Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Bab 1: PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
Advertisements

SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
PENGUPAHAN DAN JAMINAN SOSIAL UU no. 13 tahun 2003; PP no. 8 tahun 1981 ttg Perlindungan Upah Hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan.
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
DIREKTORAT STATISTIK KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Hasil Susenas 2014 (Rapat Kerja BKKBN, Jakarta, 29 Maret 2015)
 Yazbeck, Attacking inequality in the Health sector, A Synthesis of evidence and tools. World Bank, Washington DC  Braveman Health Disparities.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
TANTANGAN KOTA SEMARANG DALAM PENCAPAIAN MDGs 2015
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
PENTINGNYA HIK DAN HKP DALAM MENCAPAI SBS
Titus Priyo Harjatmo, M,.Kes Slide Diambil Dari Direktorat Gizi
SISTEMATIKA LAPORAN PBL BLOK 21 MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS Disampaikan oleh: dr. Siti Amaliah, MKes.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan Indonesia
Sistem Informasi manajemen puskesmas
PELAKSANAAN SPF DI PROVINSI MALUKU
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
( PELAYANAN KESEHATAN PRIMER )
DATA PENDUKUNG PERHITUNGAN BIAYA KESEHATAN
Jakarta, 26 Mei 2011 Sinta Satriana
IMPLEMENTASI SJSN Rapat Pakar tentang Jaminan Sosial dan Landasan Perlindungan Sosial: Belajar dari Pengalaman Regional DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL Jakarta,
Kupang, 5 Juli 2011 Sinta Satriana
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
SISTEM INFORMASI KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
ASURANSI KESEHATAN AKIBAT KECELAKAAN KERJA & PENYAKIT AKIBAT KERJA
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
DUKUNGAN IDI TERHADAP GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KESEHATAN REPRODUKSI Analisis & Hasil RISKESDAS 2010.
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
Konsep PHC Fitria Aningsih.
PERAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT
RAPAT KOORDINASI FORUM DATA KABUPATEN GRESIK 11 MARET 2015
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
PRIMARY HEALTH CARE (PHC) Pelayanan kesehatan dasar EVI DESVINA, SKM
Sistem Kesehatan Negara Kuba
Dasar Hukum SJSN & BPJS SJSN adalah suatu cara penyelenggaraan program program sosial oleh beberapa penyelengaaraan jaminan sosial. UU RI No. 40 Tahun.
KETERKAITAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN KESEHATAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PERTEMUAN 8
Hj. Juraida Roito Hrp, SKM, M.Kes MATA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT
PHC Primary Health Care ( PHC ) adalah : Pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode dan teknologi praktis, ilmiah dan sosial yang dapat diterima.
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Peraturan Perundang-undangan di Kesehatan
KONSEP PEMBIAYAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN
Pembangunan Kesehatan dan Pembangunan Nasional
Ayo Sukseskan KIS Pengawasan dan Kepatuhan Dalam Jaminan Sosial
Mencegah Kejadian Stunting pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
JENIS DAN PROGRAM KESEHATAN DI INDONESIA
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
1 PENGERTIAN DAN PERKEMBANGAN ILMU KESEHATAN MASYARAKAT.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PMK NOMOR 93/PMK.01/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA PMK NOMOR 214/PMK.01/2011.
PERAN BAPPEDA DALAM PENYELESAIAN URUSAN KESEHATAN
SJSN & BPJS Peluang atau Tantangan
Sistem Informasi manajemen puskesmas
ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN DI INDONESIA
PROGRAM STUDI SARJANA KEPERAWATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
Organisasi Yankes Pertemuan 3
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Sistem Informasi manajemen puskesmas
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Transcript presentasi:

Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat Oleh. Siti Masfiah, SKM, M.Kes, M.A UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Outline Pengantar Equity/Pemerataan dalam Kesehatan Universal Coverage/JSSN Asuransi Kesehatan

