KONDISI UMUM SEBELUM REFORMASI BIROKRASI 2 MASIH DIWARNAI DENGAN PRAKTEK KKN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PELAYANAN PUBLIK BELUM SEPERTI YANG DIHARAPKAN.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pelayanan Cepat,Tepat, Terjangkau, Transparan dan Kepastian Hukum
Advertisements

SEMINAR: Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
Nama: Siti rokhmayatun Prodi / Fak.: Bahasa inggris/Isipol
Good Governance Ali Rokhman Sumber:
Bureaucracy Reform: Progress, Outcomes and Impact KPK 3 Desember 2008.
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
PATOLOGI DAN REFORMASI SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA
Departemen Pendidikan Nasional :: 227,7 juta Penduduk, 51 juta Pelajar, 2,7 juta guru, 293 ribu sekolah ::.. BIG SIZE Managing a ! 2.
REFORMASI BIROKRASI NASIONAL PERIODE TAHUN
Tantangan reformasi birokrasi pemerintahan jokowi : refleksi terhadap pelayanan publik JAKARTA, 3 juni 2015.
Tim Fasilitator PKP2A 1 LAN untuk Bimbingan Teknis Penyusunan SOP dan SP Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon April 2014.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
SASARAN REFORMASI BIROKRASI pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik.
EVALUASI SAKIP DAN RB PROVINSI JAWA TENGAH Oleh Kementerian PAN dan RB
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN A. Latar belakang Tujuan kebijakan Reformasi Birokrasi di Indonesia adalah untuk.
BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI
Penerapan PMPRB Secara Online pada Pemerintah Daerah
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H.,M.Hum.
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP.,M.Si.
MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA Oleh H
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MELANJUTKAN REFORMASI BIROKRASI
PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2017
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
SIKAP UNTUK EVALUASI KINERJA APARATUR
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2017
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
PROGRES PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI
MARTOYO DIREKTORAT SDM DAN UMUM PENCAPAIAN AKHIR TAHUN 2015 &
PENGARAHAN DALAM RAKORNAS APIP
PRIORITAS NASIONAL REFORMASI BIROKRASI DI BIDANG PBJ
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Grand Design dan Roadmap Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI FOKUS PADA REVOLUSI MENTAL
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN BERAU TAHUN
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
Agied Dharmayantie ( ) Anita Rosalin Hutahayan ( ) Ari Kleryyanti ( )
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
Area Perubahan AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Organisasi 2. Tatalaksana
PEMBINAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI KEPALA BAGIAN PERENCANAAN.
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENERAPAN KOORDINASI DAN SINGKRONISASI Tugas dan Fungsi Cabang Dinas dalam Rangka Mewujudkan Sekolah Menengah yang Mandiri Drs. ISTU HANDONO, M.Pd. Kepala.
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan Disajikan di Universitas Diponegoro, Semarang 8 November 2011 Bagian Ketatalaksanaan Biro Hukum dan.
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
ARAHAN MENTERI DALAM NEGERI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
MONITORING Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/satuan kerja, lingkup kementerian/lembaga, dan pemerintah.
EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENDIKBUD TAHUN 2017
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
PROSES BISNIS KECAMATAN PUCUK
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG SPIP.
STRATEGI PERCEPATAN MENUJU PEMERINTAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN EFISIEN
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Drs. Agus Uji Hantara, Ak., M.E.
KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019
EVALUASI REFORMASI BIROKRASI,
1 2 Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA Jeanny HV Hutauruk,SE,MM,Ak,CA MAHKAMAH AGUNG Santika Hotel – Bekasi 25 – 26 November 2015.
Implementasi Reformasi Birokrasi dan Penanganan Benturan Kepentingan
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) KKP Teuku Nilwan Inspektur IV Inspektorat Jenderal KKP Bogor, 14 Mei 2019.
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
Transcript presentasi:

KONDISI UMUM SEBELUM REFORMASI BIROKRASI 2 MASIH DIWARNAI DENGAN PRAKTEK KKN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PELAYANAN PUBLIK BELUM SEPERTI YANG DIHARAPKAN KINERJANYA BELUM EFEKTIF, EFISIEN, DAN AKUNTABEL MENIMBULKAN KETIDAKPUASAN/ KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT SEHARUSNYA MEMPERLANCAR, MALAHAN MEMPERLAMBAT PROSES PEMBANGUNAN MENGHAMBAT DUNIA USAHA DAN DAYA SAING NASIONAL AKIBAT

SASARAN REFORMASI BIROKRASI Program RB 9 Program Quick win 3 pemerintahan belum bersih, kurang akuntabel dan berkinerja rendah pemerintahan belum efektif dan efisien pelayanan publik masih buruk pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi pemerintahan yang efektif dan efisien pelayanan publik yang baik dan berkualitas

PROGRAM REFORMASI BIROKRASI

LANGKAH – LANGKAH REFORMASI BIROKRASI 6 Mendapatkan komitmen pimpinan yang kuatMelibatkan seluruh pemangku kepentinganMembentuk tim reformasi birokrasiMenetapkan Road Map (8 Area Perubahan)Menerapkan manajemen berbasis kinerjaMenginformasikan upaya dan hasil secara berkala, termasuk quick winsMelaksanakan monitoring dan evaluasi (PMPRB)Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi

Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip- prinsip good governance Peraturan Perundang- undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Sumber Daya Manusia Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Manajemen Perubahan Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi 8 AREA PERUBAHAN RB 7

PROSES BISNIS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 8 Road Map Proses RB PMPRB Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Internal Monitoring dan Evaluasi Internal Indeks RB dan Rencana Aksi Tindak Lanjut Pelaporan dan Rencana Perbaikan Pelaporan dan Rencana Perbaikan Pelaksanaan Feedback PROSES INTERNAL EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA EVALUASI EKSTERNAL UPRBN DAN TIM QA

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 9 KONDISI (Pengungkit dan Hasil RB) KONDISI (Pengungkit dan Hasil RB) HARAPAN (Pengungkit dan Hasil RB) HARAPAN (Pengungkit dan Hasil RB) GAP ROAD MAP PELAKSANAAN RB MONITORING DAN EVALUASI RB <<< FEED BACK