PPT PKn

Peradilan yang Bebas dan Merdeka Peradilan yang bebas tidak memihak, dan terlepas dari campur tangan pemerintah atau siapapun, akan menjamin terwujudnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Peradilan yang bebas dari tekanan apapun akan mampu mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat. Kondisi ini harus benar-benar diwujudkan karena setiap individu rakyat menghendaki keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan rakyat.

Kebebasan Pers Kebebasan pers/media massa, baik cetak maupun elektronika merupakan prinsip penting seperti prinsip-prinsip yang lain. Melalui kebebasan pers, rakyat dapat menyuarakan sura hati dan pikirannya kepada khalayak umum (publik) melalui media massa. Mengekang kebebasan pers berarti mengekang hak-hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya. Penilaian tersebut juga berlaku pada cara kerja pemerintah. Pemerintah yang tidak mau mendengarkan dan menyarap aspirasi rakyat bukanlah pemerintah yang demokratis.

Prinsip Negara Hukum Prinsip ini mengatakan bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum, hanya Negara hukum tidak harus demokratis. Karena prinsip negara hukum sendiri hanyalah salah satu ciri negara demokrasi

Dwipartai/Multipartai Partai adalah salah satu sarana penampungan aspirasi masyarakat. Maka dari itu, negara demokrasi menghargai tumbuhnya partai baru di masyarakat. Pada Dwipartai, berarti adanya 2 partai besar yang saling berkompetisi memperebutkan kekuasaan. Yang menang akan memimpin pemerintahan, sedangkan yang kalah akan menjadi partai oposisi. Sistem Multipartai berarti sistem dengan banyak partai. Partai-partai tersebut bersaing untuk mendapatakan kemenangan dalam pemilu.

Pemilu yang Demokratis Sebaik apapun suatu pemerintahan dirancang, ia akan dianggap demokratis bila pejabat-pejabatnya tidak dipilih rakyat secara bebas, jujur, adil, dalam suatu pemilihan umum. Dikatakan demikian, karena hanya pejabat-pejabat hasil pemilihan umum yang bebas dari tekanan, jujur, dan adillah yang akan memastikan system demokrasi berjalan dengan baik.

Ciri Pemilu yang Demokratis Semua warga negara diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu Adanya keluluasaan untuk menampung aspirasi masyarakat yang beraneka ragam Adanya mekanisme rekruitmen politik bagi calon-calon wakil yang demokratis Adanya kebebasan memilih dan menentukan pilihan Kebebasan bagi setiap kontestang untuk bersaing secara sehat Komite pemilu tidak boleh memihak dan merekayasa hasil akhir pemilu Perhitungan suara yang jujur Birokrasi tidak boleh menjadi perpanjangan tangansalah satu kekuatan politik yang ikut dalam pemilu

Prinsip Mayoritas Pada demokrasi langsung, pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas rakyat yang menyetujui suatu aturan. Pada demokrasi tidak langsung, pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas wakil-wakil rakyat suatu golongan partai yang menyetujui suatu aturan.

Jaminan akan Hak-Hak Dasar dan Hak-Hak Minoritas Pengaturan dan pembatasan hak hanya dilakukan demi terpenuhnya hak orang lain dan semata-mata untuk memenuhi ketertiban dan keamanan bersama. Jaminan hak-hak meliputi: Hak Asasi Manusia; Hak menyatakan berkumpul, berserikat, dan kebebasan; serta hak medapatkan informasi alternatif.

Meskipun berprinsip mayoritas, setiap warga negara juga harus mengakui dan menghargai kelompok minoritas.