PAPARAN WAKIL WALIKOTA LANGSA

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Advertisements

Perkeretaapian Khusus Tahap III Tahapan Menuju Perubahan Regulasi Jakarta 21 Juni 2011.
STRATEGI POKOK Kebijakan Fiskal Kebijakan Perbankan/Keuangan
Strategi Nasional Literasi Keuangan
P E L A B U H A N.
PENGATURAN LABEL PRODUK PANGAN DAN NON PANGAN DALAM RANGKA PENGUATAN PASAR DOMESTIK dr. Bayu khrisnamurti wakil menteri KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11.
PENJELASAN CAPAIAN PAMSIMAS SAMPAI TAHUN 2013
EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi.
Sosialisasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAN/RAD - GRK
TABEL INPUT OUTPUT REGIONAL.
RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL
POKOK-POKOK HASIL DESK BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN
Rapat Pansus III Dewan Sumber Daya Air Nasional
PENYEMPURNAAN arSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN STRUKTUR KINERJA
Peran RZWP3K dalam Perencanaan Pembangunan Bidang Kelautan
Hotel Tiara Medan 9 – 10 Agustus 2006
PENGORGANISASIAN DAN PEMBINAAN POKJANAL POSYANDU
Skenario dan Strategi Konsep Agro Mina Politan Cluster
PELUANG PEMBIAYAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH
PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH
ROAD MAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DISAMPAIKAN OLEH: TARMIZI.
Dr. Ir. Heru Purboyo Hidayat P, DEA
Deputi bidang Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi 2014
MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
INVESTMENT OPPORTUNITIES
B. Kombaitan dan Ridwan Sutriadi
FORUM SKPD Dinas Pendidikan 2015.
DRAFT Review UU Pemerintahan Daerah (UU 23/2014) dari Perspektif Penataan Ruang: POTENSI PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN KLARIFIKASI Sekretariat BKPRN.
PENGEMBANGAN ROTAN INDONESIA MELALUI POLA SENTRA HHBK
TEORI PENGELUARAN NEGARA
DINAS PERTANIAN PROVINSI BENGKULU 2012
KEBIJAKAN PUBLIK.
PAPARAN KEPALA BAPPEDA KOTA BEKASI
PERMENDAG 35/M-DAG/PER/11/2011 KETENTUAN EKSPOR ROTAN DAN PRODUK ROTAN
PENYUSUNAN RTRW KECAMATAN SANDARAN BERBASIS MASYARAKAT
PEMBANGUNAN INOVASI INKLUSIF
KEBIJAKAN DAN REVITALISASI PERTANIAN
DISAMPAIKAN PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI VI DPR RI JAKARTA, JUNI 2012 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG, BPKS JAKARTA, 23 APRIL 2013.
IZIN LINGKUNGAN HIDUP PP 27 Tahun 2012.
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM MENINGKATKAN NILAI TAMBAH DAN
PETA FISKAL DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN DAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM RAPBN 2008 DISAMPAIKAN PADA RAPAT KERJA DENGAN PAH IV DEWAN.
PAPARAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
Demokrasi Ekonomi Indonesia
Setiawargi Menata Diri
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AGENDA RISET DAERAH PROVINSI BENGKULU
Perdagangan Internasional
DUKUNGAN DPR DALAM PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBIAYAAN INDUSTRI
STRATA BANGUNAN BERTINGKAT
MODUL STUDI KELAYAKAN BISNIS
Sistem Ekonomi Indonesia
DANA ALOKASI KHUSUS 2008 “Kebijakan dan Mekanisme Alokasi”
BAHAN RAPAT KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
31 Januari 2012 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
GLOBALISASI dan DAMPAKNYA
DINAMIKA SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT PESISIR (PERUBAHAN SOSIAL)
PERAN SERTA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
AKUNTABILITAS KINERJA
Pembangunan Energi Deputi Bidang Operasi Kebijakan :
PEMBANGUNAN APLIKASI INFORMASI PELUANG PENANAMAN MODAL
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI KEBIJAKAN PRIORITAS KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN.
DI SAMPAIKAN OLEH KEPALA BAPPEDA
Sistem Ekonomi Indonesia
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2018
PERSPEKTIF PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP 18 TAHUN 2016
DISAMPAIKAN pada Musrenbang rkpd kabupaten belitung
PENANGANAN PASCA BENCANA GEMPA SUMATERA BARAT 30 SEPTEMBER 2009
PENYUSUNAN Rencana Detail Tata Ruang PUSAT IBUKOTA KARANG BARU DAN KOTA KUALA SIMPANG Tahun 2018 – 2038.
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2020
Transcript presentasi:

