Jateng outlook Angelina Ika Rahutami

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Advertisements

Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
Erkembangan Perekonomian Indonesia : Refleksi Kondisi Perekonomian Dunia O l e h A v i l i a n i 0 2 A g u s t u s
Tugas kelompok Ekonomi
TEORI PENGELUARAN NEGARA
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
BAB 7 PENDAPATAN NASIONAL
Pertumbuhan Ekonomi, Perubahan Struktur Ekonomi dan Krisis Ekonomi
MANAJEMEN PRODUKSI AGRIBISNIS.
KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO DAN MIKRO Eny Lia purwandari A
REVIEW MATERI EKONOMI MAKRO (BAHAN UAS)
Saparila Worokinasih, S.Sos., M.Si
PERTUMBUHAN EKONOMI ,PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI , DAN KRISIS EKONOMI
PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN
PEMBANGUNAN AGRIBISNIS
ARAH PEMBANGUNAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Berita Resmi Statistik
Deputi Bidang Pengembangan Regional
PANGAN Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia, termasuk.
Oleh: Dr.Ir. Achmad Suryana Kepala Badan Litbang Pertanian
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Peranan Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM)
STIE DEWANTARA ASPEK EKONOMI & SOSIAL Studi Kelayakan Bisnis, Sesi 8.
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
KONSEP EKONOMI Materi Ekonomi Kelas X
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
PENGANTAR EVALUASI RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN
SAMBUTAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA
Konsep Dasar Ekonomi Makro
Ruang Lingkup Analisis Ekonomi Makro
Garapan Drs. Puji Suharjoko
AGRIBISNIS DAN AGROINDUSTRI
STRATEGI PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
Pengantar Ekonomi 2 Izzani Ulfi, SE.Sy., M.Ec.
Pendapatan Nasional, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi
Industrialisasi Perikanan untuk Kesejahteraan Masyarakat
KONSEP DASAR ILMU EKONOMI MAKRO
Rapat Panitia Anggaran DPR RI Tentang Asumsi Makro APBN 2009 dan RAPBN 2010 Bank Indonesia Jakarta, 1 Juni 2009.
Permintaan dan Penawaran Agregat
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
BAHAN AJAR EKONOMI Kelas X Semester 2.
KEBIJAKAN PEREKONOMIAN
BAB II PEMBANGUNAN EKONOMI.
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Alamat : Banjaran Rt 06 Rw 03 Taman
PEMBANGUNAN AGROPOLITAN BERBASIS AGRIBISNIS PETERNAKAN: SUATU KONSEP
PERMINTAAN DAN PENAWARAN AGREGAT
PEREKONOMIAN INDONESIA
PENGANTAR EKONOMI MAKRO
Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2019
USULAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SAMARINDA PADA APBD PROVINSI KALTIM
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH EKONOMI
Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Prospek Ekonomi Sektoral
MEMPERKUAT DAYA SAING INVESTASI UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI INDUSTRI
PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DIFABEL
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
LEADERSHIP AND ENTREPRENEURSHIP
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Ketahanan Pangan dan Gizi Ade Saputra Nasution. Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun.
Bab 1 MODEL EKONOMI & OPTIMISASI EKONOMI
EKONOMI MIKRO dan EKONOMI MAKRO STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN.
Kebijakan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Pangan
Bab 1 Overview dan Review
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
POTENSI INVESTASI DI KABUPATEN GRESIK, KARENA: POSISI YANG STRATEGIS POTENSI EKONOMI KETERSEDIAAN LAHAN DAN POTENSI PENGEMBANGAN KAWASAN INFRASTRUKTUR.
TEORI EKONOMI MAKRO Bab I Pendahuluan
Transcript presentasi:

Jateng outlook Angelina Ika Rahutami Universitas Katolik Soegijapranata 3 Desember 2014 Bank Indonesia Semarang

PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MENGENAI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL air/3.12.2014/BIoutlook

Fokus pengembangan ekonomi lokal air/3.12.2014/BIoutlook

Indikator tata kelola ekonomi daerah yg baik Bobot Infrastruktur daerah 37,9 Program pengembangan usaha swasta 13,9 Akses lahan 8,8 Interaksi pemda dan pelaku usaha 13,1 Biaya transaksi 7,3 Perizinan usaha 8,0 Keamanan dan penyelesaian konflik 3,0 Kapasitas dan integritas kepala daerah 4,4 Peraturan daerah 3,6 Sumber: KPPOD air/3.12.2014/BIoutlook

KONDISI SAAT INI PERTUMBUHAN EKONOMI, STRUKTUR EKONOMI INFLASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN INVESTASI KOMPOSISI APBD air/3.12.2014/BIoutlook

