SOSIALISASI SISTEM INFORMASI STANDAR PELAYANAN DAN SOSIALISASI

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KETERKAITAN UNDANG-UNDANG NO
Advertisements

Direktorat Pembinaan SMA
Permendiknas No. 19 Tahun 2007 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH.
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya.
R. Arum, SP, SSi, MT SHKI Unila 2013
PERAN PPID DAN PPID PEMBANTU DALAM LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENILAIAN INISIATIF ANTI KORUPSI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA
PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN S O P
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Trans Jakarta Berbasis UU Perlindungan Konsumen dan UU Pelayanan Publik Tulus Abadi, S.H. Anggota Pengurus Harian YLKI.
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
LATAR BELAKANG Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (fundamental human rights). Membangun.
OVERVIEW SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DOKUMEN MUTU UM PALANGKARAYA 2014
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
Universitas Padjadjaran
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
A. Segi Hukum Perdata Pada setiap kegiatan usaha pembiayaan, termasuk juga kartu kredit, inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak.
KONFERENSI PENERBANGAN DALAM NEGERI DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA
SOSIALISASI PEMBINAAN SDM, PELAYANAN DAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
PESERTA SOSIALISASI UU 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Pelayanan Publik Pelayanan Publik Badan Riset dan Sumber Daya Manusia
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD)
STANDAR PELAYANAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
Yuti Suhartati.,S.Kp. M.Kes
STANDAR NASIONAL INDONESIA
DASAR PEMERIKSAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG.
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN TABALONG
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT DALAM KAITANNYA DENGAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK Batu, 23 November 2017.
PEMBINAAN & PENGAWASAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
peringkat KINERJA layanan prima tahun 2017
PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2014
Penyusunan standar pelayanan sesuai permenpan rb no. 15 tahun 2014
Biro Organisasi SETDA Prov Jabar
FOCCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
KERJA SAMA DESA I .N Budhi Wirayadnya,ST TA-PMD Kota Denpasar.
Pelayanan Publik Konsep Dasar Rusman R. Manik
Review Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional  Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik.  Bidang.
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2017
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI JAWA TENGAH
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BANTEN Jl. Syech Asnawi Al-Bantani – KP3B Curug -Serang- Banten.
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH
SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) SATU DATA INDONESIA (SDI)
Pengelolaan Pengaduan untuk pelayanan publik lebih baik
Herdi Puryanto. GR REFOR SI 9 GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI PROGRAM PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal TaHAP I Tahun 2019
Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Internal Tahun 2018
FORUM KONSULTASI PUBLIK
Biro Organisasi dan Kepegawaian
STANDAR PELAYANAN Saat ini terdapat 32 (tiga puluh dua) jenis layanan di lingkungan BPOM dan telah ditetapkan dengan: Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2018.
PENGELOLAAN KERJA SAMA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2019
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN LAPORAN TAHUNAN
SOSIALISASI PERWALI NOMOR 42 TAHUN 2018 DAN PENILAIAN MANDIRI KINERJA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019 DILINGKUNGAN OPD TERTENTU IRAWAN .SH (HP/WA )
Rapat Persiapan Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik
LEMBAGA NEGARA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK
SURVEI Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat KEPUASAN MASYARAKAT.
KEBIJAKAN PENERAPAN DAN PENILAIAN PIPK KEMENTERIAN KESEHATAN
SOSIALISASI KEPWAL NOMOR 421/229/HK-KS/V/2018 TTG PENETAPAN PENGUKURAN SKM BIDANG PENDIDIKAN TK , SD DAN SMP NEGERI SE KOTA SAMARINDA Samarinda , 3 Juli.
Transcript presentasi:

SOSIALISASI SISTEM INFORMASI STANDAR PELAYANAN DAN SOSIALISASI PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN LINGKUP UNIT PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KOTA SAMARINDA Samarinda, 25 SD 27 SEPTEMBER 2018 Oleh : Tim Pengembangan, Pembinaan dan Monev Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik

Standar Pelayanan Maklumat pelayanan KEBIJAKAN PELAYANAN Standar Pelayanan Maklumat pelayanan Survei Kepuasan Masyarakat Profesionalisme SDM IRAWAN ,SH Kasubbag Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda (HP/WA.085252521795)Dep(uti Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB

HASIL EVALUASI THD STANDAR PELAYANAN 1. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PADA KOMPONEN BELUM SERAGAM TERUTAMA PERSYARATAN TIDAK TEGAS, SISDUR TIDAK SISTEMATIKA 2. TAHAPAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN TIDAK MELIBATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT ATAU PARA PIHAK 3. MEDIA PUBLIKASI DAN PENEMPATAN STANDAR PELAYANAN TERBATAS 4. PENETAPAN SP TIDAK MENYEBUTKAN KEGIATAN HASIL PEMBAHASAN

