Ir. SPM Budisusanti MSc. DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGELOLAAN TERPADU SDA DAN OTDA OLEH AHYAR ISMAIL DEPARTEMEN EKONOMI SUMBERDAYA DAN LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN.
Advertisements

Chaeruddin Hasyim, SKM. M.,Si
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TERPADU DAS
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDIKATOR OUTCOME IMPLEMENTASI RZWP3K
SMART PLANNING APPROACH TOWARDS URBAN VISION 2050 Assoc. Prof. DR. Eng. Ir. Budi Prayitno 27 November 2014.
USULAN STRUKTUR KELEMBAGAAN
Pengukuhan Kawasan Hutan Sebagai Prioritas Nasional
Direktur Pengembangan PLP
RENCANA KERJA KEGIATAN
H. Ahmad Marzuqi, S.E Dan Dian Kristiandi, S.Sos
KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
KEBIJAKAN NASIONAL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DASAR-DASAR PENGELOLAAN SAMPAH
Rimbawan II Gedung Manggala Wanabakti
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
KEBIJAKSAAN NASIONAL PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP
MANAJEMEN LINGKUNGAN PERTEMUAN KE-2.
ARAHAN SEKRETARIS JENDERAL PADA RAPAT KERJA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA Jakarta, 2 Desember 2015 BIRO PERENCANAAN.
Program Penilaian Peringkat Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan
PENEGAKAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PROGRAM DITJEN PDASHL DALAM PEMBANGUNAN LHK DI EKOREGION PAPUA
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
AIR PERLUKAH KITA LESTARIKAN ?
Sosialisasi Dekonsentrasi Bidang Perumahan Tahun 2015
Arah Kebijakan Persusuan
RENCANA KERJA DINAS KEHUTANAN TAHUN 2017
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
PEREKONOMIAN INDONESIA
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
Minimum Environmental Standards Environmental Quality Standards
LITERATUR YANG WAJIB DI BACA (DIPUNYAI?)
Arah Kebijakan Persusuan
KEBIJAKAN SUMBER DAYA AIR DALAM RPJMN
Arah Kebijakan Persusuan
Lingkungan Hidup.
OTONOMI BIDANG PERTANAHAN
REVITALISASI PROGRAM ADIPURA
Ir. SPM Budisusanti MSc. DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
DAYA DUKUNG LINGKUNGAN Materi 6 – Analisis Lingkungan
Dikutip dari berbagai sumber
ANALISIS LINGKUNGAN LINGKUNGAN
AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Arah Kebijakan Persusuan
PGSD Reguler Kelas 5A - Kelompok II
Peraturan Perundang-Undangan (Analisis Implementasi UUD 1945)
Laporan Akhir MASTERPLAN LINGKUNGAN HIDUP Kabupaten Bengkalis.
KASUBAG PROGRAM : FAHWRUN BASYREWAN, ST. TUGAS POKOK MASALAH TARGET RPJMD DALAM 5 TAHUN 1.Menurunnya Indeks Resiko Bencana Secara Nasional dari tinggi.
Kebijakan dan strategi pengelolaan tutupan lahan
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
DINAS KEHUTANAN PROV. SULAWESI SELATAN. “MEWUJUDKAN HUTAN LESTARI, PERKEBUNAN PRODUKTIF MASYARAKAT SEJAHTERA MANDIRI ”
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
Penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
STRATEGI PENCAPAIAN TARGET IKLH DI KOTA SEMARANG
Daya Dukung dan Daya Tampung Pengelolaan Sumberdaya Air
Ir. SPM Budisusanti MSc. DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
PELATIHAN DASAR TEKNIS BIDANG SUMBER DAYA AIR
TENTANG PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU
PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Keanekaragaman Hayati
REVIEW PENILAIAN ASPEK EFISIENSI AIR DAN PENURUNAN BEBAN
Transcript presentasi:

Ir. SPM Budisusanti MSc. DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR KEBIJAKAN NASIONAL PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PENURUNAN BEBAN DAN EFESIENSI SDA Ir. SPM Budisusanti MSc. DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2015

UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal 33 ayat (1) “Perkonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”. Pasal 33 ayat (3) “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”. Pasal 33 ayat (4) “Perkonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi- berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemanjuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN – SUSTAINABLE BUSINESS PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN KETERKAITAN DENGAN KETAHANAN AIR, KETAHANAN ENERGI, DAN KETAHANAN PANGAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR BERPRINSIP PADA: EFISIENSI SUMBERDAYA AIR MEMINIMALKAN PENGGUNAAN FRESH WATER MENINGKATKAN PENGGUNAAN RECLAIMED WATER => WASTE TO RESOURCES WASTE TO ENERGY PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN – SUSTAINABLE BUSINESS

SUSTAINABLE BUSINESS – ENVIRONMENTAL PERFORMANCE- SATU-SATUNYA PILIHAN VALUES PENINGKATAN DAYA SAING PENGURANGAN RESIKO PROFIT MARKET DRIVE CONSUMEN’s AWARNESS PENINGKATAN JUMLAH PRODUK RAMAH LINGKUNGAN ENVIRON- MENTAL DRIVE PENURUNAN KETERSEDIAAN SDA SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU PENOLONG DALAM JUMLAH DAN KUALITAS

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE – BUSSINES EXCELLENCE KEY BENEFITS FROM GREENING INPUTS Reduces waste disposal requirement Reduce expenditure on materials Reduce cost related to handling: storage and treating Carries lower regulatory compliance burden Reduce the use of materials Minimize harmful substance Substitute harmful materials with less damaging alternative Increase use of renewable and recyclable materials Referece: OECD, Sustainable Manufacturing Toolkits, SEVEN STEPS TO ENVIRONMENTAL EXCELLENCE

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE – BUSINESS EXCELLENCE =FACTS OF BENEFIT= Referece OECD, Sustainable Manufacturing Toolkits, SEVEN STEPS TO ENVIRONMENTAL EXCELLENCE

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE – SUSTAINABLE WATER Reference: UN WATER: Apost-2015 Global Goal Water

KONDISI EXSITING KUALITAS AIR PERSENTASE TITIK PANTAU SUNGAI DI INDONESIA YANG MELEBIHI MUTU AIR KELAS II TAHUN 2009-2013

KONDISI EXSISTING KUALITASI AIR: INDIKATOR KUALITAS AIR (IKA) Tahun IKA NASIONAL 2011 54,18 2012 54,58 2013 51,82 2014 52,19 50≤ X < 58 Sangat Kurang atau menghawatirkan Peningkatan Kualitas Air Menjadi Kelas II atau IKA ≈ 58

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN SASARAN STRATEGIS Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta kualitasnya Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim TUJUAN: Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta ketersediaan sumber-daya alam yang baik untuk kesejahteraan rakyat, dan menuju pada pembangunan berkelanjutan. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS Peningkatan derajat keberfungsian ekosistem Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat berada pada selang: 66,5 - 68,5 GRK 26% Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan

PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PERINCIAN TARGET RPJMN 2015 - 2019 SASARAN INDIKATOR TARGET 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meningkatnya kualitas air Indeks Kualitas Air minimal 55  51,82 52 52,5 53 54 55 INDIKATOR KINERJA TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 Sistem pemantauan kualitas air terbentuk tersedia dan beroperasi secara ON LINE : kontinyu pada 15 DAS Pengemba ngan sistem 1 sungai 2 sungai 7 sungai 10 sungai 15 sungai Jumlah Sungai yang telah ditetapkan Daya Tampung Beban Pencemarannya 5 sungai update Jumlah sungai pada 15 DAS prioritas yang meningkat kualitasnya setiap tahun sebagai sumber air baku (untuk parameter kunci BOD, COD, dan E-Coli) 3 sungai 6 sungai 9 sungai 12 sungai Beban Pencemaran Air turun 50 % dari basis data 2014 pada 15 DAS prioritas 5% 10% 15% 20% 30% Perbaikan kualitas lahan sawah sebagai akibat dari perbaikan kualitas air di 15 DAS ( bukan target RPJMN tetapi impact yang harus ditunjukkan dari perbaikan kualitas air ) Kawasan pertanian di 3 DAS Kawasan pertanian di 6 DAS Kawasan pertanian di 9 DAS Kawasan pertanian di 12 DAS Kawasan pertanian di 15 DAS DAS Citarum DAS Ciliwung DAS Serayu DAS Solo DAS Brantas DAS Cisadane DAS Kapuas DAS Siak DAS Musi DAS Asahan Toba DAS Jeneberang DAS Saddang DAS Moyo DAS Way Seputih DAS Way Sekampung DAS Limboto

