Program Pencegahan Zoonosis

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENELITIAN PETERNAKAN BERBASIS MASYARAKAT (Sinergi Program Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Peternakan) Solo, 7 Nopember 2006 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN.
Advertisements

PENYAKIT-PENYAKIT YANG DITULARKAN MELALUI HEWAN POTONG DAN DAGING
UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang PETERNAKAN & KESEHATAN HEWAN
Kebijakan Eliminasi Malaria Kabupaten Banyumas
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
SISTEM INFORMASI UNTUK KEUNGGULAN KOMPETITIF
Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar Sesi 5 – Penyebab Penyakit Rekaman File PowerPoint.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
Pertanyaan Sesi 4.
Pengembangan Aplikasi PTM
Sesi 10. Gambaran Umum Modul 3 Investigasi dan Respon Penyakit Penting
Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar Sesi 7 – Penularan dan penyebaran penyakit.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar Sesi 1: Sambutan dan pengantar.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar Sesi 4 – Investigasi Penyakit.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar Sesi 7 – Penularan dan penyebaran penyakit Rekaman.
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES Basic Field Epidemiology Sessi 2 – Overview Epidemiolog.
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.
Epidemiologi Lapangan Tingkat Dasar
Pengenalan Penyakit Zoonosis pada Babi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pemalang
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
OLEH: CHARLES RANGGA TABBU KKR-3 KOMNAS FBPI RAKORNAS KOMNAS FBPI
PRINSIP DASAR SURVEILANS
PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN KLB
ISU STRATEGIS ZOONOSIS
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010
PROSPEK DAN ARAH PENGEMBANGAN AGRIBISNIS UNGGAS
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
ADAPTASI.
Dr. Ir. H. E. Herman Khaeron, M.Si. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
VEKTOR DAN CARRIER E-LEARNING TGL 22 OKTOER 2015
Latar Belakang Munculnya isu-isu non-konvensional pasca Perang Dingin
Arah Kebijakan Persusuan
PENDAHULUAN.
Dampak Flu Burung terhadap Kerja Sama Negara-negara ASEAN
RENSTRA SEKRETARIAT DIRJEN PETERNAKAN TAHUN
Pengendalian Penyakit Menular Ketika Bencana
Arah Kebijakan Persusuan
SURVEILANS PENYAKIT HEWAN
Arah Kebijakan Persusuan
PRINSIP DASAR SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
Control of Plant Disease
Arah Kebijakan Persusuan
Bahaya Biologis di Tempat Kerja By.
CEMARAN KIMIA DAN OBAT PADA PRODUK ASAL HEWAN
Penyakit infeksi dan parasit akibat kerja
Pendahuluan dan pembagian zoonosis
FLU BURUNG OLEH : Iwan Hermawan.
Prof.Dr. Pratiwi Trisunuwati, drh, MS
LATAR BELAKANG PPAM KESPRO Indonesia adalah negara yang rentan terhadap bencana. Hal ini dikarenakan kondisi geografis, geologis, hidrologis maupun demografisnya.
Surveilans Epidemiologi Pemberantasan Penyakit
National Nosocomial Infection Control (Policy & Manajemen)
National Tropical Disease Control (Policy & Manajemen)
National Tropical Disease Control (Policy & Manajemen)
Pengaruh Sanitasi terhadap Mutu Telur Ayam Buras Kelompok 7 Oleh Nadia Aullia R Aprilia Ningrum Febri Kerisyana Farninda.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN RABIES PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
SEJARAH PEMBERANTASAN PENYAKIT
SESI 3 Komponen Proses Penyakit Menular
KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT RABIES DI KALIMANTAN TIMUR
ANUNG untuk RAKOR RABIES KALIMANTAN
Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal  Buku Kesehatan Kapal  SSCEC / SSCC  Sailling Permit (Dalam Negeri)  One Month Extention (Luar Negeri) Pelaporan.
PENDAHULUAN. LINGKUP KEDUDUKAN LANDASAN HUKUM DEFINISI PERANAN FUNGSI RUANG LINGKUP KEGIATAN DAN KERJA.
HUMAN MONKEYPOX VIRUS CACAR MONYET
PENYAKIT MENULAR | KECACINGAN
1 PRINSIP DASAR SURVEILANS Khairul Amal, SKM Puskesmas Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.
Transcript presentasi:

