EVALUASI HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI KELOMPOK 5 : AGUS MAULANA DHEA PUTRI A HARYANTI NADILLA KEMAL SYAH ALI F MUHAMMAD YUSUF

HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA MASA ORDE BARU 1.Kembali menjadi anggota PBB Pada tanggal 28 September1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) YANG KE-60. Keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB tersebut sebagai protes atas diterimanya Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sedangkan Indonesia sendiri pada saat itu sedang berkonfrontasi dengan Malaysia.

2.Normalisasi Hubungan dengan Negara lain a)Pemulihan Hubungan dengan Singapura Dengan perantaraan Dubes Pakistan untuk Myanmar, Habibur Rachman, hubungan Indonesia dengan Singapura berhasil dipulihkan kembali. Pada tanggal 2 Juni 1966 pemerintah Indonesia menyampaikan nota pengakuan atas Republik Singapura kepada Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Dan pemerintah Singapura menyampaikan nota jawaban kesediaan untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan Indonesia. b)Pemulihan Hubungan dengan Malaysia Normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei–1 Juni 1966). Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia,Tun Abdul Razak dan Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik. 

3.Pembentukan Organisasi ASEAN Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau dikenal dengan nama ASEAN.  ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk atas prakarsa lima menteri luar negeri negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kelima menteri luar negeri tersebut adalah Narsisco Ramos dari Filipina, Adam Malik dari Indonesia, Thanat Khoman dari Thailand, Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Penandatanganan naskah pembentukan ASEAN dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok sehingga naskah pembentukan ASEAN itu disebut Deklarasi Bangkok.

4.Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai Organisasi Internasional Pemerintahan Indonesia masa Orde Baru juga aktif dalam beberapa lembaga internasional, seperti berikut ini. 1) Consultative Group on Indonesia (CGI) 2) Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)

 KERJA SAMA LUAR NEGERI ORDE BARU Pertemuan Tokyo Pada tanggal 19-20 September 1966 pemerintah Indonesia mengadakan perundingan dengan negara-negara kreditor di Tokyo. Pemerintah Indonesia akan melakukan usaha bahwa devisa ekspor yang diperoleh Indonesia akan digunakan untuk membayar utang yang selanjutnya akan dipakai untuk mengimpor bahan-bahan baku. Pertemuan Amsterdam Pada tanggal 23-24 Februari 1967 diadakan perundingan di Amsterdam, Belanda yang bertujuan membicarakan kebutuhan Indonesia akan bantuan luar negeri serta kemungkinan pemberian bantuan dengan syarat lunas, yang selanjutnya dikenal denganIGGI (Intergovernmental Group for Indonesia).

HUBUNGAN LUAR NEGERI INDONESIA MASA REFORMASI Masa Pemerintahan BJ Habibie. Pada masa kepresidenannya, Timor Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timor Timur di satu sisi memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tapi disisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur.

Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahannya, politik internasional RI menjadi tidak jelas arahnya. Hubungan RI dengan dunia Barat mengalami kemunduran setelah lepasnya Timor Timur. Salah satu yang paling menonjol adalah memburuknya hubungan antara RI dengan Australia. Wahid memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, untuk itu dia melakukan banyak kunjungan ke luar negeri selama satu tahun awal pemerintahannya sebagai bentuk implementasi dari tujuan tersebut.

Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Sama halnya dengan periode sebelumnya, Megawati juga disibukkan dengan program pengembalian citra Indonesia dengan melakukan perjalanan ke negara-negara lain Namun, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa diplomasi Indonesia kembali menjadi aktif pada masa pemerintahan Megawati Dalam pengertian bahwa pelaksanaan diplomasi di masa pemerintahan Megawati kembali ditopang oleh struktur yang memadai dan substansi yang cukup.

Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Dalam pandangan Presiden Yudhoyono, prinsip bebas-aktif tidak berarti menjadikan Indonesia tidak berani bersikap. Dengan prinsip itu, Indonesia berjuang sebagai pelopor membebaskan bangsa-bangsa dari segala macam penjajahan dan aktif mendorong mewujudkan tata dunia baru yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan. Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa sudah waktunya Indonesia memiliki kebijakan luar negeri baru sesuai dengan perubahan dunia saat ini. Indonesia harus menegakkan harga dirinya dan tidak mengedepankan sikap emosional dalam menghadapi masalah internasional. Melihat realitas yang ada, dalam bersikap kita juga harus dapat memadukan aturan, nilai hubungan internasional, kondisi pasar dunia, demokrasi, dan rasionalitas

Menurut kelompok kami tidak ada perbedaan antara hubungan luar negeri indonesia baik pada masa orde baru maupun reformasi pada kedua masa ini seluruh pemimpin berusaha untuk memajukan hubungan luar negeri demi memperbaiki citra Indonesia di mata internasioanal dengan berbagai kebijakan yang mereka lakukan mulai dari perbaikan hubungan dengan negara lain, melakukan kerja sama dengan negara lain, membentuk organisasi internasional, hingga ikut menjaga perdamaian dunia.