PERBANDINGAN ADMINISITRASI NEGARA Daftar Literatur : 1. Eric E. Otenyo & Nancy S. Lind (Ed.) 2006. Research In Public Policy Analysis and Management: Comparative Public Administration The Essential Reading. 2. Jerry Killian & Niclos Eklun (Ed.) 2008. Hand Book of Administrative Reform: An International Perspective. 3. Berry J. O’toole. 2006. The Ideal of Public Service. 4. Chopra, JK. (Ed.) 2004. Comparative Public Administration. Commonwealth Publishers. 5. Jreisat, Jamil E. 2005. Comparative Public Administration Is Back In, Prudently, Public Administration Review. 6. Henderson, Keith M. 1992. Comparative Public Administration: The United States View In International Perspective. 7. Parazman, Ali. 1996. Development and Comparative Public Administration: Past, Present, and Future. Public Administration Quarterly. 1

KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD Model: OUT LINE/PEDOMAN//PROPOSAL STUDI PERBANDINGAN JUDUL: KEBIJAKAN SEKTOR PARIWISATA DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAD (SUTI PERBANDINGAN ANTARA KABUPATEN WAKATOBI SULTRA DAN KABUPATEN KUTA BALI) BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Memuat fenomena-fenomena awal tengan adanya fakta/data yang diperoleh dari berbagai sumber (mis. Thn.2010,2011) yang menunjukkan : Daerah pembanding (Kabupaten Kuta) memiliki prestasi dalam pemugutan PAD sektor pariwisata, sehingga thn 2010 dan 2011 berhasil memberi kontribusi terhadap APBD sebesar 50% dan 60%. Secara teoretis, diduga kondisi ini dipicu oleh keunggulan pada kebijakan sektor pariwisata, meliputi : (1) Aspek perumusan kebijakan; (2) Aspek analisis kebijakan; (3) Aspek formulasi kebijakan; (4) Implementasi kebijakan (5) Evaluasi kebijakan. 10 1

Sebaliknya, di daerah terbanding atau yang dibandingkan (Kabupaten Wakatobi), diperoleh informasi awal bhw kontribusi PAD sektor pariwista terhadap APBD thn. 2010, 2011 hanya sebesar 5% dan 6%. Secara teoretis, kondisi ini patut diduga disebabkan oleh adanya kelemahan pada kebijakan sektor pariwisata Kabupaten Wakatobi, mencakup : (1) Aspek perumusan kebijakan; (2) Aspek analisis kebijakan; (3) Aspek formulasi kebijakan; (4) Implementasi kebijakan (5) Evaluasi kebijakan. Berdsarkan fnomena yang didukung oleh fakta-fakta awal dari kedua daerah (terbanding dan pembanding) maka patut dilakukan suatu pengkajian yang mendalam melalui studi perbandingan, guna mendapatkan sejumlah data dan informasi penting, yang dapat mengungkap faktor keberhasilan (reahasia sukses) daerah pembanding. 11 1

B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan pada bagian terdahulu, maka masalah yang harus dijawab dalam studi banding ini adalah: Bagaimana rahasia sukses kebijakan sektor pariwisata yang berhasil memberi kontribusi besar terhadap APBD Kabupaten Kuta Provinsi Bali. C. Tujuan Studi Banding Tujuan dilakukannya studi banding ini, adalah : Untuk memperoleh deskripasi secara komprehensif tentang rahasia sukses kebijakan sektor pariwisata yang berhasil memberi kontribusi besar terhadap APBD Kabupaten Kuta Provinsi Bali. D. Manfaat Manfaat Studi Banding Hasil studi banding ini diharapkan bermaat sebagai: Rekomendasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi, untuk dipertimbangkan dalam rangka perbaikan/penyempurnaan kebijakan sektor pariwisata, agar dapat memberi kontribusi yang optimal terhadap APBD Kabupaten Wakatobi. p 1

Teori Kebijakan Publik Dimensi-Dimensi Kebijakan Publik BAB II KAJIAN TEORETIK Konsep Kebijakan Teori Kebijakan Publik Dimensi-Dimensi Kebijakan Publik Perumusan Kebijakan Analisis Kebijakan Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan 13 1

