SEJARAH INDONESIA MASA REVOLUSI

KEADAAN EKONOMI AWAL MERDEKA KEDATANGAN BELANDA DAN SEKUTU PERJUANGAN MELAWAN BELANDA DAN SEKUTU PERJUANGAN MELALUI PERANG PERJUANGAN MELALUI DIPLOMASI

KEADAAN EKONOMI AWAL MERDEKA Keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan Tingginya inflasi karena beredarnya mata uang Jepang secara tidak terkendali Kas negara yang masih kosong Perdagangan ekspor yang macet karena blockade laut oleh Belanda November 1945 Adanya maklumat dari Panglima AFNEI Letjend. Sir Montagu stopford yang tetap memberlakukan mata uang NICA di wilayah yang dikuasai oleh Sekutu Pemberlakuan tiga mata uang di wilayah Indonesia yaitu De Javasche Bank, Mata Uang Hindia Belanda, dan Mata Uang Pendudukan Jepang

Usaha-usaha mengatasi inflasi ekonomi Usaha di dalam negeri Melakukan Pinjaman Nasional atas persetujuan BP-KNIP dan dilaksanakan oleh Menkeu Ir. Surachman pada tahun 1946 dengan jumlah pinjaman mencapai 1M Pada 1 Oktober 1946 Pemerintah RI mengeluarkan Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI untuk menggantikan mata uang Jepang Pada 1 November 1946 pemerintah mendirikan Bank Nasional Indonesia Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 Membentuk Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 oleh dr. A.K Gani bertugas menyusun rencana pembangunan ekonomi selama 2-3 tahun Kasimo Plan oleh Menteri Kasimo yakni rencana untuk melakukan swasembada pangan/beras

Usaha di luar negeri/usaha menembus blockade Belanda Memberikan bantuan 500 ribu ton beras kepada Pemerintah India yang mengalami bencana kelaparan Pemerintah RI menjalin kontak dagang langsung dengan negara asing seperti AS, Malaya dan Singapura Pemerintah Indonesia kemudian mendirikan Banking and Trading Corporation (BTC) yang dipimpin oleh Dr. Soemitro dan Dr. Oeng Eng Die Tahun 1947 Pemerintah Indonesia membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff)

KEDATANGAN BELANDA DAN SEKUTU Dalam Konferensi Gabungan Kepala Staf Sekutu di Postdam Juli 1945 Seluruh wilayah Indonesia dijadikan daerah operasi SEAC (South East Asia Command) dibawah pimpinan Laksamana Lord Louis Moubattan Daerah operasi SEAC meliputi Burma, Thailand, Indo-Cina, dan Semenanjung Tanah Melayu Untuk Wilayah Indonesia dibentuk Komando Khusus yakni Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) dibawah komando Letnan Jenderal Sir Philips Christison Tanggal 14 September 1945 Mayor Greenhalgh diterjunkan di Lapangan Terbang Kemayoran untuk mempersiapkan Markas Besar Sekutu di Jakarta Tanggal 29 September 1945 Lakasamana Muda W.R Patterson wakil Moubattan dan Van Der Plass mewakili H.J.Van Mook (Pemimpin NICA)

Tugas AFNEI Menerima penyerahan dari tangan Jepang Membebaskan para tawanan perang dan interniran sekutu Melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk kemudian dipulangkan Menegakkan dan mempertahankan keadaan damai untuk kemudian diserahkan kepada pemerintahan sipil Menghimpun keterangan tentang penjahat perang dan menuntut mereka di depan pengadilan sekutu. Tanggal 29 September 1945 dalam wawancara dengan pers Singapura Christison berkata sekutu tidak akan mencampuri urusan politik dan tidak akan menyingkirkan pemerintah RI, bahkan ia bermaksud mengadakan musyawarah dengan pemimpin RI 1 Oktober 1945 Christison mengeluarkan pernyataan pengakuan secara De Facto tentang Negara Indonesia

