Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
FUNGSI DAN TUJUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM NEGARA HUKUM
Advertisements

UNDANG UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DALAM MEMBANGUN KARAKTER BANGSA
Bab III: SISTEM KETATANEGARAAN RI
I Dewa Gede Palguna Pendidikan dan Pelatihan HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Jakarta, 20 Juni 2011.
GEOPOLITIK BAB 8.
Sumber-Sumber Hukum Pokok Bahasan 3.
KONFLIK HUKUM M. HAMIDI MASYKUR. PRAKTIK: KONFLIK HUKUM HARAPAN/IDEAL: TIDAK ADANYA KONFLIK HUKUM DALAM SISTEM HUKUM DIATASI DENGAN AZAS HUKUM DALAM SISTEM.
BAB III NEGARA.
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
PEMBUKAAN UUD 1945.
Lanjutan Kuliah HTN ke II
H A M HAM dalam prespektif universal dan Regional.
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
SUSUNAN DAN HUBUNGAN SILA-SILA PANCASILA.
KELAS IX SEMESTER I SMP NEGERI 8 YOGYAKARTA

JENIS DAN TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
NORMA HUKUM DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pancasila sebagai sistem Filsafat
H A M HAM dalam prespektif universal dan Regional.
Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin
LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA YANG MENCIPTAKAN HUKUM
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Isi ( Batang Tubuh ) UUU 1945 Apakah Batang Tubuh UUD 1945 itu ?
Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
Ideologi dan Nilai-nilai Pancasila
HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
NKRI Mengembangkan Sikap Positif terhadap Negara Kesatuan Republik INDONESIA Dr.SUHARTO,Drs,SH,M.Hum.
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI
Oleh Yesi Marince, S.IP., M.Si Sesi 4
Pancasila Sebagai Sumber Nilai Dan Paradigma Pembangunan
HUBUNGAN NEGARA DAN WARGA NEGARA
Hak Asasi Manusia adalah…
UNIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)
UUD 1945 Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebelum diamandemen yang terdiri dari : Pembukaan UUD.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
KONSTITUSI Framework (kerangka kerja) dari sebuah negara yang menjelaskan bagaimana tujuan pemerintahan negara tersebut di organisir dan dijalankan. Konstitusi.
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BAB 1 USAHA PEMBELAAN NEGARA
Sistem Keuangan Negara
Perundang-undangan di Indonesia
Nilai nilai pancasila dalam staatsfundamentalnorm
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Source of Law Menurut Utrecht
Peraturan PerundangUndangan di Indonesia
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA
Teori konstitusi.
TUJUAN DAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
BERTEKAD UNTUK MENGAMALKAQN MAKNA POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN UUD 1945
NEGARA INDONESIA.
KESEJAHTERAAN PENDAHULUAN
Tujuan Pembukaan UUD 1945 Disusun oleh : Aulia Natasha Fanny Pratiwi
4.3.Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 NKRI Materi pembelajaran: –P–P–P–Pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia –P–P–P–Pokok pikiran.
PANCASILA.
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN by DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KONSEP DEMOKRASI PANCASILA
Pancasila sebagai Sistem
Undang-undang Dasar Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945 Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945 Pengertian Hukum Dasar  UUD.
“Philosophische grondslag ” Sunarya. MAKNA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Memiliki 3 implikasi: 1. Implikasi politis = Pancasila sebagai ideologi 2. Implikasi.
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN TATA NEGARA
ARTI PENTING UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 BAGI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.
Transcript presentasi:

Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Triyanto Univ. Sebelas Maret - Surakarta try.staff.uns.ac.id

Dasar Hukum Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara (Ps.2 UU 12/2011) Semua peraturan hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila

Tata Urutan Per-UU-an Lex Superior Derogat Legi Inferiori Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (UU/Perppu) PP (Peraturan Pemerintah) Perpres (Peraturan Presiden) Peraturan daerah (Perda) Provinsi Peraturan daerah (Perda) Kab/Kota. Sumber: UU 12 / 2011

Pancasila = rechtside Pancasila menjadi cita hukum (rechtside ) yang mendasari setiap hukum di Indonesia, or Setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasar pada Pancasila. Hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tu juan-tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa dan selu ruh tumpah darah Indonesia, mencerdasakan kehidupanbangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pancasila sebagai Dasar Hukum Hukum harus ber-KeTuhanan Hukum harus menjunjung tinggi HAM Hukum harus membangun dan menjaga persatuan bangsa Hukum harus partisipatif Hukum harus ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Hukum harus toleran Hukum harus non diskriminatif

Faktor2 yang mempengaruhi Penegakan Hukum Peraturan Aparat Masyarakat Budaya Hukum

Diskusi Carilah aturan-aturan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum berdasarkan Pancasila Tugas kelompok