DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG HUBUNGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN DAN OTONOMI DAERAH PROF. M MAS’UD SAID, PhD Asisten Staf Khusus Presiden R I Bidang Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah

PROPOSISI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KONTEKS SEKARANG, PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA OTONOM, NAMUN IA SELALU DALAM BINGKAI ADMINISTRATIF, BINGKAI POLITIK DAN BINGKAI TATA NEGARA KESATUAN DALAM KONTEKS OTONOMI, MESTINYA DAERAH MEMILIKI KEWENANGAN LEBIH LUAS KECUALI 6 URUSAN PUSAT. NAMUN MASIH BANYAK URUSAN YANG SEKARANG BELUM BISA DIBERIKAN PENUH DENGAN “ALASAN STRATEGIS NASIONAL” DALAM KONTEKS OTONOMI, MESTINYA PENYERAHAN KEWENANGAN DIBARENGI DENGAN PENGUATAN KEUANGAN. NAMUN DEMIKIAN DAERAH JUGA PERLU MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DIPERLUKAN REGULASI (PERUNDANGAN UU 32 DAN UU 33 ) ATAU PERATURAN PELAKSANAANNYA YANG LEBIH BAIK. WEWENANG ITU TIDAK HANYA DI EKSEKUTIF TAPI JUGA DI DPR

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA M P R D P R D P D PRESIDEN B P K M A M K LEMBAGA NEGARA LAINNYA MENTERI-2 MENTERI2 DEKONSENTRASI DESENTRALISASI TUGAS PEMBANTUAN DELEGASI (DESENTRALISASI FUNGSIONAL) PEMERINTAHAN DAERAH/ PEMERINTAHAN DESA BADAN PENGELOLA BUMN, OTORITA,DLL GUBERNUR & INSTANSI VERTIKAL DAERAH OTONOM

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH SEBAGAI DAERAH OTONOM PEMERINTAH PUSAT 34 KEMENTRIAN 33 GUBERNUR DG DUAL ROLE 33 DAERAH OTONOM PROVINSI 492 DAERAH OTONOM KAB / KOTA

HUBUNGAN PUSAT – DAERAH TUJUH DIMENSI HUBUNGAN PUSAT – DAERAH 1. HUBUNGAN KEWENANGAN , PEMBAGIAN KEWENANGAN DAN URUSAN 2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN, ORGANISASI, HIERARCHI ORGANISASI 3. HUBUNGAN PERSONIL, PENGGAJIAN PERSONIL, TANGGUNG JAWAB 4. HUBUNGAN KEUANGAN DAERAH, PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN, SUMBSER SUMBER DARI PUSAT, DAU, DAK, DANA BAGI HASIL 5. HUBUNGAN PERWAKILAN, DPRD, DPD, DPRD 6. PEMBAGIAN KERJA, CONCUREN DALAM PELAYANAN PUBLIK 7. HUBUNGAN PEMBINAAN & PENGAWASAN 5

1 HUBUNGAN KEWENANGAN PP 38/2007 ADANYA PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG JELAS ANTARA PUSAT; PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA (PP 38/2007). ADANYA KEJELASAN NSPK (NORMA, STANDARD, PROSEDUR, KRITERIA); BAGAIMANA MELAKSANAKAN URUSAN TERSEBUT. PUSAT MEMBUAT NSPK DENGAN MELIBATKAN DAERAH. DAERAH MENYUSUN KEBIJAKAN DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGANNYA. KEBIJAKAN DAERAH HARUS MENGACU PADA NSPK DALAM RANGKA NKRI 1) KEWENANGAN MENGATUR OLEH PUSAT, 2) KEWENANGAN MENGATUR OLEH PROVINSI, 3) KEWENANGAN MENGATUR OLEH KABUPATEN/KOTA, 4) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA DESENTRALISASI, 5) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA DEKONSENTRASI, 6) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA TUGAS PEMBANTUAN, DAN 7) KEWENANGAN MENGURUS DALAM RANGKA SENTRALISASI.  