PERJUANGAN MELAWAN BELANDA DAN SEKUTU Pertempuran Surabaya 10 November 1945 perebutan kekuasaan dan senjata dari tangan jepang dan tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S Mallaby pada 30 Oktober 1945 9 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang Surabaya meletakkan senjata. Ultimatum tidak ditaati pejuang, dan pada pukul 22.00, Gubernur Suryo, melalui radio menolak ultimatum tersebut Pertempuran Ambarawa 20 November – 15 Desember 1945 Konflik yang dimulai pada tanggal 20 Oktober 1945, ketika tentara Sekutu dan NICA mendarat di Semarang dan membebaskan tawanan yang berada di Ambarawa dan Magelang tapi kemudian mereka mempersenjatai bekas tawanan perang itu 20 November 1945, pasukan TKR dibawah pimpinan Mayor Sumarto menyerang pasukan sekutu hingga mundur dari Magelang ke Ambarawa

Pertempuran Medan Area 13 Oktober 1945, terjadi insiden pertama di sebuah hotel di jalan Bali ketika lencana merah- putih yang dipakai seseorang dirampas tentara NICA dan diinjak-injak 18 Oktober 1945, Brigjend. TED. Kelly mengeluarkan ultimatum yang meminta agar masyarakat menyerahkan senjata yang dimiliknya kepada Inggris. Perselisihan memuncak ketika tentara Inggris memasang papan bertuliskan “Fixed Boundaries Medan Area” ke seluruh pelosok Medan. 10 Desember 1945, pertempuran sengit ketika Inggris menyerang Trepes, namun berhasil digagalkan TKR.

Peristiwa Bandung Lautan Api 23-24 Maret 1946 12 Oktober 1945, Pasukan Sekutu memasuki kota Bandung. Untuk menghindari konflik, Bandung dibagi dua. Bandung Utara dikuasai Sekutu, dan Bandung Selatan dikuasai pemerintah RI. 27 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia termasuk pasukan bersenjata 23 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum kepada PM Sutan Sjahrir agar selambat- lambatnya pukul 24.oo tanggal 24 Maret 1946 pasukan Indonesia sudah harus meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota 24 Maret 1946 atas intruksi A.H Nasution Rakyat Bandung untuk meninggalkan Bandung Selatan dengan membakar bangunan-bangunan penting

Pertempuran Margarana Bali 20 November 1946 Tanggal 2 dan 3 Maret 1946 tentara Belanda mendarat di Bali Tanggal 18 November 1946, Ngurah Rai melakukan serangan terhadap markas Belanda di kota Tabanan Tanggal 20 November 1946, Belanda mengepung pulau Bali. Daerah Margarana, diserang dengan tiba-tiba. Ngurah Rai menyerukan perang puputan (perang habis-habisan)

PERJUANGAN MELALUI PERANG Agresi Militer Belanda I Tanggal 27 Mei 1947 Belanda mengeluarkan ultimatum yang isinya Pembentukan PemerintahFederal Sementara (Pemerintahan Darurat) secara bersama Pembentukan Dewan Urusan Luar Negeri Dewan Urusan Luar Negeri bertanggung jawab atas pelaksanaan ekspor, impor, dan devisa Pembentukan Pasukan Keamanan dan Ketertiban Bersama (Gendarmerie), pembentukan pasukan gabungan ini termasuk juga di wilayah RI 21 Juli 1947 Belanda melakukan aksi polisional atau agresi militer pertamanya Pasukan Belanda bergerak dari Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menguasai Madura dan Jawa Timur. Pasukan Belanda juga menguasai perkebunan di sekitar Medan, instalasi minyak dan batubara di Palembang dan sekitarnya.

Tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia-Belanda dimasukan kedalam Agenda Dewan Keamanan PBB 1 Agustus 1947 DK PBB memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak dan mulai berlaku sejak 4 Agustus 1947 3 Agustus 1947 Belanda menerima resolusi DK PBB dan memerintahkan Van Mook untuk menghentikan tembak menembak 25 Agustus DK PBB menerima usulan Amerika Serikat untuk membentuk Committee of Good Offices (Komisi Jasa-jasa Baik) atau lebih dikenal Komisi Tiga Negara atau KTN 18 September 1947 KTN resmi dibentuk dengan Indonesia memilih Australia dipimpin oleh Richard Kirby Belanda memilih Belgia dipimpin oleh Paul Van Zeelland Amerika Serikat dipimpin oleh Dr. Frank Graham 29 Agustus 1947 secara sepihak Van Mook memproklamirkan garis Van Mook sebagai batas antara daerah Belanda dengan Indonesia

Agresi Militer Belanda II Macetnya perundingan Renville membuat Pemerintah Indonesia membentuk Markas Besar Komando Djawa (MBKD) yang dipimpin oleh A.H Nasution dan Hidayat 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II dengan sasaran langsung ke ibukota RI di Yogyakarta. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo dan pemboman beberapa tempat di Yogyakarta. Pasukan Belanda berhasil menguasai ibukota RI, dan kemudian menawan beberapa pejabat negara, antara lain: Presiden, Wapres, KSAU Komodor Suryadarma, dan beberapa pejabat tinggi lainnya.

Sebelum ditangkap Presiden Soekarno memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Rakyat yang sedang ada di Bukit Tinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI) Apabila PDRI gagal, maka akan dibentuk pemerintahan RI pengasingan yang dimandatkan kepada Mr. AA. Maramis (Menkeu), L.N. Palar, dan Dr. Sudarsono yang berada di New Delhi Wilayah pertahanan RI dibagi dua: Markas Besar Komando Dawa (Kol. A.H. Nasution) Markas Besar Komando Sumatera (Kol. Hidayat)

Tanggal 24 Januari 1949 DK PBB mengeluarkan resolusi yang isinya Penghentian segera semua operasi militer Belanda dan gerilya oleh TNI Pembebasan seluruh tahanan politik oleh Belanda Belanda harus memberi kesempatan agar pejabat Republik kembali ke ibukota. Perundingan akan segera dilakukan KTN (Komisi Tiga Negara) diganti menjadi UNCI (United Nation Commission for Indonesia). Amerika juga mengancam akan menghentikan bantuan kepada Belanda seperti yang termuat dalam Marshall Plan 1 Maret 1949 terjadi serangan umum terhadap Kota Yogyakarta, serangan tersebut dipimpin oleh Kolonel Soeharto berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam

PERJUANGAN MELALUI DIPLOMASI Perjanjian Linggarjati Perundingan Linggarjati dilakukan pada 10 – 15 November 1946 dengan dipimpin oleh Lord Killearn. Hasil Perundingan Linggajati: Belanda mengakui secara de facto RI dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. RI da Belanda akan bekerjasama dengan membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Perjanjian Linggajati ditandatangani di Istana Rijswijk (Istana Negara) Jakarta pada tanggal 25 Maret 1947

Perjanjian Renville Perundingan di USS Renville dimulai tanggal 8 Desember 1947. Delegasi RI dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin dan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo. Hasil Perundingan Renville: RI menyetujui dibentuknya Negara Indonesia Serikat. Daerah RI yang diduduki Belanda setelah agresi tetap dikuasai Belanda. RI bersedia menarik semua pasukan TNI yang berada di daerah pendudukan Belanda (kantong gerilya). Persetujuan Renville ditandatangani 17 Januari 1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak-menembak pada 19 Januari 1948.

Persetujuan Roem-Royen Persetujuan Roem-Royen, 14 April - 7 Mei 1949, difasilitasi oleh UNCI yang dipimpin oleh Merle Cochran. Delegasi RI dipimpin Mr. Moh. Roem, dan delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. Van Royen. Isi Persetujuan Roem-Royen: Penghentian perang gerilya dan gerakan-gerakan militer, serta pembebasan tahanan politik Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Segera diselenggarakannya KMB di Den Haag. Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari Negara Indonesia Serikat.

