Modul ke: Fakultas Program Studi PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Gunawan Wibisono SH MSi 05 Demokrasi Indonesia.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
WARGA NEGARA DAN PARTISIPASI POLITIK
Advertisements

Pert. 8 Dr.H. Syahrial Syarbaini, MA.
DEMOKRASI INDONESIA 0LEH Ir Sutopo MP
Pendidikan Pancasila Dosen: Drs.Mudjiyana, M.Si
PENDIDIKAN DEMOKRASI DR. Dasim BUDIMANSYAH, M.Si. Dosen PKN dan SPS UPI.
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
Materi kuliah Pemilu dan Perilaku Politik
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
Menyemai Kesadaran Konstitusional dalam Kehidupan Bernegara
Anggota kelompok : Heri Fatkhurrokhim Sri Mila Lestari Danik Lestari
BUDAYA DEMOKRASI PENGERTIAN
DEMOKRASI Prof. Dr. Amir Santoso.
“Demokrasi”.
Pert. 9 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
BUDAYA DEMOKRASI STANDAR KOMPETENSI :
Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
PENGANTAR KULIAH PEMILIHAN UMUM
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
UPAYA PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
DEMOKRASI BUKAN MOBOKRASI
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
DEMOKRASI ANTARA TEORI DAN PELAKSANAANNYA
DEMOKRASI & HAK ASASI MANUSIA
Pendidikan DEMOKRASI.
PEMILIHAN UMUM Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya
PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGANEGARA
PEMILIHAN UMUM.
Pendidikan DEMOKRASI.
SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari
Pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi.
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Budaya Demokrasi. Budaya Demokrasi Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 2.Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani Kompetensi Dasar 2.1.
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
assalamu’alaikum wr.wb
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Pert. 9 Dr. H. Syahrial Syarbaini, MA.
Apa dan Mengapa Demokrasi?
By : Ratnasari Fajariya Abidin
Antara Teori dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
Demokrasi Aspek formal: - pemilu - lembaga - konstitusi/perundangan, …
WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENGAPA HARUS ADA PEMILU
DEMOKRASI Pertemuan 9 Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
“DEMOKRASI “ oleh Saddam Febrian
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Budaya demokrasi menuju masyarakat madani
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
By: RANTO, S.IP., M.A Dosen Tetap Ilmu Politik FISIPOL UBB
HAK ASASI MANUSIA DR.SUHARTO,SH,M.Hum.
SK2 KD1-2 Part4 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi Mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat madani.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
NILAI-NILAI DEMOKRASI
PPT PKn.
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
Demokrasi Pancasila Rifqi Ridlo Phahlevy.
DEMOKRASI INDONESIA DAN MASYARAKAT MADANI
BAB V DEMOKRASI INDONESIA
Anang Zubaidy Universitas Islam Indonesia 2013
TIPE-TIPE SISTEM POLITIK
Pendidikan Kewarganegaraan BAB 4
Demokrasi Pancasila Disusun Oleh: Bella Anasya( ) Rizqi Ahmad Nurbuwono ( ) Aruna Manggala Utama( ) Gita Restu Triakusumaningrum( )
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
DEMOKRASI INDONESIA Konsep dan Prinsip Demokrasi
GIANT TEMPLATE FREE POWERPOINT TEMPLATE DEMOKRASI DI INDONESIA.
Transcript presentasi:

Modul ke: Fakultas Program Studi PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Gunawan Wibisono SH MSi 05 Demokrasi Indonesia

Pengertian Demokrasi Makna Demokrasi: pemerintahan dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat Demokrasi mendorong dan menjamin kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menghormati minoritas, dan hidup layak

Prinsip-prinsip Demokrasi Prinsip-prinsip demokrasi yang ideal tercermin pada: Prinsip kedaulatan rakyat, yaitu rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah Persamaan politik, yaitu setiap warga negara memiliki kesempatan sama berpartisipasi sesuai dengan kehendak dan kemampuannya Konsultasi kepada rakyat, yaitu kedaulatan di tangan rakyat Majoriry rule dan minority right, yaitu mayoritas berhak mengambil keputusan, dengan mempertimbangkan hak dan aspirasi minoritas

Tujuh prinsip negara demokrasi menurut Robert A. Dahl: 1.Pejabat yang dipilih 2.Pemilihan umum yang bebas dan fair 3.Hak pilih yang mencakup semua 4.Hak untuk menjadi calon suatu jabatan 5.Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan 6.Informasi alternatif 7.Kebebasan membentuk asosiasi

Kriteria negara demokratis menurut Amin Rais: Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan Persamaan kedudukan di depan hukum Distribusi pendapatan secara adi Kesempatan memperoleh pendidikan Kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, kebebasan beragama Kesediaan dan keterbukaan informasi Mengindahkan fatsoen politik Kebebasan individu Semangat kerjasama Hak untuk protes (Ghazali dan Abdul Majid, 2014:136).

