Progres Implementasi PIS-PK Bambang Wibowo Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Disampaikan pada Pra Rapat Kerja Kesehatan Nasional ICE BSD, 11 Februari 2019 Yang terhormat, Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Para pejabat eselon 1 dan 2 di Kementerian Kesehatan Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota Para Direktur Rumah Sakit UPT Kementerian Kesehatan, Provinsi dan Kabupaten/ Kota Para hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh Selamat Pagi, Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan.

Sebaran Puskesmas Lokus PIS-PK Tahun 2018 Total Jumlah Puskesmas Lokus 2018 6.205 Puskesmas Lokus 2019 Seluruh Puskesmas (9.993) Hadirin yang berbahagia, Sejak ditetapkannya Permenkes Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), tahun 2019 merupakan tahun keempat. Pada tahun 2017, telah ditetapkan Lokus PIS-PK sebanyak 2.926 Puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten/kota, 34 provinsi, selanjutnya pada tahun 2018, menjadi 6.205 Puskesmas dan di tahun 2019 seluruh Puskesmas akan menjadi lokus PIS-PK, yaitu sebanyak 9.993 Puskesmas (sumber data Puskesmas: Pusdatin 31 Desember 2018). Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/85/2017 Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/42/2018

Implementasi PIS-PK 2.926 Puskesmas Lokus di 514 kab/kota, 34 provinsi Tahun 2017 2.926 Puskesmas Lokus di 514 kab/kota, 34 provinsi Target: 19.676.520 KK 4,840,623 Keluarga* (24,6% dari target) yang telah dikunjungi dan diintervensi awal 0,156 IKS NASIONAL Tahun 2018 6.205 Puskesmas Lokus di 514 kabupaten/kota, 34 provinsi Target: 39.353.040 KK 25.204.662 Keluarga** (64,05% dari target) yang 0,168 IKS NASIONAL Tahun 2019 Akan dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas di Indonesia (9.993 Puskesmas***) Target: 65.588.400 KK *) Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat, 29 Desember 2017 Hadirin yang saya hormati, Pada slide ini dapat kita lihat capaian implementasi PIS-PK mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 dengan 30% Puskesmas (2.926 Puskesmas) sebagai lokus, pencapaian 4.840.623 keluarga telah dikunjungi dan diintervensi awal (24,6% dari target 19.676.520 keluarga). Selanjutnya, pada tahun 2018 implementasi PIS-PK mengalami peningkatan seiring dengan penambahan jumlah lokus Puskesmas yang melaksanakan, yaitu 60% Puskesmas (6.205 Puskesmas) dapat mencapai 25.204.662 keluarga telah dikunjungi dan diintervensi awal (24,6% dari target 60% keluarga (39.353.040 keluarga)). Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun proses implementasi PIS-PK semakin baik. Kita semua dapat belajar dari pelaksanaan PIS-PK tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2019 kita bersama-sama dapat mencapai 100% keluarga telah dikunjungi dan diintervensi awal (total coverage). **) Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat, 31Desember 2018 ***) Sumber: Pusdatin, 31 Desember 2018

