Manajemen Tatap Muka 13.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
APA OTONOMI DAERAH ? OTONOMI DAERAH ADALAH HAK DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN.
Advertisements

Berkelas.
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Studi Kasus Pengembangan E-Government di Provinsi Bali Disusun Oleh: Agus Indra Irawan
Hasil Diskusi Definisi Otonomi Daerah
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah.
SOSIOLOGI EKONOMI Pertemuan Ke-8
BAB 7 Otonomi Daerah.
GOOD GOVERNANCE.
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
KONSEP PERILAKU DAN ORGANISASI
DESENTRALISASI KESEHATAN
Konsep pelayanan publik
Manajemen Pelayanan Publik
Kelompok 2 Nama anggota : Ajeng Bella P. (02) Amalia Utami (03)
Sistem Komunikasi Organisasi
Pengorganisasian dalam PENGELOLAAN SUMBER DAYA APARATUR ( bag. 2 )
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
Administrasi Pemerintahan di Daerah Hukum tentang Organisasi Administrasi Negara Hukum Administrasi Negara Semester 4
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
Otonomi Daerah (Dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Wilayah)
Hak Memperoleh Informasi
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
TEORI DESENTRALISASI I
OPTIMALISASI POTENSI EKONOMI DAERAH OLEH : DEDY ARFIYANTO , SE.MM
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Dosen Pengampu : Eka Yuli Astuti, MH
Lembaga Negara yang Independen
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
REFORMASI ADM DAN GOOD GOVERNANCE, AKUNTABILITAS
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
TUTORIAL TATAP MUKA ADBI4437 KEBIJAKAN BISNIS
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
PENGANTAR HUKUM INDONESIA
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
SEJARAH MODEL BIROKRASI DI INDONESIA
Konsep pelayanan publik
H.Ghazaly Ama La Nora,S.Ip,M.Si Mercu Buana University
OLEH: YUNITA WULANSARI PPKn
OTONOMI DAERAH (OTODA)
PENATAAN DAERAH OTONOM
Demokrasi.
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
Dasar Hukum DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Organisasi pendidikan
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
PEMERINTAH DAERAH.
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
NAMA KELOMPOK: AIDA ROHMANI EVI NURLAILI
OTONOMI DAERAH Desi Harsanti Pinuji.
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
Otonomi Daerah dan Good Governace
Otonomi Daerah.
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
DR.Suharto,SH.,M.Hum.
BIROKRASI Jika dilihat dari segi bahasa, birokrasi terdiri dari dua kata yaitu biro yang artinya meja dan krasi yang artinya kekuasaan. birokrasi adalah.
MASYARAKAT MADANI, GOOD GOVERNANCE, DAN GLOBALISASI
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
OTONOMI DAERAH KELOMPOK 10: MUHAMMAD DURROSYIDIN MUHAMMAD IKHSAN RIZAM
Pembagian Urusan & Penyelenggaraan Pemerintahan
DESENTRALISASI & PEMERINTAHAN DAERAH
OTONOMI DAERAH KELOMPOK : 6 1.Nafi hidayatullah 2.Ahmad zulkifli 3.Muhammad hafidh 4.Teguh priyo sudarmo.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sistem politik Karina Jayanti, M.Si.
MODEL IMPLEMENTASI MODEL IMPLEMENTASI VAN METER & VAN HORN 10/25/20191 Komunikasi antar organisasi dan kgt pelaksanaan Standar dan sasaran kebijakan Karakteristik.
Transcript presentasi:

Manajemen Tatap Muka 13

Konsep perilaku organisasi Organisasi dapat dipersonifikasi sebagai sesuatu yang hidup karena di dalamnya ada sekumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku sesuatu yang hidup dapat diamati dan dimengerti. Perilaku merupakan suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannnya. Perilaku birokrasi  hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Artinya, untuk memahami perilaku birokrasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut.

Kapan timbul ? Jika karakteristik individu berinteraksi dengan karakteristik birokrasi, maka timbullah perilaku organisasi. Karakteristik birokrasi antara lain: adanya keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hirarki, adanya pembagian kerja, adanya tugas-tugas dalam jabatan tertentu, adanya wewenang dan tanggung jawab, adanya sistem penggajian tertentu, adanya sistem pengendalian .

Budaya organisasi Budaya organisasi tidak akan terlepas dari budaya masyarakat setempat. Budaya organisasi Indonesia (kadang) masih tersisa warisan budaya kerajaan, budaya kolonial, budaya paternalistik, dan budaya primodial. Upaya perubahan sudah adakah?

Fungsi budaya organisasi Berperan sebagai batas penentu yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi yang lain. Menyampaikan identitas kepada anggota-anggota organisasi Mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas, melebihi batasan ketertarikan individu Mendorong stabilitas sistem sosial, di mana budaya berperan membentuk suatu ikatan sosial yang membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikerjakan Pembentuk rasa dan mekanisme pengendalian yang memberikan panduan serta pembentuk perilaku dan sikap

Fungsi budaya organisasi (2) Memberikan identitas organisasi, sebagai pengikat organisasi, sumber inspirasi dalam menjabarkan kebijakan dan melaksanakan tugas, sebagai penggerak organisasi , memberikan pola perilaku yang menggariskan batas-batas toleransi sosial.

Ancaman patologi birokrasi Apakah itu????

Manajemen tingkat negara Adanya undang-undang dasar atau konstitusi Konstitusi untuk mengatur dan membatasi kekuasaan dalam negara Konstitusi sebagai alasan manajerial Terdapat pusat-pusat kekuasaan (supra struktur politik & infra struktur politik) Adanya perumusan peran dan fungsi tiap-tiap bagian pemerintahan

Manajemen tingkat pemerintahan Adanya subsistem pemerintahan. Implementasinya? Hubungan antara pusat dan daerah: agency model & partnership model

Manajemen kewenangan negara kesatuan Pembagian wewenang dinamis, tapi tidak keluar dari sistem utama pada manajemen yang diterapkan Otonomi daerah

Kewenangan pemerintah pusat Yang tidak diserahkan ke daerah: Hubungan LN Pertahanan & keamanan Peradilan Moneter Agama Alasan efisien tidak diserahkan: Kebijakan makro ekonomi Standarisasi nasional Administrasi pemerintahan BUMN Pengembangan SDM

Kewenangan pemerintah daerah Propinsi sebagai intermediate government Propinsi sebagai fused model Kabupaten/Kota sebagai split model Kewenangan Propinsi?..yang bersifat lintas kabupaten/kota

selesai Tatap Muka 14 tentang reformasi manajemen, perubahan manajemen publik, Manajemen e-government