PR PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Penyusun: Nur Khasanah Yudi Suparyanto Khilya Fa’izia SMP/MTs Kelas IX

BAB IV BAB III BAB II BAB V BAB I BAB VI

Bab I Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa dalam Masyarakat Budaya gotong royong merupakan sekelumit bukti perwujudan Pancasila dalam masyarakat. Bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat?

A. Dinamika Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa Sebelum pembelajaran dimulai, kamu dapat memutar lagu berikut untuk menanamkan rasa cinta terhadap Pancasila. Tujuan Pembelajaran : Setelah membaca penerapan Pancasila dan praktik ideal Pancasila dalam masyarakat, peserta didik mampu menilai kesesuaian penerapan Pancasila dalam masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Melalui tugas membuat kliping dan potret tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, peserta didik telah menunjukkan dukungan terhadap upaya mewujudkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan masyarakat dengan konsekuen. Setelah mengerjakan tugas secara mandiri, peserta didik mampu menjelaskan dan memaparkan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat dengan baik. Melalui pengerjaan tugas dengan jujur, peserta didik mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam wujud nyata. A. Dinamika Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa B. Praktik Ideal Penerapan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa C. Upaya Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Masyarakat

A. Dinamika Penerapan Pancasila dari Masa ke Masa 1. Masa Awal Kemerdekaan (1945-1959) 2. Masa Orde Lama (1959─1966) 3. Masa Orde Baru (1966─1998) 4. Masa Reformasi (1998 ─ sekarang)

Masa Awal Kemerdekaan Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) Pemberontakan Partai Komunis (PKI) di Madiun

Masa Orde Lama (1959−1966) Ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu.

Berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan. Pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Masa Orde Baru (1966─1998)

Masa Reformasi (1998─sekarang) Pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila, seperti: separatisme, radikalisme, dan terorisme. Adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa.

B. Praktik Ideal Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Praktik Ideal Pancasila sebagai Dasar Negara Praktik Ideal Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang.

Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila

C. Upaya Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila dalam Masyarakat Upaya Pemerintah Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila Upaya Masyarakat Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila

Upaya Pemerintah Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila Bidang Politik Penyelenggaraan pemilu secara LUBERJURDIL. Bidang Ekonomi Menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Bidang Sosial dan Budaya Adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Bidang Pertahanan dan Keamanan Dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri.

Upaya Masyarakat Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila Gotong royong. Saling menghormati dan menyayangi. Menjaga nama baik. Lingkungan Sekolah Menghargai karya teman. Tidak memaksakan kehendak. Mematuhi tata tertib. Lingkungan Keluarga Lingkungan Masyarakat Menghormati hak-hak anggota masyarakat. Menghormati keputusan yang diambil. Menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Mengedepankan toleransi antarumat beragama. Keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Lingkungan Bangsa dan Negara

Bab II Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pernahkah kamu mengikuti kegiatan pemilihan ketua OSIS? Kegiatan pemilihan ketua OSIS merupakan contoh penerapan nilai demokrasi di sekolah. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan bagian perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Tujuan Pembelajaran: Setelah membaca uraian materi pada bab ini, peserta didik mampu menjelaskan makna alinea dan pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dengan benar. Setelah membaca sebuah informasi yang disajikan, peserta didik mampu menganalisis dan menyintesiskan makna alinea serta pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang terkandung dalam wacana tersebut dengan tepat. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menerapkan pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Setelah mempelajari seluruh materi pada bab ini, peserta didik mampu menciptakan sebuah karya sederhana dengan baik. Isi dan Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 B. Pentingnya Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 C. Mewujudkan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Sehari-hari

A. Isi dan Makna Alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Pertama Alinea Kedua Alinea Ketiga Alinea Keempat Bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Bentuk negara yang dipilih, yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila.

Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Pokok Pikiran Pertama Negara dalam melaksanakan kewajiban didasarkan pada asas persatuan Pokok Pikiran Kedua Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok Pikiran Ketiga Sistem demokrasi menjadi bagian dari pelaksanaan kekuasaan sistem pemerintahan Indonesia dengan berdasarkan pada sistem perwakilan. Pokok Pikiran Keempat Undang-undang dasar mewajibkan pemerintah memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

B. Pentingnya Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Pokok Pikiran Pertama Menjabarkan Sila Ketiga Pokok Pikiran Kedua Menjabarkan Sila Kelima Pokok Pikiran Ketiga Menjabarkan Sila Keempat Pokok Pikiran Keempat Menjabarkan Sila Pertama dan Kedua Pemerintah wajib melindungi masyarakat secara adil. Adanya persamaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia mengakui dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berlaku adil pada setiap manusia. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan dalam negara.

Kedudukan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Sumber Hukum Tertinggi Negara Pokok Kaidah Negara yang Fundamental Naskah Proklamasi yang Terperinci Tercantumnya Pancasila dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 membawa konsekuensi bagi peraturan hukum yang terletak di bawah UUD NRI Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental atau disebut staatsfundamentalnorm. Menunjukkan adanya hubungan proklamasi dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memiliki keterkaitan dengan beberapa aspek ketatanegaraan Indonesia, seperti: Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Pancasila Batang Tubuh (Pasal-Pasal)

C. Mewujudkan Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam Kehidupan Sehari-hari Prinsip persatuan dan kesatuan Prinsip nasionalisme Indonesia Prinsip Wawasan Nusantara Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Keadilan distributif Keadilan legal Keadilan komutatif

Kedaulatan Rakyat Artinya, penyelesaian masalah di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dilakukan secara musyawarah mufakat

Ketuhanan Menurut Dasar Kemanusiaan Artinya bahwa segala aspek penyelenggaraan hidup berbangsa harus sesuai nilai-nilai Pancasila yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Ketuhanan Menurut Dasar Kemanusiaan

BAB III Bentuk dan Kedaulatan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 Tergesernya bahasa Indonesia oleh bahasa asing membuktikan bahwa kedaulatan bahasa kita perlu ditegakkan. Apakah yang dimaksud dengan kedaulatan?

Tujuan Pembelajaran: Setelah mempelajari materi tentang bentuk negara dan kedaulatan negara menurut UUD NRI Tahun 1945, peserta didik dapat menguraikan berbagai macam teori kedaulatan disertai tokoh dan negara yang menganut teori tersebut dengan tepat. Setelah membaca penggalan lirik lagu pada rubrik penguatan karakter, peserta didik mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dengan baik. Setelah menuliskan kegiatan yang mencerminkan sikap demokratis, setiap peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan sikap demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tepat. Setelah membuka laman yang disediakan dalam rubrik tautan, peserta didik mampu mengetahui tingkat perkembangan demokrasi serta pelaksanaan pemilu Indonesia dari masa ke masa dengan benar. Melalui pemanfaatan teknologi, peserta didik dapat mencari informasi tentang potensi ancaman kedaulatan di berbagai bidang dengan benar. Setelah membaca informasi tentang hari demokrasi internasional, peserta didik mampu menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik.

Bentuk dan Kedaulatan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945 A. Kedaulatan B. Bentuk Negara dan Kedaulatan sesuai UUD NRI Tahun 1945 C. Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945

A. Kedaulatan Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dalam negara tersebut.

Empat sifat kedaulatan menurut Jean Bodin Asli Kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain. Permanen Kekuasaan tetap ada selama negara itu berdiri. Tunggal Kekuasaan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi. Tidak terbatas Kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain.

Teori-Teori Kedaulatan Teori Kedaulatan Tuhan Teori Kedaulatan Raja Teori Kedaulatan Negara Teori Kedaulatan Hukum Teori Kedaulatan Rakyat

Tokoh yang Mengemukakan Pendapat tentang Makna Kedaulatan Rakyat John Locke Montesquieu J.J. Rousseau Johannes Althusius

B. Bentuk Negara dan Kedaulatan Negara Sesuai UUD NRI Tahun 1945 Secara umum bentuk negara di dunia ada dua: Negara kesatuan biasa disebut dengan negara unitaris. Negara kesatuan merupakan negara yang tidak disusun atas beberapa negara, tetapi bersifat tunggal. Negara Kesatuan Negara federasi dibangun atas gabungan berbagai negara. Dalam bentuk negara federasi dikenal istilah negara federal dan negara-negara bagian. Negara-negara bagian berhak mengurus sendiri rumah tangga negara. Negara Federasi/Serikat

Kedaulatan menurut jenisnya dibagi menjadi dua, terdiri atas: Kedaulatan ke dalam, artinya kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain. Contohnya, memajukan kesejahteraan umum. Kedaulatan ke luar, artinya kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan diplomasi atau kerja sama dengan negara lain demi kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, mengadakan kerja sama dengan negara lain.

