STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.

PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA
KODE ETIK BAGI PEJABAT KEUANGAN PUBLIK
Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara
Ketetapan Fiktif Negatif
Hak Atas Pelayanan Publik
SELAMAT DATANG.
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa Penerangan Hukum Puspenkum Kejaksaan Agung R.I.
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan.
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Azaz – azaz Umum Pemerintahan Yang Baik
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN APBD PROVINSI DKI JAKARTA
Lembaga Negara; BPK RI Masnur Marzuki, SH, LLM.
PEMBINAAN DISIPLIN PNS
PENGANTAR PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014
Dr. ARDAN ADIPERDANA., Ak., MBA., CA., CFrA., FCMA., CGMA
UU 30/2014 Administrasi Pemerintahan Drs. Yanuar Ahmad, MPA
Peran Ombudsman RI dalam pengawasan penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (sesuai UU No. 37/2008 ttg Ombudsman RI dan UU No. 25/2009 ttg Pelayanan.
Good Governance Dalam Penataan Kota Jakarta
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
NORMA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
MENDORONG PERAN APIP UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA YANG AKUNTABEL DAN TRANSPARAN Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II Kegiatan Kemitraan.
Sumber-Sumber Kewenangan HUKUM Administrasi negara
KULIAH KE-15 PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
PERAN APIP DALAM UU 23 TAHUN 2014 DAN UU 30 TAHUN 2014
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
Wisnu Haryo Pramudya, S.E., M.Si., Ak., CA
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PENGELOLAAN KEUANGAN OLEH : SURACHMIN, SH
BAB VIII PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP
Peradilan TUN Para Pihak & Penyelesaian Sengketa TUN
PEMERIKSAAN, PENGELOLAAN, DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA/DAERAH
hukum administrasi (negara)
Pustakawan dan perpustakaan
Materi 11.
HUKUM ACARA PERSAINGAN USAHA
HUKUM TATA NEGARA.
Pasal 53 UU No.9/Th 2004 : (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan.
KONSEP KEHATI HATIAN Pertemuan 9
Topik 12 Internal auditing & operational auditing & auditing pemerintahan ( jpg)
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA UU NO 15/2004
Drs. Andi K. Lologau, M.M., Ak., CA. Makassar, 17 November 2016
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
oleh Kepala Perwaiklan BPKP Provinsi Jawa Timur dalam
Materi 11.
BPK Annisa Alya Gabryella Anabell Kristian Harris M. Dicky
AUDIT SEKTOR PUBLIK.
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
OPERATIONAL AUDIT CONTROL OF INTERNAL SYSTEM (Sistem Pengawasan Pelaksanaan Audit Internal)
Organ, Pegawai, Perencanaan, Operasional, dan Laporan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka sosialisasi PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARATUR PEMERINTAH DAERAH DARI JERATAN PIDANA MELALUI PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO 48 TAHUN 2016 Drs. TRI YUWONO, M.Si.
ASPEK HUKUM KONTRAK DAN PERMASALAH HUKUM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
MITIGASI HUKUM PENGADAAN
ASPEK KERUGIAN NEGARA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN