HUKUM DASAR TERTULIS DAN HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS Pendidikan Pancasila

Pendahuluan

Hakekat Pembukaan UUD 1945 – sebagai Tertib Hukum tertinggi Memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia Pancasila sebagaimana dalam pembukaan UUD 45 sebagai sumber dari segala sumber hukum Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945 Dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif Peraturan Pemerintah Ketetapan MPR Keputusan Presiden, Kepmen Keputusan Pimpinan Daerah, dll Peraturan daerah

Syarat Tertib Hukum Adanya kesatuan Subjek penguasa mengadakan peraturan hukum Adanya kesatuan asas kerohanian Dasar Negara Filsafat Pancasila sebagaimana alinea IV Pembukaan UUD 1945 Adanya kesatuan daerah …seluruh tumpah darah Indonesia… alinea ke IV Adanya kesatuan waktu…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD Negara Indonesia menunjukkan mulai berdirinya negara RI

Kedudukan UUD 1945 dalam tertib Hukum Indonesia, menurut Notonegoro, 1974 Menjadi dasar tertib hukum  memberikan 4 syarat adanya tertib hukum Menjadi ketentuan hukum tertinggi kedudukannya sebagai asas hukum dasar tertulis (UUD) dan tidak tertulis (Konvensi)

Isi Pembukaan UUD 1945 Dasar tujuan negara  Tujuan Umum : …ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi… Tujuan Khusus : …melindungi segenap bangsa Indonesia… 2. Sebagai yuridis formal  dengan diadakannya UUD Negara 3. Bentuk negara …yang terbentuk dalam suatu susunan Negara RI yang berkedaulatan rakyat.. 4. Dasar filsafat negara (asas kerohanian negara) …dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa,…

Pembukaan UUD 1945 secara hukum tidak dapat diubah

Alinea-alinea UUD 1945 Alinea I mengandung hak kodrati “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan” Alinea III pengakuan nilai religius “Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa…”  pengakuan adanya hukum moral dan etis “…dengan didorong oleh keinginan luhur…” Alinea IV Pokok-pokok/kaidah pembentukan pemerintah “…kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia…”

Kandungan hukum dalam Pembukaan UUD 1945 Hukum tuhan Hukum kodrati Hukum etis Hukum positif Hukum filosofis

Sekian