Prinsip-prinsip Kedaulatan Negara Indonesia sesuai UUD NRI Tahun 1945 Prinsip kebebasan ditegaskan dalam konstitusi negara, tepatnya pada pasal 28, pasal 28E, pasal 28G ayat (2), dan pasal 28I ayat (2) Prinsip Kebebasan Prinsip kesamaan dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat pada pasal 28D ayat (1), pasal 28H ayat (2), dan pasal 28I ayat (2). Prinsip Kesamaan/Kesetaraan Prinsip suara terbanyak dalam pengambilan keputusan termuat dalam pasal 2 ayat (3), pasal 6A ayat (3 dan 4), pasal 7B ayat (3 dan 7), serta pasal 37 ayat (4). Prinsip Suara Mayoritas Prinsip Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) Akuntabilitas setiap pemegang kekuasaan telah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Beberapa ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat prinsip pertanggungjawaban di antaranya pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, dan pasal 22.

C. Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Menurut UUD NRI Tahun 1945 Kedaulatan Rakyat dalam UUD NRI Tahun 1945 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Batang Tubuh UUD NRI Tahun 1945

Mengapa kedaulatan rakyat perlu dilaksanakan? Kepastian hukum Perlakuan yang sama Legitimasi demokrasi Tuntutan akal budi

Prinsip Demokrasi Pancasila Prinsip-Prinsip Demokrasi Pemilik negara adalah rakyat sehingga rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Adanya lembaga negara yang berperan sebagai wakil rakyat dalam suatu negara. Tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang ataupun kepada golongan atau partai tertentu. Harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam negara dan mekanisme pelaksanaan kerjanya.

Prinsip Demokrasi Pancasila Secara Luas Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Secara Sempit Demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila menurut Jimly Assiddiqie Kebebasan atau persamaan Pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab Kedaulatan rakyat

Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Dilakukan tindakan korektif dalam usaha untuk meluruskan kembali pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 yang diselewengkan pada masa demokrasi terpimpin Praktik kenegaraan dan pemerintahan pada periode ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Demokrasi Pancasila Masa Reformasi 1998–Sekarang Terdapat indikasi ke arah terwujudnya kehidupan demokratis. Salah satu contohnya, yaitu adanya kebebasan pers. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berkedaulatan rakyat, dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lain.

Perbandingan Demokrasi Pancasila dengan Demokrasi Liberal dan Demokrasi Sosialis Pengambilan keputusan secara musyawarah. Tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Mengutamakan kepentingan umum. Demokrasi Liberal Pengambilan keputusan secara votting. Keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu. Memisahkan urusan agama dengan kehidupan bernegara. Mengutamakan kepentingan pribadi. Demokrasi Sosialis Pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas. Suara mayoritas kelompok menentukan segalanya. Tidak mengenal agama. Mengutamakan kepentingan bersama dan mengabaikan kepentingan pribadi. Demokrasi Pancasila Pengabilan keputusan secara Musyawarah. Tidak mengenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas. Agama tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara.

Pelaksanaan Demokrasi Melalui pemilihan umum secara periodik Demokrasi langsung Pelaksanaan Demokrasi Rakyat tidak langsung memilih calon pemimpinnya tetapi melalui perwakilan terlebih dahulu di lembaga legislatif. Demokrasi tidak langsung

Asas-asas pelaksanaan pemilihan umum Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur Adil