22 Juni 1949 diadakan perundingan konsultasi antara RI, BFO, dan Belanda di Bangka dengan hasil: Tanggal 24 Juni 1949, Yogyakarta dikosongkan oleh Belanda dan 1 Juli 1949 Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. Penghentian permusuhan akan dibahas setelah Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta. KMB akan segera diadakan di Den Haag.

Konferensi Inter Indonesia Konferensi Inter-Indonesia yang merupakan perundingan RI dengan negara-negara BFO dilaksanakan di Yogyakarta dalam 2 fase, yaitu 19-22 Juli 1949 31 Juli – 2 Agustus 1949 Beberapa hasil Persetujuan Inter-Indonesia: Negara federasi disetujui bernama Republik Indonesia Serikat (RIS) Kepala negara RIS adalah seorang presiden Akan dibentuk dua badan perwakilan, yaitu DPR dan Senat. RIS menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun Kerajaan Belanda.

Konferensi Meja Bundar Delegasi Indonesia diwakili oleh Moh. Hatta (Ketua) Moh. Roem Mr. Soepomo Dr. J. Leimena Mr. Ali Sastroamijoyo Dr. Soekiman Ir. Djuanda Dr. Sumitro Joyohadikusumo Mr. Suyono Hadnoto Mr. A.K Pringgodigdo TB Simatupang Mr. Sumardi

Delegasi BFO diwakili oleh Sultan Hamid II dari Pontianak Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. Van Maarseveen Delegasi UNCI sebagai mediator dipimpin oleh Chritchley KMB dibuka tanggal 23 Agustus 1949 di Den Haag dengan tujuan Menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda Mencapai kesepakatan antara para peserta tentang tata cara penyerahan yang penuh dan tanpa syarat kepada Negara Indonesia Serikat, sesuai ketentuan Persetujuan Renville

Tanggal 2 November 1949 KMB dapat diakhiri dengan hasil sebagai berikut Belanda mengakui keberadaan Negara RIS (Republik Indonesia Serikat) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. RIS terdiri dari RI dan 15 negara bagian/daerah yang pernah dibentuk Belanda Masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun kemudian, stelah pengakuan kedaulatan Corak pemerintahan RIS akan diatur dengan konstitusi yang dibuat oleh para delegasi RI dan BFO selama KMB berlangsung Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda yang bersifat lebih longgar, berdasarkan kerjasama secara sukarela dan sederajat. Uni Indonesia Belana disepakati oleh Ratu Belanda RIS harus membayar utang-utang Hindia Belanda sampai waktu pengakuan kedaulatan RIS akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda

19 Desember 1949 diadakan pertemuan yang dihadiri oelh perwakilan dari Pemerintah RI, negara bagian dan daerah membahas UUD yang akan menjadi Konstitusi RIS Negara RIS berbentuk federasi meliputi seluruh Indonesia dan RI menjadi salah satu bagiannya. Dalam konstitusi dijelaskan bahwa Presiden dan para menteri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, secara bersama-sama merupakan pemerintah dan lembaga perwakilannya terdiri dari Senat dan DPR 16 Desember 1949 Soekarno diangkat menjad Presiden RIS dan Moh. Hatta menjadi Perdana Menteri 20 Desember 1949 Kabinet Moh Hatta dilantik 27 Desember 1949 Mr. Assaat diangkat sebagai pemangku Presiden RI

Gerakan-gerakan untuk kembali ke negara kesatuan (NKRI) muncul di mana-mana. 8 Maret 1950, dikeluarkan UU Darurat no. 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang memfasilitasi penggabungan negara- negara bagian dengan RI. 5 April 1950, negara bagian RIS hanya tinggal tiga, yaitu: RI, Negara Sumatera Timur (NST), dan Negara Indonesia Timur (NIT). Bulan Mei 1950, diadakan perundingan penjajakan antara pemerintah RI dengan RIS mengenai pembentukan kembali negara kesatuan

15 Mei 1950, diadakan perundingan untuk mempersiapkan prosedur pembentukan negara kesatuan. 15 Agustus 1950, Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUDS 1950) serta membacakan piagam terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terwujud kembali

BUNGA mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di sekelilingnya