LIYA IRAWATI, Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)

Identitas Mahasiswa - NAMA : LIYA IRAWATI - NIM : PRODI : Ilmu Hukum - JURUSAN : Hukum dan Kewarganegaraan - FAKULTAS : Hukum - liea_88 pada domain yahoo.co.id - PEMBIMBING 1 : Drs. Sugito, S.H., M. Si. - PEMBIMBING 2 : Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. - TGL UJIAN :

Judul Perkawinan di Bawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)

Abstrak Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu, haruslah berdasarkan Ketuhahan Yang Maha Esa. Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Perkawinan umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya.Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan kasus perceraian, karena kurangnya kesadaran untuk bertanggungjawab dalam kehidupan berumahtangga bagi suami istri. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur, pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974, dampak perkawinan dibawah umur dan cara mencegah perkawinan dibawah umur. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun. Namun dalam praktekanya masih banyak kita jumpai perkawinan dibawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggungjawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam hal ini untuk menggambarkan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Data yang digunakan adalah 1.Data Primer Data ini merupakan sejumlah keterangan-keterangan dan fakta yang langsung diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang dipandang mengatahui obyek yang diteliti dan 2. Data sekunder Data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, berupa peraturan perundangundangan, buku literatur, dokumen-dokumen resmi, yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 1. Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung guna mendapatkan data-data yang diperlukan yaitu Hakim dan Penitera Pengadilan Agama Kabupaten Klaten, Ketua KUA, dan juga masyarakat pada umumnya. 2. Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang mendorong mereka melakukan perkawinan dibawah umur diantaranya : faktor ekonomi, faktor kemauan sendiri, faktor pendidikan, faktor orangtua, faktor kehamilan. Pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut Undang-Undang No 1 tahun Terjadinya perkawianan dibawah umur membawa dampak yang tidak baik bagi mereka antara lain : bagi suami-istri, dampak terhadap anak-anak, dampak terhadap masing-masing keluarga. Dan cara mencegah perkawinan dibawah umur. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua perkawinan dibawah umur berdampak kurang baik bagi sebuah keluarga karena sedikit dari mereka telah melangsungkan perkawinan dibawah umur dapat mempertahankan dan memelihara keutuhannya sesuai dengan tujuan perkawinan saran yang direkomendasikan antara lain : kepada masyarakat yang memiliki sosial ekonomi rendah hendaknya lebih meningkatkan keadaa ekonominya untuk dijadikan sebagai sumber penghasilan lain. Saran dari hasil penelitian agar masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya dilakukan dalam usia yang yang cukup matang dan telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Atau suami istri telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan atau harus benar-benar telah matang secara fisik maupun psikis dan harus siap jasmani dan rohani.Agar orangtua lebih mengawasi, memberikan pendidikan yang cukup guna masa depan anak agar lebih baik lagi. Cara yang lebih baik atau cepat dilakukan agar dapat mencegah perkawinan dibawah umur adalah anak lebih didekatkan kepada Tuhan YME agar mereka tahu mana hal yang baik dan buruk dan mengetahui tentang pendidikan agama. terlebih lagi adalah peran orangtua dalam mendidik anak-anak dan mengarahkan mereka kepada hal yang positif.

Kata Kunci Kawin, Dibawah Umur,UU

Referensi Abdulmanan Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Jakarta : Rajagrafindo Ahmad Baharudin Hukum Perkawinan di Indonesia studi Historis Metodologis. Jakarta : Syariah Press Hadikusuma hilman Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Bandung : Penerbit mandar maju Hadikusuma. Hilman Hukum Perkawinan Adat. Bandung: Alumni. Hamid, Andi Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnya. Jakarta: Sinar Grafika Irianto sulistyowati Perempuan dan Hukum (menuju hukum yang berprespektif kesetaraan dan keadilan). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Komariah Hukum Perdata. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang Meliala S Djaja Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga. Bandung: Nuansa Mulia Moleong. lexy Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Pt.Remaja Rosdakarya Rasyid. Raihan Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada Saebani Beni Ahmad Perkawinan dalam Hukum Islam Dan Undang- Undang (Prespektif Fiqh Munakahat dan UU No 1 tahun 1974 tentang Poligami dan Problematikanya), Bandung : Penerbit Pustakasetia Saleh Wantjik Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia Salim Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Jakarta: Penerbit Sinar Grafika Subekti Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Penerbit PT Intermasa Sudarsono Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta Sugito Paparan Kuliah atau Buku Ajar, Semarang : Universitas Negeri Semarang Soeryono. Soekanto Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta:PT. Grafinda Soimin Soedarya Hukum Orang dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat/BW-Hukum Islam & Hukum Adat, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika Syahrani. Riduan Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung; Penerbit PT.Alumni Titik Triwulan Titik Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher Usman Rachmadi Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika Peraturan Perundangan Lain Subekti dan Tjitro Sudibio Undang-Undang no 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pradya Paramita, Jakarta Subekti dan Tjitro Sudibio Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pradya Paramita, Jakarta Usman Rachmadi Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika Kompilasi Hukum Islam Undang-Undang No 21 tahun 2007 tentang PT PPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Terima Kasih