Keberagaman dalam Kehidupan Bermasyarakat BAB IV Hakikat Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Setelah melakukan diskusi tentang hakikat keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, peserta didik mampu mengetahui makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman dengan baik. Melalui kegiatan mencari contoh kasus konflik antaretnik, peserta didik mampu menunjukkan contoh masalah akibat keberagaman lainnya dalam kehidupan bermasyarakat dengan tepat. Setelah mengkaji tentang keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, peserta didik mampu menunjukkan bentuk sikap saling menghargai dan menghormati dalam masyarakat secara berkelanjutan. Melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu menunjukkan cara menyelesaikan konflik akibat keberagaman dengan baik dan benar. Tujuan Pembelajaran: B. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman C. Cara Menyelesaikan Konflik Akibat Keberagaman

Perhatikan gambar berikut! Meskipun memiliki ikatan darah, tidak dapat dimungkiri bahwa setiap anggota keluarga memiliki sifat atau watak berbeda-beda. Akan tetapi, semua perbedaan bersatu dalam satu keseragaman yang membangun keluarga.

A. Hakikat Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Apa makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia? Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang dibagi dalam beberapa provinsi. Tiap-tiap pulau memiliki suku, budaya, dan bahasa daerah berbeda-beda. Itulah keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

Makna Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia Keberagaman masyarakat Indonesia dapat dibuktikan dengan adanya keanekaragaman agama, suku bangsa, dan budaya, serta adat istiadat. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dipelihara. Ada berbagai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia seperti agama, ras, golongan, suku bangsa, sosial budaya, dan adat istiadat.

Bentuk Keberagaman yang ada di Indonesia Suku Bangsa Adat Istiadat Agama Ras Golongan Sosial dan Budaya

Apa Makna Persatuan dan Kesatuan? Persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan utuh, serasi, saling menguatkan, dan menghargai perbedaan. Persatuan berarti kumpulan dari berbagai komponen yang membentuk persatuan. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan yang menjadi satu. Apa Makna Persatuan dan Kesatuan?

Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pemersatu Keberagaman Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Mpu Tantular Pada tahun 1951 semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia.

Ciri-Ciri Bhinneka Tunggal Ika Adanya persamaan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Tumbuh dan berkembangnya sikap nasionalis pada setiap warga negara Tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap ras atau sukunya paling unggul Tidak adanya sikap diskriminatif Tidak adanya sikap kesukuan dan kedaerahan Terbinanya sikap saling menghormati antarwarga masyarakat

Dampak Positif dan Negatif Kebinekaan Masyarakat Indonesia No. Unsur Kebinekaan Dampak Positif Dampak Negatif 1. Etnik Pengikat kelompok masyarakat Memicu timbulnya konflik untuk bersatu antarkelompok masyarakat 2. Agama Sifat kebinekaan memperkuat keinginan bersatu dalam mencapai cita-cita bersama Disabilitas keamanan, disabilitas sosial-ekonomi, dan ketidakharmonisan sosial 3. Bahasa Mendorong munculnya paham yang menerima perbedaan Munculnya kekerasan karena kurangnya menghargai perbedaan 4. Budaya Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia kaya dengan keberagaman Munculnya permusuhan karena pertentangan budaya

B. Prinsip Persatuan dalam Keberagaman Nasionalisme Indonesia Bhinneka Tunggal Ika Kebebasan yang bertanggung jawab Wawasan Nusantara Persatuan pembangunan

C. Cara Menyelesaikan Konflik Akibat Keberagaman Mengembangkan Sikap Saling Menghargai dan Menghormati Menjaga Semangat Persatuan dan Kesatuan Membangun Keberagaman Inklusif Kesadaran Budaya Multikultur Membangun Toleransi Membangun Sikap Sensitivitas Gender

BAB V Harmoni dalam Keberagaman Tujuan Pembelajaran Melalui kegiatan membuat makalah kelompok, peserta didik mampu menjelaskan tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Setelah mengkaji tentang permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia, peserta didik mampu menunjukkan contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia beserta upaya penyelesaiannya dengan baik. Melalui kegiatan membuat artikel, peserta didik mampu menunjukkan prinsip-prinsip harmoni di tengah keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik. Melalui kegiatan membuat poster, peserta didik mampu menunjukkan peran serta dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dengan benar. Makna Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia B. Permasalahan Keberagaman Masyarakat Indonesia C. Prinsip Harmoni di Tengah Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