PAPARAN WAKIL WALIKOTA LANGSA “PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PELABUHAN KUALA LANGSA SEBAGAI PINTU GERBANG WILAYAH TIMUR ACEH” PADA ACARA PERTEMUAN TIM BPH MIGAS DAN DITJEN MIGAS DENGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA RABU, 19 PEBRUARI 2014

PANCASILA : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia; PENGEMBANGAN PELABUHAN KUALA LANGSA SEBAGAI PINTU GERBANG WILAYAH TIMUR ACEH DASAR HUKUM : PANCASILA : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia; UUD 1945 : Tanah, Air, Bumi dan segala yang terkadung didalamnya dimanfaatkan sebesar2 nya untuk kepentingan rakyat; UU No. 3 Tahun 2001 ttg Pembentukan Kota Langsa; UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintah Daerah; UU No. 11 Tahun 2006 ttg Pemerintah Aceh; Perintah harian Presidan pada rapat kepala daerah beberapa waktu yang lalu di jakarta : Tekan inflasi, buka lapangan pekerjaan, Kepres 13 Tahun 2012 ttg RTRW P.Sumatera; Dok Renc Aceh : RTRW, RPJP, RPJM, Dok Renc Langsa: RTRW, RPJP, RPJMK, RENSTRA, RENJA PP terkait kewenangan, KEPRES/INPRES beserta Keputusan Menteri sebagai Operasional.

KONDISI EKSISTING KOTA LANGSA Luas wilayahnya 262,41 km2 terbagi atas 5 kecamatan dan 66 Gampong . Jumlah Penduduk : 148.904 (2010) rata2 penambahan jumlah penduduk 2 % - 2,14% / thn. Kepadatan penduduk Kota Langsa adalah 581 jiwa/km2 Jumlah penduduk miskin langsa 22.400 jiwa (2010) Lapangan Pekerjaan Utama : Sektor perdagangan dan jasa-jasa Jumlah Pengangguran Pertahun : TPT-2011- 14,39 % Struktur Keuangan : 80-85% DAU, 5-10% PADS, 5% lain2 pendapatan yg sah Hutan Mangrove 1.730 ha, hutan produksi 5.879 ha, perkebunan 7.715 ha, rawa/tambak 1.157 ha, sawah 1.422 ha (rtrw langsa – 2032)

POTENSI UNGGULAN LANGSA DAN HINTERLAND Investment Profile Langsa Dan Kawasan Hinterlandnya (Kab Aceh Timur, Kab Aceh Tamiang, Kota Langsa dan Kab Gayo Luwes)

(14 PROGRAM UTAMA PEMERINTAH KOTA LANGSA) KESEMPATAN INVESTASI / INVESMENT OPOURTUNITIES ....“ PEMKO LANGSA HARUS FOCUS PADA PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN YANG MEMBERIKAN DAYA UNGKIT DAN DAYA ANGKAT, MEMILIKI NILAI TAMBAH, MEMPUNYAI PENGARUH MULTIPLIER EFFECT THDP PEREKONOMIAN MASYARAKAT, SERTA MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA ALAM YANG ADA (KAW HINTERLAND), BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN MEMANFAATKAN SUMBER PENDANAAN APBK, OTSUS-MIGAS, DAK SERTA SUMBER LAIN YANG SAH”... (14 PROGRAM UTAMA PEMERINTAH KOTA LANGSA)