Persentase Kunjungan Keluarga dan Intervensi Awal JANUARI 2018 JANUARI 2019 8.93% 41,19% Peningkatan: 32,26% Saudara sekalian, Pada slide ini, kita dapat membandingkan pelaksanaan Kunjungan Keluarga dan Intervensi Awal yang telah di entry pada aplikasi Keluarga Sehat (KS) pada bulan Januari 2018 dan 2019. Capaian Januari 2018 merupakan gambaran implementasi PIS-PK tahun 2017 dan capaian Januari 2019 merupakan gambaran implementasi tahun 2018. Dapat kita lihat terjadi peningkatan persentase yang signifikan yaitu secara nasional sebesar 32,26% dari 8,93% keluarga di Januari 2018 menjadi 41,19% keluarga di Januari 2019. Sejumlah provinsi juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu Sulawesi Barat, Bengkulu, Riau yang mengalami peningkatan lebih dari 50%. Hal ini membuktikan bahwa daerah sudah semakin paham dan terbiasa dengan konsep PIS-PK karena peningkatannya merata lebih dari 10% kecuali DKI Jakarta yang masih terkendala proses interoperabilitas Aplikasi Ketuk Pintu Layani Dengan Hati (KPLDH) dan Aplikasi Keluarga Sehat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu di Puskesmas dan dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota yang sudah berupaya agar implementasi PIS-PK dapat lebih cepat, semakin maju dan semakin baik. Monitoring dan evaluasi (Monev) harus dilaksanakan untuk memastikan PIS-PK dapat dilakukan sesuai regulasi yang ada serta untuk memantau kemajuan implementasi PIS-PK. Pelaksanaan PIS-PK merupakan kegiatan terintegrasi, sehingga semua pihak bertanggungjawab terhadap terlaksananya PIS-PK. Monitoring dan evaluasi PIS-PK dilakukan secara berjenjang sesuai dengan pola pembagian penanggungjawab bina wilayah (Pj Binwil) pada setiap tingkatan pemerintahan. Selain dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke lapangan oleh masing-masing Pj Binwil , monev PIS-PK juga dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (webinar) sebanyak dua kali di tahun 2018. Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat, Januari 2018 dan 2019 ; Jumlah KK sumber dari e-monev STBM

Indeks Keluarga Sehat (IKS) JANUARI 2018 JANUARI 2019 0,157 0,168 Yang berarti 16,8% dari keluarga yang telah dikunjungi dan dientry datanya ke Aplikasi KS merupakan keluarga sehat Hadirin yang berbahagia, Hasil capaian IKS dapat kita gunakan sebagai tolok ukur dari strategi pembangunan kesehatan di tiap tingkatan pemerintahan. Dari hasil capaian ini, kita dapat mengambil pelajaran apakah strategi yang kita ambil sudah tepat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. IKS juga dapat menjadi tolok ukur implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) oleh masyarakat. Dengan demikian, IKS dapat dijadikan salah satu indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hingga saat ini, capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) nasional adalah 0,168 yang berarti ada 16,8% dari keluarga yang telah dikunjungi merupakan keluarga sehat. Peningkatan dari tahun 2017 hanya sebesar 0,011 artinya untuk mengubah IKS diperlukan analisa terhadap strategi yang selama ini dilakukan sehingga dapat menghasilkan inovasi-inovasi baru di dalam pelaksanaan program. Keterangan: N/A : IKS Provinsi atau Kabupaten/Kota yang belum dapat ditampilkan karena hasilnya belum stabil disebabkan jumlah kunjungan keluarga di aplikasi KS masih kurang 1 %. Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat, Januari 2018 dan 2019

12 Indikator Hasil capaian IKS nasional merupakan gambaran dari 12 indikator Keluarga Sehat. Untuk cakupan indikator yang paling rendah yaitu di bawah 50% adalah: indikator terkait Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), hipertensi, Tuberkulosis (TBC), merokok, Keluarga Berencana (KB) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perlu dilakukan perbaikan strategi dan inovasi yang dapat memberikan daya ungkit dalam merencanakan intervensi lanjut dari setiap program terkait untuk dapat segera meningkatkan cakupan seluruh indikator PIS-PK, khususnya enam indikator yang masih di bawah 50%. Inovasi-inovasi yang dilakukan tidak hanya terkait 12 indikator, tetapi program lain yang terkait pencapaian 12 indikator tersebut juga harus melakukan inovasi. Hal ini karena pencapaian setiap indikator menjadi bahan dasar analisis program lainnya dalam mempercepat proses perbaikan capaian 12 indikator. Beberapa indikator perlu dilakukan updating data setiap tahunnya karena terdapat perubahan sasaran, seperti indikator ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, bayi diberi ASI eksklusif, serta balita mendapat pemantauan pertumbuhan. KETERANGAN JANUARI 2018 JANUARI 2019 Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat, Januari 2018 dan 2019

