PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019

Slides:

Advertisements

Presentasi serupa

PERAN KPP-PA DALAM SEKBER PPRG NASIONAL UNTUK DAERAH

Advertisements

PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN

SESI IV Pengertian Satker Format Baru RKA K/L 2011 Kesimpulan.

PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA

DASAR PEMIKIRAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

ARAH KEBIJAKAN DAN PEMANFAATAN DAK BIDANG LH 2012.

Oleh: Kepala Badan PPSDM Kesehatan Disampaikan pada PERTEMUAN KOORDINASI KEMITRAAN DIKLAT TAHUN 2010 Batam, 14 – 16 Mei 2010 BBPK_CILOTO_WISNU H.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN

PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT

Pelayanan Standard Minimun

RENCANA PELATIHAN KESEHATAN HAJI PUSDIKLAT APARATUR 2012

Manajemen Informasi SDM

UU No. 23 TAHUN 2014 IMPLIKASINYA TERHADAP SDM KESEHATAN

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL PERTEMUAN PENDAHULUAN PENYUSUNAN RKP 2013 Oleh: Menteri Negara PPN/Kepala.

Isu Strategis Pengelolaan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan KKBPK

DASAR HUKUM : PERPRES No. 2 Tahun 2015 tentang RPJM Tahun , mengamanatkan kepada BKN untuk mengukur tingkat Profesionalitas ASN dengan menggunakan.

KEBIJAKAN PERENCANAAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

AZAZ-AZAZ DAN RUANG LINGKUP PEMBINAAN PEGAWAI

IMPLEMENTASI SAKIP BAPPEDA KABUPATEN BLITAR

OTONOMI DAERAH TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL Bagian perencanaan

PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS

PELATIHAN PENERAPAN KEBIJAKAN (TRAINING OF FACILITATOR)

PERAN KEMENDAGRI DALAM PELAKSANAAN PAMSIMAS

PENTINGNYA STRATEGI PUG DAN PPRG DI SEKTOR PERTANIAN

Penataan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PMP

KAJIAN ANALISIS DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDA) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015 PT. Secon Dwitunggal Putra.

IMPLEMENTASI SAKIP KECAMATAN PANGGUNGREJO KABUPATEN BLITAR

ANGGARAN BERBASIS PRESTASI KERJA & STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Disampaikan dalam acara Forum SKPD Pemerintahan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/

SPM Mohammad Nur Fauzi ( ).

PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 tentang APARATUR SIPIL NEGARA

PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH

PERJANJIAN KINERJA.

KEBIJAKAN PENGUATAN KARAKTER KEBANGSAAN

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Fungsi Anggaran Fungsi otorisasi: Anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan:

POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Samarinda, Rabu 14 Oktober 2018

Forum Konsultasi Publik Bappeda Provinsi Yogyakarta Tahun 2018

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS PEGAWAI.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

PENGINPUTAN APLIKASI SIMLARS TAHUN 2018

KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SEKRETARIAT MUSRENBANG-2018

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN BIDANG KOMINFO SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2014 Jawa Tengah, 31 Agustus 2018.

PROGRAM DAN PENGENDALIAN MUTU DIKLAT TENAGA TEKNIS

Pembuatan dan PELAKSANAAN KLHS RPJMD

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MEKANISME PENGALOKASIAN DAK FISIK 2018

PERMENDAGRI NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN.

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS SSSEKRETARIAT BADAN PPSDMK TERKAIT DENGAN POLTEKKES KEMENKES DAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN Disampaikan oleh : Sekretaris.

KEBIJAKAN kementerian dalam negeri dalam pembinaan PEMERINTAHAN DESA

Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si

Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM & ANGGARAN INSPEKTORAT I TAHUN 2019 (SETJEN) dan.

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM ASN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

SINERGITAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Penguatan Kapasitas Kecamatan untuk Meningkatkan Pelayanan Dasar

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DR. YUSHARTO HUNTOYUNGO, M.Pd. BEST WESTERN HOTEL BATAM, 4 JULI 2019

Transcript presentasi:

PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENDAGRI TAHUN 2019 KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Jakarta, 4 FEBRUARI 2019

BPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 PROYEK PRIORITAS BPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 Kegiatan Proritas : Penguatan Lembaga Demokrasi Kegiatan/Proyek KL Target 2019 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Orientasi DPRD Hasil Pemilu 2019 15 Angkatan Pusat Pengembangan SDM Regional 12 Angkatan

BPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 1 Kegiatan Proritas: Percepatan Pencapaian SPM di Daerah 2 Kegiatan Proritas : Penguatan Lembaga Demokrasi Kegiatan/Proyek KL Target 2019 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Diklat Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan 16 Angkatan Pusat Pengembangan SDM Regional (alokasi masing-masing regional sebanyak 4 akt) Kegiatan/Proyek KL Target 2019 Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Orientasi DPRD Hasil Pemilu 2019 15 Angkatan Pusat Pengembangan SDM Regional (alokasi masing-masing regional sebanyak 3 akt) 12 Angkatan

BPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 PRIORITAS NASIONAL BPSDM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2019 ORIENTASI DPRD Sasaran: anggota DPRD provinsi terpilih tahun 2019 sebanyak 2.147 orang Output: 27 Angkatan (BPSDM 15 Angkatan dan PPSDM Regional 12 Angkatan) dilaksanakan selama 3 Hari (30 JP) per-angkatan Outcome: meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan semangat pengabdian anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DALAM HAL PENERAPAN SPM DI DAERAH Sasaran: ASN Pemerintah Daerah sebanyak 960 orang Output: 32 Angkatan (BPSDM sebanyak 16 Angkatan dan PPSDM regional 16 Angkatan) dilaksanakan selama 5 hari dengan jumlah peserta 30 orang per-angkatan Outcome: Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan aparatur daerah dibidang penyusunan dokumen perencanaan OPD daerah yang berbasis implementasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM)

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN ORIENTASI DPRD KAPUS PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI KAPUS PPSDM REGIONAL BANDUNG KAPUS PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA KAPUS PPSDM REGIONAL MAKASSAR OTDA KEMENDAGRI

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DALAM HAL PENERAPAN SPM DI DAERAH KAPUS PPSDM REGIONAL BUKITTINGGI KAPUS PPSDM REGIONAL BANDUNG KAPUS PPSDM REGIONAL YOGYAKARTA KAPUS PPSDM REGIONAL MAKASSAR BANGDA KEMENDAGRI

Terima Kasih