Perkembangan output gap dan pertumbuhan ekonomi tahunan air/3.12.2014/BIoutlook

Pertumbuhan ekonomi Penggunaan 12.1 12.2 12.3 12.4 2012 13.1* 13.2* 13.3** 13.4** 13* 14.** 14.2** 14.3** Kos RT 5.8 4.7 4.5 5.0 5.1 5.3 4.9 5.4 Kons Lembaga sasta nirlaba 9.5 7.9 6.0 1.7 6.2 7.1 5.9 6.7 6.9 11.9 14.5 9.2 Kons pem 15.2 6.6 0.1 -0.4 2.2 3.8 7.6 8.1 5.6 4.8 0.8 PMTB 6.8 9.3 11.0 8.4 7.8 8.5 9.6 X 18.5 2.3 10.2 8.3 3.7 8.9 10.5 11.2 8.6 7.3 7.2 M 20.5 2.8 7.4 10.0 1.3 3.0 PDRB 6.5 6.3 5.2 Keterangan: * angka sementara, ** angka sangat sementara Sumber: BPS Jateng dalam KER Jateng TW III Konsumsi rumah tangga masih dominan Konsumsi pemerintah naik tajam di triwulan III-2014 Investasi mengalami perlambatan Realisasi penanaman modal menurun Perdagangan tidak lebih baik dari triwulan sebelumnya air/3.12.2014/BIoutlook

Struktur ekonomi Sumber pertumbuhan ekonomi dan struktur PDRB Sektoral jateng (%) air/3.12.2014/BIoutlook

Industri Industri besar IKM Kinerja sektor industri pengolahan meningkat dibanding triwulan sebelunya air/3.12.2014/BIoutlook

POSISI JAWA TENGAH DALAM MP3EI MASUK DALAM KORIDOR JAWA (pendukung Industri & Jasa) INDUSTRI : TEKSTIL, MAKANAN DAN MINUMAN, PERALATAN TRANSPORTASI, PERKAPALAN air/3.12.2014/BIoutlook

PETA INDUSTRI FURNITURE TEXTILE FOOD AND BEVERAGES AUTOMOTIVE SPARE PARTS METAL TOBACCO PROCESSING air/3.12.2014/BIoutlook

Inflasi Perkembangan inflasi tahunan jateng dan nasional air/3.12.2014/BIoutlook

Inflasi air/3.12.2014/BIoutlook

Kemiskinan dan pengangguran air/3.12.2014/BIoutlook

Kemiskinan air/3.12.2014/BIoutlook

Investasi Realisasi PMA Realisasi PMDN air/3.12.2014/BIoutlook

Komposisi APBD Nilai Proprosi APBD % belanja tidak langsung   Nilai Proprosi APBD % belanja tidak langsung 9,837,175,877 70.08 Belanja langsung 4,159,982,306 29.64 pengeluaran pembiayaan 40,000,000 0.28 URUSAN % URUSAN PILIHAN 5.51 Urusan Pertanian 2.27 Urusan Kehutanan 0.28 Urusan Energi dan Sumber daya mineral 1.10 Urusan Pariwisata 0.36 Urusan Kelautan dan Perikanan 0.69 Urusan Perdagangan 0.32 Urusan Perindustrian 0.46 Urusan Transmigrasi 0.02 air/3.12.2014/BIoutlook

Program wajib yang berdampak ekonomi secara langsung URUSAN PROGRAM % PEKERJAAN UMUM Program Peningkatan jalan dan penggantian jembatan 52.68 PENATAAN RUANG Program Perencanaan tata ruang 76.74 PERENCANAAN Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah 39.59 PERHUBUNGAN Program Pengembangan perhubungan darat 78.28 LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan 41.38 KETENAGAKERJAAN Program Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 38.17 KOPERASI, UKM Program Pengembangan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal 48.82 PENANAMAN MODAL Program Peningkatan iklim dan realisasi investasi 56.60 KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan ketahanan pangan 91.41 Pengembangan iptek dan inovasi daerah terkait dengan jumlah desa vokasi yang dikembangkan Perencanaan pembangunan terkait dengan indeks gini, wiliamson dan ovop P3A  MENUJU KOTA LAYAK ANAK air/3.12.2014/BIoutlook

Program pilihan yang berdampak ekonomi secara langsung URUSAN PROGRAM % PERTANIAN Program Pengembangan Agribisnis 82.34 KEHUTANAN Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 38.28 ESDML Program Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi 34.32 PARIWISATA Program Pemasaran Pariwisata 47.23 KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Pengembangan Perikanan Tangkap 38.96 PERDAGANGAN Program Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan dalam negeri 38.59 PERINDUSTRIAN Pengembangan Industri, logam, mesin dan tekstil 47.80 Pengembangan iptek dan inovasi daerah terkait dengan jumlah desa vokasi yang dikembangkan Perencanaan pembangunan terkait dengan indeks gini, wiliamson dan ovop P3A  MENUJU KOTA LAYAK ANAK air/3.12.2014/BIoutlook

