Peran KOPEL Malaria di KBM

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEBIJAKAN PELAYANAN KES DASAR DALAM PROGRAM JAMKESMAS TAHUN 2008
Advertisements

Overview Komponen Sistem SQA
PERATURAN BUPATI NO 14 TAHUN 2012
USAHA KESEHATAN SEKOLAH (UKS)
SOSIALISASI SK BUPATI NO 183/383/409
DIREKTUR PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG
Critical review fungsi dan program Puskesmas
Disampaikan oleh : Direktur Bina Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Kebijakan Eliminasi Malaria Kabupaten Banyumas
Epidemiologi & Surveilens Kesehatan Kerja
KELOMPOK 5 Jendrik Pah ( ) Fransiska Butarbutar ( )
KEBIDANAN SEBAGAI PROFESI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Pertemuan ke-9 Strategi Pengembangan SIKNAS
dr. Kristiani, SU PUSKESMAS SALAM, KABUPATEN MAGELANG
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PENYAKIT SARS TOPIK 7
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
SOSIALISASI BOK TAHUN 2015 Dr. Hj.Pramesti G. Dewi,M.Kes, M. Si
Epidemiologi Kesehatan Rossi Sanusi ( Surakarta, 8 Juni 2015.
KEBIJAKAN & PENYELENGGARAAN UKM di PUSKESMAS di ERA JKN
AKREDITASI PUSKESMAS.
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA
tugas Aplikom1 Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2015
STANDAR DAN INSTRUMEN BAB 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap (Bidang Yankes)
PENGUKURAN KUSTA.
RAPAT KOORDINASI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMKAB. PACITAN
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
Mata Kuliah MANAJEMEN DATA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017
ASKEB 1 Peran dan tanggung jawab bidan dalam asuhan kehamilan
PENERBITAN KTP ELEKTRONIK TAHUN
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB
PROGRAM PEMBERANTASAN
PESERTA PELATIHAN AKREDITASI FKTP PUSKESMAS KECAMATAN CENGKARENG
PUSKESMAS Puskesmas adalah unit pelaksana tehnis Dinas Kesehatan Kab/kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian.
OVERVIEW SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN RESPON (SKDR) BERBASIS WEB PROV
Kebijakan & Manajemen Kesehatan
DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
Sistem surveilans Oleh Nugroho.
Webinar 3 Tujuan, Manfaat & Keaslian Penelitian
Manajemen Informasi Kesehatan & Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Senin, 5 Desember 2016 Jam 08:30 – 14:30
PH Surveillance: Conceptual Frameworks
REKOMENDASI RAKERKESDA TAHUN 2009
Laela Indawati, SSt.MIK., MKM
Kebijakan & Manajemen Kesehatan
PH Surveillance – Conceptual Frameworks
Epidemiologi & Surveilens K3
Epidemiologi & Surveilens Kesehatan Kerja
Rossi Sanusi ( 18 September 2015
Epidemiologi Kesehatan
Kebijakan & Manajemen Kesehatan
Rossi Sanusi ( 18 September 2015
Sistem surveilans Oleh Nugroho.
TAHAPAN AKREDITASI PUSKESMAS
BIDANG PELAYANAN KESEHATAN
Pelatihan Penggunaan IT dalam Upaya Kesehatan
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM. GAMBARN UMUM PERJALANAN PENYAKIT DBD DI INDONESIA TAHUN KASUS DBD 24 MENINGGAL Selama 41 Tahun 2 Provinsi 2 kota.
14 Maret 2018 ProDi S2 IKM UNS Matrikulasi S2 IKM 14 Maret 2018 ProDi S2 IKM UNS
Epidemiologi Kesehatan
Disampaikan dalam Rakerkesda 2018
Dr. Kusnohadi, M.Pd Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Timur
LAPORAN HARIAN SITUASI PENYAKIT SUB KLASTER SURVEILANS
Epidemiologi Kesehatan
PEDOMAN SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KRISIS AKIBAT BENCANA PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 2008.
Oleh : Nandang Jamiat (IPKKI Provinsi Jawa Barat).
ADMINISTRASI DAN UPAYA KESEHATAN. PENGERTIAN = tatanan yg menghimpun berbagai upaya kes masy (UKM) dan upaya kes perorangan (UKP) secara terpadu & saling.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Transcript presentasi:

Peran KOPEL Malaria di KBM Rossi Sanusi 27 Maret 2018 https://rossisanusi.wordpress.com/