2. HUBUNGAN KELEMBAGAAN (VERSI KEMENDAGRI) ADANYA KELEMBAGAAN UNTUK MENGAKOMODASIKAN URUSAN PEMERINTAHAN (PP 41/2007); STRUCTURE FOLLOWS FUNCTION ADANYA KEJELASAN HUBUNGAN ANTARA KELEMBAGAAN PUSAT DAN DAERAH ; MEKANISME KERJA, SISTEM PELAPORAN, KORDINASI DAN TATA LAKSANANYA (SOP). UPAYAKAN KELEMBAGAAN YANG RAMPING STRUKTUR KAYA FUNGSI UNTUK MENCEGAH TINGGINYA OVERHEAD COST. RUMPUNKAN URUSAN2 YANG SEJENIS KEDALAM LEMBAGA YG SAMA

3. HUBUNGAN PERSONIL (VERSI KEMENDAGRI) ADANYA PERSONIL DALAM JUMLAH DAN KUALIFIKASI YG TEPAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH (PERSONNEL FOLLOWS FUNCTIONS). PUSAT MENYUSUN STANDARD KOMPETENSI SEBAGAI ACUAN BAGI DAERAH DALAM MEREKRUT PEJABAT UNTUK MENDUDUKI SUATU JABATAN TERTENTU. ADA JABATAN2 STRATEGIS DI DAERAH YG PENGELOLAANNYA MENJADI KEWENANGAN PUSAT UNTUK MENCEGAH WAWASAN KEDAERAHAN YG SEMPIT DAN MENJADIKAN PNS ALAT PEREKAT BANGSA PUSAT MENYUSUN NSPK YG DIJADIKAN ACUAN DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN OLEH DAERAH. PEGAWAI BERBASIS MERITOKRASI AGAR TIDAK TER-KOOPTASI SECARA POLITIS. REMUNERASI YG MEMADAI; EQUAL PAY FOR EQUAL WORK

4. HUBUNGAN KEUANGAN (SUMBER KEMENDAGRI) ADANYA PEMBAGIAN SUMBER2 KEUANGAN YG ADIL ANTARA PUSAT DAN DAERAH DAERAH DIBERIKAN SUMBER2 KEUANGAN YG MEMADAI UNTUK MEMBIAYAI URUSAN PEMERINTAHAN YG DI DESETRALISASIKAN (MONEY FOLLOWS FUNCTIONS) DAERAH HARUS LEBIH BANYAK ALOKASI UNTUK BIAYA PELAYANAN DIBANDINGKAN BIAYA BIROKRASI DANA PERIMBANGAN HARUS MAMPU MENGURANGI KESENJANGAN FISKAL ANTAR DAERAH KAYA vv MISKIN; TIDAK ADA SUBSIDI UNTUK DAERAH KAYA. HINDARI DAERAH MENERAPKAN PAJAK DAN RETRIBUSI YG MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA TINGGI DISKRESI YG LUAS BAGI DAERAH DALAM PEMANFAATAN DANA SESUAI PRIORITAS DAERAH. ADANYA INSENTIF BAGI DAERAH YG BERPRESTASI BAIK DALAM MEMACU EKONOMI DAERAH DALAM KONTEKS KELEMBAGAAN , BANYAK DAERAH TELAH BISA MENGATUR KEPERLUAN SENDIRI SESUAI DENGA KEKUATAN DAN KEBUTUHANNYA, NAMUN BAGI DARAH DAERAH MISKIN LUAR JAWA , KEADAAN LEBIH SULIT

KENYATAAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH ============================================================================ KEINGINAN DAERAH UNTUK MENDAPAT PORSI PEMBAGIAN KEUANGAN DARI PUSAT SE BANYAK BANYAKNYA KEINGINAN PUSAT UNTUK DAPAT MENDISTRIBUSIKAN KEUANGAN KE DAERAH DAERAH SECARA ADIL DAN MERATA ADA PEKERJAAN DAERAH UNTUK MENINGKATKAN SUMBER KEUANGAN YG SAH ADA PEKERJAAN PUSAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGIAN YG ADIL 10

APBD SCENARIO KEUANGAN PENGUATAN SUMBER KEUANGAN TEAM FINANCIAL SUMBER KONVESIONAL: DAU – DAK – BAGI HASIL D A U SUMBER LAIN YG SAH PENGUATAN SUMBER KEUANGAN TEAM FINANCIAL HARUS KETEMU “ORANG“ KEUANGAN HARUS KETEMU SUPER TEAM HARUS KETEMU SUPER KOLEGA SCENARIO KEUANGAN OPTIMALISASI APBD PENGANGGARAN YG TEPAT KESEIMBANGAN ANGGARAN KUATKAN BELANJA LANGSUNG PENGUATAN KERJASAMA KEUANGAN KERJASAMA DG INVESTOR KERJASAMA DG PERBANKAN DENGAN SWASTA 11

JARINGAN KANTOR BANK DI WILKER KBI MALANG JARINGAN KANTOR BANK UMUM No. Wilayah Kantor Cabang (KC) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kas (KK) Unit (KU) Total Jaringan kantor 1. Kota Batu 1 7 3 14 2. Kota Malang 33 43 19 109 3. Kab. Malang 32 16 80 4. Kota Pasuruan 4 8 2 5 5. Kab. Pasuruan 21 17 41 6. Kota Probolinggo 7. Kab. Probolinggo 15 27 8. Kab. Lumajang 10 22 38   50 132 53 112 347 12

