Oleh : Drs. Maulana Amir MS, M.Si Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Pendidikan Palu, 15 Maret 2016 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK DALAM MENDUKUNG PENERAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIDK BARU DAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TIK DALAM MENDUKUNG PENERAPAN PENERIMAAN PESERTA DIDIDK BARU DAN UJIAN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER

Kebijakan Pemerintah  Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi  Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan e- Gov

NAWA CITA Agenda Prioritas No.2 (membangun transparansi tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik) & No.7 (mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional) NAWA CITA Agenda Prioritas No.2 (membangun transparansi tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik) & No.7 (mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional) MENTERI PANRB MENTERI KOMINFO Perumusan dan Sinkronisasi, Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan e-Government (Suprastruktur/Policy & Konten) Pelaksanaan Pembangunan Sistem & Infrastruktur e-Government UU Perpres OUTCOME Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

e-Government adalah penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik. e- Government bisa disamakan dengan online government, yaitu pelayanan pemerintah berbasis internet, seperti portal, website, , blog, dan sebagainya. Ruang lingkup e-Government : Ruang lingkup e-Government dapat dibedakan menjadi dua konteks, yaitu konteks makro dan mikro.  Dalam konteks makro, e-government mencakup Penggunaan Telematika (ICT) secara efektif dan efisien guna menunjang pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintah dalam misinya sebagai pengemban amanat menuju masyarakat demokratis, adil, makmur dan sejahtera.  Dalam konteks mikro, e-government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika E-Government

5 (lima) Dimensi e-Gov Kebijakan Kelembagaan Infra Struktur Aplikasi Perencanaan

 Memperkuat fungsi TIK pada institusi pemerintahan Kelembagaan Kebijakan Sinkronisasi investasi TIK nasional Multiyear fiscal policy and multiyear contract Penggunaan komponen lokal untuk industri TIK  Peningkatan Kualitas SDM TIK dengan bekerja sama dengan institusi Reseacrh and Development  Peningkatan kualitas SDM industri TIK SDM Infrastruktur Dasar e-Government

Infrastruktur TI didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi system informasi perusahaan yang terperinci. Infrastruktur TI meliputi investasi dalam peranti keras, peranti lunak, dan layanan- seperti konsultasi, pendidikan, dan pelatihan- yang terbesar di seluruh perusahaan atau tersebar diseluruh unit bisnis dalam perusahaan. Pengertian Infrastruktur TI

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi.  Teknologi Informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi.  Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

 Identifikasi komponen – komponen infrastruktur IT yang dibutuhkan  Memadukan kebutuhan strategis organisasi, tren teknologi dan standar pemerintahan  Berorientasi pada arsitektur aplikasi pemerintahan  Identifikasi komponen – komponen infrastruktur IT yang dibutuhkan  Memadukan kebutuhan strategis organisasi, tren teknologi dan standar pemerintahan  Berorientasi pada arsitektur aplikasi pemerintahan Perencanaan Infrastruktur TIK Pemerintah Provinsi

 Kerangka Dasar Pemikiran  Rancangan Kebutuhan dan Standarisasi  Peta Tahapan Pengembangan  Rekomendasi Strategi Implementasi Master Plan TIK

 Komponen Piranti Keras / Hardware Komputer, terbagi menjadi :  Komponen Mesin, misalnya Komputer Client / PC, Personal Data Assistant (PDA), Laptop, dan Server  Komponen Mainframe.  Komponen Piranti Lunak (Software) Komputer, misalnya Sistem Operasi Microsoft Windows, Linux, Unix, dan lain-lain.  Komponen Managemen dan Penyimpanan Data. Managemen dan penyimpanan data sangat penting sebab jumlah informasi digital yang baru di dunia berlipat dua kali lipat setiap tiga tahun sekali, sebagian digerakkan oleh e-commerce dan e-bussines. Oleh sebab itu pasar perangkat penyimpanan data digital terus meningkat setiap tahunnya. Komponen Infra Struktur TIK

 Komponen Jaringan/Telekomunikasi. Komponen jaringan/telekomunikasi biasanya disediakan oleh perusahaan penyedia layanan telekomunikasi/telepon yang menawarkan konektivitas suara dan data, WAN dan akses internet.  Komponen Platform Internet.  Komponen Layanan dan Konsultasi Integrasi Sistem.  Komponen Software Aplikasi Enterprise/Enterprise Software Application.

 Efisien Dengan tersedianya komponen-komponen yang dapat dimanfaatkan bersama oleh berbagai sistem aplikasi (lama dan baru)  Efektif Komponen-komponen yang mudah dipadukan dan diintegrasikan  Fleksibel komponen-komponen mudah dirombak, di up-grade atau diganti Pemerintah Provinsi Ciri dari Infrastruktur TIK :

Data Center Internet Intranet Infrastruktur Jaringan Bandwich Sistem Radio, Fiber Optik, Satelit Infra struktur jaringan

Interoperabilitas Data Aplikasi Data Center Sistem Komunikasi dan lain-lain Data Center voice Video conference Fungsi Jaringan TI

Program KPU/USO Road Map TIK Nasional Palapa Ring Nusantara Internet Excange (NIX) Infrastruktur Pendukung TIK Di Sulawesi Tengah

Lokasi Penyebaran Program KPU/USO di Sulawesi Tengah: No.Kabupaten / KotaDesa DeringPLIKMPLIKPLIK Sentra Produktif WIFI KabupatenNIXTelinfo Tuntas 1.Palu Donggala Sigi Parigi Moutong Poso Tojo Unauna Morowali Banggai Bangkep Tolitoli Buol

Seluruh Desa ada akses Telepon Strategi TIK Nasional Kepmen Kominfo 2010: Tim Koordinasi Keamanan Informasi Nasional E-Government Master Plan Indonesia Connected Indonesia Informative Indonesia Broadband Indonesia Digital Seluruh Kecamatan ada akses Internet Penguatan Kelembagaan Penguatan Komitmen Penyediaan Sumber Daya Penguatan SDM TIK Seluruh Ibu Kota Provinsi Terhubung Jaringan FO Seluruh Kabupaten / Kota ada akses brodband Peningkatan E- Layanan, E- Health, dan E- education untuk semua Peningkatan akses broadband diatas 5 MB Peningkatan daya saing bangsa dan industri innovatif Seluruh Kabupaten / Kota memiliki e-Gov Indonesia yang kompetitif 2010 Masyarakat Pengetahuan Masyarakat Informatif No blankspot akses Internet No blankspot akses telepon Masyarakat Madani … 2018… 2020…

PALAPA RING

Nusantara Internet Exchange

Sekian dan Terima kasih