Manfaat Demokrasi 1.Kesetaraan warga negara 2.Memenuhi kebutuhan umum 3.Pluralisme dan kompromi 4.Menjamin hak dasar 5.Pembaruan kehidupan sosial 1.Kesetaraan warga negara 2.Memenuhi kebutuhan umum 3.Pluralisme dan kompromi 4.Menjamin hak dasar 5.Pembaruan kehidupan sosial

Nilai-nilai Demokrasi 1.Kesadaran akan pluralisme 2.Sikap yang jujur dan pikiran sehat 3.Kerjasama warga dan itikad baik 4.Sikap dewasa 5.Pertimbangan moral

Demokrasi di Indonesia  Demokrasi Parlementer: Pemerintahan tidak stabil sering berganti kabinet 2.Kedudukan pemerintah dibawah DPR  Demokrasi Terpimpin: Akibat dari sistem kabinet parlementer 2.Demokrasi terpimpin: tidak otoriter, sesuai budaya bangsa, bidang ipoleksosbud hankam, musyawarah, opsi membangun 3.Presiden kuat, parlemen lemah

 Demokrasi Orde Baru 1966: Pemilu tidak jujur & adil: partai dibatasi 2.PNS tidak bebas berpolitik 3.Lembaga peradilan tidak mandiri, maraknya KKN 4.Intervensi lembaga peradilan; Maraknya KKN 5.Kurangnya kebebasan berpendapat 6.Menteri, Gubernur jadi anggota MPR  Demokrasi Reformasi 1999-sekarang 1.Pemilu demokratis, Jurdil 2.Politik lebih mandiri 3.HAM berlaku 4.Lembaga demokrasi berfungsi 5.Pemerintahan menjadi lemah,KKN semakin marak dan parah 6.Hubungan antar lembaga tidak harmonis

Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi secara utuh Menurut Juliardi (2014:101), pendidikan demokrasi dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu: 1.Pendidikan Demokrasi secara Formal: pendidikan lewat tatap muka, diskusi timbal balik, presentasi, serta studi kasus 2.Pendidikan Demokrasi secara Informal: pendidikan lewat tahap pergaulan di rumah maupun masyarakat 3.Pendidikan Demokrasi secara Nonformal: pendidikan yang melewati lingkungan masyarakat secara lebih makro karena pendidikan luar sekolah memiliki parameter yang signifikan terhadap pembentukan jiwa seseorang, seperti kelompok masyarakat, lembaga swadaya, partai politik, pers, dan lain-lain.

 Panduan orang tua: 1.Perhatian serius anak: jangan putus perkataan 2.Berusaha menjadi pembicara yang baik 3.Memberi kesempatan memperbaiki sbl sangsi 4.Menghormati anak 5.Melibatkan anak dalam keputusan  Panduan di kelas: Dosen 1.Mahasiswa menjadi subyek bukan obyek 2.Dosen berlapang dada terhadap kritik 3.Dosen mengembangkan sikap adil 4.Dosen menghindari mencaci maki Mengembangkan Sikap Demokrasi

 Panduan di kelas: mahasiswa 1.Aktif mengungkapkan gagasan 2.Mempunyai motivasi maju 3.Peka terhadap lingkungan 4.Menjaga kesehatan jasmani dan rohani 5.Memahami perasaan orang lain 6.Mengembangkan to know, to do, to be, to live together 7.Belajar berorganisasi 8.Menghormati dosen

 Panduan masyarakat dan pemerintah: 1.Mendidik masyarakat jadi dewasa 2.Sikap kestria: siang menang dan kalah 3.Menghargai perbedaan pendapat 4.Menggunakan mekanisme demokrasi untuk memecahkan beda pendapat 5.Menghilangkan tindakan kekerasan 6.Mengembangkan sikap sensitif dan empati 7.Mengembangkan kerjasama: itikad baik dan logis 8.Masyarakat aktif memberikan pengawasan

Terima Kasih Gunawan Wibisono SH MSi