UNIVERSITAS PADJADJARAN

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI
Advertisements

KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SURABAYA
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL
Chapter 07 STANDAR AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
AKUNTANSI SKPD Muhtar Mahmud.
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI PERSAMAAN STRUKTUR APBN/APBN
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan.
Struktur HOBO Persamaan Akuntansi Proses Akuntansi
AKUNTANSI PENDAPATAN (Aplikasi pada SAPD PPKD)
SIKLUS AKUNTANSI SKPD-PEMDA II.
Laporan Operasional / LO
KONSEP DAN SIKLUS AKUNTANSI
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
Latihan soal akuntansi 2015
LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Matkul: AKPD Pertemuan 11: Laporan Keuangan PEMDA
AKUNTANSI PENDAPATAN Powerpoint Templates.
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
GAMBARAN UMUM SAPD BASIS AKRUAL.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN PEMPROV DKI JAKARTA
PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Universitas Negeri Semarang
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)
PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BY : HIDSAL JAMIL TITO BAGUS SETIAWAN ERMANTHA RANI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.
AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA
LINGKUP DAN MANFAAT RUANG LINGKUP Berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun.
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
AKUNTANSI BELANJA DAN PENDAPATAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PERTEMUAN-4 STRUKTUR DASAR AKUNTANSI SIKLUS AKUNTANSI
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
URGENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pemerintah Desa
Pendapatan dan Belanja
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA, ANGGARAN, DAN AKUNTANSI
Disusun Oleh: Lyta Indriyani ( ) Ellysa Wahyu Putri W. ( )
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL Pernyataan 01
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Penyusunan Neraca awal dan Jurnal Transaksi
Akuntansi Sektor Publik
MODUL AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH
Laporan realisasi anggaran
KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN APBD & SISITEM AKUNTANSI PEMERINTAH
KERANGKA KONSEPTUAL STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL
PSAP NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
STRUKTUR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH
AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Created By : Kelompok 6 Please Wait......
PSAP NO. 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI
Penyajian Laporan Keuangan BLU PSAP 13
Transcript presentasi:

UNIVERSITAS PADJADJARAN PENERAPAN PP NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN: SIMULASI AKUNTANSI AKRUAL DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) Disusun oleh: Dr. Nunuy Nur Afiah, SE, MSi, Ak. Dr.NUNUY NUR AFIAH, SE.,MSi.,Ak

UNIVERSITAS PADJADJARAN Pendahuluan Siklus pengelolaan keuangan daerah: Perencanaan fundamental Perencanaan operasional Penganggaran Pelaksanaan dan pengendalian Pelaporan dan umpan balik oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak. Dr.NUNUY NUR AFIAH, SE.,MSi.,Ak

PENGANGGARAN PERENCANAAN SASARAN DAN TUJUAN FUNDAMENTAL UNIVERSITAS PADJADJARAN PERENCANAAN SASARAN DAN TUJUAN FUNDAMENTAL Revisi Sasaran/Tujuan PERENCANAAN OPERASIONAL Perubahan Rencana PELAPORAN, ANALISA, DAN FEEDBACK PENGANGGARAN Revisi anggaran Tindakan/Action PENGENDALIAN & PENGUKURAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh Pemerintah Pusat adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Baik APBN maupun APBD merupakan inti dari akuntansi keuangan pemerintahan. Oleh karena itu, kedudukan APBN dan APBD dalam penatausahaan keuangan dan akuntansi pemerintahan sangatlah penting. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak. Dr.NUNUY NUR AFIAH, SE.,MSi.,Ak

UNIVERSITAS PADJADJARAN Definisi Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak. Dr.NUNUY NUR AFIAH, SE.,MSi.,Ak

UNIVERSITAS PADJADJARAN Definisi Akuntansi Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi menyajikan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, dari suatu lembaga atau perusahaan, yang diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan – keputusan ekonomis di antara berbagai alternatif tindakan. (APB Opinion No. 4) oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

DEFINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK UNIVERSITAS PADJADJARAN DEFINISI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sistem informasi yang mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi dari entitas sektor publik Informasi ekonomi sektor publik berguna untuk pengambilan keputusan: Alokasi sumber daya ekonomi Pelayanan publik Kinerja organisasi sektor publik Penilaian kemampuan likuiditas Distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Jenis-Jenis Akuntansi UNIVERSITAS PADJADJARAN Jenis-Jenis Akuntansi Akuntansi Berbasis Anggaran (Budgetary Based Accounting) Akuntansi Berbasis Kas (Cash Based Accounting) Akuntansi Berbasis Akrual (Accrual Based Accounting) Akuntansi Berbasis Kas Menuju Akrual (Cash Toward Accrual Based Accounting) oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Akuntansi Anggaran Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi berdasarkan anggaran pendapatan ataupun belanja. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Akuntansi Kas Akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Akuntansi Akrual Akuntansi berbasis akrual adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi atau kejadian keuangan pada saat terjadi atau pada saat perolehan oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Akuntansi Kas Menuju Akrual UNIVERSITAS PADJADJARAN Akuntansi Kas Menuju Akrual Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah, yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Single Entry Vs Double Entry UNIVERSITAS PADJADJARAN Single Entry Vs Double Entry Single entry : pencatatan transaksi hanya pada satu sisi penerimaan / pengeluaran Double entry : pencatatan transaksi dilakukan secara berpasangan pada sisi debit dan sisi kredit. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

PERSAMAAN AKUNTANSI oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak. UNIVERSITAS PADJADJARAN PERSAMAAN AKUNTANSI oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN AKUN-AKUN Aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN AKUN-AKUN Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Saldo Normal Akun-akun UNIVERSITAS PADJADJARAN Saldo Normal Akun-akun Aset Utang Ekuitas + - - + - + oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Saldo Normal Akun-akun LRA UNIVERSITAS PADJADJARAN Saldo Normal Akun-akun LRA Pendapatan LO/Pendapatan LRA Belanja/Beban + - - + Pembiyaaan Penerimaan Pembiyaaan Pengeluaran - + + - oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Buku Besar : kumpulan akun-akun yang digunakan dalam suatu organisasi UNIVERSITAS PADJADJARAN Jurnal : catatan akuntansi pertama, yang mencatatkan transaksi secara seimbang di sisidebit dan kredit Buku Besar : kumpulan akun-akun yang digunakan dalam suatu organisasi Neraca saldo : daftar saldo akun pada saat tertentu oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

CONTOH JURNAL PEMDA oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak. UNIVERSITAS PADJADJARAN CONTOH JURNAL PEMDA oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

CONTOH BUKU BESAR oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak. UNIVERSITAS PADJADJARAN CONTOH BUKU BESAR oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

CONTOH BUKU BESAR MODEL T UNIVERSITAS PADJADJARAN CONTOH BUKU BESAR MODEL T oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Laporan keuangan : laporan keuangan terdiri dari : UNIVERSITAS PADJADJARAN Penyesuaian : proses penyesuaian pendapatan dan biaya agar pendapatan dan biaya diakui pada saat terjadinya. Laporan keuangan : laporan keuangan terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) Neraca Laporan Aliran Kas Catatan atas Laporan Keuangan oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar: sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu, yang mencakup: aset, kewajiban, ekuitas dana oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

