PENDEKATAN FILSAFAT TERHADAP ETIKA PEMERINTAHAN NEGARA Filsafat Idealisme Sokrates( 470-399 sM ) bahwa kebenaran dan kebaikan nilai obyektif yang harus dijunjung tinggi oleh semua orang. Filsafat Idealisme dari Plato (namanya aslinya Aristokles, 427-347sM ). Kebenaran sejati apa yang tergam-bar dalam ide. “ Pemerintahan Negara Ideal adalah komunitas etical untuk mencapai kebajikan dan kebaikan”. Filsuf Idealisme Thomas Hobbes ( 1588-1679 ) bahwa terkenal dengan Teori Perjanjian Sosial dalam pemerintahan, Kedaulatan kekuasaan absulut dan abadi, kekuasaan itu tertinggi dibatasi dengan UU. Filsuf Idealisme John Locke ( 1632-1707 ) dengan Teori Perjanjian bahwa kebahagiaan dan kesusilaan dihubungkan dengan peraturan yaitu : perintah Tuhan, UU Negara dan hukum pendapat umum dengan prinsip liberty, eguality dan personality. Filsuf Reusseauu dengan teori “ Contract Social “ . Manusia mempunyai kekuasaan dan hak secara kodrat, kekuasaan negara berasal dari negara dan negara berasal dari rakyat. Intinya pemerintah yang berkuasa tidak monarkhi absolut. Filsuf Hegel dengan metode dialektika tentang pemerintahan negara bahwa : negara penjelmaan dari ide, rakyat ada demi negara agar ide kesusilaan, negara mempunyai hukum tertinggi terhadap negara bagi kebahagiaan rakyat.

ETIKA BAGIAN FILSAFAT Filsafat : alam berpikir = alam pikiran Berfilsafat : berpikir mendalam dgn sungguh Semua manusia adalah filosof Filosof : orang yang hanya memikirkan dgn sungguh-sungguh dan mendalam ttg hakekat segala sesuatu

FILSAFAT PEMERINTAHAN Pemikiran mengenai kebenaran yang dilakukan pemerintah dalam kehidupan bernegara. Aparat pemerintah: memikirkan—menentukan dan memilih bentuk/pola kehidupan bernegara (ajaran bernegara)

Akal sehat = Right dan Good PENGERTIAN Etika -- bahasa Yunani: Ethos = kebiasaan atau watak. bahasa Perancis: etiquette = etiket berarti kebiasaan atau cara bergaul, berprilaku yang baik. Etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan, pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu, pandangannya, seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk. Akal sehat = Right dan Good

Etika Pemerintahan Ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia Selalu terkait dengan pertanyaan: Apakah yang sebaiknya (sesuatu yang baik dan benar) yang saya lakukan?

PARADIGMA ADMINISTRASI KONSEP DASAR SKLP. MANUSIA TUJUAN KERJASAMA BIMBINGAN, KEPEMIMPINAN & PENGENDALIAN SARANA&PRASARANA MANAJEMEN KEPEMIMPINAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUMAN REALTIONS TUJUAN ADMINISTRASI ORGANISASI STATIS/ORGANOGRAM DINAMIS (INTERAKSI INTERNAL & EKSTERNAL NILAI-NILAI PELAYANAN, RASIONALITAS, EFEKTIVITAS, EFISIENSI

Etika Pemerintahan Membahas keutamaan yang harus dilaksanakan oleh pejabat Merealisasikan nilai-nilai: * nilai kelembagaan (constitutional values) * nilai pemerintahan (regime values) Membahas masalah utama dalam pelaksanaan kekuasaan * Masalah korupsi * Masalah kolusi * dll

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN SEHAT ( GOOD GOVERNANCE ) Pemerintahan yang konstitusional ( Constitutional ); Pemerintahan yang legitimasi dalam proses politik dan administrasinya ( legitimate ) Pemerintahan yang digerakkan sektor publik, swsata dan masyarakat ( public, private and society sector ) Pemerintahan yang ditopang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yaitu : 1. Prinsip Penegakkan Hukum, 2. Akuntabilitas, 3. Demokratis, 4. Responsif, 5. Efektif dan Efisensi, 6. Kepentingan Umum, 7. Keterbukaan, 8. Kepemimpinan Visoner dan 9. Rencana Strategis 10. Dsb Pemerintahan yang menguatkan fungsi : kebijakan publik (Public Policy ), pelayanan publik ( Public Service ), otonomi daerah ( Local Authonomy ), pembangunan (Development ), pemberdayaan masyarakat ( Social Empowering ) dan privatisasi ( Privatization )

