SEJARAH PEMBERANTASAN PENYAKIT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Welcome to Loves Virus of Biology
Advertisements

Surveilans MERS-CoV di Wilayah
FOKUS PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN
PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005 MENTERI KESEHATAN RI.
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
NASRUL EDI SANTOSO, SKM. M. KES
Gambaran Umum Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Wabah
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
BEBAS TBC dan BEBAS ROKOK.
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
SURVEILANS KESEHATAN MATRA
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 7 APRIL 2015 Pusat Penanggulangan Krisis.
Sumber : data demografi puskesmas terminal. Tujuan.
PUSKESMAS: Rancangan kewenangan wajib dan SPM
POKOK-POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
PRINSIP DASAR SURVEILANS
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN FORM LB-1
PELAYANAN DI PUSKESMAS
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010
HIV AIDS Di TEMPAT KERJA
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN LB-3 (2)
DRAF RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN 2018 – 2022
Aspek Etika dan Hukum Penyakit Menular
PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR
Epidemiologi lanjut Suharyo.
Perkembangan Kesmas di Indonesia
UNDANG UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.
SURVEILANS AI.
Ilmu Kesehatan Masyarakat
KEJADIAN LUAR BIASA Sri Handayani.
DASAR KESEHATAN MASYARAKAT
Pengendalian Penyakit Menular Ketika Bencana
RAPAT PERSIAPAN WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN IMPLEMENTASI KLASTER KESEHATAN DALAM PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan.
OTONOMI DAERAH Definisi otonomi daerah  kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.
Gambaran Umum, Sejarah Perkembangan dan Klasifikasi Penyakit
KOMPONEN KEGIATAN PENUNJANG
INFEKSI TROPIS.
Pengantar ILMU KESEHATAN MASYARAKAT.
Konsep Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat
GAMBARAN KASUS PENYAKIT DAN KEMATIAN DI INDONESIA PERTEMUAN 14
PRINSIP DASAR SURVEILANS EPIDEMIOLOGI
Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekes PENYEDIAAN OBAT KESEHATAN JIWA -- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
ISU DAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH
PENERAPAN SISTEM SURVEILANS EPIDEMIOLOGI PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR TERPADU SUCI SRI WAHYUNI A1.
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue
Konsep Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat
FLU BURUNG OLEH : Iwan Hermawan.
BIDANG P2P DINKES & KB KOTA MADIUN
DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT ( I K M ) OLEH RAHAYU UTAMI, S.K.M, M.Sc AKADEMI KEBIDANAN PHMN MEULABOH Jl. Sentosa, Drien Rampak, Johan Pahlawan, Kabupaten.
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
Sistem Informasi manajemen puskesmas
Sejarah Karantina Kesehatan Karantina berasal dari kata “Quadraginta” artinya “40” dulu semua penderita diisolasi selama 40 hr. Pd tahun 1348 : 60 jt org.
SEKSI PEMBERANTASAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT. STANDAR OPERATING PLANT (S.O.P) PROGRAM DBD Membuat perencanaan dan merumuskan Program DBD Melaksanakan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NO 1501/MENKES/PER/X/2010
Program Pencegahan Zoonosis
SISTEM KEWASPADAAN DINI DAN RESPONS
National Tropical Disease Control (Policy & Manajemen)
National Tropical Disease Control (Policy & Manajemen)
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah Dengue.
Penerbitan Dokumen Kesehatan Kapal  Buku Kesehatan Kapal  SSCEC / SSCC  Sailling Permit (Dalam Negeri)  One Month Extention (Luar Negeri) Pelaporan.
PELAYANAN DI PUSKESMAS
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
1 PRINSIP DASAR SURVEILANS Khairul Amal, SKM Puskesmas Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.
Transcript presentasi:

SEJARAH PEMBERANTASAN PENYAKIT

Pemberantasan Penyakit Era Kolonial (Awal Abad 20 – 1945) Pemberantasan Penyakit Era Awal Kemerdekaan dan Demokrasi Terpimpin (1945 – 1965) Pemberantasan Penyakit Era Pembangunan Nasional (1966 – 1975) Pemberantasan Penyakit Era Reformasi (2000 – 2007)