14 Program Percepatan Pembangunan dan Ekonomi Kota Langsa Pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa; Pembangunan Pabrik Minyak Goreng; Pembangunan dan Relokasi Rumah Sakit Regional serta Peningk Kualitas Pelay Masyarakat; Optimalisasi Air Bersih; Pembangunan Jalan Lingkar dan Jalan Elak ; Peningkatan dan Pengembangan Pasar Kota Langsa; Penataan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kebudayaan, Peningkatan Kualaitas Lingkungan Hidup serta Pemanfaatan Lahan Terlantar; Penataan, Pengembangan dan Peningkatan Mutu Pendidikan; Pembangunan GOR dan Public space ; Penataan dan Pengembangan Informasi Pembangunan; Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah; Penanggulangan Bencana dan Patologi Sosial Masyarakat; Penataan dan Pembangunan Perumahan Nelayan (gp.Kappa) dan Pemukiman Masyarakat Lainnya; Fungsionalisasi PT. Gruti .

PERDAGANGAN MEMPERKUAT EKSPOR - IMPORT PEREKONOMIAN LANGSA DAN HINTERLAND WIL TIMUR ACEH SUDAH BEBERAPA KALI DILAKUKAN KOORDINASI DG PUSAT MASALAH REGULASI : PERMENDAG 56/ 2010 PERMENDAG 57/ 2012 KEPMENTAN 42-43/ 2011 PERMENDAG 83/2012 PERMENDAG 61/2013 PELABUHAN BELAWAN SDH OVERLOUDED LAPANGAN KERJA TERBUKA PENGANGGURAN BERKURANG KEMISKINAN MENURUN FUNGSIONALISASI PENGEMBANGAN PELABUHAN KUALA LANGSA PERTUMBUHAN EKONOMI MENINGKAT KESEJAHTERAAN (MEREDAM KRIMINALITAS/ SEPARATIS)

Program Strategis Kota Langsa (MP3EA) Menuju Visi kota langsa 2027 : Proyek Revitalisasi Perkebunan Rakyat (41.200 ha) oleh PTPN I, PTPN III dan PTPN IV Debottlenecking Peraturan Kepelabuhan terkait ekspor dan import Pembangunan Gedung Pengolahan Minyak Goreng (Migas 2014) Penyiapan Kawasan Industri berbasis rantai nilai komoditas unggulan (Gal Kpl, Pengalengan Ikan, Meubel, RT, dll) Pembangunan Galangan Kapal (docking yar) < 200 GT Optimalisasi pembangunan Pelabuhan Kuala Langsa : Pengerukan alur pelayaran (APBN) Diarahkan sebagai Pelabuhan CPO Pelebaran Jalan Akses Pelabuhan Kuala Langsa Pembangunan Jalan Akses Lintas Tengah (Hinterland) Regasifikasi Arun dan Pipanisasi LSM-Belawan Pembangunan Transmisi Listrik (16 Titik) Sumatera Highway (MP3EI) Sumatera Railway (MP3EI) Revitalisasi Balai Latihan Kerja sesuai arah pengembangan ekonomi Kota Langsa sebagai pusat perdagangan dan industri Penyiapan Centre of Excellence rantai nilai komoditas unggulan Kota Langsa Mempersiapkan SDM PT, SMK Kejuruan yang ada sebagai Teknisi dan Pelaksana Industri Berbasis Nilai Komoditas Unggulan Menuju Visi kota langsa 2027 : Pusat Perdagangan, JASA,dan industri (PELB. KUALA LANGSA SBG OUTLETNYA)

RENCANA INVESTASI PROGRAM PENGEMBANGAN KAW INDUSTRI DAN PELABUHAN KUALA LANGSA No PROGRAM PENGEMBANGAN 1 Peningkatan dan Pengembangan Terminal Bongkar Muat 2 Peningkatan Keselamatan Pelayaran 3 Peningkatan dan Pengembangan Terminal Penumpang (Ferry) 4 Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Jalan 5 Pengembangan Industri (CPO dan turunannya :migor,dll) 6 Telekomunikasi, Energi dan Listrik 7 Peningkatan Pengamanan Kawasan Pelabuhan 8 Peningkatan dan Pengembangan Air Bersih 9 Peningkatan dan Pengembangan Wisata 10 Penanggulangan/ Evakuasi Bencana 11 12 Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Kereta Api