Progres Implementasi Sebanyak 3.257 Puskesmas sudah memanfaatkan hasil kunjungan keluarga dalam proses manajemen Puskesmas dan melakukan intervensi lanjut Verifikasi Kunjungan Keluarga dilakukan secara berjenjang setiap tingkatan dengan pola Binwil. Tingkat Puskesmas: 10% Puskesmas, Tingkat Kabupaten/kota: 14,6% kab/kota Tingkat provinsi : 47 % provinsi Sebagian besar kunjungan keluarga telah dilakukan sesuai Pedoman Penyelengaraan PIS-PK Hadirin yang berbahagia, Dari data yang dilaporkan pada saat workshop PIS-PK, sebanyak 3.257 atau 52% Puskesmas lokus PIS-PK telah melaksanakan intervensi lanjut dan telah menjadi hasil kunjungan keluarga sebagai salah satu data penyusunan perencanaan Puskesmas sesuai siklus manajemen Puskesmas. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pembinaan Dinas Kesehatan kabupaten/kota secara kontinyu dalam implementasi PIS-PK. Kendala Puskesmas yang telah menjadi lokus dan telah dilatih manajemen Puskesmas dapat diselesaikan bersama. Verifikasi Kunjungan Keluarga dilakukan secara berjenjang dari tingkat Puskesmas, kab/kota, provinsi dan Kemenkes dengan pola Binwil. Dari 16 provinsi yang menyampaikan hasil monev, kegiatan verifikasi sudah dilakukan oleh 10% Puskesmas (331 Puskesmas) dari hasil verifikasi oleh kab/kota. Utk tingkat Kab/kota ada 14,6% kab/kota (21 kab/kota) yang dilakukan oleh provinsi. Sedangkan untuk tingkat provinsi ada 47 % provinsi (16 provinsi) dari dilakukan oleh tingkat pusat. Adapun untuk tingkat provinsi dan Kemenkes pelaksanaan verifikasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pembinaan oleh Pj Binwil masing-masing ketika turun ke daerah binwilnya. Hasil verifikasi menunjukan sebagian besar kunjungan keluarga telah dilakukan sesuai pedoman penyelenggaraan PIS-PK sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 39 tahun 2016. Hal ini tentunya menjadi perhatian kita bersama, untuk secara konsisten melakukan verifikasi agar informasi hasil kunjungan keluarga akurat.

Pelaksanaan Verifikasi NO PROVINSI JML KAB/KOTA MELAPORKAN JML PUSKESMAS MELAPORKAN KAB/KOTA SUDAH VERIFIKASI PUSKESMAS SUDAH VERIFIKASI 1 BABEL 2 20 12 BENGKULU 10 179 3 JABAR 22 1069 4 KALBAR 11 244 5 KALTENG 14 200 6 KALTIM 183 7 KEPRI 83 8 LAMPUNG 302 9 MALUKU UTARA 134 MALUKU 208 NTB 166 SULSEL 24 458 13 SULTENG 202 107 SULTRA 17 284 15 SUMSEL 332 16 SUMUT 33 581 JUMLAH 212 4645 21 331 Berikut merupakan pelaksanaan verifikasi yang di laporkan dari 16 provinsi dari hasil monitoring dan evaluasi. Sumber: Hasil Monev PIS-PK

Pelaksanaan Verifikasi pada Beberapa Provinsi Nama Kab/Kota Jml KK Sasaran Verifikasi Puskesmas Jumlah KK yang sudah diverifikasi Puskesmas Jumlah KK yang sudah diverifikasi Dinas Kesehatan Kab/Kota Jumlah KK yang sudah diverifikasi Dinas Kesehatan Provinsi Keterangan NTB   Kota Mataram (12 Puskesmas) 200 20 4 Baru dilakukan oleh sebagian Puskesmas Lombok Barat (19 Puskesmas) 630 63 6 Kep. Babel Bangka (12 Puskesmas) 810 81 9  Seluruh Puskesmas sudah melakukan Sulawesi Tengah Banggai Laut (5 Puskesmas) 390 343 35 Kalimantan Selatan Barito Kuala (19 Puskesmas) 2010 550 55 Banten Kota Tangerang (36 Puskesmas) 3 Berikut merupakan pelaksanaan verifikasi pada beberapa provinsi dari hasil monitoring dan evaluasi. Pada slide ini terlihat pelaksanaan verifikasi yang dilakukan secara berjenjang. Sumber: Hasil Monev PIS-PK