PRINSIP NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Supremasi Hukum ( Suprmacy of Law ) Persamaan dalam hukum ( Eguality before the Law) Asas Legalitas ( Due Process of Law ); Pembatasan Kekasaan ; Organ-organ pemerintahan yng independen; Peradilan yang bebas dan tidak memihak; Peradilan Tata Usaha Negara(Constitutional Court ); Peradilan Tata Negara; Perlindungan Hak asasi Manusia; Bersifat Demokratis ( Democratische Rechtsaats ) Berfungsi sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare Rechtstaat) Transparansi dan Kontrol Sosial

LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA Falsafah Pancasila dan Konstitusi/UUD 1945 Negara RI; TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( LN No. 169 dan Tambahan LN No. 3090 ); UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ; PP No. 60 tentnag Disiplin Pegawai Negeri .

ETIKA DALAM FUNGSI PEMERINTAHAN Etika Dalam Proses Kebijakan Publik ( Public Policy Etic ) Etika dalam Pelayanan Punblik ( Public Service Etic ) Etika dalam Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Pemerintahan ( Rule and administer institutional etic ) ; Etika dalam Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat ( Guide and social empowering etic ); Etika dalam Kemitraan anatar pemerintahan, pemerintah dengan swasta, dan dengan masyarakat ( Partnership governmental, private and sosiety etic ) ; dsb

HUBUNGAN SINERGI STRATA BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN BIMBINGAN PEMBINAAN, PERENCANAAN, FASILITASI, KOORDINASI, DIKLAT, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DLL KECAMATAN DAN DESA/KEL

PENGAMBILAN KEPUTUSAN HUBUNGAN ANTAR MANUSIA HUBUNGAN ADMINISTRASI, ORGANISASI, MANAJEMEN, KEPEMIMPINAN, PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN HUBUNGAN ANTAR MANUSIA ADMINISTRASI ORGANISASI MANAJEMEN KEPEMIMPINAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN M HUBUNGAN ANTAR MANUSIA 13

PATOLOGI ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN Patologi berupa hambatan atau penyakit dalam birokrasi pemerintahan sifatnya politis, ekonomis, sosio-kultural, dan teknologikal. Patologi birokrasi dalam etika pemerintahan berupa : 1) Patologi akibat persepsi, perilaku dan gaya manajerial berupa : penyalah- gunaan wewenang, statusquo, menerima sogok, takut perubahan dan inovasi, sombong menghindari keritik, nopoteisme, arogan, tidak adil, paranoia, otoriter, patronase, xenopobia dsb; 2) Patologi akibat pengetahuan dan keterampilan berupa : puas diri, tidakteliti, bertindak tanpa berpikir, counter produktif, tidak mau berkembang/belajar, pasif, kurang prakarsa/inisiatif, tidak produktif, stagnasi dsb. 3) Patologi karena tindakan melanggar hukum berupa : markup, menerima suap, tidak jujur, korupsi, penipuan, kriminal, sabotase, dsb. 4) Patologi akibat keprilakukan berupa : kesewenangan, pemaksaan, konspirasi, diskriminasi, tidak sopan, kerja legalistik, dramatisiasi, indisipliner, inersia, tidak berkeprimanusiaan, negatifisme, kepentingan sendiri, non profesional, vested interest, pemborosan dsb. 5) Patologi akibat sitasi internal berupa : tujuan dan sasaran tidak efektif dan efisien, kewajiban sebagai beban, eksploitasi, eksstrosi/pemerasan, pengangguran terselubung, kondisi kerja yang tidak nyaman, tidak adan kinerja, miskomunikasi dan informasi, spoil sisten, oper personil dsb

FAKTOR DAN PENGARUH HAMBATAN ETIKA BIROKRASI PEMERINTAHAN FISILOGIS PESEPSI, SIKAP DAN PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI PEMERINTAHAN FAKTOR SOSIOLO- GIS FAKTOR LINGKU- NGAN MASYARAKAT

