FOCUS GROUP DISCUSSION1 FGD 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN PPK.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PKPD-PU Tahun 2007 Bidang Sumber Daya Air DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
Advertisements

KEBIJAKAN IZIN TATA RUANG PADA KAWASAN PERUMAHAN
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
STUDIOPERANCANGAN KOTA
SUMBER: Pokok-Pokok Substansi PERATURAN PEMERINTAH NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN INDUSTRI SUMBER:
Perencanaan Kota Minggu 8.
PROSES DAN MEKANISME PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN
SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT
Dasar Pengelolaan Sampah Kota
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Oleh : Direktur Pembinaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I
PENDEKATAN, LINGKUP, DAN KEDUDUKAN REVITALISASI URBAN
Dampak Pariwisata dan Lingkungan Binaan
PERENCANAAN WILAYAH REGIONAL PLANNING
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Studio Perencanaan Tapak Pertemuan 4
Pendekatan Pembangunan Wilayah
Konsep Pengembangan Wilayah
PT. INDULEXCO Consulting Group
KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.
TATA LETAK BANGUNAN DAN PERANCANGAN RUANG TERBUKA
PERENCANAAN PEMANFATAN LAHAN; ZONASI LAHAN & PERWILAYAHAN KOMODITAS
PENCAPAIAN TARGET PROGRAM KOTAKU
LATAR BELAKANG PP TENTANG KAWASAN INDUSTRI
Undang-Undang bidang puPR
Direktorat Bina Penataan Bangunan Tahun Anggaran
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Peraturan Pemerintah No.
PENYUSUNAN DOKUMEN PETA TUTUPAN VEGETASI
Teori dan Analisis Kualitas Visual
Kawasan Permukiman Kumuh
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
GERMAS Implementasi di Kota Banjarbaru
PERAN KORKOT.
RENCANA DETAIL TATA RUANG PEMBINAAN TEKNIS PENATAAN RUANG
MATERI SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
Dasar Hukum: UU 38/2004 tentang Jalan
SINKRONISASI PENATAAN RUANG KAWASAN PERBATASAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN DRAINASE LINGKUNGAN
Undang-Undang bidang puPR
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
Dr. Ir. F. DIDIET HERU SWASONO, M.P.
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Bahan tayang 3-4 Mei.
PROGRES NASIONAL PENYUSUNAN SSK TAHUN 2017
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
EVALUASI KOORDINASI SATUAN KERJA BIDANG CIPTA KARYA
Action plan Produk PLP-BK Pemetaan Swadaya Gambaran Umum wilayah Penggalian visi & misi Rencana Pengembangan.
PENDEKATAN, LINGKUP, DAN KEDUDUKAN REVITALISASI URBAN
PEMBERDAYAAN POKJA PKP PROVINSI
ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN SELAMA 20 TAHUN DI WILAYAH PERBATASAN MAKASSAR – MAROS DENGAN Remote Sensing PROGRAM PASCASARJANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN.
TATA RUANG WILAYAH KOTA PALU DITINJAU DARI SITUASI LINGKUNGAN
WORKSHOP TENAGA PENDAMPING 2017
2 RENCANA DETAIL KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI SAUMLAKI-LARAT KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT – PROVINSI MALUKU TAHAP PEKERJAAN LAPORANPENDAHULUAN LAPORAN.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
LATAR BELAKANG DIPERLUKANNYA PENYUSUNAN RP2KPKP
PERMUKIMAN KUMUH MEKANISME IDENTIFIKASI LOKASI
REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI JAWA TENGAH
Pengertian (1) Struktur Ruang Tata Ruang Pola Ruang
PENATAAN RUANG 14/01/ :10.
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PENGANTAR PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
KEMEN PU DAN PERUMAHAN RAKYAT R.I
POKOK-POKOK PIKIRAN KEPALA BIRO PENATAAN KOTA DAN LINGKUNGAN HIDUP
DINAS PEKERJAAN UMUM PERENCANAAN TEKNIS (DED) PEMBANGUNAN PSD PERMUKIMAN PERDESAAN MINAPOLITAN KEC. MANTANG.
RDTR Tata ruang untuk investasi. Analisis pengembangan kawasan  Analisis ekternal yang mempengaruhi pengembangan kawasan 1.Arahan pengembangan kawasan.
Transcript presentasi:

FOCUS GROUP DISCUSSION1 FGD 1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA DIREKTORAT PEMBINAAN TEKNIS BANGUNAN PPK Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh 1

TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN  Mengendalikan Pemanfaatan lahan dan lingkungan pada ruang kota, agar dapat menampung segala aktifitas perkotaan dalam segala aspek dengan tetap memperhatikan daya dukung lahan.  Mengatur bentuk dan penampilan fisik bangunan, lingkungan, dan ruang antar bangunan.  Merumuskan kebutuhan investasi kawasan SASARAN  Mendukung terwujudnya efisiensi pemanfaatan ruang kawasan perkotaan  Menciptakan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan  Menciptakan citra kawasan yang tertata harmonis sesuai dengan karakter setempat  Sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan- kawasan perkotaan  Sebagai dasar untuk perencanaan yang lebih aplikatif (DED) pada blok-blok kawasan perkotaan 2

