merehabilitasi ekonomi.   Akibatnya, rakyat merasakan dampak positif dari berjalannya politik luar negeri yang dijalankan Soeharto. Rakyat menjadi makmur tanpa kekurangan sandang pangan. Maka, arah politik luar negeri era Soeharto lebih menekankan pada perbaikan perekonomian atau ekonomi sebagai panglima dan pembangunan merupkan mantra pada era kepemimpinannya. Di satu sisi negatif, meskipun memang perekonomian bersangsur-angsur membaik, akan tetapi justru menyebabkan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin terlihat semakin kontras. Dominasi Soeharto pada era Orde Baru sebenarnya tidak sepenuhnya dominan, melainkan ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam perumusan politik luar negeri Republik Indonesia karena Soeharto tidak memiliki cukup banyak pengalaman mengenai isu-isu internasional. Militer menjadi tonggak utama dalam pemerintahan, mengingat latar belakang Soeharto yang juga merupakan orang yang berkontribusi besar dalam bidang militer sejak era Soekarno. Sehingga militer menjadi kekuatan utama yang berkuasa dalam birokrasi Indonesia. Sebelum militer mendominasi, sebenarnya keterlibatan peran Departemen Luar Negeri (Deplu) sebagai perumus utama politik luar negeri sangatlah penting, dimana pengambilan keputusan dilakukan oleh para diplomat. Namun peran Deplu berangsur-angsur digantikan oleh kelompok-kelompok militer yang turut serta merumuskan politik luar negeri Republik Indonesia, seperti Departemen Pertahanan dan Keamanan, Badan Pusat Intelijen, Lembaga Pertahanan Nasional, serta Sekretaris Negara. Mereka berperan aktif dalam bidang masing-masing, mulai dari penanganan permasalahan luar negeri dan pertahanan hingga ranah perekonomian. Pengaruh militer dalam pengambilan keputusan politik luar negeri pada masa Soeharto dapat dibagi menjadi dua periode. Periode awal Orde Baru, ada beberapa kelompok perumus politik luar negeri Indonesia, yaitu militer yang terdiri dari Departemen Pertahanan dan Keamanan, LEMHAMNAS, dan BAKIN. Sedangkan yang kedua adalah Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Bappenas. Namun pada masa orde baru peranan deplu perlahan mulai memudar dikarenakan Adam Malik yang saat itu menjadi sosok penting dalam departemen luar negeri perlahan mulai disingkirkan oleh militer. Politik luar negeri pada Orde Baru banyak dianggap sebagai antitesa dari politik luar negeri Orde Lama yang bersifat high profile, revolusioner dan tegas. Pada era ini, sifat dan sikap politik luar negeri ndonesia mengalami sejarah dinamika yang panjang. Soeharto sebagai putra dari garis pertahanan NKRI memiliki karakter kepemimpinan yang mengutamakan visi dan misi jangka panjang. Ia terkenal pandai dalam hal mengatur strategi, detail dan cerdas dalam mengolah kesempatan. Berbeda dengan Soekarno yang hangat dan populer, Soeharto cenderung muncul sebagai sosok yang formal dan tidak hangat dalam bergaul. Hal ini justru menjadikan tindakan yang diambil Soeharto dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia cenderung efisien dan tidak pandang bulu. Gaya kepemimpinannya sangat terpusat dan banyak mengerahkan militer sebagai garda utama. Hal ini kemudian membawa pada sistem kenegaraan yang cenderung otoriter dan tersentralisasi. Pada tahun 1965 hingga 1980-an, politik luar negeri Indonesia cenderung bersifat low profile tanpa banyak manufer namun konsisten. Namun ketika memasuki pertengahan 1980-an hingga 1998, politik luar negeri Indonesia kembali menunjukkan sifat high profile yang aktif namun tidak menentu. Banyak perubahan arah yang dilakukan Soeharto terkait politik luar negeri Indonesia terutama melalui sisi pendekatan yang dipilih. Sejumlah kebijakan yang konfrontatif yang dulu banyak diambil pada era Orde Lama kemudian dialihkan menjadi kebijakn yang cenderung bersahabat. Dimulai dengan penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia – Malaysia pada 11 Agustus 1966 di Jakarta.