Solusi Pemecahan Masalah Hasil Verifikasi No Hasil Verifikasi Solusi Pemecahan Masalah 1 Dalam pelaksanaan kunjungan rumah tidak semua keluarga mengetahui tujuan kunjungan karena tidak ada penjelasan dari tim PIS-PK Puskesmas. Melakukan sosialisasi eksternal lebih aktif dan memastikan keluarga yang dikunjungi memahami tujuan kunjungan keluarga dilakukan 2 Terdapat pengisian hasil wawancara di Prokesga yang tidak sesuai, karena ada data responden/anggota keluarga diisi hasil wawancaranya padahal tidak pernah bertemu dengan tim Puskesmas. Kepala Puskesmas menetapkan SOP Pelaksanaan PIS-PK melakukan kajian berkala mengenai kepatuhan petugas baik surveyor, supervisor dan admin terhadap SOP pelaksanaan PIS-PK untuk menjamin kualitas dan profesionalisme untuk tim puskesmas. 3 Tidak semua rumah yang dikunjungi dilakukan observasi. 4 Pengisian prokesga tidak lengkap, hampir di setiap blok prokesga sehingga akan menyulitkan bila akan melakukan verifikasi. 5 Verifikasi Puskesmas belum selesai dilakukan, dikarenakan keterbatasan waktu, sehingga pada 2018 pelaksanaan verifikasi tingkat kabupaten dan Puskesmas dilakukan bersamaan dengan verifikasi provinsi. Di tahun 2019 Puskesmas maupun Dinkes kab/kota diarahkan untuk melakukan verifikasi mulai semester I sehingga cukup waktu untuk melakukan verifikasi oleh Dinkes provinsi. 6 Pemberian KIE sebagai intervensi awal sudah dilakukan. 7 Seluruh Puskesmas telah dilatih keluarga sehat dan manajemen Puskesmas Bapak-Ibu yang saya hormati; Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, hasil PIS-PK ini sangat penting sebagai gambaran permasalahan yang ada di lapangan ataupun sebagai tolak ukur pembangunan kesehatan. Mengingat hal tersebut, perlu kita lakukan proses verifikasi secara berjenjang agar informasi yang kita dapatkan dari PIS-PK dapat kita jaga keakuratannya dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai konsep yang telah kita tetapkan. Pada slide ini, kami sampaikan contoh hasil verifikasi kunjungan keluarga yang sudah dilakukan. Masalah yang ditemukan antara lain keluarga yang tidak mengetahui tujuan pelaksanaan kunjungan, pengisian formulir Prokesga yang tidak lengkap. Disamping itu, masih ada kunjungan keluarga belum dilakukan sesuai Juknis, yaitu tidak dilakukan observasi, penyampaian komunikasi informasi dan edukasi sebagai bentuk intervensi awal terhadap masalah yang ditemukan. Pada beberapa Puskesmas terdapat data hasil kunjungan keluarga pada individu yang belum dilakukan wawancara. Untuk mengatasi masalah ini, Puskesmas menetapkan SOP pelaksanaan PIS-PK yang secara berkala dikaji kepatuhannya. Hal ini penting untuk menjaga validitas hasil kunjungan keluarga yang dilakukan. Waktu pelaksanaan verifikasi oleh Puskesmas dan kabupaten/kota di tahun 2019 direncanakan lebih awal (di semester 1), sehingga masih cukup waktu pelaksanaan verifikasi oleh provinsi dan pusat. Dari hasil verifikasi terlihat bahwa seluruh puskemas yang melaksanakan PIS-PK telah mendapatkan pelatihan keluarga sehat dan manajemen Puskesmas. seluruh tenaga kesehatan yang melakukan kunjungan keluarga sudah berupaya melakukan edukasi berupa intervensi awal. Sumber: Hasil Monev PIS-PK

