PEMBANGUNAN PERTANIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH dalam PEMBANGUNAN PERTANIAN

Jumlah Penduduk di Indonesia 3 Juta/Th

PERTANIAN DI INDONESIA Penghasil biji-bijian nomor 6 di dunia Penghasil beras nomor 3 setelahChina dan India Penghasil kopi nomor 4 Penghasil coklat nomor 2 setelah Pantai Gading dan Ghana Penghasil lada putih nomor 3 Penghasil karet alam nomor 4, Penghasil cengkehnomor 1 Penghasil sawit nomor 2

Dari sisi impor tahun 2010 Indonesia masih impor; Beras, gula, kedelai, gandum Jagung, ternak sapi, tepung telur, susu bubuk, Makanan olahan, singkong dan kacang tanah

Tujuan Kebijakan Pertanian Memajukan pertanian Mengusahakan agar pertanian mjd lbh produktif Meningkatnya produksi & efisiensi produksi Tingkat pendapatan petani meningkat Tingkat kesejahteraan petani & masyarakat meningkat Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dll

kebijakan pemerintah pada sektor pertanian diperlukan karena beberapa hal: untuk stabilisasi harga input dan output kegagalan pasar timbul karena eksternalitas. Beberapa bentuk intervensi pemerintah seperti pajak, subsidi, pengawasan regulasi perlu ditetapkan sehingga biaya penerimaan akan sepenuhnya menggambarkan biaya eksternalitas.

Kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pertanian mencakup beberapa hal: kebijakan harga kebijakan perdagangan Kebijakan subsidi Kebijakan struktural Kebijakan pengaturan Kebijakan fasilitas Kebijakan intervensi

Tujuan kebijakan harga: Mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan Memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan bahan baku industri Meningkatkan swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran Menjaga stabilitas politik www.themegallery.com

Kebijakan Harga Ex; Kebijakan pd komoditas beras Kebijakan harga minimum (melindungi petani) Kebijakan harga maksimum (melindungi konsumen)

Kebijakan perdagangan Tujuan: Memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Kebijakan perdagangan merupakan suatu pembatasan yang diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas Untuk impor, dg pemberlakuan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia Untuk ekspor, dg pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia.

Menurunkan biaya produksi & meningkatkan penawaran. Kebijakan Subsidi Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak tanah, BBM Berpengaruh; Menurunkan biaya produksi & meningkatkan penawaran.

Kebijakan Struktural Perbaikan prasarana pertanian Pengenalan teknologi pertanian Penyuluhan pertanian Pengusahaan alat-alat pertanian

Kebijakan pengaturan Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dgn menggunakan UU, peraturan, ketetapan yg berkenaan dgn perekonomian & niaga Maksud : Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm persaingan Perlindungan kepentingan & kesehatan kons Menciptakan kondisi perdagangan efektif & lancar Meningkatkan pendptn pemerintah

Maksud : Pencegahan praktek persaingan tdk wajar & monopoli yg tdk wajar Pengaturan kelancaran perdag & jasa yg diperlukan Perlindungan konsumen Pengaturan barang Bantuan kemajuan perekonomian & sosial www.themegallery.com

Program Fasilitas Investasi & kredit Pengadaan fasilitas penyimpanan Layanan informasi & berita pasar Penelitian tataniaga Pendidikan & penyuluhan tataniaga

Guna Informasi Pasar Produsen : Lembaga pemasaran Konsumen Merencanakan investasi & keputusan struktur usaha Mengarahkan produksi & penjualan hasil Merencanakan pembelian sarana produksi Lembaga pemasaran Menentukan tempat & waktu pembelian & penjualan Kebijaksanaan pembiayaan & kredit pemasaran Memperlancar proses pemasaran Konsumen Bisa memilih brg yg akan dibeli sesuai jenis, kualitas, tempat, harga & waktu yg diinginkan www.themegallery.com

Program Intervensi Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2 pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk Tujuan : meliindungi produsen & konsumen BULOG PN Garam, pemasaran migas, dsb

Program Pemerintah lain Monopoli & manipulasi oleh pemerintah Penelitian & pembangunan station percobaan Pembentukan pusat-pusat penelitian Penetapan pajak, bea cukai Marketing agreement Pengawasan produk Penjatahan barang

Strategi Kebijakan Pertanian Usaha pengembangan ekonomi lebih difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yang berprofesi sebagai petani Program industrialisasi mestinya difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan mayoritas Pendidikan menjadi pra-syarat utama pembangunan dan ini harus dapat dijangkau olehgolongan mayoritas Dalam pembangunan Pertanian, prioritas bukan sekedar memproduksi komoditi, tapi penciptaan nilai tambah (value added)

Industrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani sebagian besar hasil pertanian terutama perkebunan masih diolah di luar Indonesia,misalnya karet, crude plam oil/CPO, kakao, dll. Hal ini sebenarnya sangat mendukung industrialiasi, oleh karena itu sebaiknya produk bukan dijual sebagai barang mentah. Terkait dengan efisiensi, program swastanisasi/privatisasi perlu persiapan, karena liberalisasi yang terburu-buru akan sangat berbahaya Peran dan intervensi pemerintah untuk memberi prioritas pada ”mayoritas” tetap diperlukan, bukan sepenuhnya diserahkan pada “market mechanism” (invisible hand) Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan capur tangan dan atau peran pemerintah