PENDAHULUAN Potensi  Perkotaan Bireuen merupakan salah satu pusat pertumbuhan kategori cepat berkembang di Provinsi NAD.  Kawasan Kota Matang Glumpang Dua merupakan aksesibilitas regional Banda Aceh-Medan.  Kawasan Kota Matang Glumpang Dua didominasi kawasan CBD dan kawasan pendidikan.  Kawasan Strategi Kabupaten Lainnya yang sesuai dengan Kepentingan Pembangunan Wilayah Kabupaten Pengembangan Kawasan Pusat Pendidikan; Kabupaten Bireuen memiliki lokasi pusat perkembangan dan peningkatan sumberdaya manusia di bidang peningkatan kapasitas bidang pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan lanjutan perguruan tinggi. Pengembangan berlokasi di Kecamatan Peusangan.  Merupakan kawasan kuliner  Kawasan Kota Matang Glumpang Dua termasuk ke dalam embrio metropolitan dalam RTRW Kabupaten Bireuen Permasalahan  Belum adanya alokasi ruang terbuka hijau, sebagai pusat interaksi dan sarana bermain  Belum adanya pedestrian untuk pejalan kaki  Area perparkiran yang masih belum teratur baik untuk kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan bisnis lainnya.  Sebagian pedestrian yang ada dipakai untuk tempat jualan/dagang  Belum adanya saluran drainase di sepanjang jalan Negara dan beberapa tempat sudah tidak berfungsi (saluran primer, sekunder dan tersier) 3

ORIENTASI KAWASAN PERENCANAAN 4

RUANG LINGKUP KAWASAN (DELINEASI)  Luasan, + 54,59 Ha  Kesamaan karakter, keragaman fungsi pendukung  Adanya kesepakatan dengan berbagai pihak  Adanya aspek historis/budaya  Adanya kemudahan dalam pengamatan lapangan  Desa/Gampong yang termasuk ke dalam wilayah perencanaan, yaitu :  Gampong Matang Glp Dua Meunasah Dayah  Gampong Neuheun  Gampong Keude Matang Glp Dua  Gampong Pante Gajah  Gampong Paya Cut  Gampong Matang Sagoe  Gampong Matang Glp Dua Meunasah Timu 5 Cakupan dan Luas Area Lampiran Permen PU no. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan menetapkan bahwa kawasan perencanaan mencakup suatu lingkungan/kawasan dengan luas 5-60 hektar (Ha) dengan ketentuan sebagai berikut :  Kota metropolitan dengan luasan minimal 5 Ha;  Kota besar/sedang dengan luasan Ha;  Kota kecil/desa dengan luasan Ha

Delineasi Kawasan Perencanaan 6

PEMANFAATAN LAHAN EKSISTING 7

Gambaran Umum Kawasan Perencanaan Kependudukan 8

9

10

11

12

Kondisi Fasilitas Sosial Ekonomi 13

Kondisi Utilitas 14

Materi pokok Penyusunan RTBL Kawasan Kota Matang Glumpang Dua berdasarkan sesuai dengan Permen Pekerjaan Umum No. 06/PRT/M/2007 tentang Pedoaman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dengan sebagai berikut : 1.Program Bangunan dan Lingkungan Program bangunan dan lingkungan merupakan penjabaran lebih lanjut dari perencanaan dan peruntukan lahan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu tertentu, yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luas bangunan gedung serta kebutuhan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana penyehatan lingkungan baik berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun yang baru. 2.Rencana Umum dan Panduan Rancangan Rencana umum dan panduan rancangan merupakan ketentuan-ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana aksesibilitas lingkungan dan rencana wujud visual bangunan. 3.Rencana Investasi Rencana investasi juga mengatur upaya percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas pelayanan prasarana/sarana lingkungan. 4.Ketentuan Pengendalian Rencana Ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses penyusunan RTBL yang dengan melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak langsung melalui pihak yang dianggap dapat mewakili (misalnya LKMD, BKM dan Forum Rembug Desa). 5.Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Pedoman pengendalian pelaksanaan dimaksudkan untuk mengarahkan perwujudan pelakssanaan penataan bangunan dan lingkungan/kawasan yang berdasarkan dokumen RTBL, dan tingkat memandu pengelolaan kawasan agar dapat berkualitas meningkat berkelanjutan. 15

Ilustrasi/Contoh Prototipe Fasade Pertokoan 16

17 Ilustrasi/Contoh Prototipe Pedestrian Pertokoan

18 Ilustrasi/Contoh Prototipe Parkir

19

20 Ilustrasi/Contoh Prototipe Pasar Buah

21 Ilustrasi/Contoh Prototipe RTH (Play Ground) dan Taman Lingkungan

Model Ruang Perkarangan 22 ROW 9 m a b c Ruang terbuka yang bersifat tertutup untuk umum (private) Jarak Antar Bangunan dan Sempadan bangunan

Pemanfaatan ruang terbuka pada zona Rumaja, Rumija dan Ruwasja 23

Contoh Ilustrasi Street Furniture 24

Contoh Ilustrasi Pengolahan IPAL 25

Ilustrasi Tipikal Drainase 26

27

SEKIAN DAN TERIMA KASIH 28