Kebijakan Perikanan Budidaya

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Kebijakan Perikanan Budidaya
KONDISI USAHA PERIKANAN
Makalah Kunci (Keynote Speech)
SISTEM AGRIBISNIS.
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Kebijakan dan Peraturan Perikanan
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
Perencanaan Tata Guna Lahan
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
MANAJEMEN RESIKO AGRIBISNIS.
Hubungan internasional Tema : Organisasi internasional
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
POLA-POLA PEMBANGUNAN PERTANIAN DI INDONESIA
PERANAN EKONOMI MIKRO DAN PERMASALAHANNYA DI INDONESIA
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TANAMAN KOPI, KAKAO DAN TEH INDONESIA
RENCANA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2017
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Garapan Drs. Puji Suharjoko
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNC)
Arah Kebijakan Persusuan
Pembangunan Ekonomi Daerah
PEREKONOMIAN INDONESIA
PERKEBUNAN DAN MASALAHNYA
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
AGRIBISNIS BERBASIS PETERNAKAN AYAM RAS DI INDONESIA
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kebijakan Perikanan Budidaya
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
Implementasi Pemahaman Globalisasi Ekonomi dalam Pembangunan Wilayah: STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING DI ERA MASYARAT EKONOMI ASEAN (MEA) Oleh : Dr. Kurniyati.
Arah Kebijakan Persusuan
Arah Kebijakan Persusuan
PERIKANAN + PER + IKAN + AN
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA UKM ( Studi Kasus, “ Jurnal Koperasi dan UKM”, ) mustikalukmanarief.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Industri pangan berbasis hasil UNGGAS
Arah Kebijakan Persusuan
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
DINAS PERIKANAN & PANGAN PETUNJUK TEKNIS USULAN MUSRENBANGDES
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
PEMBANGUNAN PERIKANAN
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
MEMBANGUN USAHA AGRIBISNIS
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
PERUSAHAAN MULTINASIONAL (MNC)
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Kebijakan penumbuhan iklim & pengembangan usaha PERTEMUAN – 12 Mata Kuliah: Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Toman Sony Tambunan, S.E, M.Si NIP
RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA 2020
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
PERAN AGRIBISNIS DAN STRATEGI PENGEMBANGAN
Program Pemberdayaan Nelayan SEBAGAI USULAN ATAS DISKUSI PERIHAL POTENSI YANG HASIL LAUT YANG MELIMPAH RUAH.
Disampaikan pada Apresiasi dan Pembinaan Teknis bagi Tenga Pendamping Teknologi (TPT) Tahun 2008.
Anggota 1.Mutiara Emilia Hikmatunnisa W M.Firmansyah
Transcript presentasi:

Kebijakan Perikanan Budidaya Unang Atmaja, MSc.

Reflection… Pembangunan perikanan pada dasarnya dititikberatkan pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya Pada dekade 80-an perikanan budidaya mulai mendapat perhatian (budidaya udang di tambak) Menjelang thn 90-an mulai dirintis usaha budidaya ikan di laut Potensi pengembangan lahan perikanan budidaya = 27.671.178 ha, terdiri dari : 2.230.600 ha (air tawar), 913.000 ha (air payau), 24.528.000 ha (air laut)

Lanjutan.. Thn 2004 lahan yang dimanfaatkan mencapai 262.000 ha (air tawar), 500.000 ha (air payau), dan 370.000 unit budidaya di laut. Sehingga bisa dikatakan bahwa peluang pengembangan lahan pembudidayaan ikan di Indonesia masih sangat menjanjikan.

Lanjutan.. Pembangunan perikanan memang seperti paradoks. Sumber daya perikanan yang potensial dan mampu menggenjot penerimaan ekonomi yang tinggi ternyata tidak tercermin dari kesejahteraan para pelaku perikanan itu sendiri. Nelayan Indonesia masih tergolong kelompok masyarakat miskin dengan pendapatan per kapita per bulan sekitar 7-10 dollar AS. Salah satu penyebab rendahnya kinerja perikanan adalah karena terjadinya economic overfishing, bukan Malthusian overfishing. Artinya, selain rasio antara biaya dan harga yang terlalu tinggi, perikanan Indonesia sebenarnya telah mengalami overcapacity di beberapa wilayah pesisir di Indonesia.

