Peraturan Perundang-Undangan Sesi 8

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PERTEMUAN KE 9 Pokok Bahasan : Definisi Pasar Kegagalan Pasar
Advertisements

KEUANGAN NEGARA DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
RIVAL NON-RIVAL.
PASAR Adalah tempat pertemuan individu yang meminta faktor barang atau jasa serta individu yang menawarkan faktor barang atau jasa. Dalam pasar terjadi.
Keterkaitan SDA dan Ekonomi, dan Hak Kepemilikan
ENVIRONMENTAL VALUATION
FUNGSI PEMERINTAH.
EFISIENSI EKONOMI dan PASAR
Externalitas By : Agustina Shinta.
KONSEP DEMAND DALAM SEKTOR KESEHATAN
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
GOVERNMENT REGULATION OF MARKET POWER AND SOCIAL
Tarif Pelayanan Kesehatan
EXTERNALITIES AND PUBLIC GOODS
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
Health Economic Course Series: 3 of 12
Pertemuan 13 – 14 Teori Sektor Layanan Publik
Kebijakan Kesehatan.
EKONOMI PUBLIK JUNAEDI.
PASAR BEBAS, EFISIENSI, BARANG SWASTA, EKSTERNALITAS & KEGAGALAN PASAR
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
Sumber: Feldstein: Health Care Economics Sorkin: Health Economics
Assalamualaikum Wr.Wb KELOMPOK 3.
Perekonomian Indonesia
Sistem pasar bebas dan kebijakan pemerintah
EKONOMI PUBLIK.
KULIAH VALUASI ESDAL PERTEMUAN KE
PERTEMUAN KE 9 Pokok Bahasan : Definisi Pasar Kegagalan Pasar
POKOK BAHASAN Definisi Pasar Makna kegagalan pasar
TEORI BARANG SWASTA.
RIVAL NON-RIVAL.
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
FUNGSI PEMERINTAH.
Karakteristik Khusus Dari Ekonomi Pelayanan Kesehatan
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
EKONOMI UNTUK SEKTOR PUBLIK
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
EKSTERNALITAS.
LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN
FUNGSI PEMERINTAH.
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
RIVAL NON-RIVAL.
PASAR DAN KEGAGALAN PASAR DALAM PELAYANAN KESEHATAN
FUNGSI PEMERINTAH.
FUNGSI PEMERINTAH.
POKOK PERMASALAHAN EKONOMI, PELAKU EKONOMI DAN SISTEM EKONOMI
Perekonomian Indonesia
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
TEORI SEKTOR PUBLIK
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
EKSTERNALITAS.
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
Pertemuan Ke-9 Ilmu Ekonomi Sektor Publik
Analisis Investasi dan Penentuan Harga Pelayanan Publik
Pasar pada sektor kesehatan dan pelayanan kesehatan
Sistem Pasar Bebas dan Kebijakan Pemerintah
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
TEORI BARANG SWASTA.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
Perencanaan Sumber Dana Kesehatan
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
TEORI BARANG SWASTA.
KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
EKSTERNALITAS DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM
Transcript presentasi:

Peraturan Perundang-Undangan Sesi 8 Anggun Nabila, SKM, MKM

kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; “Health is not Everything, but Everything is Nothing without Health”

Kesehatan: Public or private goods? Pengendalian vektor Ruang VIP Pelayanan KB Operasi jantung Penyediaan air bersih Pengobatan di puskesmas Bedah plastik

Karakteristik Pelayanan Kesehatan yang Unik Uncertainty, (ketidakpastian – power relasi?) Asymetri of information, (informasi tidak seimbang) consumer ignorance (ketidak tahuan konsumen) siapa yg menguasai informasi? Supply induce demand (“permintaan yang dipaksaan terhadap konsumen”) Externalities (dampak yg ditanggung pihak lain/kena orang banyak)  public goods (Barang kepunyaan/dikuasai orang banyak) "kegagalan pasar" yankes (market failure atau market imperfection) Perlu campur tangan Pemerintah.

Jenis Eksternalitas Seringkali sistem pasar gagal menghasilkan efisiensi, dan efek samping yang dihasilkan disebut eksternalitas (externalities) Externalitas: Dampak dari aktivitas (benefits or costs) terhadap individu, dimana individu tersebut tidak secara langsung terlibat dalam aktivitas tersebut Eksternalitas: memberikan dampak negatif (negative externality); memberikan dampak positip disebut positive externality.

