Pendahuluan Ilmu publik adalah cabang dr ilmu ekonomi yg mempelajari ttg pengeluaran dan penerimaan negara Alasan: Negara melakukan kegiatan untuk kepentingan.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Policy-Making Sebagai Pelaksanan Fungsi Governance.
Advertisements

KEUANGAN NEGARA DAN PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN
PASAR Adalah tempat pertemuan individu yang meminta faktor barang atau jasa serta individu yang menawarkan faktor barang atau jasa. Dalam pasar terjadi.
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
FUNGSI PEMERINTAH.
Pengantar Ekonomi Mikro
BAB I. PENDAHULUAN Intisari Pemasaran :
FOR ALL STUDENT SMAN 20 Sby
POLA KEGIATAN PEREKONOMIAN
GOVERNMENT REGULATION OF MARKET POWER AND SOCIAL
PENGANTAR ILMU EKONOMI (ASPEK EKONOMI MAKRO)
ILMU EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA
Sistem Ekonomi Edy Suandi Hamid Tanas Tanas.
Kebijakan Pemerintah dalam Menghadapi Masalah Ekonomi
Ekonomi Kesejahteraan
BAB IV PERANAN PEMERINTAH, BARANG PUBLIK, BARANG KLUB, PILIHAN PUBLIK, PROSES POLITIK, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT & KEGAGALAN PEMERINTAH.
PASAR BEBAS, EFISIENSI, BARANG SWASTA, EKSTERNALITAS & KEGAGALAN PASAR
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK: kebijakan HARGA
KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
Assalamualaikum Wr.Wb KELOMPOK 3.
Kebijakan Fiskal dan Moneter (1)
Perekonomian Indonesia
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pasar bebas dan kebijakan pemerintah
Sistem pasar bebas dan kebijakan pemerintah
Pengantar Ekonomi Mikro
EKONOMI PUBLIK.
Struktur Pasar.
Ekonomi Kesejahteraan
Peran Pemerintah dalam Perekonomian
FUNGSI PEMERINTAH.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pertemuan I Fungsi Pemerintah
FUNGSI PEMERINTAH.
KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
EKSTERNALiTAS Nurul Hidayat ( )
Kesesuaian Kebijakan Ekonomi Konvensional dalam Kebijakan Pembangunan
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK: kebijakan HARGA
FUNGSI PEMERINTAH.
FUNGSI PEMERINTAH.
SISTEM PASAR BEBAS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH
Perekonomian Indonesia
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
TEORI SEKTOR PUBLIK
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
PENENTUAN HARGA PUBLIK
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
Pengertian Barang Publik adalah barang milik pemerintah yang dibiayai melalui anggaran belanja negara tanpa melihat siapa yang melaksanakan pekerjaannya.
Pertemuan Ke-9 Ilmu Ekonomi Sektor Publik
Sistem Pasar Bebas dan Kebijakan Pemerintah
FUNGSI PEMERINTAH Dua sistem perekonomian ekstrem Pure Socialism
Sistem Ekonomi Edy Suandi Hamid Tanas Tanas.
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS TERBUKA
MEKANISME HARGA DI PASAR
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
FUNGSI PEMERINTAH.
PUBLIC FINANCE (KEUANGAN PUBLIK)
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
PENGANTAR HUKUM EKONOMI
KEBIJAKAN FISKAL. Pengertian kebijakan fiskal (Fiskal Policy )  Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian.
PENENTUAN HARGA BARANG PUBLIK
GENERAL EQUILIBRIUM PERTEMUAN 11.
KEGAGALAN PASAR DAN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH
PRINSIP EKONOMI DALAM AGRIBISNIS. Sistem Perekonomian Sistem Pasar Bebas Sistem Ekonomi Perencanaan Sistem Ekonomi Campuran Ekonomi Makro Ekonomi Mikro.
Transcript presentasi:

pendahuluan Ilmu publik adalah cabang dr ilmu ekonomi yg mempelajari ttg pengeluaran dan penerimaan negara Alasan: Negara melakukan kegiatan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Hub ilmu publik dg ilmu ekonomi adl ek. Publik dalam pelaksanaanya, menggunakan prinsip2 ekonomi baik makro maupun mikro ex: prinsip efisiensi dan efektifitas, elastisitas maksimum dan minimum, Y, I, S dll

pendahuluan Hub. Ek publik dg ilmu hukum: keuangan negara harus disusun sesuai dg hukum yang berlaku. Baik perdata maupun pidana. Dg hukum tata negara terkait dg penyusunan anggaran, penetapan pajak,aspek penggunaan sumber penerimaan oleh pemerintah Hub dg ilmu politik terkait dg pembagaian kekuasaan, pengawasan,alokasi budget antar departemen, otonomi daerah dll

pendahuluan Keuangan negara disusun sesuai dg politik yg ada di Indonesia. Perbedaan pola berpikir RT dan pemerintah. RT--- penerimaan menentukan pengeluaran. Pemerintah pengeluaran menentukan penerimaan, karena negara mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sis ekonomi ekstrim: Kapitalis dan Sosialis Kapitalis: sebagain besar brg kapital dikuasai swasta. Lembaga: mekanisme pasar bebas,provit motive, pemilikan pribadi. Falsafah:liberalisme, individualisme, materialisme, rasionalisme---harmony of interest