Pengantar Administrasi  Ad, Ministro Melayani, menyelenggarakan Proses kegiatan menyelenggarakan yang dilakukan oleh seorang administrator secara teratur tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan

Pengantar Kebijakan Kesehatan  Jaringan Keputusan (decisions-networking) yang saling berhubungan untuk membentuk suatu strategi / pendekatan dalam hubungannya dengan isu-isu praktis mengenai pelayanan Kesehatan Tingkatan Sistemik, Tingkatan Program, Tingkatan Organisasi, Tingkatan Instrumental

Kebijakan Kesehatan Masyarakat Aturan, hukum, prosedur, tindakan administratif, dorongan, praktik yang dibuat oleh instansi (CDC, 2013) Konsep, upaya untuk memelihara dan meningkatkan status kesehatan penduduk dengan cara mencegah penyakit, meningkatkan kesehatan, dan memperpanjang masa hidup populasi scr menyeluruh (WHO, 2013) Komponen berpengaruh: nilai (value), ideologi, kepentinga politik, bukti ilmiah (evidence) Penentu ?

WHO Dibentuk dalam UN (7 April 1948)  hari kesehatan dunia Program prioritas awal: Malaria, TB, KIA, IMS, Nutrisi, Sanitasi 193 negara Anggota, pusat di Jenewa (Swiss), 6 kantor regional: African region Region of Americans South East Asia Region European Region Eastearn Mediteranian region Western Pacific Region Terdapat 8 Departemen: Family and Community Health (FCH) Health System and Services (HSS) General Management (GMG) HIV/AIDS, TB, Malaria and Neglected Tropical Diseases (HTM) Health Action in Crises (HAC) Innovation, Information, Evidence and Research (IER) Health Security and Environment (HSE) Noncommunicable Diseases and Mental Health (NMH)

KEMENKES RI Dibentuk I 1945, Menteri: Dr. Boentaran Martoatmojo

Pemerataan Bidang kesehatan Equity Vs. Equality ?? Perbedaan tinggi tubuh rata-rata antara pria dan wanita Anak laki-laki di dalam suatu keluarga mendapat asupan gizi yang lebih dibanding dengan anak perempuan, sehingga menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan anak perempuan tersebut menjadi stunting.

Tiga Dimensi Equity Equity dalam status kesehatan Equity dalam penggunaan Layanan Kesehatan Equity dalam pembiayaan kesehatan Perbedaan tingkat kematian maternal antara populasi; Yogyakarta, AKI; 125 kematian per 100.000 kelahiran hidup, di Provinsi Papua, AKI : 362 per 100.000 kelahiran hidup.

Tiga Dimensi Equity Equity dalam status kesehatan Equity dalam penggunaan Layanan Kesehatan Equity dalam pembiayaan kesehatan Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di DKI Jakarta mencapai cakupan 98%, di Provinsi Maluku Utara cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan sebanyak 23% (SDKI, 2007)

Tiga Dimensi Equity Equity dalam status kesehatan Equity dalam penggunaan Layanan Kesehatan Equity dalam pembiayaan kesehatan persentase alokasi dana dari APBD untuk bidang kesehatan antar wilayah. Sleman (2003) : 40.3 % Kabupaten Tulang Bawang (Lampung, 2003) : 36 % dari APBD nya untuk alokasi bidang kesehatan.

Equality yang Inequitable ?? Inequality yang Equitable ??

Universal Coverage Latar Belakang : Inequity pembiayaan kesehatan Catastropic Health Expenditure Impoverishment Impact Definition: a healthcare system that provides coverage to all individuals

Sistem Jaminan Sosial Nasional Bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Tabungan Wajib Bantuan Iuran Peserta : setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja minimal 6 bulan di Indonesia.

Jenis Program Jaminan Sosial Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun Jaminan Kematia

Asuransi Risk Polling Vs. Risk Sharing Deductible Premi Co-insuranse (20%) Pelayanan yang umumnya mendapat penggantian: Layanan gigi Rawat inap Layanan medis rutin Terapi Bedah

Terima Kasih