SCENARIO KEUANGAN DAN PENDANAAN PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI APBN, BUMN, KEMENTRIANM APBD DAN PENDANAAN LAIN YANG SAH BERSUMBER PADA DANA NON NEGARA SEKTOR USAHA DAN INDUSTRI BERSUMBER DARI DANA NON NEGARA UNSUR DERMAWAN NASIONAL, DERMAWAN REGIONAL, DERMAWAN LOKAL BERSUMBER DARI DANA NON NEGARA UNSUR LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL, LEMBAGA DONOR REGIONAL 13

DARI DUA GAMBAR INI KITA BISA MENGGAMBARKAN BAHWA SITUASI DI LUAR SANA YAITU CUACA DAN KONDISI BISA BERBEDA BEDA. MISALNYA KONDISI POLITIK INDONESIA NANTI AKAN BERUBAH SESUAI KARAKTER PRESIDENNYA, ATAU PARPOL PENGUASA KALAU KITA KELUAR RUMAH SESUAIKAN DENGAN CUACA HUJAN ANGIN PANAS SEKALI

Integrasi Kegiatan Kerjasama PERBANKAN – BI # PENGUASAHA SALEH LEMBAGA DONOR INTERNASIONAL LEMBAGA DONOR NASIONAL ORMAS BESAR PERUSAHAAN NASIONAL PERUSAHAAN REGIONAL CSR LEMBAGA DAKWAH LEMBAGA PENDIDIKAN PEMERINTAH BATU- KAB MALANG TNI – POLRI PEMPROP JATIM KEMENTRIAN NEGARA LEMBAGA NEGARA NON DEPERTEMEN KEMENTRIAN KESEHATAN KEMENTRIAN PENDIDIKAN 15

5. HUBUNGAN PERWAKILAN DAN POLITIK DAERAH (AKAN ADA UU PEMILUKADA) PERLUNYA DILAKUKAN PEMILU PILKADA TERPADU UNTUK EFISIENSI ADANYA HUBUNGAN FUNGSIONAL YG JELAS ANTARA FRAKSI PARPOL DI DPR DENGAN DPRD BERBASIS ATAS KESAMAAN FLATFORM UNTUK MENCEGAH PRAGMATISME POLITIS PERLUNYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KONSULTASI PUBLIK OLEH WAKIL2 RAKYAT BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH PERLUNYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS WAKIL2 RAKYAT TERHADAP KONSTITUEN-NYA ADANYA CHECKS AND BALANCES YG SEHAT ANTARA KEPALA DAERAH DAN DPRD PERLUNYA PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN PRESSURE AND SUPPORT BAIK TERHADAP DPRD DAN KEPALA DAERAH UNTUK MEMICU CHECKS AND BALANCES SECARA OPTIMAL.

6. HUBUNGAN PELAYANAN PUBLIK ANTARA PUSAT DAN DAERAH PUSAT DAN DAERAH PERLUNYA KEJELASAN PELAYANAN PUBLIK YG DISEDIAKAN OLEH PUSAT DAN DAERAH BERDASARKAN PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT MENENTUKAN NSPK AGAR PELAYANAN PUBLIK DIBERIKAN SECARA LEBIH BAIK (BETTER), DENGAN HARGA YG LEBIH MURAH (CHEAPER), WAKTU YG LEBIH CEPAT (FASTER) DAN PROSEDUR YG LEBIH SEDERHANA (SIMPLER) DAERAH DIWAJIBKAN UNTUK MEMBUAT ONE STOP SERVICE (OSS) YG SIFATNYA INCREMENTAL (BERTAHAP), UNTUK MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PEMDA. PUSAT MELAKUKAN SUPERVISI DAN FASILITASI AGAR DAERAH MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SECARA OPTIMAL PERLUNYA KONTRAK POLITIK ANTARA PEMDA DAN MASYARAKAT DALAM PENGADAAN PELAYANAN PUBLIK (CITIZEN CHARTER) DALAM KONTEKS PELAYANAN PUBLIK, PADA ERA OTONOMI MASYARAKAT LANGSUNG MENUNTUT DAN MENGAWASI SERTA BISA MENILAI BURUK BAIKNYA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN DASAR. OLEH SEBAB ITU BEBAN PEMERINTAH DAERAH SEMAKIN BERAT

