DINAMIKA SISTEM KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN Bahan ke-11 SANRI ( V ) 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Ketatalaksanaan pemerintahan berarti juga penataan kelembagaan dengan tujuan utama untuk menata dan menyempurnakan sistem organisasi dan manajemen pemerintahan 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi : Pertama, menyempurnakan sistem kelembagaan yang efektif, ramping, fleksibel berdasarkan prinsip-prinsip good governance. Kedua, menyempurnakan sistem administrasi negara untuk mempercepat proses desentralisasi. Ketiga, menyempurnakan tata laksana dan hubungan kerja antar lembaga, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Kelima, menyelamatkan dan melestarikan berbagai dokumen/arsip negara. Keempat, menciptakan sistem administrasi pendukung dan kearsipan yang efektif dan efisien; dan Kelima, menyelamatkan dan melestarikan berbagai dokumen/arsip negara. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ERA ORDE BARU (ORBA) Era tahun 1966 hingga 1998 merupakan era dimana penyelenggaraan pemerintahan tertumpu pada perbaikan dan perkembangan ekonomi oleh Orde Baru. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Orde Baru berhasil mencatat sejarah keberhasilan program transmigrasi, Keluarga Berencana (KB), memerangi buta aksara, swasembada pangan, pengangguran minim, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk lokal hingga terwujudnya kestabilan politik dan keamanan dalam negeri. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

kegagalan-kegagalan yang dialami pemerintahan Orde Baru Semaraknya KKN, kesenjangan ekonomi dan sosial, tidak meratanya pembangunan pusat dan daerah, pelanggaran HAM, terkekangnya kebebasan individu dan pers, penggunaan kekerasan untuk keamanan hingga rendahnya kualitas birokrasi patut menjadi pelajaran berharga yang kemudian patut menjadi perhatian serius bagi seluruh aparatur pemerintah, kemudian mengintegrasikan kekuatan bangsa menuju terwujudnya agenda besar reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ERA REFORMASI Era reformasi yang ditandai dengan gerakan mahasiswa menggulingkan masa kejayaan Orde Baru pada tahun 1998 diikuti dengan perubahan-perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Meskipun Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan B. J Meskipun Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan B.J. Habibie sebagai Presiden ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain, akan tetapi masa pemerintahan B.J. Habibie diawali kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

era reformasi berhasil melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi, liberalisasi parpol dan pencabutan UU Subversi. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

ERA OTODA Era otonomi daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan UU No. 32 tahun 2004 menutut bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.  Dalam rangka desentralisasi, maka dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Otonomi daerah membawa angin segar bagi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Sistem ketatalaksanaan pemerintahan di daerah melalui otonomi daerah berdasarkan pada beberapa alasan, yakni efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan; upaya pendidikan politik; pemerintahan daerah sebagai persiapan karier politik; dan mewujudkan stabilitas, kesetaraan dan akuntabilitas politik.  1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

KETATALAKSANAAN PEMERINTAHAN Berdasarkan berbagai landasan yang dikemukakan sebelumnya, maka ketatalaksanaan pemerintahan yang baik dimaksudkan untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan utama pemerintah, yakni reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan penguatan ekonomi lokal (otonomi daerah). 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

aspek pokok demokrasi Satu, sistem demokrasi yang stabil adalah penjamin terbaik bagi kestabilan politik, yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi dan investasi sektor swasta dalam jangka panjang. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

Dua, nilai-nilai demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas sangat penting bagi pemerintah yang efektif dan responsif dan bagi aktivitas ekonomi yang sejahtera dan efisien. Salah satu contohnya adalah krisis-krisis keuangan di Asia dan Rusia yang dialami pada tahun-tahun 1990-an. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

…. Tiga, regulasi yang baik dan tegas yang didukung oleh penegakan hukum harus ada jika bisnis ingin dikembangkan dalam ekonomi pasar. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

…. Empat, prosedur-prosedur pengambilan keputusan yang memungkinkan adanya partisipasi dan umpan balik dari sektor swasta, masyarakat sipil, partai-partai politik dan kelompok-kelompok warga negara lainnya harus dikembangkan. Tanpa sistem umpan balik dan akuntabilitas proses kepemerintahan, penyusunan anggaran dan aspek-aspek lain dari pelaksanaan pemerintahan sehari-hari akan putus hubungan dengan masyarakat dan kelompok-kelompok yang seharusnya dilayani. 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id

…terimakasih… 1/15/2019 http://herwanp.staff.fisip.uns.ac.id