Contoh Bentuk Intervensi Lanjut No Indikator Contoh Bentuk Intervensi Lanjut 1 Keluarga mengikuti program KB Edukasi ibu nifas untuk ber KB, melaksanakan lomba Kampung KB, dan lomba KB Lestari. 2 Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Memberikan paket pelayanan persalinan dengan pelayanan pijat bayi; Edukasi ibu hamil akan pentingnya melahirkan di fasyankes untuk keselamatan ibu dan bayi saat kunjungan rumah bumil dan melalui kelas ibu 3 Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap Pemberian sertifikat/piagam imunisasi dasar lengkap, menjadikan persyaratan masuk sekolah (pemanfaatan buku KIA) 4 Bayi mendapatkan ASI Eksklusif Pemberian sertifikat lulus ASI eksklusif, mengedukasi ibu hamil tentang perawatan payudara selama masa kehamilan. 5 Pertumbuhan Balita dipantau Lomba balita sehat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat ke Posyandu, Lomba Posyandu salah satunya menilai keaktifan masyarakat. 6 Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar Membentuk peer group untuk wadah komunikasi sesama penderita dan keluarganya. Pada saat kunjungan keluarga langsung membawa pot sputum untuk pemeriksaan dahak pada suspek Bapak dan ibu sekalian, Berikut merupakan contoh pelaksanaan intervensi lanjut yang dilaksanakan oleh beberapa Puskesmas terhadap hasil kunjungan keluarga untuk setiap indikator.

Contoh Bentuk Intervensi Lanjut No Indikator Contoh Bentuk Intervensi Lanjut 7 Penderita hipertensi yang berobat teratur Peningkatan penjaringan/deteksi dini dengan mengadakan Posbindu untuk cek kesehatan pada setiap hari Jumat setelah sholat Jumat dengan sasaran laki-laki. 8 Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan Pembentukan tim terpadu penanggulangan gangguan jiwa di masyarakat dan keterlibatan RSJ terutama terkait pasung. 9 Anggota keluarga tidak ada yang merokok Bekerja sama dengan lintas sektor/Tim penggerak rumah bebas asap rokok, Pelayanan kestrad untuk henti merokok 10 Keluarga sudah menjadi anggota JKN Setiap daerah melakukan pendataan ulang terkait kepersertaan JKN PBI yang akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Sosial. 11 Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih Memberikan data keluarga yang belum menggunakan sarana air bersih kepada Kepala Desa untuk pemanfaatan dana desa. 12 Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga Pembuatan septic tank komunal dan pengadaan jamban bekerja sama dengan lintas sektor (Dinas PU) dan CSR.

Inovasi Berbasis IT Puskesmas Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat Penggunaan google maps untuk: Visualisasi peta wilayah kerja berikut masalah kesehatan dari hasil kunjungan keluarga; Capaian PIS-PK (IKS dan 12 indikator) beserta peningkatan/perubahannya mulai dari tingkat RT Media advokasi kepada lintas sektor Puskesmas Blooto di Kota Mojokerto mengembangkan Aplikasi Pendukung Keluarga Sehat (APKS) dengan tujuan: Mendapatkan output lengkap dari kegiatan survei KS (IKS per KK, RT, RW, Lingkungan & Kelurahan serta data per indikator bisa dimunculkan) Efisiensi tenaga & waktu (format aplikasi PIS-PK Puskesmas dibuat SAMA dengan Aplikasi PIS-PK Pusdatin sehingga cukup SATU KALI ENTRY) Hadirin sekalian, Sejumlah Puskesmas juga telah mengembangkan inovasi terkait implementasi PIS-PK. Inovasi berbasis Teknologi Informasi antara lain telah dilaksanakan dalam bentuk pembuatan aplikasi untuk mempermudah entry hasil kunjungan keluarga, dan pemanfaatan google maps dalam mapping wilayah kerja yang telah dilengkapi hasil kunjungan keluarga, dan hasil intervensi lanjut berupa perbaikan capaian indikator PIS-PK dan IKS.

