KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TIM PENGAJAR PEMBANGUNAN PERTANIAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Pendahuluan 1 Paradigma Pembangunan Pertanian 2 Definisi Kebijakan Pembangunan Pertanian 3 Rumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian 4 5 Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian

PENDAHULUAN (Joseph E. Stighlitz (Nobel Lauret in Economics), 2004) ”Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia mestinya difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk yang ada di pedesaan dengan profesi sebagai petani. Pengembangan industri mestinya juga difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengankepentingan mayoritas” (Joseph E. Stighlitz (Nobel Lauret in Economics), 2004)

PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN Meletakan PETANI sebagai SUBYEK BUKAN Semata-mata PESERTA dalam mencapai tujuan Nasional

INTI UPAYA PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN INTI DARI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT MEMPERCEPAT PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI

PEMBANGUNAN PERTANIAN Menurut Samsul Bahari, persoalan pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif. Ada 4 aspek yang menjadi pra-syarat melaksanakan pembangunan pertanian: (1) akses terhadap kepemilikan tanah, (2) akses input dan proses produksi, (3) akses terhadap informasi dan pasar (4) akses terhadap kebebasan.

PERTANIAN MODERN , TANGGUH & EFISIEN VISI & MISI PERTANIAN MISI : MEMBERDAYAKAN PETANI MENUJU MASYARAKAT TANI YG MANDIRI,MAJU, SEJAHTERA & BERKEADILAN. PEMERINTAH SEBAGAI STIMULATOR & FASILITATOR VISI ABAD 21 PERTANIAN MODERN , TANGGUH & EFISIEN DAPAT DICAPAI MELALUI PEMBANGUNAN STRATEGIS

Revitalisasi Pertanian Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Agribisnis Peningkatan Kesejahteraan petani Pengembangan SD Perikanan Pemantapan usaha potensi SD Perikanan Revitalisasi Pertanian (Arifin 2005)

DEFINISI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Menurut Kamus Webster : Kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan Pembangunan Pertanian adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan (explanation) dan preskripsi atau rekomendasi (prescription or recommendation) terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan pembangunan pertanian yang telah diterapkan (Sutejo,2006) i

DIMENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Dalam konteks sejarah ekonomi dan pembangunan pertanian diIndonesia, telahterjadi pasang surut kehidupan petani yang menerima dampak kebijakan pada masanya. Secara umum, petani nampaknya selalu berada pada posisi yang lemah dan termarjinalkan oleh berbagai kebijakan yang sering tidak berpihak dan tidak memberikan dampak yangnyata pada perbaikan kualitas hidupnya.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN FOOD SECURITY livelihood security ecological security Kebijakan Pembangunan Pertanian yang baik memiliki tiga unsur (Subejo, 2006) yaitu

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (Stighlitz (2004)) 1 Usaha pengembangan ekonomi lebih fokus ke sektor yg menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yg bekerja sebagai petani 2 Program industrialisasi untuk kepentingan Mayoritas 3 Pendidikan sebagai syarat utama harus dapat dijangkau oleh Golongan mayoritas.

Indutrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (Stighlitz (2004)) 4 Dalam pembangunan pertanian prioritas bukanlah menghasilkan komoditi tetapi menciptakan nilai tambah (value added) 5 Indutrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani 6 Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan campur tangan serta peran pemerintah

RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Beberapa rumusan kebijakan pembangunan sektor pertanian yang penting selama empat tahun terakhir yang disusun berdasarkan hasil kajian sebagai berikut: (1) Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian; (2) Kebijakan Reservasi Lahan Sawah di Jawa; (3) Kebijakan Kemandirian Pangan Nasional; (4) Kebijakan Penentuan Harga Dasar Pembelian Gabah; (5) Kebijakan Peningkatan Tarif Gula untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Tebu; (6) Kebijakan Harga Air Irigasi; (7) Kebijakan Tarif Impor Paha Ayam dalam Melindungi Industri Perunggasan Nasional; (8) Kebijakan Tata Niaga dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Indonesia; (9) Kebijakan Percengkehan Nasional.

PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Yudohusodo (2004), menyarankan bahwa dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian ke depan perlu dirumuskan kebijakan ”modernisai pertanian”, dimana kebijakan tersebut secara operasional perlu didukung beberapa prasyarat mendasar yaitu: (1) Pemberian kepada setiap keluarga petani luasan lahan yang memenuhi skala ekonomi (mikro) untuk menjadi sejahtera (note: bandingkan dengan kasus Jepang, untuk hidup layak petani minimal perlu mengelola lahan 3 ha), (2) Mekanisasi dalam rangka optimalisasi tenaga kerja,

Lanjutan (3)Pembangunan pertanian dilakukan secara agribisnis untuk menjadikan para petani berpikir dan bekerja secara ekonomis agar dapat meningkatkan kesejahteraannya, (4) Meningkatkan antara kesempatan kerja pertanian dan kesempatan kerja di luar pertanian didesa-desa melalui pembangunan agro-industri agar ketahanan ekonomi rakyat meningkat, dan (5) Membangun desa-desa menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi

TIM PENGAJAR PEMBANGUNAN PERTANIAN Thank You ! TIM PENGAJAR PEMBANGUNAN PERTANIAN