KOTA MALANG MENGAMANATKAN BEBERAPA ISI RPJMD KOTA MALANG MENGAMANATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KERAKYATAN PENGURANGAN KEMISKINAN, PENGGULANGAN KELAPARAN PROGRAM WAJIB BELAJAR – BEASISWA – BIAYA SEKOLAH – BIAYA KULIAH KESEHATAN MASYARAKAT TERMASUK JAMINAN KESEHATAN IBU, ANAK, DAN BAYI. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, LAINNYA

RENCANA PROGRAM JANGKA PANJANG (15 Thn ) JANGKA MENENGAH ( 5 Thn ) RENCANA PROGRAM KERJA TAHUNAN ( 2013 ) 19

PENGAWASAN DPRD DAN MASYARAKAT MENGIDENTIFIKASI MASALAH DAN MELAKUKAN EVALUASI SECARA OBYEKTIF DIDUKUNG DATA DAN FAKTA LAPANGAN. MEMERIKSA KEMBALI KEBENARAN DAN KEHANDALAN DATA DAN INFORMASI LAPORAN PEMERINTAH. KARENA ITU MERUPAKAN BAGIAN PERTANGGUNG JAWABAN EKSEKUTIF (DINAS) (UU No. 15 Tahun 2004 DAN PP NO. 3 / 2007) 20

PERLUNYA SUPER MEN DAN SUPER TEAM Cirque du Soleil can teach all teams a few lessons.. 1. Your team must be strong 2. You must have great balance 3. Momentum is key to performance 4. You must be flexible...very flexible. 5. You must practice 6. Support from each other is key 7. Everyone must play their role.  8. What you accomplish may look astonishing to outsiders, but you know it comes from lot’s of hard work.  9. Everyone needs to be in synch.  10. Great teams have a story to share.

“PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN ” SCENARIO PROGRAM “PENGURANGAN ANGKA KEMISKINAN DAN KELAPARAN ” Penyempurnaan Data Keluarga Miskin Penyempurnaan Metode Penganggaran Penyempurnaan Sistem Komunikasi Pemda- Keluarga Miskin Pengembangan Sistem Eksekusi Penguatan Lembaga Pelaksana Khusus Pengentas Kemiskinan dan Kelaparan Kodifikasi dan Penulisan Profile Keluarga Miskin Proliferasi Kegiatan dan Paket Pengentasan Kemiskinan 22 22

Voices of the Poor: What is the Poverty - 1 “When one is poor, she has no say in public, she feels inferior. She has no food, so there famine in her house, no clothing, and no progress in her family” (said a poor woman from Uganda)‏

VISUALISASI PROSES PENGAWASAN GOAL RENCANA PEMBANGUNAN ORGANISASI OBYEK SISTEM KERJA DURASI WALIKOTA TIM KHUSUS PEMDA MOU PERDASUS PENDANAAN DPRD STANDARDISASI DAN LEGALITAS PELAKSANAAN EVALUASI PENCAPAIAN PEMBANGUNAN 24

PENGUATAN CAPAIAN MELALUI PENGUATAN ORGANISASIONAL 25

11 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DAERAH 1. REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA 2. PENDIDIKAN 3. KESEHATAN 4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5. KETAHANAN PANGAN 6. INFRASTRUKTUR 7. IKLIM INVESTASI DAN USAHA 8. ENERGI 9. LINGKUNGAN HIDUP DAN BENCANA 10. KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI 11. DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAS DAN PASCA KONFLIK 26

PROGRAM PRO RAKYAT PROGRAM PRO RAKYAT 4 KLUSTER KLUSTER 1 BANTUAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL RUMAH TANGGA MISKIN KLUSTER 2 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) PROGRAM PRO RAKYAT 4 KLUSTER KLUSTER 3. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MELALUI 7 BANK NASIONAL KLUSTER 4. RUMAH MURAH KENDARAAN MURAH AIR MINUM LISTRIK MURAH 27

SEMUA MINTA DILAYANI, SEMUA MINTA KEADILAN, SEMUA MENUNTUT LEBIH ?

Kebijakan Negara dan Kemiskinan (Turkewitz 2001 dalam SMERU, 2003) Turkewitz (2001) melalui studi empirisnya di beberapa negara menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara karakter suatu regim pemerintahan dengan capaian berbagai indikator pembangunan. a. Makin efektif suatu pemerintahan, makin rendah tingkat kematian bayi; b. Makin rendah tingkat korupsi di birokrasi pemerintahan, makin tinggi tingkat melek huruf orang dewasa; c. Makin baik kondisi penegakan hukum suatu negara, makin rendah tingkat kematian bayi; d. Makin sedikit regulasi yang diciptakan pemerintah, makin tinggi tingkat pendapatan per kapita.