Kata Korupsi berasal dari bahasa latin ’” CURRUPTION ”, selanjutnya dari bahasa latin tersebut turun ke bahasa Eropa seperti : Inggris > Coruption. Perancis.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Membangun negara dari desa
Advertisements

Pendidikan Anti-Korupsi
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DAN SEGALA PERMASALAHANNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Delik Korupsi dalam Rumusan Undang-undang
M.Idris Patarai. (KepMenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003), Pemerintah =
Jayapura, 13 Agustus SEJAHTERA DEMOKRATIS BERKEADILAN Memperkuat triple tracks strategy serta pembangunan inklusif dan berkeadilan Memantapkan.
ILMU EKONOMI DAN PERMASALAHANNYA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
PENGERTIAN, RUANG LINGKUP, CIRI DAN SEJARAH KORUPSI
KORUPSI YANG TERKAIT DENGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
KEMISKINAN KESEJAHTERAAN Penyusunan RKP DESA PRESPEKTIF UU DESA.
LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA
POTENSI PEMANFAATAN DANA DESA
BUMDESA sebagai KEKUATAN BARU EKONOMI DI DESA
SOSIALISASI DANA DESA dengan Materi: “PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015”
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN DESA DALAM UU DESA
KEBIJAKAN FISKAL.
BAB I PENGANTAR.
PENGELUARAN PEMERINTAH
MENTERI DALAM NEGERI PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
PENGANTAR ILMU POLITIK
Oleh : Khoirul Anwar, S.STP, M.Si.
PEREKONOMIAN INDONESIA
SWASEMBADA SWAKARYA SWADAYA (Bulak Baru 2016)
TEKNOLOGI DALAM AGRIBISNIS
Ekonomi untuk SMA/MA kelas XI Oleh: Alam S..
KORUPSI Muchamad Ali Safa’at.
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
PRODUKSI NASIONAL PERPUTARAN PEREKONOMIAN
Mobil Hijau SIKIB Wilayah Kab. Kulon Progo
TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT
MEMAHAMI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME. ARTI KORUPSI Bahasa Latin “corruption: penyuapan”, Bahasa Inggris: corruption; Bahasa Belanda Corruptie (korruuptie).
Disusun Oleh Pipit Fitriyani, S.Pd
PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN JIWA KEWIRAUSAHAAN
MENCEGAH KORUPSI Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2018.
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA NEGARA
KELOMPOK 3: OTONOMI DAERAH.
Aniesa Samira Bafadhal, SAB, MAB
Pendidikan Anti-Korupsi
SOSIALISASI PENGELOLAAN DANA DESA KEPADA APARAT PEMBINA DAN
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!
RENCANA PEMBANGUNAN DESA (RKPDESA) DIREKTORAT JENDRAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTRIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
Pajak Menjaga NKRI.
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
SISTEM PEMERINTAHAN DESA Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS Cahyono, M.Pd. FKIP UNPAS.
DUKUNGAN KEBIJAKAN UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.
9 Agenda Dasar Hasil Konsensus Desa Membangun Indonesia
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
ANCAMAN SANKSI DAN HUKUMAN BAGI PELAKU PUNGUTAN LIAR
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT OLEH:TUTIK KUSUMA WADHANI,SE,MM,M.Kes.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
“PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA ”
BANTUAN PEMERINTAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PEMBANGUNAN KAWASAN.
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 K EMENTERIAN D ESA, P EMBANGUNAN D AERAH T ERTINGGAL DAN T RANSMIGRASI D I R E K T U R J E N D E R A L PEMBANGUNAN.
KEBIJAKAN DANA DESA TA KEMENTERIAN KEUANGAN 2 OUTLINE 1 ARAH KEBIJAKAN DD KEBIJAKAN PENGELOLAAN DD EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN DD KEBIJAKAN.
KECAMATAN DENPASAR SELATAN
Transcript presentasi:

Kata Korupsi berasal dari bahasa latin ’” CURRUPTION ”, selanjutnya dari bahasa latin tersebut turun ke bahasa Eropa seperti : Inggris > Coruption. Perancis > Corruption. Belanda > Corruptie. Indonesia > Korupsi. Malaysia > Anti Kerakusan. Dari arti kata Korupsi tersebut di atas bahwa arti secara Harfiah ”KORUPSI” adalah KEBUSUKAN, KEBURUKAN, KEBEJATAN, KETIDAKJUJURAN, DAPAT DISUAP, TIDAK BERMORAL, PENYIMPANGAN DARI KESUCIAN. Secara umum pengertian Korupsi dapat disimpulkan adalah MENGGUNAKAN JABATAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI ATAU MENGGUNAKAN WEWENANG MENCAPAI TUJUAN YANG TIDAK SYAH MENURUT HUKUM.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM; PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA; MEMPERKAYA DIRI SENDIRI, ORANG LAIN, ATAU KORPORASI; MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA; DARI SEGI PANDANG HUKUM UU NO 31 THN 1999 / UU NO. 20 THN 2001 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

4

DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMASYARAKATAN DANA YANG BERSUMBER DARI APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA DAN DESA ADAT YANG DITRANSFER MELALUI APBD KABUPATEN/KOTA DAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMASYARAKATAN

6 Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar Utk pemenuhan kebutuhan lingkungan pemukiman, transportasi, energi, serta informasi & komunikasi. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar. Untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat serta pendidikan dan kebudayaan. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi : (1) usaha ekonomi pertanian berskala produktif utk ketahanan pangan; (2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif yg difokuskan pd kebijakan satu desa satu produk unggulan yg meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran; dan (3) usaha ekonomi berskala produktif lainnya yg difokuskan pd kebijakan satu desa satu produk unggulan yg meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan Utk pemenuhan kebutuhan : (1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; (2) penanganan bencana alam; (3) penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan (4) pelestarian lingkungan hidup. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya Sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa. UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA, KUALITAS HIDUP MANUSIA, SERTA PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

PEMERINTAH PUSAT (Mekanisme Transfer APBN) PEMERINTAH KAB/KOTA (Mekanisme Transfer APBD)

PEMERINTAHAN Peningkatan kantor desa: Pagar,toilet Bayar Lisrik Meubel kantor Perlengkapan kantor ATK PEMBANGUNAN  Jalan,Aspal,Irigasi, Talud, Drainase, Pavingisasi& Semen Gang  Pembangunan Lumbung  Pembangunan/ pemeliharaan Polindes  Pelatihan/training: PKK: menjahit KarangTaruna: komputer  Pembiayaan BUMDes: Bisnis Fotokopi, Bisnis Sewa Tenda  Pelatihan PerangkatDesa PEMBERDAYAAN  Pembinaan:  Keagamaan  SenidanBudaya  Linmas  Anak Yatim Piatu KEMASYARAKATAN Penanganan Banjir/longsor tanah (takterduga) LAIN-LAIN

Masih terdapat penggunaan Dana Desa di luar prioritas penggunaan Pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh Pihak Ketiga; Hasil pengadaan tidak Dapat digunakan/dimanfaatkan; Pengeluaran Dana Desa tidak didukung dengan bukti yang memadai Kelebihan perhitungan volume RAB. Evaluasi Penggunaan DD

1. Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi: Menjaga tingkat konsumsi RT, daya beli masyarakat menjadi kunci utama yakni dengan menjaga tingkat pendapatan dan tingkat inflasi yang stabil Peningkatan konektivitas melalui pembangunan infrastruktur mendorong stabilitas harga dan distribusi yang lebih merata. 2. Untuk itu, penggunaan Dana Desa tetap diarahkan untuk dua bidang prioritas yakni: Membiayai pembangunan, Pemberdayaan masyarakat 3. Pelaksanaanya diutamakan tetap melalui cara: Swakelola dengan menggunakan menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat sehingga penghasilan dan peningkatan daya beli masyarakat desa terjaga, Kegiatan yang mendorong masyarakat produktif secara ekonomi

BHABINKATIBMAS & Masyarakat HARUS BERPARTISIPASI Mulai dari Proses Perencanaan hingga Pelaporan TITIK RAWAN

KADES  JUMLAH KSS TPK DANA DESA TAHUN 2018 = 4 KSS  JUMLAH KSS TPK DANA DESA KAB.SIAK DARI TAHUN = 4 KSS

13