Tindak Lanjut Penajaman DO indikator KS agar In line dengan DO pada Pelayanan Dasar SPM Bidang Kesehatan In line dengan Program Analisa korelasi PIS-PK dengan peningkatan mutu pelayanan akan dilihat dari hasil Risfaskes yang akan dilaksanakan Puskesmas Percontohan di tiap kabupaten/kota akan menjadi contoh implementasi PIS-PK yang baik dan akreditasi Saudara-saudara sekalian, Sejumlah tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain: Penajaman definisi operasional Indikator Keluarga Sehat agar in line dengan DO pada pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan dan dengan program. Bapak-Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan. Bahwa definisi operasional (DO) dari indikator keluarga sehat dengan SPM bukanlah berati harus sama persis. Karena PIS-PK bertujuan untuk skreening awal , sedangkan SPM lebih kearah standart pelayanan minimal yang harus dipenuhi. Dengan artian hasil PIS-PK akan di tindak lanjuti minimal dengan standar pelayanan yang ada di SPM. Analisa korelasi PIS-PK akan menjadi salah satu yang dilihat dalam pelaksanaan Riset Fasilitas Kesehatan Tahun 2019. Pembentukan Puskesmas Percontohan di tiap kabupaten/kota akan menjadi contoh implementasi PIS-PK dan akreditasi yang baik bagi Puskesmas lainnya. Karena Puskesmas percontohan akan didorong menjadi terakreditasi paripurna dan implementasi PIS-PK terlaksana dengan baik, yang akan dibuktikan dengan total coverage pelaksanaan kunjungan keluarga serta peningkatan capaian IKS dan 12 indikator KS melaui intervensi lanjut yang dilaksnakannya.

Harapan Komitmen Segera di tingkat Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota: Menetapkan daerah binaan/binwil di tingkat Kab/Kota atau Provinsi untuk pelaksanaan PIS-PK sekaligus monitoring dan evaluasinya Menyusun road map untuk total coverage serta target perubahan IKS dan indikator PIS-PK untuk tingkat Kab/Kota atau Provinsi Performance aplikasi yang semakin lebih baik dan pengelolaan data baik pada setiap level mulai dari Puskesmas, kabupaten/kota, provinsi dan Kementerian Kesehatan. Melaksanakan intervensi lanjut secara terintegrasi lintas program dan lintas sektor Berkoordinasi dengan PJ Binwil masing-masing terkait hasil pelaksanaan PIS-PK, monitoring dan evaluasi, serta masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kab/Kota atau Provinsi Peningkatan PIS-PK dapat menjadi tolok ukur dari pemanfaatan dukungan anggaran yang telah diberikan terutama Bantuan Operasional Kesehatan Saudara-saudara sekalian, Saya berharap daerah berkomitmen untuk segera: Menetapkan daerah binaan/binwil di tingkat Kab/Kota atau Provinsi untuk pelaksanaan PIS-PK sekaligus monitoring dan evaluasinya Menyusun road map untuk total coverage kepada seluruh serta target perubahan IKS dan indikator PIS-PK untuk tingkat Kab/Kota atau Provinsi Performance aplikasi yang semakin lebih baik dan pengelolaan data baik pada setiap level mulai dari Puskesmas, kabupaten/kota, provinsi dan Kementerian Kesehatan Melaksanakan intervensi lanjut secara terintegrasi lintas program dan lintas sektor Berkoordinasi dengan PJ Binwil masing-masing terkait hasil pelaksanaan PIS-PK, monitoring dan evaluasi, serta masalah yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Kab/Kota atau Provinsi Peningkatan PIS-PK dapat menjadi tolok ukur dari pemanfaatan dukungan anggaran yang telah diberikan terutama Bantuan Operasional Kesehatan

