OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENYUSUNAN TOR DAN RAB SERTA TEKNIK PERENCANAAN AKTIVITAS
Advertisements

Hadi Saputra ASP - Farid Addy Sumantri.,SE.,MM.,M.si.,Ak
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PENERAPAN ANGGARAN TERPADU BERBASIS KINERJA DI INDONESIA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN Sesi I
PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL
SESI II Format Baru Belanja Negara Tiga Pilar Penganggaran
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Central & Local Government Finance Week 7 – Seminar 1 Revised : March 2013 Semester 2 Year 2012/2013 Sigit Pamungkas, SE., MCom Public Sector Accounting.
OVERVIEW PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
UNDANG-UNDANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25 TH 2004)
Anggaran Negara. APBN(D) menurut UU no. 17/2003 Adalah rencana keuangan tahunan pemerintah neara yang disetujui DPR(D)
PENGANGGARAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBN
SIKLUS APBN.
Rencana kerja kementerian/lembaga tahun 2013
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tentang Keuangan Negara
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2011
HUKUM KEUANGAN NEGARA TIM PENGAJAR.
Pembiayaan Pembangunan
BIRO KEUANGAN SEKRETARIAT JENDERAL. POKOK BAHASAN DASAR HUKUM LATAR BELAKANG DAN TUJUAN SIKLUS PBK 5 KOMPONEN POKOK DALAM PBK PENYUSUNAN STANDAR BIAYA.
& Dana Dekonsentrasi PENYELENGGARAAN APBN DI DAERAH :
Penyusunan RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) – SKPD
PENYUSUNAN & PENETAPAN RAPBD
SEGI HUKUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN ANGGARAN
MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH
KEBIJAKAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK
ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Pembiayaan Pembangunan
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Pemerintah Pusat
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
Dasar Hukum UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara;
PENGANGGARAN.
Pertemuan 12. PENGELUARAN NEGARA/DAERAH
Kami dan Keluarga mengucapkan “Assalamu ‘alaikum wr wb”
MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH
Tentang Keuangan Negara
PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH
MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK
F. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Pertemuan ke-3 Penyusunan dan Penetapan APBN
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
A P B N.
KELOMPOK 2: 1.BELA OKTAVIANTI 2.TRISKA PUSPA NINGTYAS TAHAP PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN DI PEMDA.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Selvia Nurindah Sari JP081280
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
IMPLEMENTASI SISTEM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BIRO KEUANGAN
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
LANDASAN HUKUM. REFORMASI KEUANGAN NEGARA: PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN.
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
A P B N.
Pengelolaan Hibah Daerah
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Transcript presentasi:

OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011 KEUANGAN NEGARA OLEH: SOETJAHJONO TANGGAL: 19 FEBRUARI 2011

APBN LATAR BELAKANG UU NO.2 2003 TTNG KEUANGAN NEGARA UU NO.

KEUANGAN NEGARA Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

OBYEK Hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang; Kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal,moneter; Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; Uang dan barang yang dapat dijadikan milik negara.

SUBYEK Pemerintah pusat Pemerintah daerah Perusahaan Negara Perusahaan daerah

PROSES Rangkaian kegiatan yang berkiatn dengan pengelolaan obyek: perumusan kebijakan Pengambilan keputusan Pertanggungjawaban TUJUAN: menyelenggarakan pemerintahan yang baik

ASAS UMUM PENGELOLAAN Akuntabilitas yang berorientasi pada hasil Profesionalisasi Proporsionalisasi Keterbukaan dalam pengelolaan Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri

APBN Rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwaqkilan Rakyat

Penerimaan negara: uang yang masuk ke kas negara Pengeluaran negara: Uang yang kas dari kas negara Pendapatan negara: hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih Belanja negara hak pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangn nilai kekayaan bersih

KEBIJAKAN UMUM APBN Menurunkan defisit menuju surplus Peningkatan penerimaan negara secar a optimal Efisiensi dan efektifitas belanja negara Pembiayaan utamanya bersumber dari dalam negeri

PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 2007 (LKPP) 2008 (LKPP) 2009(APBN) 2010(APBN) PENDAPATAN (PJK,PNBP,HIBAH) BELANJA(PP,&TRANS Da) DEFISIT ANGGARAN

BELANJA PUSAT DAN KE DAERAH TAHUN 2007 2008 2009 2010 PUSAT 504 573 KEDAERAH PERSENTASE KE DAERH

PEMBIAYAAN (TRILIUN RUPIAH) TAHUN 2007 2008 2009 2010 PEMBIAYAAN DN 69 102,5 60,8 107,9 PEMBIAYAAN LN(netto) 6,6 18,4 9,4 9,9

PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN Anggaran disusun dengan menggunakan: Kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework) Penganggaran terpadu (unifed budget) Anggaran berbasis kinerja (performance budget)

Penganggaran dalam kerangka pengeluaran jangka menengah Merupakan: pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam persfektif lebih dari 1 (satu) TA, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju

PRAKIRAAN MAJU Perhitungan kebutuhan dana untuk Tahun Anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Catatan: angka prakiraan maju merupakan suatu komitmen atau prakiraan bahwa kegiatan dimaksud masih ada dana yang perlu dibiayai pada tahun berikutnya

PENGANGGARAN TERPADU Merupakan: Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja

Penganggaran berbasis kinerja Penganggaran dng mencantumkan sasaran program kegiatan berupa keluaran /output dan sasaran program berupa hasiloutcome sbg dasar penyediaan biaya.

KLASIFIKASI ANGGARAN Anggaran disusun menurut: -organisasi -program -

organisasi Bagian dr suatu kementrian negara/lembaga yg bertanggungjawab thdp pengorganisasian dan atau pelaksanaan suatu program,misal

Satker yang dapat ditetapkan sbg KPA Satker pusat : me;akukan kegiatan pengelolaan anggaran yag kewenangan dan tanggungjawabnya ada di kantor pusat k/l sedangkan lokasi ada di pusat/daerah UPT/k/l: wewenang dan tanggungjawab dr kantor pust pengelolaan oleh intansi pusat ke daerah Khusus; pelaksanaan program/keg di biayayi dr luar anggaran contoh;koni, KNPI,Korpri SKPD:wewenang dan tanngungjwb dr k/l diberikn kpd guibernur/bupati/walikota berlokasi di propinsi untuk pelaksanaan dekonsentrasi di propinsi/kab/kota untuk pelaksanaan tugas pembantuan. SNVT: bkn mrpk intansi vertikal k/l wewengan dan tanggung jawab dr kantor pusat karena wewenag dan tanggung jwb tdk dpt langsung dilimpahkan kpd SKPD(Satker keg lintas propinsi/kota/kab)yang diserahkn BUMN. satker sementara

PROGRAM Adalah penjabaran kebijakan kementrian negara /lembaga dlm bntuk upaya yg berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberda daya yg disediakan untuk mencapai hasil yg terukur sesui dengan misi kemntrian negara/lembaga.

FUNGSI Perwujudan tgs kepemerintahan di bidang tertentu yg dilaksanakn dlm rangka mencapai tujun apembnagunan nasional Ada 11 fungsi yaitu: 1.pelayanan umum 2. pertahanan 3. ketertiban dan keamanan 4. ekonomi 5.lingkungan hidup 6.perumhn dan fasilitas umum 7,kesehatan 8.pariwisata dan budaya 9.agama 10.pendidikan 11.perlindungan sosial

KEGIATAN Merupakan: Bagian dari program yang dilaksanaknoleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran teruklur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan p[engerahan sumber daya baik yang berupa prsonil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan tekhnologi dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sbg masukan n(input) untuk menghasilkan keluaran (output)

JENIS BELANJA Merupakan pengklasifikasian anggaran yang dibagi bmenjadi 8 kategiori yaitu: Belanja pegawai Belanja barang Belanja modal Beban bunga Subsidi Bantuan sosial Hibah Belanja lain-lain

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJM NAS) Merupakan : dokumen perencanan nasional untuk periode 5 tahun

RENCANA STRATEGI KEMNTRIAN NEGARA/LEMBAGA (RENSTRA/

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) Merupakan dokumen perencanan nasional untuk periode 1 tahun

INDIKASI PAGU (PAGU INDIKATIF) Merupakan ancar2 pagu anggaran yg diberikn kpd k/l (kantor/lembaga) renja kl

Rencana kerja kementrian negara/lembaga Merupkn dokumen perencanana kementrian negara /lembaga untuk periode 1 th

PAGU SEMENTARA Merupkn pagu anggarn yg didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemrintah pusat dng DPR sbg acuan dlm penyusunan rencana kegiatan anggaran kementrian dan lembaga.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN/LEMBAGA Rencana kerja k/l (meliputi seluruh keg satuan kerja dekonsentrasi, tugs pembanytuan).visi, misi tujuna kebijakn program keg.hasil/keluaran yg diharapkan anggaran/belnja yg diuraikan untuk masing2 program dan kegiatan satu thn anggran yg dirinci menurut; jenis belnja prakiraan badget untuk thn berikutnya termasuk sumber dan sasarn pendapatan K/L.