Dukungan yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan Industri dari BPH MIGAS DAN DITJEN MIGAS Pemasangan future conection Energi dan Gas untuk mendukung Kaw Industri Sebelah Barat dan Timur Kota Langsa (Buket Rata dan Timbang Langsa) Timbang Langngksa dan Bukit Rata (sesuai) Diharapkan dapat mendukung industri dan optimalisasi pelb kuala langsa, dpt dioptimalisasikan dalam waktu dekat. Caps mendukung pengemb industri di kota langsa. Tujuan utama pipa meningkatkan pengembangan dan kesejahteraan, lapangan kerja dan sel potensi yang ada. Lebih murah dibanding energi lainnya, dan dapat dikoneksikan dengan kebutuhan masyarakat kota langsa. Terkait energi butuh perangkat lebih lanjut, siap membantu pemko langsa mencapai tujuan strategis pemko langsa. Pemasangan pipa distribusi energi dan gas ke pusat-pusat kegiatan industri dan pelabuhan di Kota Langsa. Dukungan lainnya terkait kewenangan SKKMIGAS untuk mendukung Pengembangan Industri di Kota Langsa.

60 % PEMASANGAN PIPA SUDAH SELESAI DILAKSANAKAN, MEMUNGKINKAN BAGI PEMKO LANGSA YANG LOADNYA BELUM PENUH UNTUK KEBUTUHAN INDUSTRI DAN MASYARAKAT. MOHON DISAMPAIKAN DATA KONKRIT SEBAGAI BAHAN UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KUOTA DAERAH KOTA LANGSA TERKAIT KEBUTUHAM MIGAS KOTA LANGSA BALANCE DEMAND AND SUPPLAY, GUNA MENUNJANG KESEIMBANGAN GAS SELURUH INDONESIA BELUM TERINFOKAN KEBUTUHAN REAL UNTUK INDUSTRI YANG AKAN DIBANGUN DI KOTA LANGSA, KARENA YANG AKAN MENGALIR DI PIPA INI BERSUMBER DARI BONTANG, DISALURKAN SAMPAI KE MEDAN. DIBEBRAPA SIMPUL YANG DILALUI, DIHARAPKAN DAPAT DIMANFAATKAN OLEH PEMERINTAH KAB KOTA (FUTURE CONNECTION) UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. DALAM KONTEKS LNG, FRAME BERBEDA DENGAN ENERGI LAINNYA, HARUS DIHITUNG SECARA CERMAT KEBUTUHAN REAL NYA (UTK COMMERSIAL, SANGAT KOMPETITIF DIBANDING BAHAN BAKAR MINYAK LAIN) PERLU DIPERHATIKAN KEMAMPUAN DAYA BELI DARI PENGGUNA (INDUSTRI) YANG ADA DI KOTA LANGSA. KEBUTUHAN REALNYA BERAPA ? UNTUK DIROLKASI PADA TAHUN 2015, 2016 SECARA REAL. DIR ARUN (KHAIDIR) : AKHIR TAHUN 2014 SIAP SUPPLAY GAS, KEPADA YANG MEMBUTUHKANNYA. JG SAMPAI BEGITU SUDAH SIAP TAPI GAK BISA DIMANFATKAN , SUDAH ADA PEMINAT UNTUK DIBANGUN GENERATOR 200 MW, DALAM PROSES PENYUSUNAN MoU.

WK. WALIKOTA : Pemko Langsa akan menyampaikan secara tertulis/konkreat kebutuhan gas dari pemko langsa dalam rangka pembangunan industri yang akan dilaksanakan di kota langsa dalam kesempatan pertama selepas pelaksanaan kegiatan diskusi ini.

