KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI NASIONAL

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
Advertisements

LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) SURVEILANS GIZI DI WILAYAH PUSKESMAS JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2012   DISUSUN OLEH : MAZKUR.
ADMINISTRASI PUSKESMAS
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013
PEMBUKAAN RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL Jakarta, 22 – 23 Agustus 2005 MENTERI KESEHATAN RI.
POSYANDU BALITA RIWANTO, SKM.
Tujuan Pengaturan Upaya Kesehatan Anak:
PEMBEKALAN MENTERI KESEHATAN DR. Dr. SITI FADILAH SUPARI, SPJP (K)
PENGENALAN SNP, SPM DAN IMPLEMENTASI SPM
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
SEPUTAR KARTU INDONESIA SEHAT MENUJU KELUARGA PRODUKTIF
Pusat Data dan Informasi Depkes RI
DINKES PROPINSI LAMPUNG
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PARADIGMA SEHAT
Penggunaan informasi Capacity Building Penanggulangan Kurang Vitamin A (17 Provinsi, 63 Kabupaten ) Direktorat Bina Gizi Masyarakat Rita Kemalawati,MCN.
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TA 2014
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat
PROGRAM IMUNISASI PUSKESMAS KECAMATAN KELAPA GADING
PERAN BKKBN DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN JAMPERSAL.
IMUNISASI “Bunda arif” Jl. Jatiwinangun No. 16 Purwokerto
Kegiatan Statistik Kehutanan
INDIKATOR PEMANTAUAN Sasaran yang di gunakan dalam PWS KIA berdasarkan kurun waktu 1 tahun, dengan prinsip konsep wilayah - maka untuk PWS Provinsi memakai.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.
Asisten Pemerintahan dan Kesra
Feedback Sistem Informasi SDM Kesehatan
Aplikasi Pemetaan Mutu
YUSLIANA NAINGGOLAN, SPD, M.KES
Sosialisasi PIN Polio 2016 Rabu, 2 Maret 2016
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN LB-3
TETANUS NEONATORUM Suharyo.
ELIMINASI MALARIA DI BANYUMAS 2015
PROGRAM KIA Kesehatan Ibu dan Anak.
Kabupaten/Kota yang telah Menginisiasi KLA sampai Tahun 2014
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
DATA KELULUSAN SERTIFIKASI GURU TAHUN 2007 S.D 2010
DATA KEBUTUHAN GURU (NASIONAL) TAHUN
ANALISA PD3I DENGAN CAKUPAN IMUNISASI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
Epidemiologi-Susanto, 2012
SEKSI SURVEILANS & IMUNISASI
STRATEGI IMPLEMENTASI KURIKULUM PAI 2013
DATA KEBUTUHAN GURU SD NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KONSEP POSYANDU OLEH : Ns. Wijanarko Heru Pramono, S.Kep.
DEFINISI BAKU GT adalah guru tersedia yaitu jumlah guru yang ada dikurangi jumlah guru pensiun/mutasi/meninggal JM adalah jumlah murid/siswa yang ada (untuk.
PERKEMBANGAN PELAYANAN DAN PENDIDIKAN KEBIDANAN DI INDONESIA
DATA KEBUTUHAN GURU SMK NEGERI (NASIONAL) TAHUN
KESEHATAN ANAK.
PROGRAM IMUNISASI BLUD PUSKESMAS KECAMATAN KELAPA GADING
IMUNISASI DASAR SESUAI PROGRAM PEMERINTAH
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEBIJAKAN BAN-S/M TAHUN 2014
KETERKAITAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN KESEHATAN
DINAS SOSIAL, P3A KABUPATEN BANTUL
DISUSUN OLEH : KELOMPOK 4
PETUNJUK TEKNIS KAMPANYE IMUNISASI MR Pertemuan Teknis Kampanye Imunisasi MR Bekasi,
BAHARUDDIN, Amd,Kep. NONO KEGIATANTUJUAN 1 Pengambilan vaksin di Dinas Kabupaten Terlaksananya Imunisasi 2 Pelayanan Imunisasi rutin di posyandu Memberikan.
Imunisasi. Definisi Suatu upaya untuk meningkatkan atau menimbulkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat.
TETANUS NEONATORUM Suharyo.
SIKLUS PERENCANAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN
PUSKESMAS MUNTOK SOSIALISASI IMUNISASI MR. LANDASAN HUKUM UUD 1945 Pasal 28B ayat 2: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh & berkembang serta.
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
SISTEM PENYELENGGARAAN UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
DUKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG TERHADAP PROGRAM IMUNISASI
KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN Imunisasi
OLEH UMI KALSUM, A.Md.Keb. DEFENISI SUATU UPAYA UNTUK MENDAPATKAN KEKEBALAN TERHADAP SUATU PENYAKIT DENGAN CARA MEMASUKKAN KUMAN ATAU BIBIT KUMAN YG TELAH.
7 Jadwal Pemberian Imunisasi yang Wajib pada si Kecil Baru lahir 0 hari s/d 7 hari Imunisasi HB 0 Imunisasi lanjutan DPT HB Hib dan campak 0 hari s/d 1bulan.
Transcript presentasi:

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN IMUNISASI NASIONAL PENINGKATAN KEMAMPUAN PENGELOLA PROGRAM IMUNISASI KAB/KOTA DALAM RANGKA INTRODUKSI VAKSIN BARU SAMARINDA, 05 – 09 MEI 2014 Program Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur 1

LANDASAN HUKUM “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.” (UU no 23/2002) Setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dg ketentuan utk mencegah terjadinya penyakit yg dapat dihindari melalui imunisasi (UU no 36/2009) Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak (UU no 36/2009)

IMUNISASI upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga dapat mencegah / mengurangi pengaruh infeksi organisme alami atau "liar" Vaksin adalah bahan antigenik yg digunakan utk menghasilkan kekebalan aktif

Tujuan Program Imunisasi Menurunkan kesakitan & kematian akibat Penyakit-penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

Mengapa imunisasi? upaya pencegahan paling cost effective selain dapat mencegah penyakit bagi diri sendiri tetapi juga dapat melindungi orang disekitarnya Menggunakan vaksin produksi dlm negeri sesuai standar aman WHO

Sejarah Imunisasi di Indonesia Th. 1956  Imunisasi Cacar Th. 1973  Imunisasi BCG Th. 1974  Imunisasi TT pada ibu hamil Th. 1976  Imunisasi DPT untuk bayi Th. 1977  WHO mulai pelaksana program imunisasi sebagai upaya Global (EPI-Expanded Program on Immunization) Th. 1980  Imunisasi Polio Th. 1982  Campak Tn. 1990  Indonesia mencapai UCI Nasional Th. 1997  Imunisasi Hepatitis.B Th. 2004  Introduksi DPT/HB di 4 propinsi (Tahap I) Tn. 2007  DPT/HB di seluruh Indonesia Tn. 2007  Pilot Project IPV (Inactive Polio Vaccine) di Provinsi DIY Th. 2010  Imunisasi Td untuk penanggulangan KLB & BIAS Kelas II & III Tn. 2013  Introduksi Vaksin Pentavalent (DPT/HB/Hib) di 4 Provinsi Tahap I yaitu Jawa Barat, DIY, Bali dan NTB

Menurunkan Angka Kematian Anak TARGET MDGs ( GOAL 4) Menurunkan Angka Kematian Anak Target 4 A : Menurunkan angka kematian balita sebesar dua pertiganya, antara 1990 dan 2015. Indikator : Persentase anak di bawah satu tahun yang diimunisasi campak.

Kebijakan Nasional Imunisasi RPJMN 2010 – 2014  Renstra Kemenkes Tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap kepada 90% bayi 0-11 bulan Tercapainya Universal Child Immunization (UCI) di seluruh desa dan kelurahan Tercapainya cakupan 95% anak SD/ MI yang mendapatkan imunisasi

Target Imunisasi Tahun 2010-2014 Komitmen global UCI desa 100% pd tahun 2014 Cakupan HB-0 bayi baru lahir 80% pd tahun 2014 Cakupan campak 95% dosis ke 2 melalui BIAS Eliminasi MNT pada tahun 2012 Reduksi kematian akibat campak sebesar 95% pd tahun 2015 dibanding 2000

Strategi: Memberikan akses pelayanan Menjamin kecukupan dan ketersediaan vaksin dan logistik Introduksi Vaksin Pentavalen (DPT/HB/Hib) secara bertahap Pelayanan imunisasi dilaksanakan oleh tenaga profesional Memanfaatkan perkembangan metoda dan teknologi yang efektif, berkualitas, efisien. Memperkuat infra struktur ( kompetensi SDM, cold chain) dan manajemen (petugas imunisasi secara berjenjang / RS, UPS)

Introduksi Vaksin Pentavalent (DPT/HB/Hib) Rencana jangka panjang program imunisasi untuk tahun 2010 - 2014 (Multi Year Plan) menetapkan bahwa introduksi vaksin kombinasi DPT/HB/Hib dan imunisasi lanjutan pada anak batita akan diimplementasikan secara bertahap. Tahap I : bulan Juli 2013 di 4 provinsi yaitu Jawa Barat, DIY, Bali dan NTB.   Tahap II : bulan Maret 2014 di 10 provinsi : DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Sulawesi Selatan, serta Provinsi yang telah melakukan Tahun 2013 Tahap III: bulan Juli 2015 yang meliputi seluruh provinsi di Indonesia ( direvisi menjadi tahun 2014 )

Universal Child Immunization (UCI) Tahun 2013 Suatu keadaan tercapainya imunisasi dasar lengkap pada minimal >88 % dari semua bayi (usia dibawah satu tahun) UCI: desa/kelurahan dimana >95% dari jumlah bayi yang ada di desa tsb sudah mendapat imunisasi dasar lengkap 12

Program imunisasi Sasaran Imunisasi Berdasarkan Usia yang Diimunisasi Imunisasi Rutin :  Bayi (0-11 bln)  Anak Batita (15-36 bln)  Anak usia sekolah dasar (BIAS).  Wanita usia subur (WUS): wanita berusia 15 – 39 tahun, terrmasuk Ibu hamil (Bumil) dan Calon Pengantin (Catin) b. Imunisasi Tambahan  Bayi dan anak - BLF, Kampaye, SubPIN, PIN

Imunisasi Dasar Lengkap Anak < 1 Tahun Heb B / (HB) O VAKSIN GRATIS BCG Polio 1 DPT/HB/Hib 1 Polio 2 DPT/HB/Hib 2 Polio 3 0-7 hr DPT/HB/Hib 3 Polio 4 CAMPAK 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 9 Bulan 4 Bulan

Anak > 1 Tahun booster pertama Imunisasi BATITA Anak > 1 Tahun booster pertama VAKSIN GRATIS Pendekatannya: Melalui Posyandu Melalui PAUD Imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib CAMPAK 18 Bulan 24 Bulan

Imunisasi Dasar & Booster I Di Lanjutkan Imunisasi Dasar Lengkap & booster pertama DT Campak Td Td 1 SD 2 SD 3 SD BULAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH B I A S

Lembaran kartu imunisasi di BUKU KIA

Imunisasi Lanjutan WUS TT1 DPT 1 skrining DPT 2 TT2 Status TT1 s.d TT5 : Dihitung Sejak Imunisasi Dasar Pada Bayi 3 TAHUN TT3 DT KLS 1 SD 5 TAHUN TT4 Td KLS 2 SD 10 TAHUN TT WUS X TT5 Td KLS 3 SD 25 TAHUN

Logistik dan Peralatan SITUASI SAAT INi SDM Kurang kompetensi Tugas rangkap Tingginya mutasi petugas terlatih serta adanya penghapusan vaksinator dari jurim ke bidan desa Logistik dan Peralatan Terbatasnya biaya operasional & pemeliharaan laporan monitoring pemakaian vaksin dari daerah tdk maksimal Rencana introduksi vaksin Hib secara bertahap Manajemen Disparitas cakupan imunisasi antar wilayah Sistem desentralisasi adm & keuangan Perencanaan yang tidak adekuat, bimbingan dan advokasi belum optimal