Contoh Eksternalitas Contoh klasik negatif eksternalitas adalah kondisi udara yang dicemarkan oleh pabrik. Pencemaran udara adalah “spills over” di luar perusahaan Kerusakan yang terjadi adalah BIAYA, tetapi pihak perusahaan tidak memasukkannya ke dalam biaya faktor produksi sehingga perusahaan tidak membayar akibat penggunaan udara tersebut.

Eksternalitas Positif Dalam vaksinasi, konsumsi seseorang juga memberikan manfaat tambahan kepada orang lain, namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan harga. Namun, mengapa justru harus disubsidi? Konsep herd immunity: paling tidak 80% harus terlindung agar dicapai kekebalan di masyarakat

Siapa harus menanggung? Jika perusahaan menghindari membayar beban biaya lain (the external costs), mengakibatkan biaya produksinya menjadi rendah, tetapi tidak untuk kerugian riil biaya dari sosial Siapa bertanggung jawab? Perusahaan? Pemerintah? Masyarakat?

Mengurangi dampak negatif Eksternalitas Pemerintah dapat mengintervensi dalam pasar untuk mengurangi dampak negatif eksternalitas Pemerintah dapat meminta kerugian biaya sosial yang terjadi dari pencemaran udara tersebut (pajak). Atau melalui regulasi – membuat peraturan tentang ambang batas pencemaran udara yang ditolerir Pendapatan Pajak dapat digunakan untuk mengkompensasi siapa saja yang dirugikan akibat pencemaran udara tersebut atau memberikan alternatif usaha yang lebih produktif

Peran Pemerintah Pemerintah seringkali melupakan beberapa biaya manfaat sosial riil, sehingga private market tidak memberikan cukup barang untuk mendapatkan keuntungan eksternal sehingga pemerintah perlu melakukan subsidi atau memproduksi banyak barang. Contoh: subsidi pendidikan, subsidi vaksin

Equity dalam bidang kesehatan Equal health Equal access (for equal need) Equal use (for equal need)  Equality adalah bagian dari Equity Mis: equal access for equal need Equity: Horisontal dan Vertikal Equity: Libertarian dan Egalitarian Fairness in Financing

Bagaimana melihat equity? Beberapa variabel: Wilayah Kebutuhan Sosial Ekonomi

Ketimpangan antar daerah? Disparity antar Propinsi: DKI Jakarta status kesehatan terbaik, kemudahan akses terbaik NTB status kesehatan terburuk, akses relatif buruk NTB, Jabar, AKI tinggi, % persalinan oleh nakes rendah dibandingkan propinsi lain

Disparity Menurut Sosioekonomi Semakin kaya, AKB semakin rendah Semakin kaya, cakupan imunisasi semakin baik Semakin kaya, pengobatan diare dan ISPA ke pelayanan medis semakin tinggi Semakin kaya, pemanfaatan fasilitas publik semakin menurunà Baikkah??

Apakah kebijakan sudah berpihak pada Equity? DKI Jakartaà Need rendah, sosioekonomi lebih baik, alokasi sumber daya lebih baik. Peran swasta bisa ditingkatkan?? NTBàNeed tinggi, sosioekonomi relatif lebih rendah, alokasi sumber daya ??? Dokter (spesialis) menumpuk di kota besar. di pelosok ???

Fairness in Financing Berapa % dari Non Food Habis Untuk Kesehatan? Bila % equal antara kaya dan miskinàsistem kesehatan cukup menjamin fairness (peluang akses yang setara) Apakah di perdesaan lebih berisiko? Berobat ke LN Vs. PooràAdilkah? Pembiayaan Kes yang Adilà Risiko RT didistribusi berdasarkan CTP, bukan risiko sakit (sistem menjamin perlindungan finansial masyarakat) 75% Out-of-pocket, pemiskinan

Meningkatkan Equity PHC Subsidi: pelayanan publik dan poor Appropriate technology Community empowerment Pemetaan Disparity: Kesulitan Data Geographic targeting dan Individual Targeting Hambatan non tarif: infrastruktur! Perilaku! Ekplisit diukur! Keterlibatan swasta!