Rapat Koordinasi Kemendagri dan KemenPANRB

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CPNS
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
POLA TATA KELOLA Bogor, 4 Oktober 2011.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
KEBIJAKNAN PELATIHAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI 2014
Mohammad Najib Governance Reform Adviser LOGICA2.
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
STRATEGI MANAJEMEN PERUBAHAN DI BATAN Hudi Hastowo BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 1 Februari 2013.
UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) No. 5 Tahun 2014
Departemen Pendidikan Nasional :: 227,7 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 2,7 juta guru, 293 ribu sekolah ::.. BIG SIZE Managing a ! 2.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Keterbukaan Informasi Publik
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
KONSULTASI PUBLIK UU ASN RPP PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
EVALUASI PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI.
Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Jujur Profesional Melayani Inovatif Berarti
OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
STUDI PELAYANAN PUBLIK
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
Konsep Dasar MATERI - 1.
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Sekretariat Jenderal (Setjen)
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan
Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KODE ETIK JURNALISTIK DAN FOTOGRAFI INSTANSI PEMERINTAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SP4N)
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 2017
ISU STRATEGIS (BIROKRASI)
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
BAHAN SOSIALISASI PERATURAN MEN.PAN-RB NOMOR : 26 TAHUN 2011 TENTANG
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
Assalamualaikum wr.wb JUDUL SKRIPSI: REFORMASI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Oleh: Yuli Fujihana Dibawah.
MAKALAH MENINGKATKAN PERANAN STAF SEKRETARIAT DEWAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
PANEL 1 : Pengarah pemaparan
STANDAR ETIKA PUBLIK Oleh BERE ALI.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
Transcript presentasi:

Rapat Koordinasi Kemendagri dan KemenPANRB SHARING SESSION PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2019 Drs. Hadi Prabowo, MM - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Oleh: IR. M. SHADIQ PASADIGOE, S.H., M.M. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN & OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN PAN DAN RB Disampaikan dalam Sharing Session Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2018-2019 PEKANBARU, 12 APRIL 2018

Jam pulang kantor masih lama REFORMASI BIROKRASI Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, menyangkut aspek-aspek : kelembagaan (organisasi); ketatalaksanaan (business process); dan sumber daya manusia aparatur. Bagaimana perencanaan dan program ini siap tepat waktu serta bermanfaat bagi masyarakat? Jam pulang kantor masih lama Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan REFORMASI

MENGAPA REFORMASI BIROKRASI HARUS DILAKUKAN ? Terdapat ketidakpercayaan secara meluas oleh publik terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan secara merata dan optimal kepada masyarakat Pemerintah masih dinilai belum mampu menggunakan alokasi anggaran secara efisien dalam mencapai efektivitas kegiatan; pelaksanaan kegiatan tanpa memperhatikan tingkat kemanfaatan (outcome)  Masih ditemukan pola-pola kerja yang belum mencerminkan etos kerja yang prima seperti rendahnya sikap kedisiplinan, kejujuran, kreativitas, dll.  Terjadinya perubahan lingkungan global dan teknologi dan informasi yang cepat

8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI 1 MENTAL APARATUR 5 TATALAKSANA 2 PENGAWASAN AREA PERUBAHAN 6 SDM ASN 7 PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 3 AKUNTABILITAS 4 KELEMBAGAAN 8 PELAYANAN PUBLIK

“Berkontribusi bagi masyarakat” REVOLUSI MENTAL APARATUR : NILAI-NILAI YANG DAPAT DITERAPKAN “Berkontribusi bagi masyarakat” “Selalu ingin tahu mengenai hal baru” “Bekerja cepat” “Menjadikan kritik sebagai bentuk pengembangan diri” “Menerapkan nilai hospitality dalam memberikan pelayanan” “Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan” KRITIK

HOSPITALITY (KERAMAHTAMAHAN) “Berpenampilan sopan” “Dalam berbicara nada suara ramah dan jelas” 5S “Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun” “Berempati dan menghargai” “Antusias” “Memastikan pengguna layanan paham” “Kontak mata ketika berkomunikasi” “Berempati” “Mendengarkan dan tidak memotong pembicaraan” “Bertanggungjawab” “Memberikan solusi dan alternatif solusi” “Tidak segan meminta maaf dan berterima kasih”

Sekian dan Terima Kasih 10 Sekian dan Terima Kasih