FACTS ON THE SYSTEM OF MILITARY / POLICE DRAFTING IN INDONESIA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
BAB I, PARTISIPASI DALAM UPAYA BELA NEGARA
Advertisements

APEL DANSAT TNI AD TERPUSAT TA
Berkelas.
BAB IV UUPA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN HK AGRARIA NASIONAL
DEFINISI HAN JM. BARON De GERANDO
STRUKTUR POLITIK NEGARA
Otonomi Daerah Pengantar
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
BELA NEGARA Pengertian Bela Negara
MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN By ISNAWATI
DEPARTEMEN PERTAHANAN RI
NAMA : ISKANDAR M. SAHIL, S.E.
WAWASAN KEBANGSAAN MERUPAKAN TOLOK UKUR TUMBUHNYA NASIONALISME INDONESIA Kelompok: Uun Triyani – Nim Chusnulia Nugraheni – Nim
MATERI I PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
Otonomi Daerah.
D. LANDASAN WAWASAN NUSANTARA
Bab III: SISTEM KETATANEGARAAN RI
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
BIRO BINAMITRA POLDA METRO JAYA Jl. Jend. Sudirman No
KI kd/indikator materi pustaka
DEMOKRATISASI DAN REFORMASI KEAMANAN
Politik dan Strategi Pertahanan Keamanan Nasional (Polstrahankamnas)
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
NOTA KESEPAKATAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DGN PGRI
BELA NEGARA 14 Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 : Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
PARTISIPASI DALAM USAHA PEMBELAAN NEGARA
Dirpotrana Ditjen Pothan Kemhan
ANATOMI KEAMANAN NASIONAL
KEBIJAKAN PERTAHANAN NEGARA
Politik Luar Negeri Indonesia
PERINGATAN 5 TAHUN PELAKSANAAN
TATARAN DASAR BELA NEGARA
Kelompok 1 Aprilian widia putra Irman firmanto ABDUL GOPUR Adhi anggara Adhtiya karisma putra.
Yoga Gandara : Pengabdian Sesuai Profesi
BAB 1 Pembelaan Negara A. Negara B. Pentingnya Usaha Pembelaan Negara
Wawasan nusantara (Lecture 6 & 7)
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
STRATEGI KEMITRAAN POLRI DAN SENKOM
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
“HAK POLITIK ANGGOTA TNI DAN POLRI”
KESADARAN BERKONSTITUSI
Pendidikan kewarganegaraan
Pendidikan kewarganegaraan
SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2. Pengaruh Aspek Politik
Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraa Republik Indonesia
Pendidikan Kewarganegaraan
Ancaman di Bidang Sosial Budaya
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
Bab VIII Ketahanan Nasional
Wawasan nusantara (Lecture 5 & 6)
UNIERSITAS NEGERI YOGYAKARTA (UNY)
Pendidikan kewarganegaraan
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN – TM KE-6
Pendidikan kewarganegaraan
BAB 1 USAHA PEMBELAAN NEGARA
Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia AYU NOVITA ARUMSARI (19) DEA AMANDA AMELIA R (24)
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Dosen ; Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.
Kerja Kelompok PKN Kelas IX-I Tentang HANKAMRATA
NEGARA & KONSTITUSI Konstitusionalisme,
Bentuk-Bentuk Usaha Pembelaan Negara
Strategi dalam mengatasi Ancaman Integrasi Nasional
BAB I, PARTISIPASI DALAM UPAYA BELA NEGARA
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
OTONOMI DAERAH.
Transcript presentasi:

FACTS ON THE SYSTEM OF MILITARY / POLICE DRAFTING IN INDONESIA

PERTAHANAN DAN KEAMANAN LATAR BELAKANG = PENGGABUNGAN TNI – POLRI - TUMPANG TINDIH PERAN & FUNGSI - PERTJ TDK JELAS SENDI’S DEMOKRASI TERSUMBAT = DWI FUNGSI = TNI – POLRI ALAT KEKUASAAN ABSOLUTISME & KESEWENANGAN REFORMASI DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

PENATAAN PERAN & FUNGSI REFORMASI HASILKAN PERUB MENDSR DLM SIS KETANEG & KENEGARAAN PEMISAHAN TNI & POLRI PENATAAN PERAN & FUNGSI

LANDASAN HUKUM 1. UNDANG UNDANG DASAR TAHUN 1945 PASAL 30 , KEIKUTSERTAAN TIAP WN DLM HANNEG SBG PERWUJUDAN HAK & KEWAJIBAN DLM USAHA HANNEG (2).TNI DAN POLRI SBG KUAT UTAMA (3).POLRI JAGAKAMTIBMAS,LINDUNG, YOM DAN GAKKUM 2. TAP MPR NO V / 2000., TTG PEMANTAPAN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL TAP MPR NO VI / 2000 , TENTANG PISAH TNI & POLRI TAP MPR NO VII / 2000, TENTANG PERAN TNI & PERAN POLRI 3. UU RI NO.2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 4. UU RI NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA 5. UU RI NO 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA

TENTARA NASIONAL INDONESIA LAKS JAK HANNEG UNTUK HAN KEDAULATAN NEG & KEUTUHAN WIL LIND KEHORMATAN & KESELAMATAN BANGSA. LAKS OPERASI MILITER SELAIN PERANG. IKUT SERTA SECARA AKTIF DLM TGS HAR PERDAMAIAN REGIONAL & INTERNASIONAL