JATENG OUTLOOK 2015 air/3.12.2014/BIoutlook

Ekspektasi air/3.12.2014/BIoutlook

Outlook 2015 air/3.12.2014/BIoutlook

MODEL PEMBANGUNAN EKONOMI REGIONAL Kebijakan Khusus Kelembagaan Infrastruktur Teknologi DUNIA/AEC INDONESIA Eksport barang/ jasa Jateng Perdagangan Pendapatan air/3.12.2014/BIoutlook

PETA DAYA SAING KESELURUHAN air/3.12.2014/BIoutlook

Prediksi 2015 (KEN) Pertumbuhan ekonomi 5.2% - 5.5% dengan asumsi stimulus fiskal dari hasil penghematan subsidi BBM akan efektif pada semester 2 Inflasi akan naik karena kenaikan harga BBM dan listrik (6.5-7.5%) Suku bunga USA naik  suku bunga acuan BI diperkirakan akan naik sampai 7.5- 8.5% Nilai tukar terhadap USD akan sekitar Rp12.200 -12.700 Transaksi berjalan thd GDP -2.4 – 2.5% air/3.12.2014/BIoutlook

Peluang 2015 Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi Populasi terbesar Peningkatan kelas ekonomi menengah Bonus demografi  angka ketergantungan menurun karena usia produktif lebih banyak dari non produktif air/3.12.2014/BIoutlook

MENGAPA INVESTASI PENTING? Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi  Teori Neoklasik: Q : f (K,L,T) Tiga faktor penting: Kapital (Investasi) Tenaga kerja Teknologi Dari tiga faktor penting, yang paling penting Kapital  Investasi menjadi penting Untuk memakmurkan daerah (negara) Investasi adalah vital air/3.12.2014/BIoutlook

FAKTOR PENGGERAK PEREKONOMIAN Klasik: Untuk meningkatkan pertumbuhan  meningkatkan kapasitas ekonomi melalui Agregat Supply Keynes: Dalam jangka pendek bisa melalui Agregat Demand Y = C + I + G + X – M Baik AS maupun AD  yang terpenting investasi air/3.12.2014/BIoutlook

Investasi Sumber Kesenjangan Di beberapa negara  ketimpangan antar wilayah bukan disebabkan oleh perbedaan SDA tetapi oleh investasi Di China, ketimpangan antar wilayah salah satunya disebabkan oleh kapasitas pemerintah regional dalam menarik investor. Di Indonesia  disebabkan SDA dan SDM Di DIY  disparitas panjang jalan; Otonomi Daerah  disparitas Investasi air/3.12.2014/BIoutlook

air/3.12.2014/BIoutlook

air/3.12.2014/BIoutlook

air/3.12.2014/BIoutlook

air/3.12.2014/BIoutlook

Saat ini desa masih defisit Dikotomi desa kota  masih relevankan mengingat arus urbanisasi yang begitu besar Fokus ke ketahanan pangan dan energi dengan perspektif kemiskinan dan pengangguran Desa berdikari bukan desa as village tapi lebih keinterconection antar rural Saat ini desa masih defisit Wata masuk ke kota  pemerintah bertugas kebangkan desa air/3.12.2014/BIoutlook

Peran Provinsi Peran provinsi dalam investasi Economies of scaleFakta menunjukan, batas wilayah pemerintahan tidak selalu jatuh berhimpitan dengan skala ekonomi dan kegiatan usaha. Regional specific Para calon investor yang mau berusaha di kabupaten/kota, tetap perlu mengetahui skala makro regional dan pola kebijakan Externality impact  Sebagai penentu kebijakan di tingkat kewilayahan (perencanaan, tata ruang dan lain-lain.), jangkauan dampaknya tentu mempengaruhi pilihan kebijakan pemda kabupaten/kota mengenai penanaman modal. air/3.12.2014/BIoutlook

Rekomendasi strategi dalam menata iklim investasi yang pro investor Daya Tarik Pengembangan mind set birokrat Pelaporan/update rutin dan berkala Komunikasi peluang investasi dan potensi keuntungan Metode pemasaran melalui media dan persuasi BKPMD menerapkan sistem birokrasi yang efisien Daya Tahan Strategi purna jual, mengawal perkembangan investor Menjaga stabilitas wilayah termasuk hubungan perburuhan Meminimumkan biaya ekonomi Memfasilitasi dan mengembangnkan sistem persaingan yang sehat Daya Saing Meningkatkan kualitas tenaga kerja Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur Membuka akses pasar air/3.12.2014/BIoutlook

Kebijakan Pengembangan Kondisi umum: Penguatan stabilitas ekonomi makro, Infrastruktur, institusi pemerintahan, keuangan, bisnis dan tenaga kerja. Pengembangan daya saing komoditas: Penguatan spesialisasi terhadap komoditas berdaya saing tinggi (Optimalisasi potensi) Penguatan keterkaitan pengembangan komoditas berdaya saing tinggi dengan peningkatan pendapatan sebahagian besar masyarakat (termasuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran) Pembuatan Rencana Aksi Daerah Monitorig dan Evaluasi air/3.12.2014/BIoutlook