STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR PELAYANAN MINIMAL Setda Propinsi Jawa Tengah
Advertisements

DISAMPAIKAN PADA SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
Pusat Data dan Informasi Depkes RI
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2008
UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN
KONSEP DASAR POSKESDES
INDIKATOR PEMANTAUAN Sasaran yang di gunakan dalam PWS KIA berdasarkan kurun waktu 1 tahun, dengan prinsip konsep wilayah - maka untuk PWS Provinsi memakai.
PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN BOK PROVINSI/KAB/KOTA TAHUN 2014 DI PROVINSI Surabaya, September 2014.
SEKSI INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Cilacap
SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi
Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Bidang Kesehatan.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN FORM LB-1
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
OLEH : TUTIK INDERAWATI, S.ST, MM
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN LB-3
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Selamat datang peserta
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
A. KOHORT IBU & BALITA Kohort berasal dari kata cohort yang berarti suatu proses pengamatan prospektif, survei prospektif terhadap suatu subjek ataupun.
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN LB-3 (2)
Pertemuan ke-11 Simpus Puskesmas Gambaran Umum Puskesmas
Materi 8 MK SIMKES S1 Kesmas
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Usulan perubahan DO SPM
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS (SP3)
SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN PROGRAM NASIONAL BIDANG PERUMAHAN (Dalam Rangka Dekonsentrasi Perencanaan Bidang Perumahan Tahun 2015) Permenpera No. 22 Tahun.
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
PRAKTIK KEPERAWATAN.
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
ANALISIS KEBUTUHAN DATA DAN INFORMASI PUSKESMAS
Epidemiologi-Susanto, 2012
SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).
JAMPERSAL Kelompok 2.
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
OLEH : Dr. KOESWANDONO, M.Kes
KINERJA BIDAN DR YULIA YASMI,MARS.
PERIJINAN DAN PEMBINAAN PRAKTIK KEBIDANAN DAN KEPERAWATAN
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS TAHUN 2017
Standar Pelayanan Kebidanan (SPK)
Standar Pelayanan Kebidanan (SPK)
Di sampaikan pada pertemuan Bidan Jember tgl 21 November 2017
PENCATATAN DAN PELAPORAN dalam perkesmas
PENANGGULANGAN BENCANA DI INDONESIA
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD
PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS-PK)
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo
PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT KESEHATAN IBU DAN ANAK ( PWS-KIA )
SINERGITAS PELAKSANAAN Program prioritas kesehatan
Pemantauan Wilayah Setempat-Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN PUSKESMAS (SP3)
PENGUMPULAN DATA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
KESEHATAN ANAK di indonesia
PELAYANAN DI PUSKESMAS
Puskesmas Taratara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Daerah Kota Tomohon Kode Puskesmas P Sejarah Pembangunan Puskesmas.
Standar Pelayanan Minimum Bayi Baru Lahir
Transcript presentasi:

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA Materi (13) MK Simkes S1 Kesmas

SPM bidang Kesehatan di Kab/Kota Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1457/Menkes/X/ 2003 SPM bidang kesehatan di Kabupaten/ Kota = tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan daerah SPM yang dimaksud : berkaitan dengan pelayanan kesehatan meliputi jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahun 2010

Jenis Pelayanan Kesehatan 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi : - cakupan kunjungan Ibu hamil K4 (95%) - cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang memiliki kompetensi kebidanan (90%) - Ibu hamil risiko tinggi yang dirujuk (100%) - cakupan kunjungan neonatus (90%) - cakupan kunjungan bayi (90%) - cakupan BBLR yang ditangani (100%)

Jenis Pelayanan Kesehatan 2. Pelayanan Imunisasi : Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (100%) 3. Pelayanan Pengobatan/perawatan : cakupan rajal (15%); cakupan ranap (1,5%) 4. Pelayanan Kesehatan Jiwa : pelayanan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan umum (15%) 5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB Paru : kesembuhan penderita TBC BTA positif (>85%)

Jenis Pelayanan Kesehatan Pelayanan tertentu sesuai kebutuhan : a. Pelayanan Kesehatan Kerja : cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal (80%) b. Pelayanan kesehatan usia lanjut : cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut (70%)

SPM Bidang Kesehatan Pengawasan : Bupati/ Walikota : Melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraanSOM melaporkan pencapaian kinerja yankes ke Mendagri dan Menkes Menkes : mengevaluasi penyelenggaraan yankes sesuai SPM

Petunjuk Teknis SPM Kep. Menkes.No. 1091/MENKES/SK/X/2004 tindak lanjut Kep. Menteri Kesehatan RI No. 1457/Menkes/X/ 2003 Tujuan : persamaan pemahaman = - DO - indikator kinerja - ukuran/satuan - rujukan (pedoman, standar teknis) - cara perhitungan

Petunjuk Teknis SPM Pengertian Umum : 1. Urusan wajib = urusan dasar berkaitan hak dan pelayanan dasar oleh negara : perlindungan hak konstitusional perlindungan kepentingan nasional kesejahteraan masyarakat ketentraman dan ketertiban umum pemenuhan komitmen nasional

Petunjuk Teknis SPM Pengertian Umum : 2. Urusan pilihan : urusan yang sudah nyata ada di daerah dan berpotensi untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, produk unggulan daerah 3. SPM : suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk ukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan dasar ke masyarakat yang cakup: jenis pelayanan, indikator, nilai (benchmark)

Petunjuk Teknis SPM Pengertian Umum : 4. Indikator Kinerja : variabel yang dapat digunakan untuk evaluasi keadaan atau status dan mungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu 5. Jenis Pelayanan : pelayanan publik yang mutlak dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak dalam kehidupan