Kegagalan dlm mekanisme pasar Fungsi pem dlm sis ek Kapitalis : (1) Expense of Defense (2) Expense of Justice,(3)expense of Public work and publik institution (4)expense of supporting the dignity of the soverign Peranan pem meningkat krn ada benturan kepentingan dan kegagalan dlm mekanisme pasar: 1. adanya barang publik. Brg publik memiliki 2 sifat (a) non Rival consumption: sejumlah orang dpt mengkonsumsikan secara simultan X1=X2=X3….(b) non Exclusion: apakah seseorang mau membayar/tidak dlm mengkonsumsi brg publik tsb ia akan tetap memperoleh mamfaat (tidak ada sifat pengecualian)

Kegagalan dlm mekanisme pasar 2. Perbedaan biaya privat dan biaya sosial serta mamfaat privat dan mamfaat sosial (externalitas). Produsen dlm hal ttt tidak harus membayar semua biaya yang terjadi akibat proses produksi dan sebaliknya produsen tidaK dpt menarik semua mamfaat yg timbul dr usahanya.perbedaan tsb akibat adanya externalitas Externalitas: Produsen/konsumen kepada produsen/konsumen dan tdk ada kompensasi yg dibayar oleh pihak yg menyebabkan atau kompensasi yg diterima oleh pihak yg terkena dampak tsb.Sifat : Economies dan diseconomies. Perlu ada campur tangan pem spy ada biaya/mamfaat keseimbangan.

Kegagalan dlm mekanisme pasar 3. Adanya unsur ketidaksempurnaan pasar Mekanisme harga tidak dpt berfungsi scr efisien dlm mengalokasikan sbr2 ekonomi dlm keadaan pasar persaingan tidak sempurna Alokasi sbr yg efisien terjadi apabila MC=AR=P. MC=P--- harga yg terjadi sama dg tambahan biaya yang dikeluarkan perush.AR=P--- harga yang dikehendaki konsumen sama dg harga yg ditetapkan produsen.

(a) Psr persaingan sempurna (b)Psr persaingan tdk sempurna P,AR, MC,MR P MC MC AC A P1 P2 B E MR,AR,P C AR MR Q Q1 Q1 Q2 Q Keselarasan keinginan tidak terjadi di ttk A tetapi di ttk B

Kegagalan dlm mekanisme pasar Di ttk A, P=OP1---- MC= CX1, P ≠ MC Perlu campur tangan pemerintah dlm bentuk kebijakan/aturan mewujudkan terjadinya efisiensi penggunaan sumber-sumber ekonomi dan terjadinya keselarasan kepentingan produsen dan konsumen Ada beberapa jenis barang hrs monopoli pemerintah. Terhadap barang-----skala ek yg efisientercapai pd tingkat produksi yg besar. Contoh listrik, telpon, PDAM dll.Apabila produksi brg tsb

Kegagalan dlm mekanisme pasar diserahkan ke swasta, MC=MR (p tinggi Q rendah). Oki perlu tindakan pemrintah yg berupa: monopoli, penetapan harga maksimal,pengaturan untuk memperbesar tingkat produksi dll P AC Produksi yg efisien pd ttk A dmn MC = AR = P produksi di Q2 dan P2 Produksi rugi----- subsidi pemerintah MC B P1 A P2 AR Q Q1 Q2

Kegagalan dlm mekanisme pasar Adanya barang publik (brg kolektip) Beberapa jenis brg sangat dibutuhkan masy, tetapi tidak ada swasta yg memproduksi, kalaupun ada, jumlahnya terbatas. Mis: peradilan, pertahanan, jembatan, sekolah murah dll. Karakteristik barang publik: 1.Non Rivalry (tdk bersaing) dan 2. Non Excludability (tdk dpt diterapkan prinsip pengecualian). Pemerintah hrs menyediakan brg publik tuk meningkatkan kesejahteraan masy.

Adanya resiko yg sangat besar pd umumnya swasta tidak tertarik pada usaha yg memiliki tingkat resiko/bahaya yg sangat tinggi.Contoh: PLN, Nuklir dll Adanya kondisi Instability dalam perekonomian Contoh: Inflasi deflasi gangguan keamanan dll Perlu kegiatan pemerintah dlm bentuk kebijakan fiskal, moneter dan dari segi penawaran. Inflasi Penghematan pengeluaran Peningkatan penerimaan negara Efisiensi perpajakan Peningkatan suku bunga Politik diskonto,open market, nisbah cadangan

Kegagalan dlm mekanisme pasar Adanya pasar yang tidak lengkap Ada beberapa barang utamanya jasa yg tdk diusahakan o/l swasta meskipun biaya penyediaan lebih kecil dr harga yg mau dibayar oleh masy. Atau krn alasan2 ttt Adanya kegagalan Informasi Kasus--- informasi dibutuhkan masy, ttp tidak disediakan oleh swasta

Semakin berkembangnya perusahaan2 dan pabrik2 output P Produsen rugi Pabrik pengawasan Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata Seseorang tidak sama dlm hal intelektual fisik menang modal Perlu campur tangan pemerintah tuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata

Kebijakan untuk perbaikan eksternalitas: Pendekatan swasta: - negoisasi - sistem pertanggung-jawaban Tindakan kolektif: - pengendalian langsung - pajak emisi polusi.

Instrumen yang digunakan pemerintah: Pajak Pembelanjaan Regulasi atau peraturan Regulasi ekonomi Regulasi sosial Fungsi Pemerintah: Pembentukan kerangka landasan hukum. Penentuan kebijakan stabilitas makroekonomi. Mempengaruhi alokasi sumberdaya untuk memperbaiki efisiensi ekonomi Penciptaan program yang akan mempengaruhi distribusi pendapatan.