Makna Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia Bangsa Indonesia memiliki keberagaman budaya seperti gambar di samping. Keberagaman budaya harus dikelola dengan tepat agar dapat menjadi kekuatan bangsa. Bagaimanakah caranya? Makna Harmoni dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia Dalam menjaga keberagaman masyarakat Indonesia diperlukan harmonisasi, baik dalam keharmonisan suku, agama, ras, antargolongan, sosial budaya, ekonomi, maupun gender sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Harmoni dalam Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan Keberagaman suku, agama, ras dan golongan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada. Keberagaman suku, agama, ras, dan golongan tidak boleh dianggap sebagai perbedaan, tetapi hendaknya dijadikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Dalam harmoni keberagaman suku, agama, ras, dan golongan akan terbentuk suatu rangkaian kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antaranggota masyarakat.

Harmoni dalam Keberagaman Sosial Budaya Kehidupan sosial dan seni budaya di Indonesia, terdiri atas keberagaman mata pencaharian, tarian adat, makanan khas, rumah adat, dan pakaian adat. Dalam upaya menyelesaikan masalah sosial budaya diperlukan peran aktif semua pihak, baik warga masyarakat maupun pemerintah. Strategi tepat dalam menyelesaikan masalah sosial budaya dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta memelihara kerukunan hidup.

Harmoni dalam Keberagaman Ekonomi Keragaman kenampakan alam yang dimiliki Indonesia memengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi masyarakat. Keharmonisan antaranggota masyarakat tetap terpelihara meskipun masyarakat memiliki taraf hidup yang berbeda-beda.

Harmoni dalam Keberagaman Gender Kesadaran gender bararti meletakkan kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara sejajar. Dalam masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengambil peran yang berguna bagi sesama manusia lainnya.

Penyebab Konflik dalam Masyarakat Indonesia B. Permasalahan Keberagaman Masyarakat Indonesia Penyebab Konflik dalam Masyarakat Indonesia Faktor-faktor penyebab konflik dalam masyarakat sebagai berikut. Perbedaan Individu Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan Perbedaan Kepentingan Perubahan Sosial

Konflik Berdasarkan Jenisnya Konflik Antarsuku Konflik Antargolongan Konflik Ideologi Konflik Politik Konflik Antarras Konflik Antaragama

Gejala yang menyimpan potensi penyebab konflik sosial Menguatnya Etnosentrisme Kelompok Hubungan Penduduk Asli dan Pendatang Kurang Harmonis Hubungan Antarpenganut Agama Kurang Harmonis Stereotip terhadap Suatu Kelompok

Dampak Konflik dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia Dampak Positif Meningkatkan kecerdasan dalam menghadapi masalah. Menguatkan solidaritas. Menjadikan suatu bangsa lebih kuat menghadapi masalah global. Dampak Negatif Perpecahan dalam Masyarakat. Kerugian Harta Benda dan Korban Jiwa. Hancurnya Nilai-Nilai dan Norma Sosial yang Ada. Perubahan Kepribadian.

Upaya Penyelesaian Konflik dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia Upaya Preemtif Upaya Preventif Upaya Represif Upaya Kuratif

Penghargaan atas Prestasi C. Prinsip Harmoni di Tengah Keberagaman Alam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Kesetaraan Saling Pengertian Toleransi Kerja Sama Penghargaan atas Prestasi

Bab VI Konsep Bela Negara dalam Lingkup NKRI Tujuan Pembelajaran: Setelah melihat video pada rubrik tautan, peserta didik mampu menjelaskan makna bela negara dengan benar. Setelah mencari kasus yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan melalui rubrik tugas, peserta didik mampu membedakan peran komponen pertahanan negara dengan benar. Setelah mempelajari bentuk ancaman pertahanan negara, peserta didik mampu mengindentifikasi bentuk-bentuk ancaman terhadap keutuhan NKRI dengan tepat. Setelah berkunjung ke tempat yang berkaitan dengan peristiwa bela negara, peserta didik mampu menjelaskan berbagai upaya bela negara yang pernah dilakukan para pahlawan dengan benar. Setelah mempelajari upaya bela negara dalam berbagai bidang, peserta didik mampu menerapkan perilaku bela negara dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Bela Negara A Bela Negara dalam Mempertahankan NKRI B Mewujudkan Bela Negara sebagai Bentuk Cinta Tanah Air C

Perhatikan gambar berikut! Upacara bendera menjadi salah satu sarana menanamkan rasa disiplin dan cinta tanah air di lingkungan sekolah. Rasa cinta tanah air penting ditanamkan sebagai upaya menumbuhkan kesadaran bela negara. Lantas, apa yang dimaksud dengan bela negara?

