KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
Advertisements

Menyimpulkan isi Informasi
PANCASILA SEBAGAI TATA NILAI HIDUP BANGSA INDONESIA
HUKUM KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM
PERATURAN PEMERINTAH 52 TAHUN 2000 PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI Penyelenggaraan telekomunikasi khusus diselenggarakan untuk keperluan: a. sendiri; b.
LOADING PEMBELAJARAN INTER AKTIP FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2012.
PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
Hak atas Kebebasan Pribadi
NORMA DALAM MASYARAKAT
PANCASILA 4 HAKIKAT PANCASILA
ETIKA PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
HAM Untuk mempertahan kan hidup (ps 28 a) Membentuk keluarga (28b)
I Wayan “Gendo” Suardana Denpasar, 11 Mei 2008
Hermi Yanzi 6/04/2010 KONSEP DASAR Etika adalah pedoman dalam bersikap dan berperilaku yang didalamnya berisi garis besar nilai moral dan norma yang mencerminkan.
KEBEBASAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT.
KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
ETIKA PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1. Pendidikan Demokrasi secara teoritis
A. Hubungan demokrasi dengan perilaku
Berdiskusi yang bermakna dalam konteks bekerja
Pengertian & Kekhusuan Norma
Hukum dan Etika Komunikasi. Ketentuan hukum dan etik yang mengatur komunikasi di Indonesia UUD 1945 KUHP UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 UU Penyiaran.
BAB 3 Tata Urutan Perundang-Undangan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia (Pembukaan UUD 1945)
MENEGAKKAN KEJUJURAN SEBAGIA MAHASISWA FKUI
Hak atas Kebebasan Pribadi
MEMBANGUN DEMOKRASI UNTUK INDONESIA
H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum
DISKUSI.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
WARGA NEGARA INDONESIA
HAKIKAT KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
Kurikulum PKN dan Agama
PENGERTIAN KURIKULUM Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman.
INSTRUMEN HAM INDONESIA
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
AKTUALISASI PANCASILA DALAM BIDANG POLITIK
PERATURAN DAERAH Muchamad Ali Safa’at.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
PENGANTAR SEMINAR.
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA Nomor : 328/PER/2011
TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Ancaman Terhadap Kebebasan Berekspresi.
PENDIDIKAN PANCASILA.
Oleh : Yesi Marince, S.IP., M.Si
Bela Negara Mahendra P. Utama.
Oleh : Yesi Marince, S.IP., M.Si
Perilaku Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Sehari-hari
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN Oleh DANIEL ARNOP HUTAPEA, S
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM IT
CONTOH MIND MAPPING Langkah-Langkah Pembelajaran Deskripsi
INSTRUMEN HAM INDONESIA
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT )
WARGANEGARA Oleh : Rani Rias Takim NIM:
TUJUAN DAN KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN
Pengertian Diskusi.
TUJUAN PEMBERIAN MATERI HAM
PANCASILA 10 PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA PENGANTAR
Aturan dan Larangan Kampanye
YAYASAN Stichting.
ETIKA PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
ETIKA PROFESI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Puisi. Harus membuat puisi.
UU No 36 tahun 2009 PRIDHITA BABY C P
POLA PENDAMPINGAN PELATIHAN DASAR CPNS
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
POLA PENDAMPINGAN PELATIHAN DASAR CPNS Disampaikan pada : Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Latsar CPNS 2019 Pusdiklat Kementerian Sekretariat.
SEMESTER GENAP PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN Kompetensi Dasar :
Undang-undang Dasar Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945 Pengertian, Kedudukan, Sifat dan Fungsi UUD 1945 Pengertian Hukum Dasar  UUD.
Contoh 5 Jenis Komunikasi by: Jizan Priauzan
Transcript presentasi:

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT

Pertemuan 2 Tujuan pembelajaran: Peserta didik dapat menjelaskan hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat Peserta didik dapat menjelaskan bentuk-bentuk menyampaikan pendapat dimuka umum Peserta didik dapat menjelaskan tata cara mengemukakan pendapat secara baik dan benar

A. Hakekat kemerdekaan mengemukakan pendapat Manusia Ide/ Gagasan Lisan Tulisan Pendapat Cara Lain

Kehidupan masyarakat yang demokratis akan tercipta jika setiap orang diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya. Akan tetapi kebebasan tersebut haruslah kebebasan yang bertangung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

B. Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1998, bentuknya adalah: Unjuk rasa atau demontrasi, adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dansebagainya secara demonstratif di muka umum.

Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.

Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

c. Tata cara mengemukakan pendapat secara baik dan benar Mengunakan bahasa yang baik dan benar Harus bersikap sopan Mematuhi tata tertib yang berlaku Penyampaian Pendapat Pendapat harus sesuai dengan konteks / tema Pendapat didasari akal sehat dan hati nurani luhur Pendapat tidak bertentangan dengan ideologi Pendapat tidak boleh mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Pendapat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME

Tugas tidak terstruktur Cari berita tentang bentuk penyampaian pendapat dimuka umum dan berikan tanggapan/ komentar . Contoh: mengapa banyak terjadi pelanggaran dalam penyampaian pendapat dimuka umum. Bentuk tanggapan bisa berupa kreasi berikut: Komentar (essay, puisi) Merchandise design Film pendek Lagu pendek Photostory Gambar (poster, pamplet, slebaran, dll)