" Sehat Dimulai dari Keluarga Saya .. , TERIMA KASIH " Sehat Dimulai dari Keluarga Saya .. , Saya Bisa.. , Anda Bisa, Kita Semua Bisa” Bapak-Ibu yang saya hormati ; Demikian yang bisa saya sampaikan terkait Proges Implementasi PIS-PK, sekali lagi kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas komitmen Saudara-Saudara dalam melaksanakan PIS-PK , semoga di tahun 2019 ini kita semakin lebih baik sehingga permasalahan kesehatan dapat kita atasi bersama. Sehat dimulai dari keluarga saya…, saya bisa, anda bisa, kita semua bisa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT  meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua.   Sekian, Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh Om shanti shanti shanti om Namo buddhaya

Hasil Monev Secara garis besar, jumlah keluarga yang telah dikunjungi dan diintervensi awal yang terdapat pada Aplikasi Keluarga Sehat belum sepenuhnya menggambarkan implementasi di lapangan. Karena dari hasil Monev 16 Provinsi yang menyampaikan laporan pada bulan Desember 2018, menyebutkan masih ada gap antara jumlah keluarga yang dikunjungi dan jumlah keluarga yang dientry di aplikasi. Perbedaan ini rata-rata 34% dari provinsi yang melaporkan. Hal ini antara lain dapat disebabkan oleh karena kendala pada aplikasi, sinyal atau hal lainnya yang perlu dianalisa lebih lanjut oleh tiap daerah. Namun sejak 2018, beberapa hal telah ditingkatkan mulai dari regionalisasi server sampai penyediaan aplikasi android yang dapat memfasilitasi entry data secara ofline.

TINDAK LANJUT/UNIT PELAKSANA TINDAK LANJUT Hasil Monev NO IDENTIFIKASI MASALAH TINDAK LANJUT/UNIT PELAKSANA TINDAK LANJUT PELATIHAN 1 Perlu penambahan hari dan JPL manajemen data Puslat SDMK 2 Tidak seluruh Puskesmas yang belum menjadi lokus PISPK dialokasikan untuk memperoleh pelatihan di tahun depan Arahan Sesjen kepada Karorengar agar menambahkan alokasi pelatihan KS dan MP 3 Pelatihan untuk mencakup Puskesmas non lokus dengan APBD di beberapa daerah Perlu dikumpulkan data Puskesmas non Lokus yang sudah dilatih menggunakan APBD (Puslat SDMK) 4 Kebutuhan pelatihan teknis program untuk intervensi lanjut Tiap program

TINDAK LANJUT/UNIT PELAKSANA TINDAK LANJUT Hasil Monev NO IDENTIFIKASI MASALAH TINDAK LANJUT/UNIT PELAKSANA TINDAK LANJUT KUNJUNGAN KELUARGA 1 Kendala akses dan geografis wilayah kerja Puskesmas Pelaksanaan kunjungan keluarga terintegrasi dengan kegiatan lain di Puskesmas dan Dinkes Kab/Kota 2 Puskesmas masih berfokus pada persiapan akreditasi Aktif menginformasikan keterkaitan akreditasi dan PISPK 3 PIS-PK masih berfokus pada kunjungan keluarga, belum melakukan analisis dan intervensi lanjut Aktif mensosialisasikan bahwa analisis dan intervensi lanjut dapat dilaksanakan sejalan dengan kunjungan keluarga (tiap PJ Binwil) 4 Sosialisasi ke masyarakat untuk meningkatkan penerimaan tim pembina keluarga Media Promosi PISPK dan penguatan konsep PISPK terutama terkait tahap persiapan (tiap PJ Binwil) 5 Jumlah KK dari Badan Pusat Statistik berbeda dengan data riil di lapangan Berkoordinasi dengan sektor terkait 6 Klarifikasi ke Disdukcapil terkait Perbedaan data NIK antara aplikasi KS dengan NIK pada Kartu Keluarga 7 Ada ketidaksesuai DO PIS-PK dan DO Program Sinkronisasi DO indikator PIS-PK dengan DO indikator program - Pertemuan Penajaman DO indikator PIS-PK dengan Litbangkes dan PJ indikator (5 September 2018) - Workshop integrasi program di tingkat Pusat (pj binwil) sudah dilaksanakan tanggal 23-28 Agustus 2018