Apa makna bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara. Kamu dapat mengetahui makna bela negara pada era sekarang dalam video berikut.

Komponen Pertahanan Negara dalam Bela Negara Komponen Cadangan Komponen Pendukung Komponen Utama

Ketentuan Perundang-undangan tentang Bela Negara UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 30 UUD NRI Tahun 1945 Undang-Undang UU No. 39 Tahun 1999. UU No. 2 Tahun 2000. UU No. 3 Tahun 2002. UU No. 34 Tahun 2004. Tap. MPR Tap MPR Nomor VII/MPR/2000

Bentuk Ancaman terhadap NKRI B. Bela Negara dalam Mempertahankan NKRI Bentuk Ancaman terhadap NKRI Nonmiliter Militer Agresi atau invasI Sabotase Pelanggaran wilayah oleh negara lain Aksi teror bersenjata Spionase Ancaman keamanan laut dan udara yurisdiksi nasional

Ancaman terhadap Keutuhan NKRI dapat berasal dari: Dalam Negeri Luar Negeri

Ancaman dari Dalam Negeri Ekonomi: Menurunnya minat masyarakat terhadap produk domestik, meningkatnya pengangguran, penyerapan tenaga kerja berkurang, serta koperasi yang sulit berkembang. Pertahanan dan Keamanan: Aksi pengeboman yang pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti Bali, Jawa Timur, dan Jakarta yang dilakukan oleh kelompok teroris. Sosial budaya: Penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, dan aksi tawuran antarpelajar; sikap dan perilaku berorientasi kebarat-baratan (westernisasi). Politik: Tindakan makar bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah secara konstitusional. Ideologi: Pada masa lalu ada sekelompok golongan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain, seperti PKI dan DI/TII.

Ancaman dari Luar Negeri Ekonomi: Mudahnya produk luar negeri untuk masuk ke Indonesia sehingga memengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja produk dalam negeri. Pertahanan dan Keamanan: Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang berakibat jatuhnya pulau tersebut ke tangan Malaysia. Ideologi: Masuknya paham radikal dan paham liberal dari negara lain. Sosial budaya: Cara berpakaian, gaya hidup kebarat-baratan dan membanggakan budaya luar dibandingkan budaya sendiri. Politik: Adanya intimidasi, provokasi dan blokade politik sebagai upaya menekan negara lain.

Bentuk-Bentuk Bela Negara Pertempuran Lima Hari di Semarang Pertempuran 10 November di Surabaya Pertempuran Ambarawa Pertempuran Medan Area Bandung Lautan Api Pertempuran Puputan Margarana Perlawanan terhadap Agresi Militer Belanda Perang Gerilya Perjuangan Fisik Bentuk-Bentuk Bela Negara Jalur Diplomasi Perjanjian Linggajati Perundingan Renville Perjanjian Roem-Royen Konferensi Meja Bundar (KMB)

C. Mewujudkan Bela Negara sebagai Bentuk Cinta Tanah Air Ideologi Pengamalan nilai-nilai Pancasila. Politik Hukum Menaati peraturan. Menegakkan supremasi hukum. Meningkatkan persatuan. Sosial Budaya Meningkatkan kepekaan sosial. Melestarikan budaya asli bangsa sendiri Meningkatkan kesadaran bersikap bijak di lingkungan masyarakat. Hankam Menjaga keamanan lingkungan. Menjauhi paham kedaerahan yang sempit. Menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Ekonomi Mencintai produk dalam negeri. Mengembangkan usaha perekonomian masyarakat. Meningkatkan kreativitas dan inovasi serta menghargai karya anak bangsa.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH -SELESAI-