LAPORAN ARUS KAS Menyajikan informasi kas sehubungan dengan UNIVERSITAS PADJADJARAN LAPORAN ARUS KAS Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, transaksi non-anggaran Menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Meliputi Penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pengungkapan- pengungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Laporan Perubahan Ekuitas UNIVERSITAS PADJADJARAN Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Laporan Operasional Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Jenis-Jenis Transaksi Pemda UNIVERSITAS PADJADJARAN Jenis-Jenis Transaksi Pemda Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pembiayaan Daerah Aset Daerah Kewajiban Daerah Ekuitas Dana Daerah oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Pendapatan Daerah Transaksi pendapatan daerah diklasifikasi lebih lanjut menjadi transaksi pendapatan LO dan pendapatan LRA. Transaksi pendapatan LO berbasis akrual dan dilaporkan pada Laporan Operasional Transaksi pendapatan LRA berbasis kas dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Belanja Daerah Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja Daerah meliputi : Belanja Langsung, yaitu belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program; Belanja tidak langsung, yaitu belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Beban Daerah Beban Daerah adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Beban Daerah meliputi beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban penyusutan, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban lain-lain. Transaksi beban daerah dilaporkan dalam Laporan Operasional. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, dan Sisa lebih anggaran tahun berkenaan. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Aset Daerah Aset meliputi sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Aset Daerah Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni : UNIVERSITAS PADJADJARAN Aset Daerah Aset terbagi ke dalam dua kelompok, yakni : aset lancar (Current Asset) dan aset tidak lancar (Non Current Asset). oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Kewajiban Daerah Kewajiban meliputi utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah Kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Ekuitas Daerah Ekuitas didefinisikan sebagai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Sistem Akuntansi Dari sini timbul hubungan Pusat (Penyedia Dana, dalam hal ini BUD/PPKD) dengan Cabang (Pelaksana Anggaran, dalam hal ini PPK-SKPD) yang akhirnya memerlukan pencatatan transaksi, pengelompokkan pos-pos, peringkasan saldo dan pelaporan serta pertanggungjawaban yang akhirnya disebut sebagai akuntansi hubungan kantor pusat-kantor cabang. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Sistem Akuntansi Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep transaksi Kantor Pusat-Kantor Cabang (Home Office-Branch Office Transaction atau disingkat menjadi HOBO). Di Pemda yang bertindak sebagai Kantor Pusat adalah PPKD dan yang bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Sistem Pencatatan Realisasi Anggaran UNIVERSITAS PADJADJARAN Sistem Pencatatan Realisasi Anggaran Menggunakan sistem pencatatan tunggal (Single Entry) Menggunakan dokumen sumber Buku Kas Umum Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS UNIVERSITAS PADJADJARAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PENERIMAAN KAS oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

TEORI UNIVERSITAS PADJADJARAN Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.” Pendapatan LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.” Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, mendefinisikan pendapatan sebagai hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dari ketiga definisi tersebut jelas terlihat bahwa pendapatan merupakan hak pemerintah yang menambah nilai ekuitas dana pemerintah. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

TEORI UNIVERSITAS PADJADJARAN Perbedaan akun pendapatan-LRA dan pendapatan-LO adalah terletak pada saat pengakuannya. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/daerah dengan menggunakan basis kas. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi dengan menggunakan basis akrual. pendapatan-LRA dicatat dengan mekanisme pembukuan kas BKU, pendapatan-LO dicatat dalam jurnal pada system akuntansi keuangan pemerintah. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

Kelompok pendapatan skpd UNIVERSITAS PADJADJARAN Kelompok pendapatan skpd Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang sah oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN PENCATATAN TRANSAKSI Transaksi pendapatan-LO di Satker dicatat oleh Petugas Penatausahaan Keuangan Satker (PPK-Satker) berdasarkan dokumen sumber Surat Ketetapan Pajak Daerah ( SKPD ) dan/atau Surat Tanda Bukti Pembayaran ( STBP ). Transaksi ini dicatat harian dalam jurnal umum pada saat SKPD diterbitkan atau STBP diterbitkan. Transaksi pendapatan-LRA di Satker dicatat oleh bendahara penerimaan pada saat kas diterima dengan menggunakan dokumen sumber STBP. Transaksi ini dicatat harian dalam Buku Kas Umum. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

DOKUMEN SUMBER oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak. UNIVERSITAS PADJADJARAN DOKUMEN SUMBER oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

FORMAT BKU PENERIMAAN UNTUK PENCATATAN PENDAPATAN LRA UNIVERSITAS PADJADJARAN FORMAT BKU PENERIMAAN UNTUK PENCATATAN PENDAPATAN LRA oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL PENDAPATAN LO UNIVERSITAS PADJADJARAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL PENDAPATAN LO UNIVERSITAS PADJADJARAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL PENERIMAAN KAS DARI PENGAKUAN PENDAPATAN SECARA AKRUAL UNIVERSITAS PADJADJARAN STANDAR JURNAL PENERIMAAN KAS DARI PENGAKUAN PENDAPATAN SECARA AKRUAL oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL PENYETORAN PENERIMAAN KAS KE PPKD UNIVERSITAS PADJADJARAN STANDAR JURNAL PENYETORAN PENERIMAAN KAS KE PPKD oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

JURNAL KOREKSI KESALAHAN KELEBIHAN PENDAPATAN-PADA TAHUN YANG SAMA UNIVERSITAS PADJADJARAN JURNAL KOREKSI KESALAHAN KELEBIHAN PENDAPATAN-PADA TAHUN YANG SAMA oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