TINDAK LANJUT/UNIT PELAKSANA TINDAK LANJUT Hasil Monev NO IDENTIFIKASI MASALAH TINDAK LANJUT/UNIT PELAKSANA TINDAK LANJUT PEMBIAYAAN 1 Kegiatan PIS-PK di daerah dengan sumber dana dekon belum dilaksanakan Revisi dana dekonsentrasi Yankes sudah di proses di DJA Kemenkeu 2 Persyaratan pencairan dan pertanggungjawaban tidak mudah dipenuhi oleh Puskesmas dalam pelaksanaan PIS-PK melalui dana BOK Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dapat menyederhanakan pertanggung jawaban namun harus tetap akuntabel TENAGA PELAKSANA Perlu perluasan menu DAK Non Fisik untuk merekrut lebih dari satu orang tenaga Promosi Kesehatan Perbaikan juknis DAK Non Fisik untuk pengadaan SDMK di Puskesmas Keterbatasan jumlah SDMK dan beban kerja SDMK di Puskesmas Pengusulan tenaga jika dibutuhkan melalui program NS; mengikut sertakan Poltekkes/ Pendidikan Nakes di wilayah kerja Badan pe

TINDAK LANJUT/UNIT PELAKSANA TINDAK LANJUT Hasil Monev NO IDENTIFIKASI MASALAH TINDAK LANJUT/UNIT PELAKSANA TINDAK LANJUT JARINGAN INTERNET 1 Beberapa Kabupaten dan Puskesmas masih mengalami kesulitan akses internet Dapat diatasi dengan koordinasi dengan Diskominfo dan berlangganan satelit (internet dari langit), mensosialisasikan hal ini (PJ Binwil) APLIKASI KELUARGA SEHAT Puskesmas kesulitan melakukan entry data (meskipun server telah diperkuat) Pengembangan Aplikasi KS 2 Tidak semua data yang diinput dapat keluar hasilnya, kemungkinan proses loading data untuk dapat terolah 3 Tidak semua IKS tingkat wilayah kecamatan dan kelurahan dapat keluar di Aplikasi KS 4 Analisis hasil kunjungan keluarga dilakukan secara manual oleh Puskesmas 5 Aplikasi KS tidak dapat memunculkan IKS Puskesmas 6 Puskesmas tidak dapat memperoleh raw data untuk perencanaan 7 Perlu dibuat juknis aplikasi android dan dilakukan sosialisasi 8 Aplikasi KS tidak dapat mencakup bentuk intervensi lanjut yang dilakukan 9 Beberapa daerah mengalami kesulitan koordinasi dengan Pusdatin terkait permintaan akun

TINDAK LANJUT/UNIT PELAKSANA TINDAK LANJUT Hasil Monev NO IDENTIFIKASI MASALAH TINDAK LANJUT/UNIT PELAKSANA TINDAK LANJUT INTERVENSI LANJUT 1   Kesulitan intervensi lanjut terintegrasi terutama di tingkat provinsi Optimalisasi koordinasi lintas program, pelaksanaan Workshop melibatkan seluruh bidang di Dinkes Perlu disusun juknis integrasi program 2 Logistik untuk intervensi lanjut: kebutuhan pemenuhan obat gangguan jiwa di Puskesmas Pemberian informasi terkait ketersediaan obat