Program Pencegahan Zoonosis

Latar Belakang Zoonosis didefinisikan sebagai penyakit infeksi yang dapat ditularkan dari hewan vertebrata ke manusia. Saat ini dikenal emerging zoonoses yang merupakan penyakit zoonosis yang baru muncul seperti Avian Influenza dan re-emerging zoonoses yang merupakan penyakit zoonosis yang sudah pernah muncul serta peningkatan seperti rabies. Penyakit zoonosis yang masuk ke dalam daftar penyakit hewan menular strategis di Indonesia yaitu rabies, anthrax, avian influenza, salmonellosis dan brucellosis. Untuk mengakomodir semua permasalahan dan isu-isu mutakhir yang ada terutama berkaitan dengan ‘emerging and re-emerging zoonoses’, maka sudah saatnya seluruh peraturan perundangan yang berkaitan dengan bidang penyakit zoonosis yang ada di Indonesia dikaji ulang dan direvisi

Menurut BROWN (2004), pada dasarnya ‘emerging and re-emerging zoonoses’ dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: (1) penyakit zoonosis yang baru diketahui (newly recognised); (2) penyakit zoonosis yang baru muncul (newly evolved); dan (3) penyakit zoonosis yang sudah terjadi sebelumnya tetapi akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan insidensi atau perluasan ke wilayah geografis, induk semang atau keragaman vektor yang baru.

Sifat penyakit zoonosis Beberapa sifat penyakit zoonosis bervariasi bergantung kepada sifat agen patogen sebagai berikut: 1. Agen patogen berada pada hewan sebagai ‘reservoir’, akan tetapi kasus manusia jarang terjadi atau infeksinya bersifat ‘dead-end’ (misalnya: anthrax,rabies, West Nile dan Nipah/Hendra). 2. Agen patogen tumbuh dengan baik pada hewan dan manusia (misalnya: tuberculosis sapi, salmonellosis). 3. Agen patogen berada pada situasi antara (intermediate) dimana hewan hanya bertindak sebagai induk semang utama, tetapi wabah pada manusia sering terjadi dan mata rantai penularan mengarah pada (misalnya: monkeypox, Hanta, Lassa dan Ebola). 4. Agen patogen yang secara bertahap beradaptasi terhadap penularan dari manusia ke manusia dan saat ini dapat menular antar manusia (misalnya: tuberculosis pada manusia). 5. Agen patogen yang sumbernya dari hewan akan tetapi secara tiba-tiba muncul pada populasi manusia (misalnya: HIV, influenza tipe A dan kemungkinan SARS)

Ada 4 subsistem yang sangat penting peranannya untuk pengendalian dan pemberantasan zoonosis sistem surveilans dan monitoring nasional, kewaspadaan dini dan darurat penyakit (early warning system and emergency preparedness), informasi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Untuk memberdayakan pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam mengantisipasi munculnya ’emerging dan reemerging zoonoses’, maka perlu ditetapkan sejumlah agenda untuk memperkuat kapasitas dan strategi kemitraan antara pemerintah dan swasta antara lain dengan penelitian terintegrasi antara kesehatan manusia dan kesehatan hewan, pendirian pusat penelitian penyakit zoonosis, surveilans yang terstruktur pada hewan domestik, satwa liar, dan manusia, pembentukan tim respon kesehatan dan kesehatan hewan, Pembangunan infrastruktur, pembangunan tenaga kerja, dan peningkatan koordinasi dan penguatan fokus bagi kelembagaan yang terkait dengan penanganan masalah penyakit zoonosis.

1. Staatblad Tahun 1912 mengatur Campur Tangan Pemerintah Dalam Bidang Kehewanan. 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967. 3. Urusan kesehatan hewan yaitu meningkatkan produksi dengan memperbaiki kesehatan hewan dan mengurangi kerugian karena penyakit 4. Urusan kesehatan masyarakat veteriner yaitu menjaga agar kesehatan masyarakat jangan terganggu karena penularan penyakit anthropozoonosa atau kontak dengan bahan yang tertular maupun mengkonsumsi makanan asal hewan. 5. Peraturan Pemerintah 6. Urusan kesehatan hewan (Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan). 7. Urusan kesehatan masyarakat veteriner (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner). 8. Peraturan Pelaksanaan (Keputusan Menteri Pertanian)