Penuntasan Aset RRO & M Aset RRFungsionalisasi Aset RR PEMERINTAH ACEH.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KONDISI DAN PERMASALAHAN pendidikan DI NTB
Advertisements

RAPAT KOORDINASI SISTEM PELAPORAN DANA PEMBANGUNAN KOTA BANDA ACEH
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh
PERKEMBANGAN ALOKASI DANA PNPM-MPd KAB. NAGAN RAYA S/D TAHUN 2013
Pengelolaan Keuangan Pribadi tahun Frans Krisnardi Terah
Bulan maret 2012, nilai pewarnaan :
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA PROGRAM PERFILMAN Bidang Tradisi, Seni dan Film
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
Endah Murniningtyas Deputi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman
Hasil Sidang Komisi III REMBUK NASIONAL Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Bojongsari-Depok, Februari TOPIK KOMISI MELESTARIKAN DAN MEMPERKUKUH.
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Alur Kegiatan Workshop
Dr. Ormaia Nja’ Oemar, M.Kes
KESIMPULAN DESK DEPUTI BIDANG PERUMAHAN FORMAL KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BATAM, 7 – 9 OKTOBER 2014.
Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN ELEKTRONIKA & ANEKA
PERMENDAGRI NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGINTEGRASIAN LAYANAN SOSIAL DASAR DI POSYANDU
Bulan FEBRUARI 2012, nilai pewarnaan :
AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR EMERGING INFECTIOUS DISEASES KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN DIREKTORAT KESEHATAN.
PENGEMBANGAN SMK PUSAT LAYANAN TIK
Ketua TP PKK Prov Kaltengi Rapat Kerja Daerah KKB Kalimantan Tengah
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
ALUR PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN HIBAH, BANSOS DAN BANTUAN KEUANGAN
Pengelolaan Dana Hibah
MUSRENBANG (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan)
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN IZIN LINGKUNGAN
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD
Pertanyaan Sesi 4.
DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM
Nama Kegiatan Pendampingan Sosial Sub Sektor Agama Di Wilayah Pasca Bencana Tahun 2014 Pemberi Pekerjaan = BNPB Pelaksana Pekerjaan = PT. Nadhira Multi.
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
Kriteria Alkon : Bulan JUNI 2012, nilai pewarnaan : < 41,66 % 41,66 – 50,00 % > 50,00 % Kriteria Non Alkon : < 85 % 85 s/d < 100 % > 100 %
Kriteria Alkon : Bulan MEI 2012, nilai pewarnaan : < 33,33 % 33,33 – 41,66 % > 41,66 % Kriteria Non Alkon : < 85 % 85 s/d < 100 % > 100 %
CAKUPAN LAPORAN SUB PROGRAM PENGATURAN KELAHIRAN.
PERWAKILAN BKKBN PROV. ACEH 2014
MANAJEMEN DATA KESEHATAN
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
LOKAKARYA REGIONAL PERAN PROVINSI DALAM PENJAMINAN KUALITAS DAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN SANITASI Hotel Mercure Bali, 22 Oktober 2015 POKJA SANITASI PROVINSI.
LAYANAN SANITASI BERKELANJUTAN (REGIONAL DAN KABUPATEN/KOTA)
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
Paparan Kepala Bapel BRR NAD-Nias
Hotel Mercure Ancol, 1 – 4 Juli 2007
KONDISI KEPENDUDUKAN DALAM MENYAMBUT BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI ACEH
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
PAPARAN KEMAJUAN REHABILITASI & REKONSTRUKSI ACEH & NIAS
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
INDIKATOR KONTRAK KIINERJA
PELAKSANAAN PENDAMPINGAN PPRG SDM PENGGERAK DI DAERAH
MANAJEMEN DATA KESEHATAN
SETAHUN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH DAN NIAS
Banda Aceh, 8 Juni 2006.
BRR NAD-NIAS SEKILAS KONDISI SAAT INI
Kegiatan Kedeputian Monitoring, Evaluasi & Penyelesaian Perselisihan
MENCEGAH KORUPSI Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Mengenal Lebih Dekat Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias
Paparan Kepala Bapel BRR NAD-Nias
KERJASAMA DAN DUKUNGAN MEDIA MASSA Perkembangan dan Agenda ke Depan
SELAMAT DATANG PESERTA PELATIHAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DAN KEWENANGAN GAMPONG SE KOTA BANDA ACEH TAHUN.
EVALUASI E-DATABASE SIPD JAWA TIMUR 2018
KEBIJAKAN FORUM DATA JAWA TIMUR 2018
MANAJEMEN DATA KESEHATAN
Transcript presentasi:

Penuntasan Aset RRO & M Aset RRFungsionalisasi Aset RR PEMERINTAH ACEH

• Telah dilakukan revisi “ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 tahun 2010” merujuk kepada Permendagri nomor 21 tahun 2011 yang merupakan perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sesuai rekomendasi hasil pengawalan Rencana Aksi tahun • Sinkronisasi nomenklatur hanya dilakukan pada sumber pembiayaan APBA (25 kegiatan) dan APBK (205 kegiatan), yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh. • Pada tanggal 12 September 2011 ditetapkan “Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 tahun 2011 tentang Perubahan Rencana Aksi Kesinambungan Rekonstruksi Aceh jo Perubahan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 13 tahun 2010”. • Identifikasi sharing pembiayaan Rencana Aksi Aceh tahun melalui sumber pembiayaan APBA dan APBK. PEMERINTAH ACEH

