PERKEMBANGAN EKONOMI-POLITIK INDONESIA: PELUANG & TANTANGAN Didin S Damanhuri*) *)antara lain Guru Besar Fak.Ekonomi dan Manajemen IPB, Pendiri INDEF (Institute for Development Economic & Finance), Jakarta, Staf Ahli LEMHANNAS, Ketua L-KEN (Lingkar Kajian Ekonomi Nusantara), Slh seorang Pendiri INDEF, Menerbitkan puluhan buku tentang Ekonomi, Pengamat Ekonomi, dll.

Proses Pertumbuhan Demokrasi Modern (dan praktek Demokrasi di Negara2: NON-BARAT & Neg2 sdng Brkmbang/NSB) NSB Revolusi Eropa Rev. Teologis ( Sekularisme) Rev. Ekonomi/ Industri (Inggris) Rev. Politik ( Rev. Perancis ) FEODALISME (Kerajaan, Kesultanan, Tsar, dsb Rezim Facisme (Jerman, Italy, Jepang, kalah dalm PD II) NSB non-Demokrasi (Monarki, Outoritarian, ) DemokrtNSB (Westernized Democracy) Rezim Demokrasi (Eropa & AS) Kemakmuran MaterialEropa NewSocialist (Negara2 Amerika Latin) Rezim Komunis (Uni Soviet & Eropa Timur) Kritik Marx Imperiaralisme (Negara2 sedang berkembang(NSB) (Asia, Afrika, Amerika Latin) Negara2 Asia ( Heterdox Democracy) Restorasi Meiji (Jepang) Two System in One State (China) ? f Negara: Tdk Dijajah (SEMI FEODAL ) Jepang China Reformasi Deng (China)

Consolidated Democracy Transisi Demokrasi menuju Demokrasi Modern (Empirical Model): Indonesia, What Next? Consolidated Democracy (Msh banyak ditemukan Anomali: msl praktek neo-feodal dlm pelaksanaan trias political, dll) Socialisme Democracy (Ex-Negara2 Eropa Timur) Authoritarian/ Totalitarian Political Regime American Democracy (Politik Neoliberal) (Pilipina, Mexico & Beberapa Negara Amerika Latin) Heterodox Democracy ( Korsel, Malaysia, Thailand,) Turki dan Indonesia? Catatan, Bbrp Ciri Demokrasi Modern: Impersonal Society Supremasi Hukum (Rule of Law & Game, Code of Conduct) Relasi Demokrasi dengan Kesejahteraan Leadership:Model Barat atau Model Asia Kuatnya Civil Society (Masyarakat Madani) Clean & Effective Government (Good Governance) Kebebasan Pers New Socialism ( Latin American: Bolivia, Brazil Venezuela, Chili, Argentina..) China ? Two sistem in One State

Ekonomi-Politik berbasis Demokrasi Substantif Demokrasi substantif menjadi bagian dari Politik Nasional dimana bukan hanya milik kaum Elit, Kelompok, apalagi Kepentingan Asing dimana nilai-nilai Kebangsaan yang luhur diterima oleh semua Kelompok Kepentingan (yang harus Diagregasikan menjadi Kepentingan Nasional) dan diimplementasikan dalam proses kemasyarakatan dan Kenegaraan. Demokrasi Substantif, antara lain (diadopsi dari Umar Chapra) Tercapainya kesejahteraan umum ( Falah/ Material dan spiritual) Kehidupan yang baik (Good Life/ High Qualty of Life)(Hayatan Tayibah) dalam pemerintahan, bisnis maupun masyarakat (Good Governance) Ekonomi yang mendasarkan need bukan explorasi wants yang menimbulkan keserakan sehingga terjadi prilaku economic animal Kehidupan keluarga yang baik ( Sakinah Mawwaddah Warrahmah) Negara yang menjaga keadilan (adalah), Anti explolitasi serta tercipta soladiritas social (Demokrasi sosial, Baldatun Thoyibbatun warrabun ghofur) Masyarakat yang membawa nilai2 Ketuhanan/Kebaikan ( Klolitaful fil ard) Ekonomi non-Rabawi, Anti-spekulasi dan menekankan pada keadilan.