SANKSI PELANGGARAN UU NO.25 TH 2009 SANKSI ATAS PELANGGARAN UU NOMOR 25 TAHUN 2009 SANKSI PELANGGARAN UU NO.25 TH 2009

STANDAR PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN KETERSEDIAAN SP Tersedia SP? Tersedia per jenis layanan? Sesuai aturan? Tepat guna? PROSES PENYUSUNAN SP 1. Melibatkan masyarakat? PUBLIKASI SP Terpublikasi? Mudah diakses? MAKLUMAT PELAYANAN 1. Tersedia MP yang dipublikasikan?

Tahapan Penyusunan dan Penetapan (PASAL 20 , UU NO 25 /2009) RANCANGAN AWAL SP (UNIT PELAYANAN 14 KOMPONEN RAPAT/FGD/ SOSIALISASI MASYARAKAT/PARA PIHAK ( 6 KOMPONEN PENYUSUNAN LAPORAN RAPAT DGN KELENGKAPAN DOKUMEN (UND,Foto/Notulen Rapat DITTD 3 ORANG pERWAKILAN PUBLIKASI RANCANA SP OSIALISASI SP (5 HARI) DIUMUM DAN SEKALIGUS PENETAPAN DAN PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN PENETAPAN SP DALAM KEPUTUSAN UNIT PELAYANAN DITERIMA PERBAIKAN RANCANAGAN SP SP SEALAMA 14 HARI SEJAK TANGGAP/MASUKAN YANG DITERIMA MASUKAN/ TGGP SELAMA 7 HARI SETELAH PUBLIKASI

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN Service Delivery 6 Komponen ( Informasi Layanan Utana)--- bahan Rapat Para Pihak dan WAJIB DIPUBLIKASIKAN Manufacturing 8 komponen ( Informasi Pendukung)--- tidak DIPUBLIKASIKAN Sebagai bahan dalam penetapan pada Keputusan SP 1. Persyaratan 2. Sistem Mekanisme dan Prosedur 3. Jangka Waktu Penyelesaian 4. Produk Pelayanan 5. Biaya /Tarif 6. Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan 7.Dasar Hukum 8. Sarana Prasarana/Fasilitas 9. Kompetensi Pelaksana 10.Pengawasan Internal 11. Jumlah Pelaksana 12. Jaminan Pelayanan 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 14. Evaluasi Kinerja Pelayanan 1. Dasar Hukum 2. Sarana Prasarana/Fasilitas 3. Kompetensi Pelaksana 4.Pengawasan Internal 5. Jumlah Pelaksana 6. Jaminan Pelayanan 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan 8 Evaluasi Kinerja Pelayanan 9. Persyaratan 10. Sistem Mekanisme dan Prosedur 11. Jangka Waktu Penyelesaian 12. Produk Pelayanan 13. Biaya /Tarif 14. Penanganan Pengaduan,Saran dan Masukan + =

CONTOH PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN DALAM BENTUK KACA FILM

C o n t o h S K S t a n d a r p e l a y a n a n C O N T O H S TA N D A R P E L AYA N A N

CONTOH BERITA ACARA PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN Dinas Perijinan Kota Yogyakarta

CONTOH PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN DALAM BENTUK PENGUMUMAN YANG DIPUBLIKASIKAN DIRUANG PELAYANAN Disdukcapil Kota Jayapura

STANDAR PELAYANAN DALAM WEBSITE Disdukcapil Bantul Place your screenshot here CONTOH PUBLIKASI STANDAR PELAYANAN DALAM WEBSITE

HAL-HAL YANG DIMUAT DALAM MAKLUMAT PELAYANAN Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus- menerus. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Contoh Maklumat pelayanan Berisi kesanggupan menyelenggarakan pelayanan sesuai SP dan kesanggupan menerima sanksi, serta telah ditandatangani pimpinan

MAKLUMAT PELAYANAN DALAM PIGURA YANG DIPUBLIKASI DI RUANG LAYANAN CONTOH PUBLIKASI Disdukcapil Kota Pekalongan MAKLUMAT PELAYANAN DALAM PIGURA YANG DIPUBLIKASI DI RUANG LAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN DALAM WEBSITE Disdukcapil Makassar Place your screenshot here CONTOH PUBLIKASI MAKLUMAT PELAYANAN DALAM WEBSITE