(Ely Triwulan Dani - A ) ILMU PERENCANAAN WILAYAH

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
Advertisements

PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN MASYARAKAT
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( pnpm ) MANDIRI
HOW TO DEVELOP THE SCHOOL COMMUNITY
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Dalam Negeri
PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAH
GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK)
Hubungan Timbal Balik Antara Lingkungan Pendidikan
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Good Governance Bab 12.
Good Governance Bab 12.
Perencanaan Tata Guna Lahan
Oleh: Kelompok V Yusrizal Rita Marlinda Suyitno Zulminiati
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOPERASI DI INDONESIA
TUGAS PRESENTASI WAWASAN NUSANTARA.
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Model-Model Pembangunan
PENGORGANISASIAN MATERI IPS
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Sektor Industri Oleh : Hermien Roosita Asisten Deputi Urusan Manufaktur, Prasarana dan.
Pendekatan Pembangunan Wilayah
MAKROEKONOMI LINGKUNGAN
Good Governance Etika Bisnis.
Pendekatan Partisipasi
Matakuliah : J0072 – Ekonomi Koperasi Tahun : 2006 Versi : R1
Dr. RATNAWATI SUSANTO, M.M., M.Pd
GREEN POLICY: Local Wisdom
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
Modul / Tatap Muka 11 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO Pendahuluan
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
PRINSIP-PRINSIP PEMBANGUNAN MASYARAKAT
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
Perubahan Sosial & Dinamika Pemerintahan
PEREKONOMIAN INDONESIA
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAH
BAB I PENDAHULUAN.
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
POLITIK & STRATEGI KEAMANAN NASIONAL
Otonomi Daerah Pengantar
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM
Ekonomi Pembangunan Daerah
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
BENTUK PROGRAM COMMUNITY RELATIONS
KEDUDUKAN dan RUANG LINGKUP
KONSEP DASAR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Hutan kemasyarakatan A.Pendahuluan tentang hutan kemasyarakatan
SISTEM PERENCANAAN STRATEJIK PEMBANGUNAN NASIONAL
Hubungan Timbal Balik Antara Lingkungan Pendidikan
PENGARUS UTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN AMPL
PENGORGANISASIAN MATERI IPS
PEMBANGUNAN EKONOMI MARYUNANI
Departemen MIKROBIOLOGI
OLEH: DRA, HJ. FATMAWATY HARAHAP, MAP
PEMBERDAYAAN DAN PARTISIPASI WARGA KOMUNITAS
STRATEGI DAN PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT
TUGAS PRAKTIKUM 2 MK PERENCANAAN PARTISIPATIF ILMU PERENCANAAN WILAYAH
Hubungan Timbal Balik Antara Lingkungan Pendidikan
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
PELUANG PROFESI AHLI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
1  Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pengembangan potensi dan kemampuan sehingga tumbuh kapasitas untuk memecahkan masalah- masalah yang mereka.
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PRINSIP-PRINSIP INTERVENSI MAKRO (The 22 Principles of CD – Jim Ife) OLEH : DIDIET WIDIOWATI 12/8/2018.
GREEN POLICY: Local Wisdom
KEDUDUKAN & RUANG LINGKUP
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
Konsep gender Dalam kesehatan Reproduksi perempuan
Peran Pusat Kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Akuntansi Sektor Publik Pertemuan 4 Dr. Ratna Wardhani
Transcript presentasi:

PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH (Ely Triwulan Dani - A 154140041) ILMU PERENCANAAN WILAYAH SEKOLAH PASCASARJANA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2015

Outline PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN WILAYAH Outline A. Pendahuluan B. Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Daerah dalam Kerangka Pengembangan Wilayah C. Peranan Perencanaan Partisipatif dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Daerah

A. PENDAHULUAN

Proses pembangunan = proses memanusiakan manusia Pendahuluan …(1) Hal mendasar dalam perencanaan = pembangunan manusia secara berkelanjutan Pembangunan wilayah mengarah pada: pemerataan (equity), pertumbuhan ekonomi (efficiency), dan keberlanjutan (sustainability) Proses pembangunan = proses memanusiakan manusia Ditentukan oleh perubahan tata nilai dalam masyarakat: perubahan keadaan sosial, ekonomi serta realitas politik (Rustiadi et al., 2011)

Pendahuluan …(2) Pergeseran paradigma pembangunan production centered development people centered development Merubah pola pembangunan & strategi pelaksanaan pada berbagai Negara mengutamakan partisipasi & pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan keterlibatan dari seluruh pihak Partisipasi aktif semua stakeholder tujuan pembangunan berkelanjutan - didukung kelembagaan yang berkelanjutan

Pendahuluan …(3) Sampai saat ini pembangunan yang berfokus pada rakyat semakin intens dilakukan Kemampuan dan kapasitas yang dimiliki masyarakat juga mulai berkembang dan berperan dalam mengawasi jalannya pembangunan Pembangunan dan pengembangan wilayah semakin bergeliat di semua wilayah, namun yang tidak boleh dilupakan adalah memperhatikan kondisi masyarakatnya Maka dalam sebuah pelaksanaan pengembangan wilayah yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengembangkan masyarakat, atau juga dapat dilakukan secara simultan.