BAPPEDA ACEH

PEMERINTAH ACEH

Telah dilakukan Bedah DPA SKPA dan Monev Kegiatan APBK oleh tim R2C3 pada bulan Oktober dan November PEMERINTAH ACEH Monev ke-2 KRAN Pantai Barat:  Tanggal 8-12 Nov 2011 :  Aceh Selatan  Aceh Singkil  Subulussalam Monev ke-1 KRAN Pantai Barat:  Tanggal Okt 2011 :  Aceh Jaya  Aceh Barat  Nagan Raya  Aceh Barat Daya Monev ke-3 KRAN Pantai Timur:  Tanggal Des 2011 :  PIdie  Pidie Jaya  Bireuen  Lhokseumawe  Aceh Utara  Aceh Timur  Langsa  Aceh Tamiang Monev ke-4 KRAN  Tanggal Des 2011 :  Sabang  Aceh Besar  Banda Aceh

Kebutuhan Pendanaan Tahun 2010 Rp ,- PROGRAM - PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL ASET RR SKPAJlh Kegiatan SKPAJlh Kegiatan BMCK9 DISPERKESWAN1 DINAS SYARIAT ISLAM1 DISPORA1 DISBUDPAR3 RSIA1 DISHUBKOMTEL2 RSJ1 DISNAKERMOBPEN1 RSUZA1 DISPERINDAGKOP1 PROGRAM - FUNGSIONALISASI ASET RR SKPAJlh Kegiatan DISPORA1 PEMERINTAH ACEH

Kebutuhan Pendanaan Tahun 2011 Rp ,- PROGRAM - PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL ASET RR SKPAJlh Kegiatan SKPAJlh Kegiatan BMCK9 DISKESWANAK1 DINAS SYARIAT ISLAM1 DISPORA1 DISBUDPAR3 RSIA1 DISHUBKOMTEL2 RSJ1 DISNAKERMOBPEN1 RSUZA1 DISPERINDAGKOP1 PROGRAM - FUNGSIONALISASI ASET RR SKPAJlh Kegiatan DISPORA1 Teridentifikasi 11 Kegiatan oleh 10 SKPA dengan total sharing ± Rp ,- (161,52%) PEMERINTAH ACEH

Kebutuhan Pendanaan 2010 Rp ,- PROGRAM - PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL ASET RR Kabupaten/KotaJlh Kegiatan Kabupaten/KotaJlh Kegiatan Aceh1 Aceh Jaya11 Sabang4 Aceh Barat11 Banda Aceh19 Nagan Raya11 Aceh Besar23 Aceh Barat Daya8 Pidie15 Aceh Singkil5 Pidie Jaya10 Subulussalam2 Bireuen14 Aceh Selatan7 Lhokseumawe4 Simeulue10 Aceh Utara14 Bener Meriah3 Langsa6 Aceh Tengah4 Aceh Timur12 Gayo Lues4 Aceh Tamiang3 Aceh Tenggara4 PEMERINTAH ACEH

Kebutuhan Pendanaan 2011 Rp ,- PROGRAM - PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL ASET RR Kabupaten/KotaJlh Kegiatan Kabupaten/KotaJlh Kegiatan Aceh1 Aceh Jaya11 Sabang4 Aceh Barat11 Banda Aceh19 Nagan Raya11 Aceh Besar23 Aceh Barat Daya8 Pidie15 Aceh Singkil5 Pidie Jaya10 Subulussalam2 Bireuen14 Aceh Selatan7 Lhokseumawe4 Simeulue10 Aceh Utara14 Bener Meriah3 Langsa6 Aceh Tengah4 Aceh Timur12 Gayo Lues4 Aceh Tamiang3 Aceh Tenggara4 PEMERINTAH ACEH

SPAM/WTP Kota Sabang Jalan Kota Sabang PEMERINTAH ACEH

• Melanjutkan pengoperasian Drop In Service RANDatabase Bappeda Aceh (Rekaman online Kegiatan donor di Aceh), dari total 1004 Donor dan Pelaksana, 36 diantaranya masih aktif. • Cetak Buku Manual RANDatabase (User Guide) • Dukungan terhadap terbentuknya Aceh Donor Coordination Forum (ADCF) pada bulan Mei 2011 • Donor Coordination tahun 2011 • Pelatihan RANDatabase kepada Lembaga Donor dan Pelaksana, Dinas serta Stakeholder terkait. • Penulisan Buku Pengawalan Rencana Aksi Tahun 2011 PEMERINTAH ACEH

• Perlu dilakukan koordinasi lebih intensif agar alokasi anggaran yang cenderung masih belum mencukupi sesuai dengan kebutuhan seperti yang dituang didalam matriks pergub dapat teraloksikan pada tahun berikutnya. • Perlu fasilitasi agar serah terima aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera terlaksana sehingga pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dapat menyediakan sharing pendanaan untuk operasi dan pemeliharaan aset hasil RR. • Perlu upaya dari pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk memfungsionalkan aset hasil RR yang masih belum fungsional sehingga dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktifitas pemerintah. • Perlu melakukan klarifikasi penamaan ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten/kota khususnya ruas-ruas jalan yang merupakan hasil RR sesuai jumlah paket jalan yang ditetapkan dalam matriks pergub. • Untuk kegiatan yang tidak selesai pada tahun 2011 dan 2012 direkomendasikan agar menjadi prioritas kegiatan pada tahun selanjutnya melalui pendanaan reguler pemerintah Aceh dan Kabupaten/kota. • Perlu pengawalan untuk mengimplementasi Pergub 48 tahun 2011 oleh SKPA dan SKPK di Kabupaten/Kota. PEMERINTAH ACEH