Era Kolonial Pemberantasan penyakit menular yang dijalankan pada era Kolonial merupakan upaya preventif Awalnya, vaksinansi cacar hanya diberikan bagipenduduk pribumi yang sehari-hari bergaul dengan orang Eropa. akhirnya, vaksinasi juga diberikan kepada merekayang tidak menolak pemberian vaksinasi. 1811 – 1816, Letnan GubernurThomas Stanford Raffles,mengembangkan wilayah pemberianvaksinasi cacar di daerah Jawa 1890 - 1926 Pembuatan vaksin Pasteur  biofarma Pemberantasan malaria, Pes, Frambosia, colera, TBC, Tracom Pes

AWAL KEMERDEKAAN DAN DEMOKRASI TERPIMPIN Kolonel Prof. Dr. Satrio sebagai Menteri Muda Kesehatan Pembentukan lembaga2 LainLembaga Eijkman (Jakarta), Lembaga Pasteur (Bandung) Lembaga Pemberantasan Penyakit Malaria (Jakarta), LembagaPemberantasan Penyakit Kelamin (Surabaya), LembagaPemberantasan Penyakit Rakyat (Yogyakarta), LembagaPemberantasan Penyakit Pes (Bandung), LembagaPemberantasan Penyakit Mata (Semarang).

1965 DITJEN KRIDA NIRMALA – DITJEN P4M UU Nomor 6 tahun 1962 tentang Wabah. Artinya, penyakit ini harus segera diberantas, jika mewabah. malaria, cacar,tuberkulosis, kusta, kolera, diare, frambusia,pes,kolera, filariasis, polio pemberian vaksin TCD (typhus, cholerae, desentry) kepada anggota Angkatan Perang dan anak- anak sekolah, sebagai upaya pengebalan di tahun 1950

PEMBERANTASAN PENYAKIT ERA PEMBANGUNAN NASIONAL (1966 – 1975) Ditjen P3M Perumusan kebijakan, izin pelaksanaan Tupoksi Pemberanatasan PM dan HS

Pada era Pembangunan Nasional (Pelita), pemberantasan penyakit menular ditujukan untuk mematahkan rantai penularan menghilangkan sumber atau pembawa penyakit, mencegah adanya hubungan dengan penyebab penyakit, serta memberi kekebalan kepada penduduk 1. Perjanjian luar negeri, seperti International Health Regulation (IHR), yang dituangkan dalam Undang-undang Karantina (cacar, kolera, dan pes); 2. Penyakit yang menjadi masalah kesehatan rakyat dan telah diketahui cara efektif pemberantasannya, seperti malaria, tuberkulosis, kusta, frambusia, dan penyakit kelamin; 3. Penyakit lain yang timbul sebagai wabah dan diperlukan pengambilan tindakan, seperti penyakit antraks, demam berdarah, serta penyakit lain yang

PENGEMBANGAN PROGRAM IMUNISASI ERADIKSI POLIOMYELITIS DEMAM BERDARAH DENGUE FILARIASIS

PEMBERANTASAN PENYAKIT ERA REFORMASI (2000 – 2007) PERIODE DITJEN PPM & PLP – DITJEN PP & PL Severe Accute Respitory Syndrome(SARS), Avian Influenza (flu burung), Meningitis Meningokokus,serta penyakit zoonosis lain (Hanta virus, Nipah Virus) namaDirektorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular danPenyehatan Lingkungan Pemukiman (Ditjen PPM & PLP) tiga unitpelaksana teknis (UPT), yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan(KKP), Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan PemberantasanPenyakit Menular (BTKLPPM), serta Rumah Sakit Penyakit InfeksiProf. Dr. Sulianti Saroso (RSPI-SS)

Diberlakukannya Lingkungan “otonomi daerah” dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka kesehatan menjadi “urusan” yang wajib diserahkan dan dilaksanakan oleh masing-maisng daerah (kabupaten/kota). Meski demikian, pengecualian “kewenangan” bidang kesehatan tetap berlaku, diantaranya dalam hal pengelolaan pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan yang masih menjadi wewenang pemerintah. BTKLPPM bertugas sebagai pelaksana surveilans epidemiologi, kajian dan penapisan teknologi, laboratorium rujukan, kendali mutu, kalibrasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan model dan teknologi tepat guna, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/Wabah dan bencana di bidang pemberantasan penyakit menular dan kesehatan lingkungan serta kesehatan matra

PERIODE DITJEN PP & PL Perubahan nomenklatur Ditjen P2M dan PL menjadi D PROGRAM IMUNISA itjen PP & PL Kusta Frambosia (di kantong frambosia Malaria DBD Cikungunya

1997  MTBS  ispa, TB  DOTS HIV AIDS dan PMS Kecacingan Filariasis AI (H5N1) SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) Kesehatan Haji