Kapasitas perikanan di sini tidak semata hanya menyangkut jumlah nelayan, namun juga terkait dengan indeks dari berbagai input yang digunakan, seperti jumlah trip, jumlah kapal, tonnage, day-fished, dan sebagainya. Dengan demikian, pengurangan jumlah nelayan semata tidak akan menyelesaikan permasalahan economic overfishing yang terjadi. Penggunaan economic instrument dalam pengelolaan perikanan kalau tidak dipahami dengan benar akan menimbulkan distorsi pada industri perikanan itu sendiri. Sebagai contoh, di era otonomi daerah sering terjadi feeding frenzy penerapan pajak dan berbagai pungutan perikanan untuk peningkatan PAD. Hal ini selain menimbulkan biaya transaksi yang tinggi, juga akan semakin meningkatkan laju eksploitasi sumber daya karena pelaku yang dikenakan pungutan yang berlebihan akan mengompensasikannya dengan menangkap ikan secara berlebihan pula.

Tujuan Kebijakan dasar sektor pertanian: Efficiency [1] Equity [2] Security [3] [1] Efficiensi dicapai apabila alokasi dari sumberdaya yang terbatas dalam suatu ekonomi menghasilkan pendapatan maksimum dan pengalokasian barang dan jasa menyebabkan kepuasan tertinggi bagi konsumen [2] Equity mengacu kepada pemerataan pendapatan diantara kelompok atau wilayah yang menjadi sasaran kebijakan. [[3] Security dicapai apabila politik dan stabilitas ekonomi menyebabkan produsen dan konsumen dapat meminimisasi perubahan/penyesuaian biaya-biaya. Problem: Trade-offs arise weight 1,0

Kebijakan Umum Pembangunan Perikanan Budidaya: Pengembangan kawasan pembudidayaan di air tawar, payau dan laut yang berbasis IPTEK sesuai daya dukung lahan , dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan hidup guna mewujudkan sistem usaha budidaya yang berdaya saing, berkelanjutan, dan berkeadilan Penguatan kelembagaan pembudidaya ikan melalui penguatan modal kelompok, inovasi teknologi dan dukungan pemasaran, pembinaan kemitraan usaha, pemberian akses kepada lembaga keuangan, serta pengembangan jaringan komunikasi antar kelompok pembudidaya ikan Penciptaan iklim usaha yang kondusif yang ditunjang dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanfaatan secara optimal sarana dan prasarana yang telah dibangun termasuk Balai/Loka budidaya sebagai pembina usaha dan rujukan serta contoh nyata

Tujuan Pembangunan Perikanan Budidaya Meningkatkan mutu produksi dan produktifitas usaha perikanan budidaya Memenuhi kebutuhan konsumsi ikan masyarakat dan menyediakan bahan baku industri perikanan dalam negeri Meningkatkan ekspor hasil perikanan budidaya Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha Meningkatkan perlindungan dan rehabilitasi sumberdaya perikanan budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Mengalami peningkatan 10 % per tahun, yakni dari 994.962 ton (th. 2000) menjadi 1.224.192 ton (th. 2003) Kenaikan ekspor rata-rata per tahun 18,3 %, yakni dari 519.416 ton (th. 2000) menjadi 857.783 ton (th. 2003) Sebesar 50,75% komoditasnya dihasilkan dari udang

Beberapa Kendala Internal Dalam Pembangunan Perikanan Budidaya Teknologi pembenihan dan pembesaran untuk beberapa komoditas belum sepenuhnya dikuasai Jaringan irigasi teknis untuk pembudidayaan tambak masih belum merata Mutu sarana produksi dan produktifitas usaha budidaya masih relatif rendah Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan belum terintregasi Lemahnya kelembagaan kelompok pembudidaya