PRINSIP PENANGANAN SUMBER PENCEMAR AIR SECARA TERPADU Inventarisasi dan identifikasi sumber & beban pencemaran air Identifikasi kondisi kualitas air Penetapan Mutu Air Sasaran Penetapan DTBP Penanggulangan & Pemulihan Penetapan Baku Mutu Air Limbah dan Perizinan Penurunan Beban Pencemaran Air Pemantauan Kualitas Air PENGUATAN KAPASITAS PENINGKATAN PERAN MITRA STRATEGIS

RESPON: INSTRUMEN KEBIJAKAN SISTEM PEMANTAUAN -KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR- SISTEM DATA = ALAT BUKTI KINERJA DAN CAPAIAN SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR SECARA KONTINYU SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR SECARA ON LINE 15 DAS PRIORITAS PEMANTAUAN KUALITAS AIR SELAIN 15 DAS: Pemantauan Kualitas Air dengan Dana DEKON Pemantauan Kuaitas Air pada PROGRAM ADIPURA Pemantauan Kualitas Air oleh PemPROV, PemKAB/Kota sesuai kewenangannya. SISTEM PEMANTAUAN KUALITAS AIR SECARA MANUAL TERSEDIA DATA KUALITAS AIR SECARA ON LINE DAPAT DIAKSES OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN TERMASUK MASYARAKAT SESUAI KEWENANGAN PENGEMBANGAN INTEGRATED MASTER PLANT PEMBANGUNAN SYSTEM DAN APLIKASI PEMBANGUNAN KEBIJAKAN DAN PANDUAN SISTEM PEMANTAUAN KINERJA PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN AIR SECARA ON LINE MANUAL YANG DIINPUT SECARA ON LINE KONTINYU DATA PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN OLEH KLHK/PEMPROP/ PEMKAB/KOTA DATA SWA PANTAU USAHA/KEGIATAN

RESPON: INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENCEMAR AIR -KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR- SUMBER PENCEMAR: NON POINT DOMESTIK, USK, (PERTANIAN, PETERNAKAN, PERIKANAN & AIR LIMPASAN PERKOTAAN KEGIATAN: TUJUAN: Peningkatan ketersediaan dan penggunaan infrastruktur pengelolaan air limbah, & Penurunan Beban Pencemaran INSTRUMEN: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENYEDIAAN FASILITAS PENYUSUNAN PEDOMAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBINAAN DAN PENYULUHAN KEMITRAAN PENYEDIAAN PEMBIAYAAN, PEMBEBASAN BEA IMPOR TEKNOLOGI PRODUKSI BERSIH INSENTIF DAN DISINSENTIF SUMBER PENCEMAR: POINT SOURCE (INDUSTRI, PRASARANA, JASA TERMASUK DOMESTIK KOMPLEKS PERUMAHAN, APARTEMEN, dll) BAKU MUTU PENYUSUNAN BAKU MUTU TUJUAN: Peningkatan penaatan, Perbaikan Kinerja Penurunan Beban Pencemaran PERIZINAN PENYUSUNAN PEDOMAN EFISIENSI SDA, WASTE TO NATURAL RESOURCES AND/OR ENERGY PEMBINAAN PEMANTAUAN PENGAWASAN

RESPON: MINIMALKAN INTAKE, EFISIENSI, PENURUNAN BEBAN, DAN KONSERVASI PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR- MINIMAL INTAKE KONSERVASI EFISIENSI 3R LCA PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN – LOADING- WATER FOOTPRINT PERBAIKAN KUALITA DAN KUATITAS AIR EMISSION & WASTE LOAD FACTOR

RESPON: PERAN DAN KONTRIBUSI INDUSTRI PULP DAN KERTAS 2015-2019? PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR- No. URAIAN TARGET WAKTU KETERANGAN 1. DATA a. Baseline 2014 & Progress 2015 b. Flow – proper time and continuity 2. PLAN a. Target and Strategy b. Instruments –requirement and support- 3. MEASUREMENT – VERIFICATION, VALIDATION, CALCULATION-

DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Gedung B Lantai 5 Jl. D. I DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Gedung B Lantai 5 Jl. D.I. Panjaitan Kav 24 Jakarta 13410