Petunjuk Teknis SPM Pengertian Khusus : - DO : menjelaskan pengertian dari indikator kinerja - Cara perhitungan/rumus :persamaan cara perhitungan dalam capai indikator kinerja selama periode waktu tertentu dengan membagi pembilang dengan penyebut - Ukuran : formula yang ada setiap indikator bentuk % dan atau proporsi thd penduduk

Petunjuk Teknis SPM Pengertian Khusus : - sumber data : sumber bahan nyata/ keterangan yang dapat dijadikan untuk kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan. Data dikumpulkan dan dilaporkan = SIMPUS; SPRS; SINAKES - Rujukan : standar teknis/ ketentuan lain sebagai referensi acuan teknis dalam menyelenggarakan indikator kinerja

Petunjuk Teknis SPM Tujuan strategis pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan kaitan dengan penetapan urusan wajib dan SPM = - terbangunnya komitmen antara pemerintah, legislatif, masyarakat, stake holder lain untuk kesinambungan pembangunan kesehatan - terlindunginya kesmas, khususnya penduduk (kelompok rentan, daerah miskin) - terwujudnya komitmen nasional dan global dalam program kesehatan

Petunjuk Teknis SPM Peran Pemerintah : 1. Pengorganisasian = - Bupati/ walikota  tanggung jawab penyelenggaraan yankes sesuai SPM yang dilaksanakan Perangkat Daerah Kab/Kota dan masyarakat - Koordinasi : Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota

Petunjuk Teknis SPM Peran Pemerintah : 2. Pembinaan : - Pusat dan pemprov  fasilitasi penyelenggaraan yankes sesuai SPM dan mekanisme antar Pemda - fasilitasi berbentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimtek, pelatihan= a. Perhitungan kebutuhan yankes sesuai SPM b. Penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM c. Penilaian pengukuran kinerja d. Penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan SPM bidang kesehatan

Petunjuk Teknis SPM Peran Pemerintah : 3. Pengawasan : - Bupati/Walikota = a. pengawasan dalam penyelenggaraan yankes sesuai SPM di daerah masing- masing b. Melaporkan pencapaian kinerja yankes sesuai SPM yang ditetapkan pemerintah

Petunjuk Teknis SPM SPM  bentuk-bentuk yankes yang selama ini dilaksanakan oleh Pemda berdasarkan kondisi daerah masing-masing SPM sebagai hak konstitusional  jadi prioritas dalam perencanaan dan penganggaran daerah Petujuk teknis SPM dapat jadi acuan nakes dan unsur terkait dalam : perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan setiap jenis yankes

Petunjuk Teknis SPM Pelayanan kesehatan wajib oleh Kab/Kota A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi = 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 : - Pengertian : Ibu hamil K-4 = ibu hamil yang dapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 4 kali, dengan distribusi pemberian pelayanan minimal 1 kali pada triwulan I, 1 kali pada triwulan II, 2 kali pada triwulan III umur kehamilan pelayanan = pemeriksaan kesehatan bumil sesuai standar pada masa kehamilan oleh nakes trampil (dokter, bidan, perawat)

Petunjuk Teknis SPM Pelayanan kesehatan wajib oleh Kab/Kota A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi = 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 : - DO = Cakupan kunjungan Ibu hamil K-4 = cakupan bumil yang telah dapatkan pelayanan antenatal 4 kali sesuai dengan standar di satu wilayah kerja dan kurun waktu tertentu

Pelayanan kesehatan wajib oleh Kab/Kota Petunjuk Teknis SPM Pelayanan kesehatan wajib oleh Kab/Kota A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi = 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 : - standar Perhitungan/rumus = a) Rumus : Cakupan Jumlah kunjungan kunjungan = ibu hamil K-4 x 100 % bumil K-4 Jumlah sasaran bumil

Petunjuk Teknis SPM Pelayanan kesehatan wajib oleh Kab/Kota A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi = 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 : - Cara perhitungan/rumus = b) Pembilang = jumlah bumil yang memperoleh pelayanan antenatal sesuai standar min. 4 kali di satu wilayah kerja dan pada kurun waktu tertentu c) Penyebut = jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu sama  perkiraan bumil dapat dihitung : 1,1XCBR Kab/Kota (propinsi atau nasional)Xjumlah penduduk di wilayah kerja

Pelayanan kesehatan wajib oleh Kab/Kota Petunjuk Teknis SPM Pelayanan kesehatan wajib oleh Kab/Kota A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi = 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 : - standar Perhitungan/rumus = d) Ukuran/konstanta = % e) Contoh = jumlah penduduk 500.000; CBR = 2,3%. Hasil pelayanan antenatal K-4 = 12.000 bumil Ja-Des 2005 Cakupan 12.000 X 100% kunjungan = = 94,86% bumil K-4 1,1X2,3%X500.000

Petunjuk Teknis SPM Pelayanan kesehatan wajib oleh Kab/Kota A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi = 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 : - Sumber data = SIMPUS dan SIRS dan swasta - rujukan = Buku pegangan praktis yankes maternal dan neonatal; Standar Pelayanan Kebidanan (SPK); Pelayanan Bidan Dasar; PWS-KIA

Petunjuk Teknis SPM Pelayanan kesehatan wajib oleh Kab/Kota A. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi = 1. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K-4 : - target : tahun 2005 = 78% tahun 2010 = 95% - langkah kegiatan : a) pendataan bumil b) pembuatan kantong persalinan c) pelayanan antenatal d) pencatatan dan pelaporan e) monitoring dan evaluasi