PERAN & FUNGSI TNI BERPERAN ALAT NEG DI BID HAN M’JALANKAN TGSNYA BDSKAN KEBIJAKAN & KEPUTUSAN POL NEG BERFUNGSI PENANGKAL ANC MIL & ANC B’JATA PENINDAK SETIAP BTK ANC PEMULIH KONDISI KAM NEG

KEDUDUKAN DLM PENGERAHAN & GUN KUAT MIL TNI BERKEDUDUKAN DI BAWAH PRESIDEN DLM JAKSTRAHAN SERTA DUKMIN TNI DI BAWAH KOORDINASI DEPHAN

TUPOK TNI GAKKAN KEDAULATAN NEG HANKAN KEUTUHAN WIL NKRI LIND SEGENAP BANGSA & SGL TUMPAH DARAH INDONESIA OPSMIL DILAKUKAN UNTUK PERANG DAN OPSMIL SELAIN PERANG

SUPREMASI SIPIL DLM HUBNYA DGN TNI KEKUASAAN POL YG DIMILIKI ATAU MELEKAT PD PEMIMPIN NEG YG DIPILIH RAKYAT MEL HASIL PEMILU SESUAI DGN ASAS DEMOKRASI. DLM HUBNYA DGN TNI TNI TUNDUK PD SETIAP KEBIJAKAN & KEPTS POL YG DITETAPKAN PRESIDEN MEL PROSES MEKANISME KETATANEGARAAN

TUPOK POLRI HARKAMTIBMAS GAKKUM - LIN, YAN, YOM MAS DISELURUH WIL NKRI

KEIKUTSERTAAN TIAP WN SBG PERWUJUDAN HAK & KEWAJIBAN DLM USAHA HANNEG HAKIKAT HANNEG PASAL 30 UUD 1945 KEIKUTSERTAAN TIAP WN SBG PERWUJUDAN HAK & KEWAJIBAN DLM USAHA HANNEG USAHA HANEG DILAKS MEL SISHANKAMRATA TNI KUAT UTAMA RAKYAT KUAT PENDUKUNG

PENYUSUNAN HANNEG HANNEG BERSIFAT SEMESTA HANNEG DISUN BDSKAN PRINSIP DEMOKRASI, HAM KESEJAHTERAAN UMUM LINGKUNGAN HIDUP, HUKUM NAS HK INT & KEBIASAAN INT HIDUP BRDMPINGAN SCR DAMAI

TUJUAN HANNEG M’JAGA & M’LIND KEDAULATAN NEG KEUTUHAN WIL NKRI KESELAMATAN SEGENAP BANGSA DARI SEGALA BENTUK ANCAMAN

DLM MENGHADAPI ANCAMAN SISHAN NEG DLM MENGHADAPI ANCAMAN TNI - KOMPONEN UTAMA DIDUKUNG OLEH  KOMP CADANGAN  KOMP PENDUKUNG ANCAMAN MILITER LEMB PEMERINTAH DI LUAR BIDANG PERTAHANAN. DIDUKUNG OLEH UNSUR’S LAIN KEKUATAN BANGSA ANCAMAN NON MILITER

KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA TNI Latsarmil KOMP. CADANGAN Latsarmil KOMP. PENDUKUNG 5 4 3 2 1 Latsar Para militer : . P o l i s i (Brimob) . Polisi PP . Linmas . S a t p a m . M e n w a . Organisasi Kepemudaan . Organisasi bela diri . Satgas Partai . Dll TA / profesi Industri SDA/B & Sar/pras Semua warga negara : . individu . organisasi masy. (LSM dsb.)

 ADALAH SDN (SDM, SDA, SDB)  ADALAH SDN (SDM, SDA, SDB) KOMPONEN CADANGAN  ADALAH SDN (SDM, SDA, SDB) YANG TELAH DISIAPKAN DIKERAHKAN MELALUI MOBILISASI GUNA MEMPERBESAR DAN MEMPERKUAT KEKUATAN & PUAN KOMPONEN UTAMA (TNI) KOMPONEN PENDUKUNG  ADALAH SDN (SDM, SDA, SDB) YG DPT DIGUN UTK MENINGKATKAN KUAT & PUAN KOMPONEN UTAMA & KOMPONEN CADANGAN

PERAN TNI DAN POLRI SESUAI ESKALASI ANCAMAN DAR PRG DAR MIL DAR SIP TERTIB SIPIL AMAN RAWAN G A W A T POLRI OMP T N I OMSP

Civil Defence Dephan akan merumuskan kebijakan yg menyangkut mobilisasi sumber daya yg diperlukan dalam penanggulangan bencana . Perlu dikeluarkan RoE ttg perbantuan TNI kpd POLRI dlm konteks Public Security (Kamtibmas).

TOTAL DEFENCE (national defence) MILITARY DEF. (TNI) NON MILITARY DEF. ( national resources ) WAR CIVIL DEF. NM. DEF. FORCE O T W 1. atasi separatis 2. atasi pemberontak 3. atasi terorisme 4. pam perbatasan 5. pam obvitstrat 6. pam penerb/pelayaran 7. pam pres/wapres 8. bantu polri 9. bantu pemda 10. bantu pem. binpotnas 11. bantu pam tamu neg. 12. disaster relief 13. SAR ops. 14. peace keeping . komp. cad . komp. duk . public security . disaster mng. . human ops . social . economic . psychological def . Technology. RoE Law

Selesai