Masalah2 Teknis Pengendalian Malaria Resistensi obat Resistensi insektisida Mobilitas carrier (nyamuk & manusia, dengan/ tanpa gejala) Perubahan lingkungan (fisik, biologis, psiko-sosial, metereologis, geologis) yg merugikan host dan yg menguntungkan agent (plasmodium) dst

Masalah2 Manajemen Pengendalian Malaria Kuantitas & kualitas SDM Kemampuan keuangan Wewenang diskresi Koordinasi/standardisasi dst

Masalah2 tsb menjadi lebih sulit dipecahkan di Kawasan Bukit Menoreh (KBM) karena ada batas administratif 3 Kab/2 Prov Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh (KepMenKes HK.01.07/MENKES/498/2017) KOPEL (Komando Percepatan Eliminasi) Malaria di KBM

Kopel Malaria KBM Tugas: menghentikan transmisi malaria di KBM melalui kegiatan Surveillance-Response (SR) dan Audit Deteksi & Tindakan (D&T) Malaria terpadu. Lokasi Kantor Kopel: di KBM Kepala Kopel melapor ke Ketua Harian Pelaksana Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh (Ketua BBTKL & PP Yogyakarta).

Wilayah Kerja Kopel KAB. PURWOREJ0 KAB. MAGELANG KAB. KULON PROGO No KAB. PURWOREJ0 KAB. MAGELANG KAB. KULON PROGO KECAMATAN PUSKESMAS 1 Bagelen Dadirejo Borobudur Kokap Kokap 1   Kokap 2 2 Kaligesing Salaman Salaman 1 Samigaluh Samigaluh 1 Salaman 2 Samigaluh 2 3 Loano Banyuasin Kajoran Kajoran 1 Girimulyo Girimulyo 1 Kajoran 2 Girimulyo 2 4 Bener Kalibawang 5 Pengasih Pengasih 1 Pengasih 2

SDM Kopel (Uraian Tugas - lihat Lamp C Laporan Konsultasi )

SDM Kunci Inti Operasional – JMD, Bidan, Dokter & Petugas lain di garis depan. Supervisor – Penanggung Jawab Program (PJP) Malaria Puskesmas. WaSor – JMD yang mensupervisi JM Dusun (1 per dusun) di Desa Reseptif.

Pengelolaan SDM Kunci Koordinasi dengan cara standardisasi kompetensi melalui standardisasi pelatihan, supervisi & pengimbalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan melalui Audit Penatalaksanaan Kasus Malaria & Audit Penatalaksanaan Desa Reseptif

Pelatihan di Tempat Kerja Pelatihan digabung dengan supervisi ToT Supervisor & WaSor oleh BBTKL Tujuan Pelatihan: meningkatkan/menilai kompetensi SDM Kunci dalam hal SR dan Audit D&T (audit penatalaksanaan kasus malaria & penatalaksanaan desa reseptif).

Surveillance - Response

Audit D&T Audit = peer review (telaah sebaya) = continuous quality assurance Audit di tingkat Puskesmas & audit di tingkat Kopel Kriteria audit direview secara periodik oleh SDM kunci bersama para analist, staf pendukung dan Kepala Puskesmas

Kinerja SDM Kunci ditelaah berdasarkan UKP & UKM lampau (yg direkam), sekarang (saat supervisi) dan yg direncanakan. Defisiensi = deviasi dari kriteria audit. Dianalisis akar penyebabnya & dikoreksi. Deviasi beralasan jika ada bukti berdasarkan telaah pustaka sistematik penelitian empirik tentang validitas Deteksi & Tindakan  dapat menjadi kriterion audit siklus berikut. Audit ulang

Kesimpulan Untuk mengatasi hambatan batas-batas administratif 3 Kab/2 Prov dalam pengendalian malaria dibentuk Kopel Malaria KBM. Kepala Kopel melapor ke Ketua Harian Pelaksana Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh (Kepala BBTKL & PP Yogyakarta ), yang melapor ke Ketua Pelaksana Tim Penanggulangan Malaria Terpadu Bukit Menoreh (Direktur Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik)

Kantor KOPEL berada di KBM dengan SDM (lihat Lamp C) dan sumber daya lain yang diperlukan untuk pengendalian malaria. Khusus untuk pengendalian malaria sampai tahap eliminasi tercapai dan dapat dipertahankan selama ... , SDM malaria dari ketiga kabupaten KBM bertugas di bawah komando kepala kopel. Kepala kopel memimpin SR dan Audit D&T malaria dan membentuk sistem informasi terkait yang dapat diakses oleh DinKes Kabupaten, DinKes Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Entuk