STRATEGI KELUAR DARI KRISIS: Mewujudkan Model Pembangunan Berbasis pada Sumberdaya Alam Institut Pertanian Bogor

Dampak Krisis Finansial Global Resesi negara maju Penurunan permintaan global dan Penurunan harga Penurunan volume perdagangan Kebangkrutan perusahaan di sektor riil maupun finansial PHK yang semakin masive

Dampak krisis di Desa Penurunan harga yang diterima petani: Penurunan harga di tingkat petani lebih tajam  elastisitas transmisi 1,3 persen Eksportir dan perusahaan inti menekan kerugian dengan cara membebankannya pada petani yang tidak memiliki daya tawar Memburuknya income, NTP Penurunan permintaan ekspor: Perusahaan inti lebih mendahulukan menyelamatkan usaha sendiri  mengurangi atau menghentikan pembelian dari petani Petani memutuskan untuk tidak memelihara kebun: Buruh tani kehilangan pekerjaan  PHK secara informal Tanaman perkebunan kehilangan produktivitas dalam jangka panjang  petani kehilangan potensi pendapatan jangka panjang

Desa selama ini lebih sengsara dibanding kota

Perkiraan Dampak Krisis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kode Deskripsi Orientasi Produksi (%) Laju Pertumbuhan (%) Domestik Ekspor 2005 2007 2008 2009 1 Tanaman Bahan Makanan 100 2.6 3.5 5.4 4.5 2 Perkebunan 89 11 2.5 4.0 3 Peternakan 2.1 3.3 4 Kehutanan 92 8 -1.5 -1.7 -0.8 5 Perikanan 95 5.8 3.0 2.0 6 Pertambangan migas 50 -1.8 -1.2 0.0 7 Pertambangan bukan migas 39 61 12.1 5.5 Penggalian 98 7.4 8.6 7.8 5.0 9 Industri Bukan Migas 75 25 5.9 5.2 10 Industri migas 57 43 -5.9 -0.1 Listrik gas dan air minum 6.3 10.4 10.5 6.5 12 Bangunan - 7.5 13 Perdagangan 85 15 8.9 14 Restoran dan hotel 6.7 5.3 Pengangkutan 93 2.8 16 Komunikasi 25.1 29.5 15.0 10.0 17 Keuangan 6.8 8.0 8.5 18 Pemerintahan Umum 1.9 19 Jasa Lainnya 7.9 7.6 20 Kegiatan yang tak jelas batasannya PDB 99 5.7 6.2 Sumber : diolah dari BPS IO 2005

Dari krisis yang lalu kita belajar ... Walaupun desa menjadi penyelamat, sektor pertanian tumbuh dengan baik  tetapi karena ada beban tambahan dari kota  produktifitas pertanian turun  kesejahteraan turun Relevansi sekarang: keadaan bertambah berat manakala desa harus menanggung dua beban: Terimbas secara langsung oleh krisis Limpahan beban pengangguran dari kota Desa sudah lebih dahulu terkena krisis sejak Juni 2008, sektor finansial kota baru terimbas sejak Oktober 2008, sektor manufaktur kota baru terkena dampak sejak Januari 2009

Stimulus yang tidak Pro- desa Petani dan Produk Pertanian tidak dikenai pajak

Dampak Model Pembangunan Saat ini Semakin memperdalam fenomena “decoupling” dimana sektor riil macet termasuk di sektor pertanian dalam arti luas Dominasi pertumbuhan ekonomi oleh sektor konsumsi dan terutama sektor spekulasi finansial Global private sovereignity  penguasaan aset publik oleh asing dan ketergantugan impor dari banyak kebutuhan pokok

MASYARAKAT SEJAHTERA: KRISIS GLOBAL MASYARAKAT SEJAHTERA: BERKEADILAN BERKEDAULATAN BERKELANJUTAN PERSPEKTIF BARU

Prinsip Berkedaulatan 1) Pemikiran pembangunan yang lebih mencerminkan kedaulatan rakyat 2) Peraturan perundangan yang mencerminkan kedaulatan dan pemihakan terhadap kepentingan rakyat banyak Kebijakan ekonomi-politik yang berorientasi kepada sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Berdaulat dalam alokasi sumber-sumber keuangan untuk kesejahteraan rakyat Rezim devisa yang lebih berdaya guna untuk pengembangan ekonomi yang mensejahterakan rakyat 6) Kedaulatan atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 7) Perlindungan dan penguatan munculnya kelompok-kelompok tani, nelayan, peternak, perkebunan yang berdaulat dalam mengatur dan mengembangkan sumberdaya