PERBEDAAN ADMINISTRASI DG MANAJEMEN “DITUJUKAN PADA PENENTUAN TUJUAN POKOK DAN KEBIJAKANNYA” “SUATU PROSES DAN LEMBAGA YG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP PENENTUAN TUJUAN, DIMANA ORGANISASI & MANAJEMEN DIGARISKAN SERTA PEMBERIAN PENGARAHAN KEBIJAKAN UMUM (GENERAL POLICIES)” MANAJEMEN “DITUJUKAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN DG MAKSUD MENYELESAIKAN/MENCAPAI TUJUAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN YG TELAH DITENTUKAN” PROSES DARI PARA MANAJER AGAR KEGIATAN-KEGIATAN SERTA MENGATUR TINDAKAN- TINDAKAN DALAM MEREALISASIKAN TUJUAN UNTUK TERCAPAINYA TUJUAN YANG TELAH DITENTUKAN 16

KARAKTERISTIK BIROKRASI (MAX Weber) Organisasi berdasarkan hierarkhi (tingkatan-tingkatan) Birokrasi dapat diterapkan dlm organisasi pemerintah/swasta Struktur tugas dibuat rasional (antara wewenang & t.jawab) Formalisasi, tindakan2 berdasarkan pada peraturan/ketentuan Manajemen terpisah dari pemilikan Tidak ada hak milik terdapap jabatan Tuntutan kemampuan dan pelatihan khusus bagi setiap jabatan Pejabat (birokrat) dipilih berdasar kompetisi kemampuan Unsur legalitas, bhw setiap jabatan memiliki batas wewenang yg jelas dan tegas. 17

Karakteristik Hambatan Birokrasi Pemerintahan Negara Birokrasi yang Formalism, Nevotism and Coruption ( KKN ) bukan pada NSPM Intervensi Birokrasi Politik terhadap Birokrasi Pemerintahan Orientasi kekuasaan (Powership ) bukan pada Pelayanan Publik Sentralisasi Pemerintahan bukan desentralisasi Berorientasi pada produk ( output ) bukan pada manfaat dan dampak Kesra ( benefit and infact ) Cenderung untuk Kepentingan Birokrasi ( kawan, Partai, dan Golongan ) bukan kepentingan publik Organisasi yang besar dan birokratis tidak ramping dan prefesional, fungsional dan proporsional Inefensiensi/pemborosan sumberdaya organisasi dan birokrasi pemerintahan Dsb

KONSEP F.W. TAYLOR BAHWA SUATU AKTIVITAS ADMINISTRASI (MANAJEMEN) DINILAI EFISIEN APABILA DILAKUKAN OLEH PARA PEGAWAI YANG MEMILIKI KEMAMPUAN DAN KETERAMPILAN YANG MEMADAI (SESUAI TUGASNYA) 19

PEMBAHARUAN PERILAKU ETIKA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN Redifinisi, reorientasi dan revitalisasi perilaku birokrasi politik dan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan negara, bangsa dan masyarakat. Pembaharuan sistem kelembagaan pemerintahan yang berorientasi pada kinerja organisasi; Pembaharuan manajemen pemerintahan yang memiliki kepemimpinan visoner dan akuntabilitas pemerintahan Perilaku individu Aparatur birokrasi Pemerintahan pada standar berkualifikasi, kompetensi dan profesional dan berbudaya

PEMBAHARUAN KELEMBAGAAN BIROKRASI DALAM ETIKA PEMERINTAHAN STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI PEMERINTAHAN BERBASIS KOMPETENSI FUNGSI BIROKRASI PEMERINTAHAN ( Kebijakan, pelayanan, kemitraan, kerjasama, pemberdayaan dsb ) PROSES BIROKRASI PEMERINTAHAN DENGAN PENDEKATAN MANAJEMEN STRATEGIS PERILAKU BIROKRASI PEMERINTAHAN BERORIENTASI NILAI, NORMA, ATURAN, ETIKA, MORAL, ADAT ISTIADAT DAN BUDAYA BIROKRASI

KOMPETENSI PERILAKU INDIVIDU BIROKRASI PEMERINTAHAN Kualifikasi, Kompetensi Profesionalisme Proporsionalisme dsb SDM APARATUR Carier system SISTEM, STRUKTUR DAN KULTUR ORGANISASI PEMERINTA- HAN Pendidikan formal, informal dan non formal

KONSEP HERBERT SIMON “MANUSIA ADMINISTRASI LEBIH REALISTIS DARIPADA MANUSIA EKONOMI. MANUSIA ADM. PENUH KESADARAN AKAN KETERBATASAN2, ILMUNYA TDK SEMPURNA, SUMBER-SUMBER TERBATAS, DAN MASA DEPAN PENUH KETIDAKPASTIAN, MANUSIA ADMINSTRASI ADALAH MANUSIA YANG EFISIEN” 23