Beberapa Kendala Eksternal Dalam Pembangunan Perikanan Budidaya Belum mantapnya tata ruang lahan untuk perikanan budidaya Lemahnya dukungan perbankan bagi usaha perikanan budidaya Mekanisme penyuluhan belum berjalan secara baik serta kurangnya tenaga penyuluh perikanan Infrastruktur pendukung seperti telekomunikasi, listrik dll belum memadai Keamanan, terutama pada kawasan pertambakan dan budidaya mutiara Hambatan tarif dan non tarif pada produk perikanan Indonesia

7 Upaya Pengembangan Perikanan Budidaya Penetapan konsep dasar kawasan perikanan budidaya Pengembangan program intensifikasi Pengembangan sistem perikanan budidaya terintegrasi Pemberdayaan pembudidaya ikan Pengembangan kegiatan perikanan berbasis budidaya Pengembangan fungsi dan peran UPT Pengembangan komoditas lain untuk pemenuhan konsumsi lokal maupun ekspor yaitu: ikan bandeng, mas, lele, dan patin

6 pilar fundamental dari segi IPTEK dalam pengembangan budidaya 1. Sarana dan prasarana budidaya - Pakan, peralatan aerasi dan filtrasi, obat-obatan, sarana pemeliharaan (kolam, tambak, karamba) harus lebih efektif dan efisien. -Prasarana budidaya dirancang efisien sehingga hemat biaya -Aquaculture engineering harus dikembangkan 2. Penerapan iptek dan pengelolaan sistem budidaya Standarisasi bahan, alat dan prosedur harus terus disembpurnakan Penerapan teknologi dengan paradigma best management practice untuk efisiensi dan sustainability

3. Iptek pasca panen Produk ikan yg bersifat negatif seperti berduri, bersisik, bau lumpur dan cepat busuk perlu sentuhan teknologi untuk merubah citra negatif tsb Teknik pegolahan seperti presto, pengasapan, nuget, dll terus dikembangkan untuk menciptakan dan merebut pangsa pasar 4. Rekayasa genetik Rekayasa genetik untuk menghasilkan benih yang memiliki sifat unggul: toleran pd kondisi lingkungan Lebih kebal thdp penyakit Kecepatan tumbuh lebih tinggi Responsif thdp pakan Mencapai ukuran panen yg lebih besar

5. Pengendalian dampak limbah budidaya Dimulai sejak dini mulai daari pemilihan bahan baku seperti pakan sampai penggunaan organisme biofilter 6. Pengkayaan species kultivan Makin banyak alternatif species kultivan makin kecil ketergantungan untuk satu species tertetu dan makin banyak tersedia alternatif usaha

UPT yang ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Induk Ikan Nasional Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara, sebagai pengembangan induk udang nasional Balai Budidaya Air Tawar (BBAT) Sukabumi, sebagai pusat pengembangan Induk ikan nila nasional Balai Budidaya Laut (BBL) Lampung, sebagai pusat pengembangan induk ikan kerapu Loka Budidaya Laut (LBL) Lombok, sebagai pusat pengembangan Bibit Rumput Laut nasional

Beberapa Faktor yang sangat mempengaruhi dan juga merupakan peluang pasar produk perikanan Peningkatan jumlah penduduk dunia membutuhkan semakin banyak penyediaan ikan Pergeseran pola konsumsi masyarakat dunia ke produk perikanan Tuntutan penyediaan makanan bermutu tinggi dan memenuhi syarat kesehatan Keunggulan komparatif terhadap pasar dunia karena letaknya yang relatif dekat dengan negara tujuan ekspor Potensi sumberdaya lahan yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal

Komoditas Unggulan Udang (Shrimp) Kerapu (Groupers) Nila (Tilapia) Rumput Laut (Seaweeds) Rajungan (Swimming Crabs) Artemia

Peluang Pasar Hasil Perikanan Saat ini terdapat tiga pasar utama hasil perikanan dunia, yaitu Jepang, AS, dan Eropa Selain itu berkembang peluang pasar di Korea, China, Taiwan, Thailand, Singapura dan Malaysia