Konsepsi Dasar APBN Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Advertisements

BIAYA PEMBANGUNAN, BELANJA PUBLIK dan Keuangan PUBLIK
Pertemuan Ke empat… APBD.
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PENDAPATAN NASIONAL Mengukur tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan perubahan serta pertumbuhannya dari tahun ke tahun $ DR. NURITA ANDRIANI.
A. Pengertian APBN dan APBD 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
SUMBER-SUMBER KEUANGAN DAERAH
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ILLUSTRATED WEEKLY NEWSPAPER
PELAKU EKONOMI PERTEMUAN 10.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
Faktor Eksternal Kebijakan Fiskal Faktor Internal Output
Dana Alokasi Umum (DAU) didiksusetyo didiksusetyo.
Transformasi Struktural Perekonomian Indenesia
PENGANGGARAN SANITASI
PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PETA KOMPETENSI 4 Dapat menjelaskan peran BUMN dan BUMD sebagai sumber penerimaan publik 5 Dapat menjelaskan administrasi perpajakan 6 Dapat menganalisis.
KEBIJAKAN PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGANGGARAN
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERKIRAAN EKONOMI MAKRO
DISUSUN OLEH SITI SOPIAH
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
Perekonomian Indonesia
EKONOMI PUBLIK.
RENCANA PEMBIAYAAN.
APBN DAN APBD Oleh : ALAN NUR’ALIM XI IPS 4 Editor:
Oleh: ERISKA NOVITASARI
APBN APBD &.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DINAR GIRINDIAWATI SMA N 1 UNGARAN.
PELAKU – PELAKU EKONOMI
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
BAB 4 APBN DAN APBD DALAM PEMBANGUNAN.
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
PELAKU – PELAKU EKONOMI
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Forum Gabungan SKPD Tahun 2016
KEUANGAN PUBLIK & KEBIJAKAN FISKAL
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
APBN dan Pembangunan di Indonesia
HUBUNGAN PUSAT-DAERAH BIDANG KEUANGAN
PENERIMAAN PEMERINTAH
A P B N.
APBN DAN APBD Untuk SMA KELAS XI Semester 1 Ricky Cahyo Pamungkas
PERHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
OLEH: LILI MURDIASTUTI NIM A
Selvia Nurindah Sari JP081280
APBN DAN APBD.
Faktor Eksternal Kebijakan Fiskal Faktor Internal Output
I. MASALAH-MASALAH DALAM PEREKONOMIAN
PERTEMUAN 6.
MK. PIE BY: TRIANI RW, S.PD., M.PD.
Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah
1 Kebijakan Bagian Pungutan Daerah UU Nomor 28 Tahun 2009 &
PENGELLUARAN PEMERINTAH
KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH Dr. H. DIDIK SUSETYO, SE. MSi.
Konsepsi Dasar APBD Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi.
PENGELLUARAN PEMERINTAH
Pengantar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
APBN DAN APBD KELAS XI Semester 1 DRS. TRI NARDONO SMA N 1 DEPOK
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
PENGELLUARAN PEMERINTAH
SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN WILAYAH
Transcript presentasi:

Konsepsi Dasar APBN Dr. H. DIDIK SUSTYO, SE. MSi. Pengantar APBN - Sumber-sumber Pembiayaan Pembangunan - Metode Perhitungan Pendapatan Nasional - Prinsip-prinsip Anggaran –(Budget Principles) APBD - Struktur Penerimaan APBD - Pendekatan terhadap APBD - Prinsip Umum APBD September 19, 2018 didiksusetyo

Pengantar APBN/APBD; sebuah rencana pembangunan dalam bentuk finansial nasional/regional/ daerah Rencana tingkat daerah harus mengikuti alur pikir dari rencana nasional. Sebelumnya bersifat kenaikan (increamental), sekarang disusun berdasarkan kinerja (performance) Kinerja sesuai dengan indikator yang akan dicapainya September 19, 2018 didiksusetyo

Output & Outcome: Keluaran (Output): Hasil (Outcome): Barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program & kebijakan Hasil (Outcome): Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) dari kegiatan-kegiatan dalam satu program September 19, 2018 didiksusetyo

Input – Program & Kegiatan – Output & Outcome -Dana -SDM Outcome “Efisiensi” “Efektivitas” September 19, 2018 didiksusetyo

APBN Tiga aspek yg dibahas: - sumber-sumber pembiayaan pembangunan - metode perhitungan pendapatan nasional - prinsip-prinsip anggaran Pembiayaan pembangunan (Kuncoro, 1997:215) - Ekspor, perdag LN, rasio (X+M)/PDB - BLN, bantuan program & proyek (WB, IMF) - PMA, investasi asing; AS, Jepang, Negara Eropa - Tabungan domestik, tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat September 19, 2018 didiksusetyo

APBN…cont Pendapatan Nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yg dihasilkan suatu perekonomian (negara) dalam waktu satu tahun. Tiga metode perhitungan: Metode produksi (VA), jumlah nilai produksi dari 9 sektor ekonomi (pertanian, pertambangan, dst) Metode pendapatan (GNI), Y = w+r+i+p, dimana w=upah & gaji, r=sewa, i=bunga, p=profit Metode pengeluaran, Y= C + I + G + (X – M), dimana C=konsumsi, I=investasi, G=pengeluaran pem., X=ekspor, M=impor September 19, 2018 didiksusetyo