Prinsip Berkeadilan 1) Pemikiran pembangunan yang lebih menjamin keadilan bagi rakyat 2) Kesetaraan akses, pemanfaatan, dan kontrol bagi rakyat atas sumber-sumber ekonomi 3) Kebijakan ekonomi-politik yang lebih berkeadilan bagi rakyat banyak 4) Keadilan dalam alokasi sumber-sumber keuangan untuk mengoreksi ketimpangan sosial ekonomi Pengaturan moneter yang menunjang suksesnya otonomi daerah dan desentralisasi sehingga menjamin keadilan bagi rakyat banyak Sistem fiskal yang menjamin kesetaraan dalam pemanfaatan sumber anggaran pembangunan pusat maupun daerah Sistem perbankan yang mendorong berkembangnya unit banking system Sistem perbankan alternatif yang otonom dan langsung berorientasi pada kebutuhan rakyat (micro-finance) 5) Penegakan hukum untuk menjamin keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi bagi rakyat banyak

Prinsip Berkelanjutan 1) Integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan dalam formulasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan, antara lain melalui: a) Valuasi ekonomi deplesi sumberdaya alam (green GDP) b) Instrumen fiskal dan moneter c) Kajian lingkungan hidup strategis pada proses legislasi, perumusan regulasi, dan tata ruang 2) Pemulihan kualitas lingkungan dan stok sumberdaya alam untuk mencegah ancaman terhadap ketidakberlanjutan pembangunan

Pertanian dan Perdesaan Untuk Kesejahteraan Rakyat Strategi Baru Pembangunan Berbasis SDA Sebagai Platform Pembangunan Nasional: Pertanian dan Perdesaan Untuk Kesejahteraan Rakyat

Gambar 1. Persentasi Perbandingan Jumlah Penduduk Perkotaan dan Perdesaaan di Indonesia tahun 1950 – 2005. Sumber: Podes 2006

STRATEGI POKOK PSDA Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan Reforma Agraria Kebijakan Tata Ruang Kebijakan SDM dan teknologi Kebijakan Sektoral

1. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN Belanja Pemerintah diarahkan untuk pembangunan berbagai sektor pendukung seperti infrastruktur Pengenaan tarif pajak digunakan sebagai insentif bagi pengembangan SDA Perlakuan pajak atas pertanian berbeda Harmonisasi kebijakan antar wilayah (terkait desentralisasi) sehingga mengurangi konflik antar wilayah sekaligus mengurangi hambatan perdagangan antar wilayah Lembaga keuangan lainnya seperti asuransi menjadi kebutuhan

2. KEBIJAKAN PERBANKAN Perbankan didorong untuk memberikan suku bunga yang tidak saja kompetitif bagi sektor pertanian dan SDA tetapi juga disesuaikan dengan karakter proses produksi yang berbasis SDA Lembaga Perbankan dan produk-produknya yang mengkhususkan untuk mendukung sektor pertanian dalam arti luas (Bank Pertanian) Kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan seiringan dan tidak kontraproduktif Amandemen terhadap UU Perbankan yang hanya mengakui Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

3. REFORMA AGRARIA Tanah sebagai komoditi Sentralisasi sumber agraria Tanah dgn fungsi sosial Devolusi sumber agraria Mempertahankan aset pertanian dan SDA lain untuk kepentingan masyarakat lokal: Mencegah lebih lanjut konversi lahan pertanian Mempertahankan tanah dan SDA lokal untuk dimanfaatkan masyarakat lokal Melakukan administrasi pertanahan yang tertib dan benar Kelembagaan keuangan yang pro-poor

3. REFORMA AGRARIA Memberikan dan memperbesar akses petani miskin pada tanah pertanian: Penyewaan tanah petani kaya untuk dikelola oleh petani miskin Pengembangan lembaga keuangan pro-poor Membuka akses penduduk pada tanah perkebunan 3. Akuisisi dan akumulasi tanah pertanian oleh petani kaya harus dibatasi 4. Mengembalikan hak-hak terhadap SDA lokal kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat

4. KEBIJAKAN TATA RUANG Penataan ruang yang menciptakan keberimbangan inter-regional melaui percepatan pusat pertumbuhan perdesaan dan kota menengah/kecil Prasarana dasar untuk pembangunan perdesaan : irigasi dan jalan Meningkatkan daya dukung lingkungan menciptakan kapasitas fungsi kawasan lindung dan budidaya Mencegah konversi lahan pertanian pangan dan hutan

5. KEBIJAKAN SEKTORAL

REDEFINISI PERTANIAN Sistem Pengelolaan Sumberdaya Alam Hayati dan Lingkungannya Untuk kehidupan berkualitas dan semesta alam secara berkelanjutan Bukan hanya on farm, tetapi meliputi seluruh proses dari hulu sampai hilir dalam kegiatan agribisnis, agroindustri, dan agroservices

5.1. Sektor Pertanian Pangan Ketergantungan Pertanian Pangan terhadap Kekuatan Eksternal Kemandirian Pertanian Pangan dengan Kekuatan Lokal Memperkuat kapasitas daerah dan kelembagaan lokal untuk menjamin kedaulatan pangan (kedaulatan atas benih, teknologi & akses atas sumber daya) Mengintegrasikan upaya peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan dengan perbaikan gizi, kesehatan dan pendidikan. Peningkatan produksi bahan pangan dengan mengembangkan komoditas pangan lokal dan berbasis pada sumberdaya lokal

5. 1. Sektor Pangan Membangun jejaring dan pengelolaan pengetahuan untuk ketahanan dan kedaulatan pangan Diversifikasi pangan dengan pengembangan teknologi yang dapat dijangkau masyarakat luas Membangun potensi dan keunggulan lokal serta teknologi dengan pendekatan klaster. Mengembangkan teknologi pertanian yang berkarakter sederhana, tepat guna dan tepat sasaran, berbasis pengetahuan lokal, meningkatkan nilai tambah, keterkaitan hulu hilir Pembukaan lahan baru untuk mencukupi kebutuhan pangan di luar Jawa

5.2. SEKTOR PERIKANAN Perikanan dan Kelautan Sebagai Sebuah Sistem Pembangunan Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan Memperkuat Kerangka Pengelolaan Perikanan dan Kelautan STRATEGI Penataan Sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Laut Perubahan Rejim Perikanan dari Quasi Open Access ke Limited Entry Kebijakan Total Allowable Effort : Jumlah Nelayan Kebijakan Local Fisheries Management Organization Optimalisasi Distant Waters Fishing

5.3. SEKTOR KEHUTANAN ARAH Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah Mendorong program reboisasi dan penghijauan Perbaikan lingkungan Penyediaan bahan baku industri dalam negeri Peningkatan kualitas industri kehutanan Indonesia Mendorong program pembangunan HTI PROGRAM Mendorong penggunaan sistem Agroforestry (Kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dapat dilaksanakan pada lahan yang sama dalam waktu yang bersamaan maupun secara bergantian) Penggunaan sistim silvikultur yang implementatif Melaksanakan program hutan tanaman berbasis industri kehutanan Pemanfaatan lahan-lahan hutan produksi yang tidak produktif Pemberian Kredit Memperkuat kebijakan memerangi illegal logging Dapat mencontoh kisah sukses program sengonisasi tahun 1988

Penciptaan Nilai Tambah 5.4. SEKTOR PETERNAKAN STRATEGI Konversi Hutan Rusak Menjadi Lahan Untuk Tanaman Pakan Kemandirian pengembangan pakan lokal Integrasi peternakan dengan kegiatan lain Pembentukan Pusat Pembibitan dan Bakalan Berbasis Pastura dan Perkebunan Revitalisasi Kelembagaan dan SDM Fungsional di Lapangan Perbaikan dan Pengadaan Infrastruktur Penunjang Meningkatkan jumlah dan kualitas dokter hewan untuk pencegahan zoonosa Fokus pada sapi perah, sapi pedaging dan ayam Penciptaan Nilai Tambah Peningkatan ketrampilan peternak Pengembangan usaha pengolahan produk ternak berbasis rumah tangga Pendirian milk processing plant mini di KUD-KUD sapi perah Pembentukan kelembagaan industri pengolahan produk ternak. Pembentukan lembaga mutu produk ternak

TERIMA KASIH