B. PENGEMBANGAN MASYARAKAT & PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH

PENGEMBANGAN WILAYAH: Sebagai suatu proses ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana (Ginanjar) Sebagai suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh bangsa, negara dan pemerintah menuju moderintas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building) -Riyadi dan Bratakusumah (2004:4)-

PERENCANAAN WILAYAH: Basis-basis dalam perencanaan wilayah untuk masa kini dan akan datang: sebagai bagian upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam melakukan perubahan atau upaya untuk mencegah terjadinya perubahan yang tidak diinginkan, menciptakan keseimbangan pembangunan antar wilayah, menciptakan keseimbangan pemanfaatan sumberdaya di masa sekarang dan akan datang (pembangunan berkelanjutan), dan harus sesuai dengan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan. Kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan perlu selalu ditingkatkan dan dikembangkan terutama di masyarakat agar pembangunan dapat dilaksanakan secara partisipatif. Rustiadi et al. (2011:127)

Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD): Adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan/mendayagunakan sumberdaya yang ada dan harus berorientasi secara menyeluruh, lengkap, dan berpegang pada azas prioritas. Sedangkan pengembangan wilayah jika dikaitkan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki pengertian bahwa suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu Perhatian terhadap pembangunan ekonomi saja sudah diakui tidak memberikan jaminan suatu proses pembangunan nasional yang stabil dan kontinyu, apabila diabaikan berbagai segi di bidang sosial budaya lainnya (Bintoro) (Riyadi dan Bratakusumah, 2004)

PPD membentuk tiga hal pokok : perencanaan komunitas, menyangkut daerah dan sumber daya di dalamnya, dengan pendekatan sosial budaya dalam pembangunan atau pengembangan wilayah. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan perubahan- perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh, aspek-aspek yang terkait di dalamnya dilaksanakan secara sinergis dalam proses pembangunan. (Riyadi dan Bratakusumah, 2004)

Masyarakat (community) = orang yang hidup dalam wilayah yang dibatasi secara geografis tertentu, terlibat dalam interaksi sosial dan memiliki satu atau lebih ikatan psikologi antara satu sama lain dan dengan tempat mereka hidup. Sedangkan pengembangan atau development menyiratkan pada peningkatan, pertumbuhan dan perubahan. Pengembangan masyarakat (community development) berkaitan dengan: kebijakan publik, tindakan pemerintah, kegiatan ekonomi, pembangunan kelembagaan dan jenis-jenis kegiatan yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat tetapi dapat dipengaruhi oleh masyarakat itu sendiri, terutama berkaitan dengan masyarakat sebagai stimulator dari proses aksi sosial. Fokus utama pengembangan masyarakat : unsur-unsur kemanusiaan dalam proses perubahan dan bagaimana perubahan tersebut berkontribusi terhadap aspek sosial dan kesejahteraan ekonomi mereka. Selanjutnya diperoleh pengertian pengembangan masyarakat (community development) = sekumpulan manusia di dalam lokalitas berusaha untuk mengawali proses-proses aksi sosial untuk merubah perekonomian, sosial, budaya, dan atau keadaan lingkungan mereka. (Christenson dan Robinson, 1989)