Prinsip-Prinsip Anggaran (Budget Principles) Menurut Knigt & Wiltshire, 1997: 52); Komprehensif (comprehensiveness) Terintegrasi (unity) Kejelasan (clarity) Kepantasan (specific approapriation) Akurat (accuracy) September 19, 2018 didiksusetyo

APBD Struktur APBD (UU No.22/99 yo UU No.32/2004) Pendekatan td APBD (UU No.25/99 yo UU No.33/04) Prinsip Umum APBD - Struktur Penerimaan APBD; PAD, Dana Perimbangan, Pinjaman daerah, lain-lain yang sah - Dana Perimbangan; PBB (10:90), BPHTB (20:80), SDA (20:80),DAU (25% PDN;10% prov: 90% kab/kota), DAK September 19, 2018 didiksusetyo

APBD…cont DAU provinsi; perkalian antara jumlah DAU seluruh prov yg ditetapkan dlm APBN dengan porsi daerah prov ybs DAU kab/kota; perkalian antara jumlah DAU seluruh kab/kota yg ditetapkan APBN dengan porsi daerah kab/kota ybs Proporsi bobot ditetapkan berdasarkan; (1) kebutuhan wil otda, (2)potensi eko daerah Simak Kepmendageri No.29/2002 tentang Pendapatan daerah September 19, 2018 didiksusetyo

Pendekatan terhadap APBD Melihat APBD sebagai konsep mikro perencanaan daerah Melihat APBD sebagai konsep makro perencanaan daerah Fungsi anggaran daerah dalam pembangunan daerah; - instrumen politik - instrumen kebijakan fiskal - instrumen perencanaan - instrumen pengendalian September 19, 2018 didiksusetyo

Keadilan (fungsi alokasi & distribusi) Efisiensi Anggaran Prinsip Umum APBD Keadilan (fungsi alokasi & distribusi) Efisiensi Anggaran Anggaran berimbang dan defisit Disiplin anggaran Transparansi dan akuntabilitas September 19, 2018 didiksusetyo

Prinsip Umum APBD Transparansi; produk kebijakan politik secara transparan masyarakat dapat mengakses informasi dalam penetapan besaran anggaran untuk setiap kegiatan Akuntabilitas; diartikan harus dapat mempertanggungjawabkan keputusan nya dan penggunaannya di hadapan publik Proses peencanaan, implementasi, dan pelaporan proyek harus dilakukan secara transparan September 19, 2018 didiksusetyo

*Sektor-Sektor Produktif Sektor Pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan) Industri Pengolahan Pertambangan dan galian Listrik, gas, & air Bangunan & Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan dan komunikasi Jasa Keuangan, pemerintaan Jasa-jasa lainnya September 19, 2018 didiksusetyo

UU No 32/2004 ttg Pemerintah Daerah UU 34/2000 ttg Pajak & Retribusi Daerah Otda; demokrasi, peran serta masy, pemerataan/keadilan, akuntabilitas potensi dan keanekaragaman daerah Optimalisasi pajak dan retribusi daerah Jenis pajak provinsi; PKB, BBNKB, PBBKB, pemanfaat air bawah dan permukaan Jenis pajak kab/kota; hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, gol c, parkir Harus diperhatikan kriteria pajak & retribusi September 19, 2018 didiksusetyo

Penerimaan Daerah Pajak kab/kota; hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, gol c, parkir Retribusi Daerah: Obyek dan klasifikasi retribusi; jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu Sumber penerimaan: PAD (pajak, retribusi, hasil BUMD, lain-lain PAD yg sah) Dana perimbangan; bagian PBB, BPHTB, SDA, DAU, DAK Pinjaman daerah telah diatur dalam PMK, tetapi masih membutuhkan kemauan politik September 19, 2018 didiksusetyo

Akuntabilitas Pemda thd Anggaran Sistem pengelolaan keuangan daerah Pengendalian secara preskriptif, preventif, dan represif Contoh -preskriptif; bentuk & struktur APBD, penganggaran sesuai peraturan -preventif; pengesahan APBD, perub APBD, perhitungan APBD oleh pem yg lebih tinggi -represif; pemeriksaan keuangan oleh instansi yang berwenang September 19, 2018 didiksusetyo

PEREKONOMIAN NASIONAL PROSPEK 2007 Pertumbuhan tahun 2007 diperkirakan mencapai 5,7 - 6,3 %. Pertumbuhan semester I terutama didorong konsumsi swasta terkait dengan kenaikan gaji PNS dan UMR Pertumbuhan semester II didorong peningkatan investasi swasta dan belanja modal pemerintah Ekspor diperkirakan tumbuh tinggi meskipun melambat, sedangkan impor meningkat. Inflasi diperkirakan berada pada kisaran 6 ± 1 % Neraca pembayaran diperkirakan surplus USD 47 miliar, nilai tukar cukup stabil Kredit perbankan diharapkan tumbuh 15-18 % September 19, 2018 didiksusetyo

Penutup Pemahaman terhadap konsepsi dasar APBN dan APBD untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingan fungsi anggaran Implementasi prinsip anggaran, terutama transparansi dan akuntabilitas, untuk mendukung demokratisasi dalam akses informasi keuangan Public accountability, adanya pertanggung-jawaban keputusan dan penggunaan anggaran di hadapan publik September 19, 2018 didiksusetyo

Sekian… Terimakasih September 19, 2018 didiksusetyo