BAB III METODE PERBANDINGAN Objek Perbandingan Berdasarkan latar belakang dan tujuan dilakukannyikan studi banding ini, maka ditetapkan Kabupaten Kuta Provinsi Bali sebagai objek pembanding dan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sultra sebagai objek terbanding (yang dibandingkan). Dimensi dan Indikator yang Diukur/Dibandingkan --------------------------------------------------------------------------------------------- D i m e n s i : I n d i k a t o r Perumusan Kebijakan : 1.1. Pengumpulan data dimulai dari bawah : 1.2. Melibatkan semua komponen masyarakat : 1.3. Dilakukan secara berjenjang (RT, RW, Desa/ Kelurahan, Kecamatan. Kabupaten/Kota). Analisis Kebijakan : 2.1. Pengelompokan sektor/bidang pelayanan. 2.2. Tkt. jangkauan pemecahan masalah publik. 2.3. Penentuan skala prioritas 2.4. Dukungan anggaran, dst. st 1

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi 1. Data Primer a. Diperoleh melalui presentase dan tanya jawab dari pejabat terkait pada daerah pembanding. b. Wawancara mendalam dengan pejabat/staf yang kompeten pada daerah pembanding. c. Kuesioner yang diisi oleh staf/pegawai yang terlibat langsung dalam kegiatan operasional pada daerah pembanding. Data Sekunder Diperoleh melalui dokumen yang tersedia pada dinas/instansi terkait (laporan bulanan/tahunan, data staistik, hasil evaluasi, dsb.). Teknik Analisis Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Artinya data primer yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan dimensi dan indikator, kemudian digolong-golongkan berdasarkan kategori. Selanjutnya dimaknai dan dideskripsikan, dengan dukungan data sekunder yang relevan. 15 1

BAB I. PENDAHULUAN BAB II. KAJIAN TEORETIK Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Studi Banding Manfaat Studi Banding BAB II. KAJIAN TEORETIK Konsep Kebijakan Teori Kebijakan Publik Dimensi-Dimensi Kebijakan Publik Perumusan Kebijakan Analisis Kebijakan Formulasi Kebijakan Implementasi Kebijakan Evaluasi Kebijakan 17 1

BAB III METODE PERBANDINGAN BAB IV. PENYAJIAN DATA PERBANDINGAN Objek Perbandingan Dimensi dan Indikator yang Dibandingkan Teknik Pengumpulan Data Teknik Analisis Data BAB IV. PENYAJIAN DATA PERBANDINGAN Kondisi Daerah Pembanding Perumusan Kebijakan Pariwisata Analisis Kebijakan Pariwisata Formulasi Kebijakan Pariwisata Implementasi Kebijakan Pariwisata Evaluasi Kebijakan Pariwisata Kondisi Daerah Terbanding (yang Dibandingkan) 1. s.d. 5 18 1

BAB V. ANALISIS PERBANDINGAN Keunggulan Daerah Pembanding Dimensi Perumusan Kebijakan Pariwisata Dimensi Analisis Kebijakan Pariwisata Dimensi Formulasi Kebijakan Pariwisata Dimensi Implementasi Kebijakan Pariwisata Dimensi Evaluasi Kebijakan Pariwisata Kelemahan/kekurangan Daerah Terbanding 19 1

BAB VI. RAHASIA SUKSES DAERAH PEMBANDING Dimensi Perumusan Kebijakan Pariwisata Dimensi Analisis Kebijakan Pariwisata Dimensi Formulasi Kebijakan Pariwisata Dimensi Implementasi Kebijakan Pariwisata Dimensi Evaluasi Kebijakan Pariwisata BAB VII. REKOMENDASI UNTUK DAERAH TERBANDING 20 1

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (PERBANDINGAN ANTARA KAB.KONSEL DAN KAB.KONAWE Contoh Judul MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (PERBANDINGAN ANTARA KAB.KONSEL DAN KAB.KONAWE OLEH INDAH NURMALASARI NO.POKOK G2C1010234 PROGRAM PASCASARJANA UNHALU PROGRAM STUDI ADM.PEMBANGUNAN 1

TGAS KELOMPOK KELAS A No. 1,2, No. 12 N0.14 No.4,5,15,20 No. 6 No. 8 7,11,13,20 1