Tabel 1. Prinsip-prinsip Pengembangan Masyarakat menurut Ife dan Tesoriero (2008) No. Prinsip-Prinsip Terbagi atas: Penjelasan 1 Ekologis Holisme; Berkelanjutan/Sustainabilitas; Keanekaragaman; Perkembangan organik; Perkembangan yang seimbang Pengembangan masyarakat berorientasi pada proses dan memiliki implikasi yang signifikan untuk kerja masyarakat yang efektif. 2 Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM) Mengatasi struktur yang merugikan; Mengatasi wacana-wacana yang merugikan; Pemberdayaan; HAM; Definisi kebutuhan Pengembangan masyarakat tidak hanya bekerja untuk mewujudkan dunia yang lebih dapat bertahan lama tetapi juga dunia yang lebih adil. 3 Menghargai yang Lokal Menghargai: pengetahuan lokal; budaya lokal; sumberdaya lokal; ketrampilan masyarakat lokal; proses lokal; partisipasi Pengembangan masyarakat berpusat pada gagasan tentang penghargaan lokal, dan bukan mengistimewakan pengetahuan, ketrampilan, proses dan sumberdaya yang ‘dipaksakan’ terhadap masyarakat dari ‘atas’ 4 Proses Proses, hasil dan visi; Integritas proses; Menumbuhkan kesadaran; Kerjasama&konsensus; Langkah pembangunan; Perdamaian&anti kekerasan; Inklusivitas; Membangun masyarakat Pengembangan masyarakat yang berkenaan dengan proses bukan akibat/hasil, tentang titik awal, bukan titik akhir, serta memilih focus pada gagasan proses. 5 Global dan Lokal Menghubungkan yang global dan lokal; Praktik anti-kolonialis Pemahaman atas globalisasi dan pengaruhnya, dan kesadaran tentang bagaimana isu-isu internasional mempengaruhi penerapannya, serta menerapkan perspektif internasionalis.

Hubungan antara pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah dikaitkan dengan suatu bentuk hubungan kelembagaan, dimana konsep pengembangan masyarakat mengandung makna adanya “keterkaitan” yang tidak hanya secara ekologis dan ekonomis, tetapi juga secara sosiologis (Nasdian, 2015). Beragam "keterkaitan" (level organisasi) tersebut berhubungan secara fungsional karena dipandang sebagai suatu sistem kelembagaan lokal yang berpengaruh terhadap kehidupan komunitas. Pengembangan wilayah dalam proses dan tujuannya sangat mengutamakan pendekatan masyarakat dan sosial budaya. Pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan melakukan pengembangan masyarakat terlebih dahulu atau keduanya dilaksanakan secara beriringan.

Gambar 1. Hubungan Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat (Sumber: Nasdian, 2015)

Pengembangan Masyarakat Tabel. 2. Framework Logical Hubungan Konseptual Pengembangan Masyarakat dan Pembangunan Daerah dalam Kerangka Pengembangan Wilayah No. Hubungan Konseptual Pembangunan Daerah Pengembangan Masyarakat Pengembangan Wilayah 1 Fokus: People Centered Development Humanisme, kemandirian, kesadaran kritis, keterlibatan masyarakat Menempatkan masyarakat dalam pemanfataan dan pengendalian sumberdaya alam 2 Cara Pandang Mikroskopis Makroskopis 3 Ruang lingkup Komunitas di desa, lokal/kecamatan dan kelompok Pengembangan di tingkat kabupaten (Otonomi daerah) 4 Kelembagaan Kemitraan dan penguatan kapasitas masyarakat Kebijakan/pengambil keputusan, insentif kelembagaan 5 Kelembagaan Berkelanjutan Partnership dan perencanaan bersama antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan Politik kekuasaan dan peran sejajar stakeholder Sumber : Disarikan dari berbagai literatur, 2015

C. PERANAN PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DAERAH Pembangunan berkelanjutan sangat tergantung pada kualitas dan kuantitas fungsi kelembagaan di suatu negara, dalam hal ini pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan kelembagaan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan ini dilakukan dengan partisipasi dan pemberdayaan dalam upaya mengembangkan masyarakat dan pembangunan daerah. Masyarakat seharusnya dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. (Riyadi dan Bratakusumah 2005:35)

Lanjutan… Pengembangan masyarakat yang dilakukan secara partisipatif membawa pengaruh dalam suatu daerah/wilayah, diantaranya: merangsang daerah dengan melibatkan masyarakat dalam proses perubahan sosial dan ekonomi; membangun jaringan komunikasi yang mengedepankan solidaritas; dan meningkatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya serta kesejahteraan masyarakat (Christenson dan Robinson (1989:17).

Gambar 2. Bagan Alir Konsep Peranan Perencanaan Partisipatif dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat dan Pengembangan Wilayah

Gambar 2 Perencanaan partisipatif dalam kerangka pengembangan masyarakat dan pembangunan adalah mendorong pembangunan yang berangkat dari bawah dengan mengakomodir keinginan masyarakat, menciptakan keterlibatan masyarakat dalam bentuk interaksi dan komunikasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan penguatan manajemen organisasi yang baik, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya, dalam konteks pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada masyarakat (people centered development)

Sekian & Terima Kasih