PERKEMBANGAN ILMU ADMINISTRSI (MENURUT ROBBINS & COULTER, 1999) TEORI KLASIK (TEORI ADMINISTRASI UMUM DAN TEORI MANAJEMEN ILMIAH) PENDEKATAN KUANTITATIF PENDEKATAN PERILAKU 24

PERGESERAN PARADIGMA MANAJEMEN MANAGEMENT BY DOING: ORIENTASI PADA PELAKSANAAN, DAN PIMPINAN MASIH SANGAT DOMINAN DALAM SETIAP AKTIVITAS ORGANISASI; MANAGEMENT BY DIRECTING: PADA TAHAPAN INI, YANG MENJADI ISU UTAMANYA ADALAH PENGARAHAN, DAN KOMANDO; MANAGEMENT BY RESULT/MBO: PADA TAHAPAN INI TELAH TERJADI PERGESERAN DARI PENGENDALIAN (COMMAND AND CONTROL) MENJADI PENENTUAN TUJUAN, PENETAPAN SASARAN, DAN TARGET, SERTA MULAI DIKEMBANGKAN MOTIVASI PEGAWAI; MANAGEMENT BY PROCESS: ORIENTASI PADA TAHAPAN INI PADA NILAI- NILAI, DAN YANG PENTING UNSUR SDM TELAH DI DUDUKKAN SEBAGAI SUMBER DAYA POTENSI YG. NILAINYA TERUS DAPAT DIKEMBANGKAN; MANAGEMENT BY KNOWLEDGE: PADA TAHAPAN INI, MANAJEMEN TIDAK HANYA BERKAITAN DENGAN MODAL MATERIAL, TETAPI PADA HUMAN CAPITAL, BRAIN CAPITAL, INTELECTUAl, EMOTIONAL CAPITAL, BAHKAN PADA SPIRITUAL CAPITAL, SERTA LEBIH DIKEMBANGKANNYA NETWORKING, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGEMBANGAN TIM YANG DINAMIS. 25 25

PENGGOLONGAN ILMU ADMINSITRASI ADMINISTRASI NEGARA ADMINISTRASI BISNIS/SWASTA ADMINISTRASI INTERNASIONAL ADMINISTRASI SOSIAL 26

Ilmu Administrasi Negara (Publik) Adalah ilmu yang mempelajari semua proses, manajemen, organisasi dan individual (sebagai official) sehubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif, eksekutif dan peradilan. Definisi ini mencakup kegiatan formulasi, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. 27

Robert Presthus (1975): “Public Administration is concerned with the institutional framework of government, its socio-economic and political milieu, and the behavior of individuals who man the bureaucratic machine”. Levine et al. (1990): “Issues of public administration can be arrayed on a continuum that runs from macro to micro”. 28

George J. Gordon, 1982) Public administration may be defined as all processes, organizations, and individuals (the later acting in official positions and roles) associated with carrying out laws and other rules adopted or issued by legislatures, executives, and courts. ( 29

Administrasi Negara yang Tradisional berdasarkan Asumsi: Bersikap netral, profesional, ditangani oleh pegawai negeri sipil yang kompeten dan spesialis Dibawah kendali chief executive Mematuhi keinginan badan legislatif Dibawah pengawasan badan legislatif 30

Pengaruh Sistem Politik terhadap Administrasi Negara Adm. Negara Amerika Serikat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintahan yang tidak terpusat tetapi terpecah dan tersebar. Dinamika administrasi negara ditandai oleh ke-vacuum-an dan konflik kekuasaan. Administrator mempunyai diskresi yang cukup luas sehingga memungkinkan mengambil inisiatif kebijakan. 31

Public Adm. Vs Business Adm Adm. Publik pendekatannya lebih makro tidak hanya tentang organization entity (wujud/keberadaan org) tetapi juga mencakup eksternalities yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan kepentingan masyarakat Adm. Privat (swasta) pendekatannya lebih mikro yaitu menurut kepentingan perusahaan sebagai suatu organisasi dan bermotif mencari keuntungan 32

PERBEDAAN ADMINISTRASI NEGARA DG ADMINISTRASI NIAGA PUBLIC SERVICE LEGALISTIC APPROACH BUREAUCRACY NO COMPETITION SOCIAL WELFARE ADMINISTRASI NIAGA PROFIT MOTIVE TIDAK TERLALU TERIKAT DG. KETENTUAN YG BERLAKU MENGUTAMAKAN HASIL BEKERJA DG SANGAT EFFIENCT FREE COMPETITION KESEJAHTERAAN INDIVIDU/KELOMPOKNYA 33