Mengapa Praktek Demokrasi di Indonesia Masih Jauh dari Demokrasi Substantif ? Hambatan, antara lain : Indonesia mengalami negara kerajaan (Majapahit, Sriwijaya sekitar 6 abad, kesultanan 2 abad), penjajahan Belanda (3,5 abad), Otoritarian pasca kemerdekaan politik (40 tahun). Reformasi sebagai bahasa lain dari “bing-bang politik” (Demokrasi mulitipartai sekaligus Desentralisasi secara radikal) dikawinkan dengan ekonomi neoliberalisme berbasis “ Washington Consensus”. Sementara secara Sasco-Cultural, marak praktek neo-Feodalisme yg dwujudkan dlm praktek “bad Governance” baik di pusat maupun daerah ( di Parlemen, Pemerintah, Peradilan, korporasi, bahkan dalam masyarakat). Di akhir masa Soeharto (Rezim Otoritarian) Tk Pendidikan masih di dominasi (80%) oleh lulusan SD atau tidak tamat dan ketimpangan yang buruk/ antar gol. Pendptan, antar-wilayah (Jawa-luar-Jawa, kota-desa, KIB-KIT). Catatan: Korsel diakhir Chon-doo-Wan (Rezim-Otoriter), pendidikan sudah rata-rata SMA dan tingkat kemeratan terbaik di antara negara2 berkembang. Transformasi masyarakat Demokrasi membutuhkan proses (secara normal indonesia baru mulai tahun 2004, Eropa butuh 200thn, AS 100 thn, Jepang 50 thn, Korea 20 thn, India 50 thn, dst.

Peluang, antara lain : Ormas-ormas Islam terbesar di Indonesia NU sekitar 45 juta Muhamadiyyah 35 juta PUI 20 juta Lain-lain yg menjadi Cikal bakal “Civil Society” yang pro-Demokrasi karena lebih merepresentasikan Islam Moderat ( Ummatan Washattan) Makin tumbuhnya Kelas Menengah Islam (karena tingkat Pendidikan, pendapatan, dan independen secara Politik/Kritis). Sangat banyaknya tumbuh Watch-dog dan Media massa yang memperkuat Check and Balance dan kontrol ( Kemenangan Prita, Chandra dan Bibit, dan Opsi C di DPR) karena peran public control ini. Makin banyaknya Contoh daerah-daerah Tk.I dan II yang makin ada relasi antara hasil Demokrasi (Pilkada) dengan pelaksanaa good governance dan Kesejahteraan yang bisa menjadi bench-mark bagi daerah2 lain. Makin cerdasnya masyarakat dalam proses Demokrasi di pusat maupun di daerah. dll.

Konstruksi Ekonomi-Politik : Produk dari Warisan Kebijakan Masa lalu Akhir 1980an:liberalisasi perekonomian (perbankan,pasar modal, prdagangan, dst.) yng tdk slektif (buka-bukaan) Swasembada beras / pangan nasional (1983) Bagian dari Strategi pemenuhan kebutuhan pokok, untuk mencapai stabilitas harga2, stabilitas ekonomi & stabilitas politik dalam rangka mencapai prtumbuhan ekonomi yng tinggi lewat Industrialisasi manufaktur Pergerakan Moneter jauh lebih besar dari pergerakan barang & jasa (Decoupling): SUMBER KRISIS EKONOMI’98 BUBBLE ECONOMY & AOTORITARIAN REGIME : Content impor industri makin mendekati 100% Impor Barang & Jasa termasuk bahan pangan kebutuhan pokok Rezim Pemrt Otoriter, Korup & Nepotis Ditegakan dengan sistem pemerintahan yang otoriter (represi militer,partai dominan & oligarki politik), dbiayai Utang&petro $ Didin S Damanhuri. Prof.Dr., IE FEM IPB, 2014