Mengurangi Angka Pengangguran, Menciptakan Lapangan Kerja, TUJUAN Pembangunan Wil Timur Aceh meliputi 4 Kab Kota : Atam, Langsa, Atim dan Galus, dengan menafaatkan potensi sumber daya alam, tambang, galian secara berdayaguna dan berhasilguna dengan pelb Kuala Langsa sebagai outlet (pintu keluar masuk) – nya. SASARAN Mengurangi Angka Pengangguran, Menciptakan Lapangan Kerja, Menekan Inflasi & Mengurangi kemiskinan (Perintah Presiden pada rapat kerja kepala daerah se-indonesia) Lingkup Wilayah 14.827,8 Km2, 816.776 Jiwa

- Pembentukan Tim Fungsionalisasi Pengembangan Pelab Kuala Langsa LANGKAH & UPAYA PENGEMB PELABUHAN KUALA LANGSA - Pembentukan Tim Fungsionalisasi Pengembangan Pelab Kuala Langsa dengan tugas utama Fungsionalisasikan Pelabuhan Kuala Langsa, melalui A. Fungs Terminal Penumpang Fery Langsa-P.Penang (mlys) B. Fungs Terminal Cargo agar dapat melaks ekspor–impor internasional - Laks Advokasi Regulasi yang menghambat pengemb Pelab Kuala Langsa - Tingkatkan Koord antar lembaga dalam pelaks fungs dan pengemb pelb Kuala Langsa

Fungs Terminal Penumpang Fery Langsa-P Fungs Terminal Penumpang Fery Langsa-P.Penang telah dimulai tanggal 23 Peb 2013 diresmikan oleh wagub, menunjukkan ternd yang menggembirakan. Dengan jadwal 2x dalam 1 minggu dari Langsa (Selasa dan Kamis) dan dari P.Penang (Senin dan Rabu) dengan waktu tempuh 6 jam & jarak tempuh 165 Mil laut Terminal Cargo telah ekspor impor, terbukti sejak zaman dahulu aktivitas barang masuk dan keluar negeri terutama malaysia melalui pelabuhan Kuala Langsa (termasuk pengalihan sebahagian cargo belawan melalui pelb Kuala Langsa, sumber D.E.D Pengemb Pelb Kuala Langsa) Namun terkendala dengan regulasi titipan dari kementrian perdagangan, kementrian pertanian yang membatasi impor produk tertentu dan tindakan karantina terhadap umbi lapis, sayuran maupun holtikultura.

SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENEKAN IDEOLOGI SEPARATIS/KESEJAHTERAAN LANGKAH LANGKAH KE DEPAN PENGUATAN KOORDINASI PEMERINTAH PROPINSI ACEH DENGAN KEMENTRIAN TERKAIT PENYIAPAN DOKUMEN RPJMK /RPJMA YANG MEMASUKKAN PELABUHAN KUALA LANGSA DAN MASTER PLAN PROGRAM KE DEPAN CABUT/RASIONALISASI REG YG HAMBAT FUNGSIONALISASI PENGEMBANGAN PELABUHAN KUALA LANGSA PENYIAPAN PENYELESAIAN RTRW ACEH BESERTA KABUPATEN TERKAIT DI WIL TIMUR ACEH SEBAGAI SALAH SATU UPAYA MENEKAN IDEOLOGI SEPARATIS/KESEJAHTERAAN

SAMBIL MENUNGGU PENERBITAN REGULASI THDP PELB KUALA LANGSA PEM - PUSAT (KEMENTRIAN TERKAIT) TIM SUS TERKAIT : PANTAU, WAS, MONEV SCR BERKALA KELAYAKAN PELB KUALA LANGSA MENDAPAT REGULASI MENDORONG PELAKU USAHA UNTUK MELAKSANAKAN EKSPOR IMPOR ANTAR PULAU SERTA REGULASI DISTRIBUSI LOGISTIK NAS MELALUI PEL K.LANGSA (UTK ACEH) PENGALIHAN SEBAGIAN KUOTA IMPOR ACEH MELALUI PELABUHAN KUALA LANGSA PENGALIHAN SEBAGIAN KARGO BELAWAN MELALUI KUALA LANGSA YUDICIAL REVIU TERKAIT REGULASI YG MENGHAMBAT KE M.A

PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR LEMBAGA Salah satu giat adalah laks koordinasi dan mohon dukungan Armabar-Lantamal I Belawan guna bersama cipatkan suasana kondusif Tumbuhkan rasa aman dalam kawasan perairan Langsa khususnya dan Kaw armabar umumnya. Menekan HATAG yang datang dari dalam maupun luar guna fungsionalisasi dan Pengemb Kuala Langsa shg menumbuhkan kenyamanan berinvestasi

Sekian dan terimakasih