JURNAL KOREKSI KESALAHAN KELEBIHAN PENDAPATAN-PADA TAHUN BERIKUTNYA UNIVERSITAS PADJADJARAN JURNAL KOREKSI KESALAHAN KELEBIHAN PENDAPATAN-PADA TAHUN BERIKUTNYA oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN UNIVERSITAS PADJADJARAN AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN TEORI BELANJA Definisi belanja menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.   Definisi lain dari belanja ini adalah seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 sebagai berikut : Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.” Kedua definisi tersebut di atas menjelaskan bahwa transaksi belanja akan menurunkan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

DOKUMEN SUMBER TRANSAKSI BELANJA UNIVERSITAS PADJADJARAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN PROSEDUR PENCATATAN Pencatatan Belanja di satuan kerja menggunakan mekanisme pembukuan kas Buku Kas Umum ( BKU ) di bendahara pengeluaran, baik untuk Belanja dengan prosedur LS, UP/GU/TU, Belanja modal maupun pengembalian sisa uang persediaan (UP). Di PPKD pencatatan Belanja menggunakan mekanisme pembukuan kas BKU di bendahara umum daerah. Belanja ini kemudian dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran satuan kerja dan PPKD. Dalam pencatatan Belanja ini tidak menggunakan mekanisme hubungan pusat – cabang ( HO – BO ). oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Pencatatan transaksi belanja dilakukan dengan sistem single entry. Dimana dengan sistem single entry, tidak dilakukan penjurnalan atas kegiatan belanja, namun hanya mencatat pengeluaran kas untuk belanja, dalam pembukuan bendahara pengeluaran. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

FORMAT BKU PENGELUARAN UNIVERSITAS PADJADJARAN FORMAT BKU PENGELUARAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN TEORI BEBAN Definisi beban menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut “Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.” oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

UNIVERSITAS PADJADJARAN Klasifikasi beban Klasifikasi beban menurut PP 71 tahun 2010 adalah didasarkan pada klasifikasi ekonomi. Klasifikasi beban selengkapnya adalah: Beban Pegawai Beban Persediaan Beban Jasa Beban pemeliharaan Beban perjalanan dinas Beban penyusutan Beban bunga Beban hibah Beban bantuan sosial Beban subsidi Beban lain-lainnya. oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

PROSEDUR PENCATATAN BEBAN UNIVERSITAS PADJADJARAN PROSEDUR PENCATATAN BEBAN Pencatatan beban di satuan kerja menggunakan system akuntansi keuangan daerah di PPK satuan kerja dan PPK PPKD. Di PPKD pencatatan beban hanya untuk beban – beban yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu PPK PPKD juga harus melakukan penggabungan seluruh beban yang terjadi dalam Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Beban ini kemudian dilaporkan dalam Laporan Operasional satuan kerja dan PPKD. Dalam pencatatan beban menggunakan mekanisme hubungan pusat – cabang ( HO – BO ). oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

DOKUMEN SUMBER PENCATATAN BEBAN UNIVERSITAS PADJADJARAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL BEBAN PEGAWAI UNIVERSITAS PADJADJARAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL BEBAN PERSEDIAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL BEBAN PERSEDIAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN STANDAR JURNAL BEBAN PERSEDIAAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL BEBAN JASA UNIVERSITAS PADJADJARAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL BEBAN PEMELIHARAAN UNIVERSITAS PADJADJARAN STANDAR JURNAL BEBAN PEMELIHARAAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL BEBAN PERJALANAN DINAS UNIVERSITAS PADJADJARAN STANDAR JURNAL BEBAN PERJALANAN DINAS oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL BEBAN PENYUSUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN STANDAR JURNAL BEBAN PENYUSUTAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL BEBAN PENYUSUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN STANDAR JURNAL BEBAN PENYUSUTAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL BEBAN LAIN-LAINNYA UNIVERSITAS PADJADJARAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL KOREKSI KESALAHAN BEBAN UNIVERSITAS PADJADJARAN STANDAR JURNAL KOREKSI KESALAHAN BEBAN oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

STANDAR JURNAL KOREKSI KESALAHAN BEBAN PERIODE SEBELUMNYA UNIVERSITAS PADJADJARAN STANDAR JURNAL KOREKSI KESALAHAN BEBAN PERIODE SEBELUMNYA oleh: Dr. Hj. Nunuy Nur Afiah, SE, MS, Ak.

TERIMA KASIH