Demoktratisasi Politik dgn Politisasi & penggunaan Kebebasan yang Over Dosis Big Bang Politik: Sistem Multipartai Otonomi daerah Kebebasan Pers Pengelolaan konflik yang makin sulit, meski terdapat pelbagai sukses ( aceh, maluku, dll.) tapi muncul berbagai konflik baru (pilkada, tanah, ruang usaha, dst.) Demokratisasi ( 1998 ) “Asingisasi” : scr Ekonomi penguasaan asset publik dan ketrgantungam impor dari banyak barang kebutuhan pokok (kedelai, jagung, gula, daging, garam, beras, gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, dst) & Mnyusutnya sumberdana Migas (net-Importir) : Juga Politik (Makin tergantung AS) Penanganan Krisis lewat LoI IMF (diteruskan dng White Paper = IMF) SEMENTARA: Produktivitas Stagnan, Teknologi tertinggal, dan makin lack of Vision terhadap kemandirian & Kedaulatan Ekonomi&Politik dari Pemerintah Orde Reformasi Didin S Damanhuri. Prof.Dr., IE FEM IPB, 2014

Kebijakan Pemerintah Pasca Orba/Reformasi terhadap Warisan Masa lalu & Perkembangan kontemporer Tetap berkutat pada ukuran sukses yang mengacu semata kepada Stabilitas ekonomi makro (pertumbuhan, inflasi, kurs rupiah, suku bunga, dst.) dg Politik yg terlalu Liberal Tak ada Blue Print Reformasi ekonomi dan Politik scr menyeluruh atas dasar : (1) Assesment kebutuhan nyata ( felt need ) rakyat dan keragaman daerah ; (2) Market Intellegence dari perkembangan ekonomi global ; srt Demokrasi Politik yg brorientasi Kesejahteraan Rakyat. Didin S Damanhuri. Prof.Dr., IE FEM IPB, 2014

Hambatan Mewujudkan Kemandirian Ekonomi & Politik Demokrasi Politik yang cenderung menciptakan proses “kompradorisasi” yang menempatkan bangsa dependen terhadap kepentingan negara maju Ukuran sukses pembangunan hanya semata ditekankan kepada stabilitas Makro Ekonomi & Politik dg menganggap globalisasi sebagai fenomena yang netral, bahkan sumber kemajuan tanpa sikap kritis Industrialisasi yang berbasis impor dan mengabaikan competitive advantage berbasis sumber daya domestik (SDA, SDM, kreativitas, dst.) dengan iptek dan nilai lokal Ketiadaan grand-design yang komprehensif untuk kemandirian dan kedaulatan Ekonomi & Politik (“Terlalu Liberal”) : dari mulai payung kebijakan makro ekonomi dg dukungan kebijakan fiskal, moneter, perbankan, tata-ruang, penyuluhan, pengembangan teknologi, hingga gerakan budaya dan kebijakan industrialisasi yang berbasisan sumberdaya domestik (Kebijakan Ekonomi), bbrp Faktor2 Penyebab Mendasar mngapa Indonesia slama ini Kurang Berdaulat scr Ekonomi. Juga dlm mngadopsi Sistem Demokrasi Barat dg Kebebasan Pers tanpa Tanggungjawab Sosial, “Politik Transaksional”, Ketiadaaan Pemimpin yg menciptakan Konsensus, dst…bbrp faktor scr Politik-pun Indonesia kurangf berdaulat. Didin S Damanhuri. Prof.Dr., IE FEM IPB, 2014

Rekomendasi kebijakan Jangka Menengah & Panjang Perlu Kebijakan dalam menghadapi Globalisasi menyiapkan program aksi berbasiskan visi kepentingan nasional untuk menyusun blueprint reformasi ekonomi bersamaan dengan demokratisasi politik yang mensejahterakan rakyat dg Model Pemb yg “Asian Way” (keseimbangan yg tepat Peran Negara & Pasar) Perlu kebijakan makro dan mikro ekonomi serta industrialisasi yang menekankan competitive advantage berbasiskan sumberdaya domestik (SDA, SDM, kreativitas, dst.) (Res.based Ind) dengan kandungan iptek dan nilai lokal srt pengembangan “Unit Banking System” yang berorientasi “full employment policy“. Perlu grand design kebijakan untuk mencapai kemandirian & kedaulatan Ekonomi & Politik nasional, Daerah dan lokal berbasiskan Kepentingan Nasional & Kearifan Bangsa (Agama, Tradisi Positif, Kearifan Daerah & Lokal) Didin S Damanhuri. Prof.Dr., IE FEM IPB, 2014

TRIMA KASIH