Perbedaan Public Administration dengan Public Management? Public administration  proses manajemen, organisasi dan individual yang terlibat dalam tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat Public management  manajemen anggaran, kontrak pelayanan dan pegawai, kewirausahawan, serta pertanggung- jawaban kinerja pada masyarakat 34

Siapa yang Terlibat dalam Proses Administrasi Publik Dalam administrasi publik (di negara yang demokratis) yang terlibat tidak hanya administrator tetapi juga banyak pihak lain yang berkepentingan (stakesholders) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 35

Perbedaan antara Demokrasi & Organisasi Publik Equality Rotation in Office Freedom Pluralism Citizen Participation Openness Community Legitimacy Based on Election Hierarchy Seniority Command Unity Participation Based on Expertise Secrecy Impersonality Legitimacy Based on Expertise 36

Perbedaan Organisasi Publik dengan Organisasi Bisnis Kepemilikan Eksternal Internal dan/ Eksternal Sudut Pandang Dari Kepentingan Masyarakat Dari kepentingan Privat Sumber Legitimasi Warga Negara/ Masyarakat pada Umumnya Pemilik Modal/ Pemegang Saham Orientasi Pelayanan Masyarakat Keuntungan Pengaruh Lingkungan Nilai-nilai dan Sistem Politik Terutama dari Konsumen Teori-teori Bersifat Lokal Bersifat Universal Pelayanan yang Diberikan Diatur Oleh Pemerintah Diatur oleh Mekanisme Pasar 37

Peter F.Drucker’s, The Deadly Sins in Public Administration (Kesalahan Fatal dalam Administrasi Negara) Tujuan yang Terlalu Muluk (Have a Lofty Objectives) Tanpa Adanya Prioritas (Try To Do Several Things At Once) Terlalu Yakin Bahwa Organisasi yang Besar Baik (Believe That “Fat” is Beautiful) Jangan Berkesperimen Harus Dogmatis (Don’t Experiment Be Dogmatic) Memastikan Bahwa Anda Tidak Dapat Belajar Dari Pengalaman (Make Sure That You Cannot Learn From Experience) Ketidakmampuan Menghentikan Program/ Kegiatan yang Salah (The Inability to Abandon) 38

Lima Mitos dalam Reformasi Sektor Publik Pemerintah dapat diperbaiki dengan anggaran dan kegiatan yang lebih banyak (Mitos Liberal) Pemerintah dapat diperbaiki dengan anggaran dan kegiatan yang lebih sedikit (Mitos Konservatif) Pemerintah dapat diperbaiki dengan mengelolahnya seperti cara bisnis (Mitos Swasta) Pegawai negeri dapat mempunyai kinerja tinggi dengan memberi gaji yang cukup (Mitos Pegawai) Pemerintah dapat diperbaiki dengan memperkerjakan SDM yang lebih baik (Mitos Orang) 39

Transformasi Sistem Penyelenggaraan Negara / Sistem Administrasi Negara. 40

Transformasi Sistem Adm. Neg. / Pemerintahan Negara. 41

PENUTUP THE UNIVERSAL IMPORTANCE OF ADMINISTRATION--> melalui ilmu pengetahuan administrasi kita mengerti perencanaan, organisasi, komando, koordinasi dan pengawasan (Henry Fayol); THE STABILIZING ROLE OF ADMINISTRATION IN SOCIETY, peran administrasi secara primer adalah stabilisasi institusi-institusi sosial (Paul Pigors) THE ROLE ADMINISTRATION IN SOCIAL CHANGE, fungsi pokok administrasi adalah menjamin stabilitas sosial dengan menyediakan fasilitas bagi perubahan sosial (Brook Adam); THE THREAT OF A MANAGERIAL REVOLUTION, bahwa kualitas esential dari emerging society adalah dalam hal karakter manajemennya, dan para manajer mempunyai taken over masyarakat modern (James Burnham); THE PROSPECT OF MANAGERIAL EVOLUTION, bahwa posisi manajerial sangat penting dalam setiap organisasi, bahwa organ pemerintah tidak lain adalah organ manajerial (Charles Merriem); ADMINISTRATION AS THE KEY TO MODERN SOCIETY, masyarakat modern adalah masyarakat besar, dan administrasi merupakan kunci untuk pengabdian kekuasaan dalam masyarakat besar (Charles A. Beard) Sumber: A. Lepawsky, dan Prof. Prajudi, dan dari berbagai sumber. 42

SEKIAN DAN TERIMAKASIH