Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
Advertisements

Critical review fungsi dan program Puskesmas
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
POLINDES (Pondok Bersalin Desa)
DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2008
DISTRICT HEALTH ACCOUNT (DHA)
INDIKATOR PEMANTAUAN Sasaran yang di gunakan dalam PWS KIA berdasarkan kurun waktu 1 tahun, dengan prinsip konsep wilayah - maka untuk PWS Provinsi memakai.
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
Evaluasi & Renc .Program di Seksi P3WB Bidang PMK Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap Seksi P3WB Bidang PMK DKK Cilacap_Tahun 2014.
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Cilacap
EVALUASI PROGRAM BIDANG KESGA TAHUN 2014
Drs. Teguh Prastowo, M.Si Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Cilacap
KEBIJAKAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2016
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
dr.Andi.Hj.Hadijah Iriani R.Sp.THT.MSi Kepala bappeda kota makassar
KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SITUASI PEMBANGUNAN KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
OPTIMALISASI BOK DALAM PROGRAM PAMSIMAS/STBM TAHUN 2017
PELAYANAN DI PUSKESMAS
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN LB-3
Selamat datang peserta
Disampaikan pada : Pertemuan Pemuktahiran dan Analisa Data Tk Provinsi
PENDIDIKAN KESEHATAN DUKCAPIL
KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PROGRAM GIZI DI KABUPATEN SLEMAN
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
PROGRAM KIA Kesehatan Ibu dan Anak.
Usulan perubahan DO SPM
KUWAT SRI HUDOYO SEKRETARIS DITJEN KESEHATAN MASYARAKAT
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
SEDIKIT SLIDE YANG MUNGKIN BISA MENGINSPIRASI LoI
Disampaikan Oleh : KASUBDIT PERENCANAAN DAN EVALUASI WILAYAH II
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Di sampaikan pada pertemuan Bidan Jember tgl 21 November 2017
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA (MMD)
UKM ESSENSIAL UPT PUSKESMAS PULASAREN Jalan Pekawatan No.6 Kel Pulasaren.
KONSEP KEBIDANAN KOMUNITAS
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
Oleh : INE INAJAH Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD
KEMENTERIAN KESEHATAN PUSAT PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN (P2JK)
SISTT(SEKOLAH IBU SEHAT TERPADU) PUSKESMAS MUNTOK.
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
 Tahun 2019 AKADEMI KEPERAWATAN POLITEKNIS KESEHATAN KEMENTRIAN KESEHATAN ACEH BANDA ACEH.
Kelompok 12. Upaya promotif upaya promotif adalah suatu rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi.
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2020
Intervensi Lanjut PIS-PK Strategi Peningkatan IKS
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
PELAYANAN DI PUSKESMAS
Puskesmas Taratara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Kode Puskesmas P Sejarah Pembangunan Puskesmas.
DEFINISI DAK Nonfisik adalah dana yang diberikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan. BOK merupakan.
CAKUPAN PROGRAM P2PTM s.d. JULI PENCAPAIAN PROGRAM P2PTM dan KESWA JANUARI – JULI Pelayanan kesehatan pada usia produktif (Deteksi Dini.
KEBIJAKAN DINAS KESEHATAN
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Standar Pelayanan Minimum Bayi Baru Lahir
M. DASAR HUKUM PMK no 39 tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan PIS-PK PMK no 19 tahun 2017 tentang pedoman pendanaan PIS-PK Permendagri no 13 tahun.
Transcript presentasi:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo EVALUASI & OPTIMALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN DI KAB. WONOSOBO TAHUN 2018 Disampaikan Oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo Magelang, 24 Oktober 2018

POKOK BAHASAN Evaluasi Anggaran TW 3 Th 2018 Evaluasi Kinerja SPM TW 3 Th 2018 Evaluasi Program Prioritas Optimalisasi Program Mendukung SPM

EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2018

REALISASI PENDAPATAN BLUD PUSKESMAS KAB. WONOSOBO S/D TW 3 TH 2018 %

REALISASI BELANJA BLUD PUSKESMAS KAB. WONOSOBO S/D TW 3 TH 2018 %

REALISASI FISIK KEGIATAN BOK PUSKESMAS KAB. WONOSOBO S/D TW 3 TH 2018 %

REALISASI KEUANGAN KEGIATAN BOK PUSKESMAS KAB. WONOSOBO s/d TW 3 TH 2018 %

REALISASI KEUANGAN KEGIATAN DAK NON FISIK KAB. WONOSOBO s/d TW 3 TH 2018 %

REALISASI KEUANGAN KEGIATAN OPERASIONAL PUSKESMAS KAB REALISASI KEUANGAN KEGIATAN OPERASIONAL PUSKESMAS KAB. WONOSOBO (APBD) S/D TW 3 TH 2018 %

EVALUASI KINERJA SPM BIDANG KESEHATAN KAB. WONOSOBO s/d TW 3 TAHUN 2018

PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL KAB. WONOSOBO %

PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN KAB. WONOSOBO %

PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR KAB. WONOSOBO %

PELAYANAN KESEHATAN BALITA KAB. WONOSOBO %

PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR KAB. WONOSOBO Data belum tersedia karena baru 2 (dua) Puskesmas yang mengirim laporan hasil pemeriksaan kesehatan pada usia pendidikan dasar

PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF (15-59 Tahun) KAB. WONOSOBO %

PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT KAB. WONOSOBO %

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI KAB. WONOSOBO % 32

PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS KAB. WONOSOBO % 34

PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERAT KAB. WONOSOBO %

PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB SESUAI STANDAR KAB. WONOSOBO %

PELAYANAN KESEHATAN ORANG BERISIKO TERINFEKSI HIV KAB. WONOSOBO %

EVALUASI PROGRAM KIA & GIZI s/d TW 3 TH 2018

JML KEMATIAN IBU DI KAB. WONOSOBO S/D TW 3 TAHUN 2018

JML KEMATIAN BAYI PER PUSKESMAS DI KAB. WONOSOBO S/D TW 3 TH 2018

JML KASUS GIZI BURUK PER PUSKESMAS KAB. WONOSOBO SEMESTER 1 TH 2018 JML TOTAL KAB. = 43

EVALUASI PROGRAM P2 S/D TW 3 TH 2018

Cakupan BIAS CAMPAK Th 2018

CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP s/d SEPT 2018

OPTMALISASI PROGRAM & KEGIATAN UNTUK MENDUKUNG CAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DASAR HUKUM SPM UU 23/2014 PEMERINTAHAN DAERAH STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP No. 2/2018 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN REVISI PERMENKES NO. 43 Tahun 2016

UU No 23 Th 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah Pasal 298 (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintah Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal

PP No 2 Th 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 6 (3) Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah Kabupaten/Kota terdiri dari : Pelayanan kes ibu hamil Pelayanan kes ibu bersalin Pelayanan kes bayi baru lahir Pelayanan kes balita Pelayanan kes pada usia pendidikan dasar Pelayanan kes pada usia produktif Pelayanan kes pada usia lanjut Pelayanan kes penderita hipertensi Pelayanan kes penderita DM Pelayanan kes ODGJ berat Pelayanan kes org terduga tuberkulosis Pelayanan kes org dg resiko terinfeksi HIV

PP No 2 Th 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pasal 20 (1) Kepala Daerah dan / atau wakil Kepala Daerah yang tidak melaksanakan SPM sebagaimana dimaksud Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dijatuhi sangsi administratif.

JENIS PELAYANAN DASAR pada SPM KESEHATAN DAERAH KAB/KOTA SPM KAB/ KOTA YANKES BUMIL YANKES BULIN YANKES BBL YANKES BALITA YANKES USIA DIK. DASAR YANKES USIA PRODUKTIF YANKES USILA YANKES HIPERTENSI YANKES DM YANKES ODGJ YANKES TB YANKES HIV 12 1 2 11 3 10 4 5 9 SESUAI STANDAR 8 6 7

TARGET PEMENUHAN SPM BIDANG KESEHATAN seluruh warga negara penerima harus memperoleh pelayanan minimal bidang kesehatan(100 %). Mengingat penetapan SPM bukan atas pertimbangan kemampuan anggaran daerah, melainkan atas pertimbangan jenis dan mutu layanan yang mutlak harus diperoleh warga negara, maka dalam penganggaran pemenuhan SPM tidak boleh dibatasi oleh anggaran (unconstrain budget). Penganggaran SPM harus diprioritaskan, dengan demikian maka anggaran SPM harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi anggaran lainnya.

Upaya Yang Perlu Dilakukan : SUMBER DAYA : - DANA - SDM - SARPRAS DIOPTIMALKAN MENDUKUNG SPM

Sumber Dana di Puskesmas : BLUD Meningkatkan pelayanan Peningkatan SDM BOK Upaya promotif dan preventif Kegiatan luar gedung OPS

RAD STUNTING, TBC, IMUNISASI DUKUNGAN BOK RENSTRA GERMAS/PIS-PK KELUARGA SEHAT BOK SPM RAD STUNTING, TBC, IMUNISASI PROGRAM LAIN

Anggaran BOK Puskesmas Th 2019 Yang Diusulkan Ke Pusat NO PUSKESMAS JML ANGGARAN 1 Wadasintang 1 600.000.000 2 Wadaslintang 2 500.000.000 3 Kepil 1 4 Kepil 2 5 Sapuran 750.000.000 6 Kalibawang 550.000.000 7 Kaliwiro 8 Leksono 1 9 Leksono 2 450.000.000 10 Sukoharjo 1 11 Sukoharjo 2 12 Selomerto 2 650.000.000

Anggaran BOK Puskesmas Th 2019 Yang Diusulkan Ke Pusat NO PUSKESMAS JML ANGGARAN 13 Selomerto 2 550.000.000 14 Kalikajar 1 500.000.000 15 Kalikajar 2 16 Kertek 1 600.000.000 17 Kertek 2 18 Wonosobo 1 750.000.000 19 Wonosobo 2 400.000.000 20 Watumalang 21 Mojotengah 22 Garung 700.000.000 23 Kejajar 1 24 Kejajar 2 450.000.000 JUMLAH TOTAL 14.000.000.000

Kegiatan Top Down Yg Wajib Dilaksanakan Oleh Puskesmas Pada Tahun 2019 P2P SPM Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) BELKAGA Kesehatan Haji KESMAS Germas Stop BABS Pencegahan Stunting YAN SDK PIS-PK PKP Akreditasi UHC