KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

SISTEM AGRIBISNIS OLEH : Dr. Ir
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
USAHATANI DI iNDONESIA
PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAH
Makalah Kunci (Keynote Speech)
SISTEM AGRIBISNIS.
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Jakarta Convention Centre, 29 Januari 2010
PENGUATAN DAYA SAING DENGAN KLASTER INDUSTRI UNTUK MEMASUKI EKONOMI MODERN Kristiana ( )
Nama: Nova Al- Muhdor NIM: Class: B
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
PEMBANGUNAN PERTANIAN
Perencanaan Tata Guna Lahan
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PUBLIK.
KEBIJAKAN HARGA.
PERTANIAN PERTEMUAN 8 Powerpoint Templates.
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
Materi 1. Ruang Lingkup & Sejarah Usaha tani
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
SEKTOR PERTANIAN.
PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
Oleh: Dr.Ir. Achmad Suryana Kepala Badan Litbang Pertanian
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Sumbar
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN MAJU
PELIBATAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM PERTANIAN
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
MODEL KEMITRAAN JAGUNG DAN KEDELAI DIPROVINSI SULAWESI TENGAH
‘’VISI DAN MISI,, DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANTAENG.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
KERANGKA REGULASI RKP 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN NAWACITA
PEREKONOMIAN INDONESIA
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
`KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN` Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI ERA OTONOMI DAERAH
Peran Dunia Usaha Mendorong Perekonomian Nasional Melalui Potensi Desa
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
PEMBANGUNAN PERTANIAN
Disampaikan Oleh: MY ESTI WIJAYATI ANGGOTA DPR RI KOMISI X
Konsep Dasar Pendidikan Makro
RUANG LINGKUP ILMU EKONOMI REGIONAL
PENDAHULUAN PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
PERAN PERTANIAN TERPADU DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN INDONESIA
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
Bahan tayang 3-4 Mei.
Peran dan Perkembangan Agribisnis di Indonesia
EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN SWASEMBADA PANGAN
Pengantar Pembangunan Pertanian
Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Nasional
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
Pengembangan Agribisnis dalam Pembangunan Pertanian
PEMBERDAYAAN & PARTISIPASI MASYARAKAT
STIEPAR YAPARI AKTRIPA BANDUNG
Lembaga Keuangan Mikro dan Usaha Kecil Menengah
PEMBANGUNAN PERIKANAN
OLEH : SHANTI EMAWATI, S.Pt., MP.
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
TATA GUNA LAHAN DAN TRANSPORTASI. 1. Pendahuluan Untuk melestarikan lingkungan perkotaan yang layak huni, keseimbangan antara fungsi- fungsi tersebut.
PEMBANGUNAN PERTANIAN
RENCANA KERJA DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN
INDONESIA MENUJU POROS MARITIM DUNIA Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi Poros Maritim Dunia.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TIM PENGAJAR PEMBANGUNAN PERTANIAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Pendahuluan 1 Paradigma Pembangunan Pertanian 2 Definisi Kebijakan Pembangunan Pertanian 3 Rumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian 4 5 Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian

PENDAHULUAN (Joseph E. Stighlitz (Nobel Lauret in Economics), 2004) ”Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia mestinya difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk yang ada di pedesaan dengan profesi sebagai petani. Pengembangan industri mestinya juga difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengankepentingan mayoritas” (Joseph E. Stighlitz (Nobel Lauret in Economics), 2004)

PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN Meletakan PETANI sebagai SUBYEK BUKAN Semata-mata PESERTA dalam mencapai tujuan Nasional

INTI UPAYA PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN INTI DARI PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT MEMPERCEPAT PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI

PEMBANGUNAN PERTANIAN Menurut Samsul Bahari, persoalan pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif. Ada 4 aspek yang menjadi pra-syarat melaksanakan pembangunan pertanian: (1) akses terhadap kepemilikan tanah, (2) akses input dan proses produksi, (3) akses terhadap informasi dan pasar (4) akses terhadap kebebasan.

