DR. Dewi Marhaeni Diah Herawati, drg, MSi FORMULA ANGGARAN DR. Dewi Marhaeni Diah Herawati, drg, MSi

Pendahuluan Alokasi anggaran kesehatan ke daerah saat ini lebih didasarkan pada: 1. Historical budget 2. Usulan yang disampaikan daerah 3. Perhitungan berdasarkan jumlah penduduk miskin

Alokasi anggaran belum menggunakan formula yang fair, daerah yang kaya atau kapasitas fiskalnya tinggi mendapat anggaran lebih besar dari pada daerah dengan fiskal kapasitas rendah Alokasi anggaran tidak menghitung health need dan faktor risiko Faktor yang dominan adalah adanya political approch

Inggris sejak thn 1980 membagi anggaran dengan menggunakan formula Inggris sejak thn 1980 membagi anggaran dengan menggunakan formula. Indikator yang digunakan adalah health need index (Hill et al, 1998). Negara NSW (Gibs et al, 2002), juga membagi anggaran ke AHS (Area Health Services) dengan menggunakan formula yang berdasar health need index Moore (2003) di Amerika Serikat, formula merupakan peraturan yg digunakan untuk membagi transfer anggaran sektor pemerintah.

Mengapa Butuh Formula Anggaran? Formula merupakan alat atau instrumen untuk membagi anggaran, karena understandable, equitable, adequate dan predictable. Menghindari terjadinya intervensi politik

(Herawati, 2008) Subunit membagi anggaran Propinsi Unit membagi anggaran subunit Kemenkes mengusulan pagu anggaran sementara kpd Kemenkeu Pagu Indikatif Kemenkes ditetapkan berdasarkan SE Kemenkeu dan Bappenas Kemenkes membagi anggaran Unit pada saat Rakorpim Kemenkeu menetapkan pagu sementara Atas usulan Kemenkes Penetapan pagu definitif di DPR Pembahasan anggaran di DPR

(Herawati, 2008) Aktor di DPR menggunakan kekuasaan untuk melakukan perubahan anggaran saat penetapan pagu definitif, pada kegiatan yang bersifat fisik Untuk memperjuangkan konstituennya, meskipun ujungnya memenuhi preferensi kelompok atau partainya Terjadi konflik internal di DPR, beberapa diantaranya merambah daerah yang bukan kekuasaannya

Keuntungan Penggunaan Formula Bebas dari manipulasi, terbuka untuk dilakukan review Menggambarkan keadilan dan pemerataan antar daerah Lebih dapat memenuhi kebutuhan program Secara politik dapat diterima

Kelemahan Penggunaan Formula Rumit dalam penyusunan formula (penggunaan penghitungan matematika) Oversimplification dunia nyata Jika data tidak valid, hasil tidak dapat optimal Jika kebijakan yang dibuat tidak jelas (tujuan, fokus maupun sasaran), kesulitan dalam menyusun formula

Bagaimana Formula Anggaran Yg baik? Yang memenuhi prinsip-prinsip: Equity: untuk mengatasi celah fiskal antar daerah Equality: untuk memenuhi health need program Adequacy: untuk memenuhi kebutuhan anggaran program

Contoh Formula Dana Dekonsentrasi Anak 1. Equity (antar daerah): celah fiskal 2. Equality (antar daerah): health need program meliputi: a. Kelangsungan Hidup b. Kualitas Hidup 3. Adequacy: beban kerja a. Jumlah Puskesmas b. Jumlah Bidan c. Jumlah Penduduk Miskin

Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal) a) Kriteria Umum: keterbatasan anggaran daerah, variabel yang diukur adalah Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal) (1). Kapasitas Fiskal (KF) (2). Kebutuhan Fiskal (KBF) : a. Jumlah Penduduk (JP) b. Luas Wilayah (LW) c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) b) Kriteria Khusus: faktor pengali: beban kerja (1) Jumlah Puskesmas (JPusk) (2) Jumlah Bidan (JBdn) (3). Indeks Persentase Penduduk Miskin Daerah (IPPMD)

c) Kriteria Teknis: health need (1). Kelangsungan hidup: a. KN1 b. KN Lengkap (KNL) c. Penanganan Neonatal Komplikasi (PNK) d. Pelayanan Kesehatan bayi (PKB) e. Pelayanan Kesehatan Anak Balita (PKAB) (2). Kualitas Hidup: a. Penjaringan Kesehatan Siswa Klas I SD (PKSSD) b. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) c. Puskesmas Tatalaksana Kasus Kekerasan Terhadap Anak (PTKKTA)

ADKi = IAi /Juml IA x Pagu Indeks akhir IA = ICF + 2 (IKN1+IKNL+ IPNK+ IPKB + IPKAB) + (IPKSSD + IPKPR + IPTKKTA) * IJPusk *IJBdn *HPI Anggaran Kes Anak Kab/Kota di Kab/Kota ke-i adalah ADKi = IAi /Juml IA x Pagu

Sumber Data Kapasitas Fiskal: PerMenkeu No 226/PMK.07/2012 Jumlah Penduduk: KPU/Kpts/KPU/Tahun 2012 Luas Wilayah: Profil Kabupaten Kota 2013 (Wikipedia) Indeks Kemahalan Konstruksi: BPS, 2010 Jumlah Puskesmas: Risfaskes 2011 Jumlah Bidan: Risfaskes 2011 Indeks persentase Penduduk Miskin Daerah: PerMenkeu No 54/PMK.07/2012 Indikator kelangsungan hidup dan kualitas hidup: Direktorat Anak 2012. Persentase Penduduk Miskin: BPS 2012

Pertanyaan Apakah transfer dana bantuan keuangan Maskin dapat mengurangi terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah? Apakah transfer dana bantuan keuangan Maskin dapat meningkatkan pencapaian indikator bidang kesehatan? Bagaimana Idealnya Formula Anggaran Bantuan Keuangan Maskin?

Kebijakan Bantuan Keuangan Maskin Tujuan kebijakan adalah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan. Sasaran kebijakan: masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas

Varriabel/indikator yang diukur: Equity: Celah Fiskal 1. Kapasitas fiskal: data Kemenkeu 2. Kebutuhan Fiskal a. Jumlah Penduduk Miskin Non Kuota Jamkesmas (data kab/kota) b. Luas Wilayah (data kab/kota) c. Indeks Kemahalan Konstruksi (data BPS)

Equality: Health Need Program 1. Cakupan rawat jalan dan rawat inap maskin non jamkesmas 2. Gizi buruk balita maskin non jamkesmas 3. Cakupan rujukan maskin non jamkesmas 4. Cakupan pelayanan KDRT miskin non Jamkesmas

Adequacy 1. Persentase Alokasi APBD kab/kota 2. Realisasi anggaran maskin tahun lalu 3. Lain-lain?