MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PUBLIK

Pengertian e-government E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

MODEL-MODEL DARI E-GOVERNMENT Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C) Government-to-Business (G2B) Government-to-Government (G2G) Government to Employees 

KELEBIHAN Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum Masyarakat mudah mengakses informasi berkaitan dengan adanya isu-isu dan informasi yang berkembang Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dicanangkan pemerintah dapat berjalan dengan lancar . Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah Terdapatnya informasi transportasi, informasi valuta asing, serta info tentang tinggi muka air.

Next on.......... Website ini mencakup banyak aspek seperti hukum, agama, sosial dan budaya, bisnis dan kawasan bisnisnya, pendidikan, dan sebagainya. Semua terbuka untuk pemerintah dan masyarakat.

KELEMAHAN Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.

NEXT ON........ Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh system manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan,prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam system pemerintahan Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembanngan e-government Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet

PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH EFISIEN MANFAAT E-GOVERNMENT BENEFIT MEMUDAHKAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI SECARA NON-STOP YANG BERKAITAN DENGAN INFORMASI PELAYANAN DAPAT MENENTUKAN SUATU PILIHAN BERDASARKAN INFORMASI YANG TELAH DIDAPAT TRANSPARANSI PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH EFISIEN

FUNGSI DAN PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT

Presence Interaction Transaction Transformation PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT Gartner (Al-Hashmi & Darem, 2008, pp. 152-153) Transformation  Transaction  Interaction Presence 

ARAH PERKEMBANGAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA Pelayanan perijinan secara online dan terintegrasi Pelayanan kesehatan Pelayanan pendidikan TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH Informasi lowongan pekerjaan.

FUNGSI E-GOVERNMENT E-Government adalah penggunaan teknolgi informasi yang  meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak lain.  Untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaaran pemerintah daerah agar dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih dan transparan,  dan agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. 

E-GOVERNMENT DAN GOOD GOVERNANCE E-GOVERNMENT AND GOOD GOVERNANCE TRANSPARANSI AKUNTABEL PARTISIPASI

HUBUNGAN DENGAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE YANG LAIN Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder (masyarakat,kalangan bisnis,dan industri) terutama dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai kehidupan bernegara Meningkatkan transparansi,kontrol dan akuntabilitas penyelenggara pemerintah dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada

Tekankan pada pencapaian efisiensi PRINSIP DALAM MEWUJUDKAN ADANYA GOOD GOVERNANCE MELALUI IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT Fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat 1. Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif 2 Berikan penghargaan pada inovasi dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan 3 Tekankan pada pencapaian efisiensi 4

E-GOVERNMENT DAN MASYARAKAT INFORMASI

PENTINGNYA INFORMASI Sebagai pemenuhan kebutuhan serta pengambilan suatu keputusan Agar masyarakat mengetahui adanya isu dan perkembangan-perkembangan informasi yang terjadi pada saat ini dan dalam hal ini pun juga serta sebagai peningkatan adanya transparansi dan akuntabilitas suatu pelayanan informasi kepada masyarakat. Sebagai keterlibatan masyarakat dalam hal proses politik atau pembuatan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Masyarakat dapat mudah mengakses mengenai alokasi suatu anggaran yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik dan dalam hal ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabel dari pemerintah kepada masyarakat. Masyrakat akan mudah dalam mengakses adanya informasi yang berkaitan dengan pelayanan seperti pendidikan,kesehatan dan lain-lain Pengetahuan masyarakat semakin meningkat mengenai perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam suatu negara

APLIKATIF MASYARAKAT INFORMASI Masyarakat dapat melihat dan mendownload berbagai produk undang-undang maupun peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif (DPR),Eksekutif (Presiden dan Kabinet) maupun yudikatif (Mahkamah Agung) Dalam kegiatan bisnis, dapat mengetahui adanya syarat-syarat mendirikan sebuah perusahaan terbatas seperti yang diatur dalam undang-undang dan bagaimana prosedur pendirian harus dilaksanakan Dalam hal ini juga bahwa peneliti juga dapat mengakses berbagai data statistik hasil pengkajian suatu lembaga pemerintahan yang digunakan sebagai data sekunder masyarakat pun juga dapat mengakses mengenai informasi tentang kesehatan di situs departemen kesehatan Pelajar sekolah menengah dalam hal ini juga dapat mengetahui adanya suatu program study yang ditawarkan oleh PT dan akademi yang dimiliki oleh pemerintah dan berserta persyaratannya

NEXT ON..... masyarakat secara online dan real-time dapat mengetahui hasil sementara pemilihan umum melalui situs yang dimiliki oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum)

PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TEWS(Tsunami Early Warning System) DI INDONESIA

E-GOVERNMENT CHALLENGE FOR INDONESIAN

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Isu kebijakan. Minimnya kualitas sumber daya manusia Manajemen perubahan. Peran kepemimpinan. Kemitraan dan kolaborasi.

BPPT(Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ) termasuk salah satu bagian pemerintahan yang telah mengembangkan sebuah sistem TEWS yang sering disebut dengan Tsunami Early Warning System. Sistem ini digunakan sebagai pemberi sinyal ke pusat yang menandakan kemungkinan ada tsunami. Dan jika sistem dipusat menerima sinyal dari satelit bahwa disuatu tempat akan terjadi tsunami, maka sistem control room akan menentukan sirene mana yang akan dibunyikan, dan akan mengirim sms secara langsung kepada orang-orang yang berwewenang didaerah dimana kemungkinan tsunami itu akan terjadi, supaya bisa diinformasikan kemasyarakat. Sistem TEWS ini, menggunakan sistem jaringan yang sangat kompleks, dan setiap peralatan yang digunakan telah menggunakan Internet Protocol (IP) yang spesifik. Misalnya, Sirene, Sensor dan beberapa tools lainnya