PERTANIAN MODERN , TANGGUH & EFISIEN VISI & MISI PERTANIAN MISI : MEMBERDAYAKAN PETANI MENUJU MASYARAKAT TANI YG MANDIRI,MAJU, SEJAHTERA & BERKEADILAN. PEMERINTAH SEBAGAI STIMULATOR & FASILITATOR VISI ABAD 21 PERTANIAN MODERN , TANGGUH & EFISIEN DAPAT DICAPAI MELALUI PEMBANGUNAN STRATEGIS

Revitalisasi Pertanian Peningkatan Ketahanan Pangan Pengembangan Agribisnis Peningkatan Kesejahteraan petani Pengembangan SD Perikanan Pemantapan usaha potensi SD Perikanan Revitalisasi Pertanian (Arifin 2005)

DEFINISI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Menurut Kamus Webster : Kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan Pembangunan Pertanian adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan (explanation) dan preskripsi atau rekomendasi (prescription or recommendation) terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan pembangunan pertanian yang telah diterapkan (Sutejo,2006) i

DIMENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Dalam konteks sejarah ekonomi dan pembangunan pertanian diIndonesia, telahterjadi pasang surut kehidupan petani yang menerima dampak kebijakan pada masanya. Secara umum, petani nampaknya selalu berada pada posisi yang lemah dan termarjinalkan oleh berbagai kebijakan yang sering tidak berpihak dan tidak memberikan dampak yangnyata pada perbaikan kualitas hidupnya.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN FOOD SECURITY livelihood security ecological security Kebijakan Pembangunan Pertanian yang baik memiliki tiga unsur (Subejo, 2006) yaitu

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (Stighlitz (2004)) 1 Usaha pengembangan ekonomi lebih fokus ke sektor yg menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yg bekerja sebagai petani 2 Program industrialisasi untuk kepentingan Mayoritas 3 Pendidikan sebagai syarat utama harus dapat dijangkau oleh Golongan mayoritas.

Indutrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (Stighlitz (2004)) 4 Dalam pembangunan pertanian prioritas bukanlah menghasilkan komoditi tetapi menciptakan nilai tambah (value added) 5 Indutrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani 6 Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan campur tangan serta peran pemerintah

RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Beberapa rumusan kebijakan pembangunan sektor pertanian yang penting selama empat tahun terakhir yang disusun berdasarkan hasil kajian sebagai berikut: (1) Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian; (2) Kebijakan Reservasi Lahan Sawah di Jawa; (3) Kebijakan Kemandirian Pangan Nasional; (4) Kebijakan Penentuan Harga Dasar Pembelian Gabah; (5) Kebijakan Peningkatan Tarif Gula untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Tebu; (6) Kebijakan Harga Air Irigasi; (7) Kebijakan Tarif Impor Paha Ayam dalam Melindungi Industri Perunggasan Nasional; (8) Kebijakan Tata Niaga dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Indonesia; (9) Kebijakan Percengkehan Nasional.

PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Yudohusodo (2004), menyarankan bahwa dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian ke depan perlu dirumuskan kebijakan ”modernisai pertanian”, dimana kebijakan tersebut secara operasional perlu didukung beberapa prasyarat mendasar yaitu: (1) Pemberian kepada setiap keluarga petani luasan lahan yang memenuhi skala ekonomi (mikro) untuk menjadi sejahtera (note: bandingkan dengan kasus Jepang, untuk hidup layak petani minimal perlu mengelola lahan 3 ha), (2) Mekanisasi dalam rangka optimalisasi tenaga kerja,

Lanjutan (3)Pembangunan pertanian dilakukan secara agribisnis untuk menjadikan para petani berpikir dan bekerja secara ekonomis agar dapat meningkatkan kesejahteraannya, (4) Meningkatkan antara kesempatan kerja pertanian dan kesempatan kerja di luar pertanian didesa-desa melalui pembangunan agro-industri agar ketahanan ekonomi rakyat meningkat, dan (5) Membangun desa-desa menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi

TIM PENGAJAR PEMBANGUNAN PERTANIAN Thank You ! TIM PENGAJAR PEMBANGUNAN PERTANIAN